VOTING, Edisi XVII, 9 - 15 Oktober 2013 by Lampung Post



 16 Halaman l Edisi XVII/9 - 15 Oktober 2013

 7 l Pemberdayaan Perempuan Mutlak Dilakukan

T E R U J I T E P E R C AYA

Mesti Buat TPS di Kuburan PEMILU 2014 dinilai masih bakal diikuti warga kuburan, pemilih siluman, dan mayat-mayat masih disertakan KPU dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tampaknya KPU harus membuat tempat pemungutan suara (TPS) khusus di kuburan.

PT hingga kini memang terus bermasalah walau berkali-kali direvisi. Bahkan, didapati 645 warga yang sudah meninggal dunia pun dalam DPT yang menjadi patokan siapa yang berhak memilih. Selain itu, ada juga pemilih ganda, pemilih di bawah

umur, dan daftar bermasalah lainnya. Jika sampai akhir veriﬁkasi masih ada warga kuburan, tampaknya legitimasi wakil rakyat yang dipilih justru kelam. Pasalnya, di satu sisi banyaknya prediksi golongan putih (golput) yang mengurangi legitimasi dari rakyat. Justru legitimasi makin kuat dari penghuni dunia kelam, yakni siluman. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati adanya ratusan orang yang sudah meninggal masuk DPT. “Jumlah orang meninggal masuk DPT tergolong cukup banyak. Ini menunjukkan petugas KPU tidak teliti dalam mendata pemilih. Itu kan data pemilih 2009, tetapi tidak diveriﬁkasi lagi oleh KPU,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin. Dia berharap KPU se-Lampung memanfaatkan enam hari ke depan untuk memperbaiki DPT sebelum ditetapkan pada 11 Oktober mendatang. Selain pemilih yang telah meninggal, ada temuan lain, yaitu 330 orang belum terdaftar dalam DPT yang tersebar di tujuh kabupaten/kota itu. Menanggapi hal itu, pengamat pemilu, Ray Rangkuti, mengkritik kurang telitinya KPU dalam membuat DPT. Dia meyakini pemilih siluman akan bermunculan saat pencoblosan pada Pemilu 2014 kalau belum ada kata sepakat di antara dua instansi yang memegang data, yakni Kemendagri dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan Komisi Pemilihan Umum yang menjadikan DPT sebagai syarat utama bisa memilih. “Kekisruhan DPT yang masih berlangsung ditengarai bisa melahirkan pemilih siluman dalam Pemilu 2014,” kata Ray.



(CR2/U1)



CMYK

Interupsi 

2 9 Oktober 2013

Nonton yang Lain Saja INI cuma obrolan saja. Biaya politik itu tidak terbatas. Tidak ada perencanaan anggaran harus menghabiskan uang dalam jumlah tertentu karena tujuan akhirnya, yakni kekuasaan, juga tidak menargetkan penghasilan dalam jumlah tertentu. Semuanya tidak terbatas.

Dominikus Widodo Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA



Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281.

ekuasaan selalu menghasilkan uang, baik dalam jumlah terukur maupun yang tidak. Ada banyak penghasilan ekstra di luar pendapatan resmi. Semua orang tahu persis itu, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan perinciannya. Istri atau suami jangan-jangan tidak tahu persis berapa penghasilan bersih belahan jiwanya. Ihwal penghasilan ekstra sudah menjadi rahasia umum. Ada uang persenan sebagai tim sukses proyek tertentu, ada tips dari pengesahan anggaran, dan ada uang balas jasa dari instansi pemerintah atau BUMN. Belum lagi saat turun ke daerah. Semua ada uangnya. Cuma persoalannya agak sulit dibuktikan secara kasatmata oleh orang awam. Tetapi ada juga beberapa yang terungkap, semisal untuk menyukseskan seorang wanita sebagai deputi gubernur Bank In-

indeks : LAPORAN UTAMA KPU Salahkan Sidalih . . .

GAGAS Indonesia Butuh Negarawan . . .

ORATOR Majukan Pendidikan Melalui Politik . . .

PILAR Deklarasi yang Menjadi Kontroversi. . .

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

donesia, masing-masing anggota legislatif mendapat Rp500 juta. Kasus itu pun terbongkar ketika ada anggota DPR yang merasa terusik nuraninya setelah merasakan sendiri betapa parahnya penyelewengan kekuasaan di DPR. Biaya politik yang tidak terbatas itu pun menghasilkan suasana kerja yang nyaman. Mengikuti rapat di gedung berpendingin ruangan dengan kursi empuk, sambil membuka-buka koleksi foto di telepon seluler atau tablet. Ada juga yang membuka-buka koleksi gambar porno. Tidak terlalu penting ikut serta dalam pembahasan rapat karena toh semua keputusan sudah diatur di tingkat fraksi. Pimpinan rapat bukannya tidak tahu peserta rapat tidak lagi menggubrisnya. Tetapi itu pun tidak penting karena semakin banyak peserta yang larut dalam kesibukan di kursi masing-masing berarti jalannya

JEDA Politik Dinasti . . .

rapat semakin lancar. Suasana rapat memang dibuat nyaman agar peserta rapat tidak banyak berulah bikin protes sana-sini. Hasilnya semua juga mahfum, seberapa pun seringnya rapat pleno, rapat komisi, dan rapat fraksi, kondisi jalan tetap saja rusak. Kalau hujan seperti kubangan kerbau, kalau kemarau bertebaran debu. Harga BBM dan bahan pokok juga tetap melambung, listrik tetap byarpet, dan penjahat tetap bebas berkeliaran. Setali tiga uang, perilaku mitra kerjanya tak jauh berbeda. Bos eksekutif yang menyandang gelar doktor di bidang ekonomi pertanian bahkan tak mampu mengendalikan harga bawang dan jengkol. Sekadar mengingatkan ujian doktoralnya berlangsung di saat masa kampanye pemilihan. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah penentu kebijakan yang bergelar S-3 tidak terketuk naluri akademiknya melihat harga bawang melambung tinggi? Kalau akhirnya kebijakan yang diambil hanya mengimpor lantas apa gunanya gelar doktor ekonomi pertanian? Apakah ada biaya politik tertentu untuk membeli gelar doktor? Tidak semua orang tahu meskipun sebenarnya publik juga berhak untuk tahu. Sebab, bagaimanapun kita harus berusaha berpikir positif meskipun si pemikir positif sering dikhianati para pencoleng. “Jadi sekarang kita harus bagaimana?” tanya seorang teman. “Dulu ada rencana melarang topeng monyet keliling perumahan karena membuat bising. Tetapi, coba dirasa-rasakan lagi, topeng monyet lebih menghibur ketimbang nonton sinteron di gedung Dewan. Lebih menyebalkan lagi nonton para ahli hukum berdebat tentang ilmu hukum. Orang yang paling berkuasa mengadili pun ternyata koruptor penikmat narkotika. Mari kita cari topeng monyet,” jawab teman satunya lagi. 



CMYK



CMYK

Jeda

14 9 Oktober 2013



Pembangunan Ideologi Penangkal Kapitalisasi Demokrasi IDEOLOGI menjadi penangkal masuknya kapitalisasi sistem demokrasi yang berujung hancurnya nasionalisme. Untuk itu, pembangunan di bidang ideologi, terutama dalam hubungannya dengan kehidupan agama, sosial, dan budaya, penting untuk segera dilaksanakan akibat kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini mengalami kemerosotan.

uru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kaelan, mengatakan realitas hidup keindonesiaan saat ini menunjukkan semakin merosotnya nilai-nilai solidaritas berbangsa. “Berbagai peristiwa seperti yang terjadi di Maluku, Sampit, Tarakan, Sambas, Cikeusik, Parung, Sampang, Lampung, Lombok, dan Jember itu merupakan ranah kehidupan agama, sosial, dan budaya,” ujar Kaelan kemarin. Hal itu, menurut dia, menunjukkan lemahnya wawasan kebangsaan Indonesia, yang secara eksplisit dapat diletakkan pada lemahnya ideologi bangsa dan negara. Kaelan melihat pascareformasi sela-



ma hampir 15 tahun, pemerintah tidak mengembangkan pembangunan bidang ideologi nasional, yakni wawasan kebangsaan Indonesia. “Tampaknya dalam reformasi selama ini lebih menekankan pada aspek negara hukum formal, yakni hasil reformasi lebih diutamakan pada aspek politik dan hukum.” Akibatnya, tujuan negara welfare state, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak banyak mendapatkan prioritas. Doktor ﬁlsafat ini mengatakan dalam reformasi, demokrasi memang harus diwujudkan, dan negara Indonesia harus menerapkan sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi Indonesia selama ini belum mendatangkan kesejahteraan rakyat yang signiﬁkan. Akibatnya, sistem politik dan sistem demokrasi Indonesia menjadi politik

biaya tinggi dan demokrasi biaya tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa dan negara ini. “Inilah yang terjadi, bangsa Indonesia terjebak dalam politik dan demokrasi pragmatis, yang jauh dari moral dan kesejahteraan,” kata Kaelan. Ketua Fraksi MPR Muhammad Ja’far Hafsah berharap agar Indonesia dapat dikelola dengan baik ke depan, sebab Indonesia adalah negara terbesar di dunia. “Pentingnya menjaga negara. Indonesia negara terbesar di dunia, bagaimana kita mengelola negara yang baik,” kata Ja’far. Salah satu cara pengelolaan yang baik adalah dengan menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih empat pilar adalah alat untuk menjaga negara. “Ini sangat penting untuk dijaga,” ujar Ja’far. (U1)



CMYK



Laporan Utama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari alasan terkait ketidaktelitiannya dalam menyusun DPT. Satu-satunya bahan yang dijadikannya alasan adalah sistem informasi data pemilih (sidalih).

omisioner KPU Lampung Pokja Data Pemilih Firman Seponada mengemukakan berdasarkan laporan memang terdapat sekitar 269 ribu pemilih dari lima kabupaten yang dinilai bermasalah. Namun, hal itu telah diperbaiki. “Memang masih ada yang belum, seperti daerah Mesuji, Tanggamus, dan Lampung Tengah, tapi yang bermasalah itu di sidalih lo. Kalau yang manual sudah tidak ada masalah,” ujarnya. Mantan Ketua AJI Kota Bandar Lampung ini menga-

4 9 Oktober 2013

KPU Salahkan Sidalih atas Pembengkakan Pemilih Bermasalah

takan sidalih sifatnya hanya sebagai alat bantu untuk memberi informasi. Sementara alat koreksi yang dikeluarkan KPU ialah DPT manual yang ditempel di setiap PPS dan kelurahan. “Data manual dan sidalih memang ada yang berbeda. Jadi, salah meng-input bisa membuat data pemilih jadi nihil. Itu yang terus diperbaiki,” kata dia. Firman mengakui jika DPT ini merupakan jantung Pemilu Legislatif 2014 sehingga pendataan DPT harus benar-benar valid dan melalui veriﬁkasi yang cermat dan panjang. “Kami masih akan ada rapat

lagi 7 Oktober ini, karena DPT jantungnya pemilu, jadi harus serius banget,” kata dia. Padahal, Bawaslu jelas menyatakan adanya pemilih bermasalah tidak hanya dari data sidalih. Bahkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin mengatakan tren jumlah pemilih bermasalah dalam DPT justru naik dari sebelumnya 250 ribu menjadi 273.953 jiwa. “Enam Panwaslu sudah selesai mengoreksi DPT. Hasilnya, masih ada 273.953 pemilih bermasalah,” kata Nazarudin. Enam kabupaten yang DPTnya sudah selesai dikoreksi oleh Panwaslu ialah Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Mesuji, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu. Menurut Nazarudin, pemilih bermasalah paling banyak terjadi di Kabupaten Mesuji dan Tanggamus. Di Mesuji, jumlah pemilih bermasalah mencapai 91.921, sedangkan Tanggamus jumlah pemilih bermasalah mencapai 75.763 jiwa. “Untuk sementara, dua kabupaten itu yang paling banyak, mengingat masih ada delapan Panwaslu yang belum menyerahkan hasil koreksinya kepada kami,” kata Nazarudin. Perincian total pemilih bermasalah yang masih ada dalam DPT itu, di antaranya pemilih dengan nama ganda

10.331 jiwa, pemilih tanpa nomor kependudukan 111.322 jiwa, pemilih dengan NIK ganda 32.171 jiwa, pemilih belum cukup umur 786 jiwa, TNI/Polri 73 jiwa, pemilih yang sudah meninggal dunia 628 orang, dan pemilih yang masih tinggal di luar negeri 4.596 orang. “Sedangkan pemilih yang tidak masuk DPT masih ada 330 orang. Jumlah keseluruhan itu kemungkinan bertambah setelah delapan kabupaten menyerahkannya kepada Bawaslu,” ujarnya. Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik pun mengakui data pemilih valid yang baru mencapai 63%. Adapun sisanya, 37%, sedang diupayakan dalam perbaikan. “Kami optimistis bisa selesai dalam satu bulan sehingga data kita bisa diandalkan untuk peningkatan kualitas pemilu,” ujar Husni. Terkait dengan itu, Husni menegaskan pihaknya segera menuntaskan persoalan DPT yang sebelumnya ditemukan 65 juta nomor induk kependudukan (NIK) masih bermasalah. Di antara langkah yang akan diambil KPU adalah dengan mengonversi data 65 juta pemilih tersebut. Data tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan problemnya hanya pada kendala teknis memasukkan data ke aplikasi KPU, bukan basis data. (CR2/U1)

Gagas

5 9 Oktober 2013

Indonesia Butuh Negarawan dan Sistem Sejati

ESKIPUN sesuai jadwal pilpres diselenggarakan masih sekitar satu tahun lagi, aroma persaingan menuju RI-1 sudah mulai menggeliat. Beredar nama-nama mentereng, semacam Jokowi, Abdurizal Bakrie, Prabowo, Wiranto, dan tidak ketinggalan pula nama klasik seperti Megawati Soekarnoputri. Negeri ini memang sedang mencari sosok pemimpin idaman. Pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara merdeka sepenuhnya, bukan sekadar mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sebagaimana dalam pembukaan UUD 45, yang belum masuk ke kemerdekaan sepenuhnya. Penjajahan kini memang bukan lagi dalam bentuk ďŹ sik, melainkan secara nonďŹ sik. Hal ini tecermin dari tatanan politik yang opurtunistis, ekonomi kapitalistis, dan sosial budaya hedonistis yang sekarang ini mewabah di negeri ini. Alhasil, Indonesia butuh seorang pemimpin yang jujur, adil, dan tegas. Pemimpin yang berani mengambil keputusan tepat demi kemaslahatan bangsanya, bukan pemimpin yang peragu, pemimpin yang lebih mengerti urusan rakyatnya ketimbang urusan pribadi dan golongannya, juga bukan pemimpin yang hanya mencari restu sang tuan asing. M.R. Kurnia (Al-Waie) menyebut paradigma membentuk kepemimpinan yang kuat harus memiliki tiga unsur, yaitu kualitas dan integritas personal, sistem yang diterapkan, serta sikap pihak yang dipimpin. Pertama, pemimpin amat penting untuk memiliki kualitas dan integritas yang mumpuni. Tidak perlu ada dikotomi antara muda dan tua, yang penting adalah kapabilitas. Negara yang baik hanya dapat

lahir dari pemimpin yang memiliki dan pengetahuannya. Sebab, bila visi menjadi pelayan masyarakat. ideologi dengan pemimpin sama, Sementara itu, pemimpin yang hanpemimpin akan bisa mengoptimalya menipu rakyat, bermuka dua, kan fungsinya dengan dukungan atau menjadi antek asing jelas tidak penuh dan kontrol dari rakyat. bisa diharapkan. Sejatinya negeri ini kini sedang Kedua, sistem yang diterapkan terpenjara dalam kerangkeng sistem harus sistem terbaik. Sebagai conkapitalisme-sekuler. Siapa pun toh, seorang pemimpin paling hebat pemimpin yang akan terpilih, sesepanjang masa adalah Muhammad lama masih dalam kerangka sistem saw., seorang yang mulia dan amaini, hasilnya tetap nol, apalagi jika nah, pada saat menjadi pemimpin sampai yang terpilih adalah pengemnegara Islam Maban kapitalisme sejati. dinah, saat itu juga Sudah saatnya mamemerlukan sebuah syarakat tidak mudah tersistem aturan yang lena dengan slogan-slogan baik, berupa sistem perubahan atau janji manIslam yang bersumis terwujudnya kesempurber dari Alquran dan naan demokrasi. Ralp Nasunah. der (1972) menjelaskan Ketiga, pihak yang dalam sistem sekuler sepdipimpin alias rakyat erti ini, para kapitalislah Akhiril Fajri harus senantiasa yang banyak berdaulat. Humas DPD I melakukan kontrol Sementara Newton (1963) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pemimpin. bertutur kekuasaan dipeLampung Ketika pemimpin runtukkan siapa pun yang mengambil kebijakan yang tidak mampu membayarnya. tepat, masyarakat mesti mengorekKarena itu, Indonesia membusinya. Karena pemimpin juga matuhkan pemimpin sejati untuk nusia yang tidak luput dari kesalahmembawa negeri ini menuju baldaan sehingga diperlukan masyarakat tun thoyyibatun wa rabbun ghofur. yang sadar politik pula. Pemimpin sejati adalah pemimpin Jelaslah bahwa memimpin yang bertakwa, pemimpin yang rakyat membutuhkan kapasitas mau menerapkan aturan-Nya sekepemimpinan yang lebih besar cara keseluruhan. daripada kapasitas yang diperlukan Para khalifah di masa kekhilafahuntuk menggembala rakyatnya. an Islam tentu layak untuk dijadikan Hanya saja, secara esensial sama panutan. Keberhasilannya dalam yakni sama-sama melakukan penmemimpin negara telah mampu gurusan (riâ&#x20AC;&#x2122;ayah) terhadap rakyat menorehkan tinta emas peradaban. yang dipimpinnya. Karena itu, Menjadikan masyarakat yang mulia pertanyaan bagaimana memimpin dan sejahtera. manusia tentu harus dijawab lebih â&#x20AC;&#x2DC;Ala kulli hal, siapa pun boleh dahulu. naik (asal sesuai dengan kriteria Tentu banyak cara digunaIslam). Tidak perlu pula adanya kan pemimpin untuk memimpin perdebatan yang tidak mendasar rakyatnya. Karena setiap orang terkait pendikotomian tua-muda. akan mengambil langkah sesuai Yang paling utama, syariah Islam dengan pemahaman yang ada harus diterapkan secara kafah, kardalam dirinya, setiap pemimpin ena hanya ini yang bisa diandalkan akan memimpin dengan ideologi untuk menyelamatkan bangsa. ď Ž



CMYK

Perempuan

6 9 Oktober 2013



Caleg Harus Punya Pengalaman Organisasi PEREMPUAN yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus memiliki kemampuan dan pengalaman berorganisasi. Keinginan menjadi anggota Dewan, bukan hanya karena ingin atau mau mendapatkan kesempatan duduk di dewan, melainkan butuh intelektualitas yang cukup untuk bisa menyumbang pemikiran bagi kepentingan rakyat.

emikian diungkapkan caleg Provinsi Lampung nomor urut 9 dari Partai NasDem DP 1 Kota Bandar Lampung, Mis Gustini, Senin (7/10). Menurut Iin, panggilan akrab Mis Gustini, di samping caleg perempuan paham akan tujuan menjadi caleg untuk kepentingan rakyat, sebaiknya partai juga tidak hanya memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Perlu ada seleksi yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan kualitas caleg perempuannya. Agar caleg perempuan yang terpilih nantinya benar-benar yang memiliki kemampuan baik sesuai dengan keinginan parpol. “Selain harus suka berorganisasi, caleg harus punya punya intelektualitas tinggi. Karena melalui organisasi ini, caleg-caleg ditempa untuk bergaul dan peduli dengan lingkungan,” katanya. Selama ini, banyak partai politik yang hanya memenuhi kuota caleg perempuan sehingga melupakan kesanggupan, intelektualitas, dan kemampuan caleg dalam berorganisasi. Menurut Iin, caleg perempuan akan lebih mengerti banyak urusan. Tidak hanya urusan perempuan, tapi urusan keluarga, sosial, dan aspirasi masyarakat luas pada umumnya. Perempuan, kata Iin,memiliki rasa kepedulian yang tinggi karena sesungguhnya kekuatan sebuah keluarga bahkan negara itu berada di tangan perempuan. Sumbangan pemikiran perempuan akan lebih banyak menyerap aspirasi mayarakat luas. “Pilihlah caleg perempuan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan,” kata Iin. Iin yang seandainya terpilih nanti, berjanji akan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah fokus perhatian Iin. Banyak hal yang harus dibenahi dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (U1)  Soni Elwina



Mis Gustini Lahir Pendidikan Suami Anak Pekerjaan

: Tanjungkarang, 17 Agustus 1972 : Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tulangbawang : Prayendri Muktar : Mutia Rapinkan : Direktur PT Mandiri Prestasindo Persada

Organisasi: Wakil Sekretaris Hipmi Provinsi Lampung Wakil Sekretaris Bidang Perempuan KNPI Lampung Wakil Ketua Pemuda Pancasia Lampung Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Kadin Lampung Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem



CMYK



Perempuan

7 9 Oktober 2013



Pemberdayaan Perempuan Mutlak Dilakukan PENGARUSUTAMAAN perempuan menjadi salah satu agenda nasional di berbagai sektor. Selain politik, perempuan memang harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang.

Nuning S. Barwa

Linda Gumelar

emberdayaan perempuan dianggap penting mengingat sekarang ini populasi perempuan di dunia hampir mendekati 50%. Apabila kaum perempuan diabaikan dan hanya mengandalkan kaum lelaki sebagai pencari nafkah, kehidupan di muka bumi ini akan berjalan timpang. “Maka itu pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan memberikan pendidikan,” kata Direktur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Martha Tilaar Group Nuning S. Barwa, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pendidikan yang diberikan kepada perempuan seharusnya dilakukan secara komprehensif. Mereka harus diberi target tertentu untuk mengukur apakah pendidikan tersebut tepat sasaran atau tidak. “Pendidikan yang diberikan harus ada follow up, target tertentu, dan berbuah. Kalau tidak berbuah, cek lagi apakah pendidikan itu ada yang salah atau tidak. Jadi perlu dicari,” katanya. Menurut Nuning, kondisi perempuan di Indonesia dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan di Benua Afrika. Pasalnya, di sana sering terjadi konﬂik. “Peran perempuan di Benua Afrika juga berguna ketika meredakan tensi konﬂik. Di sana, perempuan bisa menjembatani perdamaian dengan cara berdialog dengan pasangan masing-masing,” kata Nuning. Hal senada dikatakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Linda Gumelar. Dia mengakui perempuan Indonesia memang sudah ikut dalam kegiatan pembangunan, tetapi tingkat pendidikannya masih memprihatinkan. Rata-rata angka melek huruf dan lama pendidikan sekolah masih kalah dari laki-laki.

Menurut data BPS, sebagian besar perempuan usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SMP ke bawah. Mayoritas perempuan hanya berpendidikan SD. Semakin tinggi tingkat pendidikan, partisipasi perempuan makin rendah: SMA hanya sekitar 19%, akademi dan perguruan tinggi hanya sekitar 6%. Ketimpangan pendidikan tampak pada kontribusi pendapatan nasional yang menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain, laki-laki Indonesia menempati urutan 66,5, sedangkan sumbangan perempuannya di urutan 33,5. Hampir 70% pekerja perempuan menjalankan kegiatan di sektor informal atau ekonomi rumah tangga yang tentu lebih ﬂeksibel bagi peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Ada kaitan erat antara perempuan dan faktor ekonomi. Untuk itu, sekarang gerakan politik perempuan Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting. Makin banyak perempuan yang terpilih menduduki kursi di parlemen maupun jabatan publik. Namun, peningkatan kuantitas ini belum dibarengi kualitas yang bisa membuahkan transformasi politik. Feminisasi kemiskinan masih terus terjadi, struktur birokrasi dan institusi pembangunan di Indonesia juga masih terus dilekati oleh watak patriarki. “Sekarang tinggal bagaimana gerakan perempuan Indonesia harus menyikapi kondisi ini secara politik,” kata pengamat politik, Ani Soetjipto. (U1)

Ani Soetjipto



CMYK

Orator

8 9 Oktober 2013



Majukan Pendidikan melalui Politik MENEKUNI dunia politik, sudah di gelutinya sejak 15 tahun yang lalu. Karier politiknya jatuh pada Partai Amanat Nasional (PAN), dibangun sejak menjadi ketua DPRT setingkat kelurahan, sekretaris DPC setingkat kecamatan hingga ketua DPC PAN Pringsewu 2005-2010.



ialah Mailan Bastari, sarjana pendidikan yang aktif sebagai guru dan wirausahawan, yang bergerak di bidang obat-obatan (pemilik Apotek Ibnu Sina) Pringsewu. Dorongan yang kuat untuk mengetahui bagaimana bisa menyampaikan dan menyalurkan keluhan masyarakat, itulah yang membuat Mailan Bastari terjun dan mengarungi dunia politik. “Awalnya memang saya tidak bisa beradaptasi lantaran kondisinya jauh berbeda dengan profesi seorang pendidik,” kata dia. Menurut dia, kadangkala saat pulang ke rumah harus larut malam bahkan hingga menje-

lang subuh demi bisa berinteraksi dengan masyarakat dari beragam latar belakang. Keluarganya pun kerap menyampaikan keberatan atas kesibukannya dengan urusan politik yang membuat Mailan kerap menghabiskan waktu tanpa keluarga dan anak-anaknya. Melihat perkembangan tersebut, Mailan mulai belajar mengatur waktu. Pagi hari ia manfaatkan guna beraktivitas di apotek, siangnya mengajar, dan sore hingga malam bertemu masyarakat membicarakan persoalan yang terjadi dan dihadapi. Komitmennya ingin bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ia buktikan dengan membentuk Koperasi Roda Usaha yang menaungi para abang becak, pengamen jalanan, kuli bongkar muat, pengojek, dan juru parkir. Menurut Mailan, untuk bisa mengubah situasi dan dinamikan sosial yang terjadi di masyarakat, hingganya sistem yang ada perlu diubah. Dan untuk bisa mengubah sistem tersebut tidak bisa dilakukan dari luar sistem, tetapi harus masuk ke sistem itu dan mengambil peranan sesuai porsi yang ada (berkiprah baik di legislatif atau eksekutif).

Mailan mengakui persepsi masyarakat selama ini terhadap aktivis politik masih sempit dan cenderung agak negatif. Masyarakat menilai kalau politik itu akan selalu menghalalkan segala cara, bahkan kejam dan tidak memandang kawan maupun lawan demi ambisi politik, hingga menzalimi orang lain. Dampaknya, apatisme warga terhadap partai diekspresikan dalam bentuk memilih menjadi golongan putih (golput). “Hal ini yang perlu diluruskan,” ujarnya. Di lingkungan DPRD Kabupaten Pringsewu, Mailan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PAN dan sekretaris Komisi A DPRD Pringsewu, serta anggota di Badan Legislasi (Banleg). Alumnus STKIP Muhammadiyah Pringsewu tahun 2005 ini kini tengah menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Islam Asyaﬁiyah (UIA) Jakarta. Semasa duduk di bangku kampus, Mailan aktif di Organisasi Kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang cukup memberikan warna tersen-diri baginya dalam pergulatan pemikiran. Ia juga sempat menjadi guru di SMK Yayasan Islam Miftahul Huda, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa. (U1)  Widodo

Mailan Bastari Istri Anak

: Siti Nurhatin : Fadlan Wibisono (Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta) Muhammad Rifki Abdillah (Siswa SMP Alkautsar Bandar Lampung)



CMYK



Orator

9 9 Oktober 2013



Bermimpi Lampung Sejahtera dengan APBD Besar

JUMLAH APBD Lampung saat ini belum seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Dengan APBD besar, kata Sekjen Partai Gerindra yang memiliki frekuensi kunjungan cukup besar ke Lampung ini, tingkat kesejahteraan rakyat sangat mungkin dicapai.

AHMAD MUZANI Lahir : Tegal, Jawa Tengah, 15 Juli 1968 Istri : Himmatul Aliyah Organisasi : Sekjen DPP Partai Gerindra

“S

aya bermimpi bagaimana Lampung bisa memiliki APBD yang besar yang mendapat dukungan dari anggota Dewan,” kata anggota DPR asal Lampung, Ahmad Muzani. Muzani bermimpi bagaimana pemerintah daerah efektif, dalam arti benar–benar menggunakan APBD agar tepat sasaran sehingga yang pihak yang memperjuangkan (Dewan) bersemangat dan pihak yang diperjuangkan benar–benar mendapat faedah. Kesejahteraan itu sangat mungkin mengingat potensi Lampung yang luar biasa. Lampung memiliki banyak keunggulan, memiliki basis pertanian yang kuat, proses produksi yang tersedia. Misalnya singkong dengan lahan luas, produksi banyak, pabrik yang banyak, bioetanol dan berbagai produksi yang bisa diserap dari singkong. Demikian juga sawit dan lain–lain. Tetapi, koneksi antara keunggulan dan pendapat masyarakat belum maksimal karena hal–hal tersebut. Padahal jika itu dilakukan sangat besar maknanya dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan. Membangun Lampung, kata Muzani, harus menjadi kehendak bersama. Jangan sampai Dewan didorong untuk mendukung peningkatan APBD, tetapi di sisi lain tidak disertai kesiapan daerah. Hal ini karena pembangunan pada prinsipnya merupakan kehendak bersama. “Ada kehendak dari Dewan yang mewakili dan ada kehendak pemda yang melaksanakannya. Tanpa itu tak mungkin pembangunan bisa berjalan,” katanya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan membangun komunikasi yang sehat dan cair antara semua pihak, khususnya pemda dan Dewan. Komunikasi itu sangat mungkin terjadi jika frekuensi pertemuan antara mereka intens. “Sehingga sega-

la salah paham dan syakwasangka bisa dielimininasi,” katanya. Sebagai anggota DPR dari oposisi, Muzani paham betul pihaknya tak bisa menjanjikan banyak hal. “Namun, kami berusaha bagaimana berlaku sebagai anggota DPR yang baik dan benar–benar berlaku sebagaimana seharusnya seorang anggota DPR,” katanya. Dalam arti, menjadi anggota yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, mendengarkan serius aspirasi dan keluhan rakyat, menyampaikannya ke pihak terkait, serta melakukan upaya agar aspirasi keluhan itu dapat ditanggapi secara proporsional. Dia mengakui kewenangan DPR memang terbatas karena sebagai lembaga aspirasi, sementara kewenangan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat ada di eksekutif. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Untuk aspirasi yang berada di luar kewenangannya sebagai anggota Komisi I, aspirasi disalurkan ke rekan–rekannya di komisi terkait, lalu secara riil mencari jalan keluar, seperti memberi bantuan dana untuk kelompok tani, beasiswa, bedah rumah, dan sebagainya. “Ada memang bantuan bersifat personal. Tapi tentu saja ini tak baik kami ceritakan karena menyangkut soal sumbangsih,” katanya. Tapi intinya, sudah banyak yang telah mereka lakukan. Yang paling esensial bagiannya adalah bagaimana menjadi wakil rakyat yang sejujur-jujurnya, dan berlaku sebagai wakil rakyat yang mampu mendengar serta menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang baik. Dia cukup bangga karena banyak warga yang datang ke Partai Gerindra maupun dirinya pribadi mengadukan berbagai persoalan baik secara langsung, tertulis, via SMS, atau telepon. (U1)  Hesma Eryani



CMYK

Pilar

10 9 Oktober 2013



Deklarasi yang Menjadi Kontroversi NIAT maju kadang disalahartikan seseorang dengan citra negatif. Apalagi dalam dunia politik, saat persaingan untuk mencapai kekuasaan membuat pelakunya harus membuat strategi pemenangan.

etua Umum DPP Partai Hanura Wiranto sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari partainya bersama Hary Tanoesoedibjo. Niat Wiranto kembali mencalonkan diri sebagai capres mengundang tanya, tak kapokkah dia setelah gagal dalam dua kali pemilihan presiden, 2004 dan 2009? Menjawab pertanyaan ini, Wiranto pun membandingkan dirinya dengan Abraham Lincoln yang baru menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) setelah lima kali gagal dalam pemilihan. “Misalnya, Abraham Lincoln di AS itu enam kali dia jadi capres dan keenam kalinya baru berhasil. Dia juga menjadi Presiden Amerika. Jangan kita berbantahan seperti itu, serahkan saja ke rakyat,” ujar Wiranto, beberapa waktu lalu. Wiranto pernah maju sebagai calon wakil presiden berduet dengan Jusuf Kalla pada 2009. Pada Pemilu 2004, dia maju sebagai capres dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pada Pemilu 2014 ini, Wiranto telah mendeklarasikan diri sebagai capres berpasangan dengan Hary Tanoeso-



edibjo. Banyak pihak yang menganggap Wiranto sebagai tokoh lama yang berambisi menjadi presiden. Namun, Wiranto tak sepakat jika ia dimasukkan kelompok tokoh lama. “Saya belum pernah menjadi presiden ataupun wakil presiden. Jadi, ini baru pertama kali bagi saya. Banyak yang menjadikan seseorang gagal dan dia belajar dari kegagalan itu,” kata Wiranto. Pencalonan itu mengundang kontroversi di internal Hanura. Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menyebut Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden gurem. Dia pun mengimbau agar pasangan yang mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres Hanura itu sadar diri dan membatalkan ikut berkompetisi dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014. “Ada tiga klasifikasi untuk mengategorikan figur yang layak menjadi calon presiden, yakni figur papan atas, papan tengah, dan kelas bawah,” kata dia. Namun, Wiranto terus maju. Dengan

modal predikat partainya sebagai wakil rakyat yang bersih, dia tetap percaya diri. “Yang pasti Hanura dari bersih harus tetap bersih, bahkan akan membersihkan tempat yang kotor,” kata WIranto. Wiranto menyebutkan hal tersebut sesuai dengan visi Partai Hanura, yaitu mengubah negara ini menjadi bersih kembali. “Untuk membuat perubahan seperti itu, kita harus menguasai eksekutif dan legislatif,” ujar Wiranto. Wiranto mengingatkan sekitar 500 orang caleg provinsi Bengkulu baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional bahwa perjuangan yang diusung oleh Partai Hanura belum selesai. “Insya Allah, Tuhan akan menunjukkan jalan agar terpilih pemimpin yang berhati nurani,” ujarnya. Deklarasi pasangan Wiranto–Hary Tanoe merupakan usaha dari Partai Hanura mencari cara agar dapat memenangkan pemilu legislatif. Diharapkan pasangan tersebut memenuhi keinginan rakyat yang mendambakan bersih, peduli, dan tegas. (U1)



CMYK



Jejak

11 9 Oktober 2013



Ismail Saleh Jaksa Intel yang Suka Sidak SIAPA tak kenal dengan mantan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung, Ismail Saleh. Sebab, saat lelaki kelahiran Pati, Jawa Tengah, 7 September 1926 itu memegang jabatan Jaksa Agung, banyak jaksa dibuatnya kalang kabut dengan inspeksi mendadak.

as Is, begitu dia disapa, mengaku secara pribadi tidak dekat dengan Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto. Dia mulai bertugas di Sekretariat Negara sebagai Sekretariat Presidium Kabinet (1967-1968). Kemudian menjabat Wakil Sekretaris Kabinet/Asisten Sekneg Urusan Administrasi Pemerintahan (1972) dan Sekretaris Kabinet (1978). Kemudian, dia dipercaya menjabat Direktur LKBN Antara (1976—1979), Pj. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (1979—1981), sebelum diangkat menjadi jaksa agung (1981—1984), dan Menteri Kehakiman (1984—1988). Sebelumnya, dia mengawali karier sebagai anggota Intel Tentara Divisi III, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972—1978) Yogyakarta. Kemudian bertugas sebagai anggota Pasukan Ronggolawe Divisi V di Pati dan Wonosobo (1948—1949) sebelum bekerja di Direktorat Kehakiman AD (1952). Setelah itu dia bertugas sebagai Perwira Penasihat Hukum Resimen 16, Kediri (1957—1958) dan Jaksa Tentara di Surabaya (1959—1960). Kemudian menjabat Jaksa Tentara Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran Indonesia Timur, Manado (1960—1962) dan Oditur Direktorat Kehakiman AD (1962). Sebelum bertugas di Setneg, dia menjabat Perwira Menengah Inspektorat Kehakiman AD (1964—1965). Namanya semakin populer saat



menjabat Jaksa Agung. Pasalnya, dia sering mengadakan kunjungan mendadak ke kantor-kantor kejaksaan. Dia berprinsip bila mengharapkan ketertiban masyarakat, instansi penegak hukum harus tertib lebih dulu. Kebiasaan sidak itu dilanjutkannya saat menjabat Menteri Kehakiman. Berbagai penyimpangan pernah dibongkarnya. Seperti, kasus manipulasi pajak oleh sejumlah perusahaan asing, kasus Tampomas, dan penggelapan uang reboisasi di Sulawesi Tengah. Dia seorang pejabat yang sejak kecil sudah sangat mencintai alam dan hutan. Maklum, ayahnya seorang kepala kehutanan di daerah Jawa Tengah, sering mengajaknya berkeliling melihat-lihat tanaman di hutan. Selain itu, setelah lulus HIS, 1941, Ismail masuk ke Sekolah Menengah Pertanian. Dia sekelas dengan Kapolri Anton Soedjarwo. Walaupun kemudian dia melanjut ke SMA, tamat 1950. Setelah itu melanjut ke Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Atas berbagai pengabdiannya, Ismail Saleh menerima tanda jasa, antara lain Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jasa Pratama, Bintang Commandeur in de Kroon Orde dari Belgia, Bintang The Grand Cordon of The Order of The Sacred Treasure dari Kekaisaran Jepang, dan Bintang Raja Abdul Aziz tingkat III dari Arab Saudi. (U1)



Luber

12 9 Oktober 2013

Menentukan Siapa yang Berhak Memilih (Habis) D

ALAM menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) tentunya ada sejumlah penetapan terkait pemilih. Tolok ukur pemilih itu diatur agar dapat diseleksi bahwa pemilih adalah warga dewasa dan ditetapkan dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Terkait pembuatan daftar pemilih itu, diatur seperti di pasal sebelumnya dan berikut ini: Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pasal 38 (1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dengan basis TPS. (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS. (5) KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat

dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. (6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilarang diubah. Pasal 39 (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari pemungutan suara. (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Pasal 40 (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. (3) Untuk dapat dimasukkan daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan

bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan oleh PPS. (5) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke daftar pemilih khusus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dalam peraturan

UU PEM

ILU

Jeda

13 9 Oktober 2013

Politik Dinasti Direkayasa demi Langgeng Berkuasa POLITIK dinasti yang sangat bersinggungan dengan praktik korupsi menjadi contoh buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Namun, sistem masih saja dipakai elite untuk melanggengkan kursi kekuasaannya.

unculnya calon presiden dari keluarga penguasa dan masih banyaknya capres muka lama mencerminkan perilaku elite yang tetap berupaya mempertahankan dinasti. Sikap seperti itu tidak berbeda dengan para raja yang berusaha mempertahankan kekuasaan. “Meski UUD sudah membatasi masa jabatan presiden selama dua periode, bukan berarti para penguasa tidak bisa melanjutkan kekuasaannya dengan memainkan politik dinasti,” kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, para elite politik mengakali UUD yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, termasuk kerabat penguasa untuk melanjutkan kekuasaan. Para calon presiden yang sudah berkali-kali gagal dan juga mantan penguasa memainkan celah tersebut. “Ini sama dengan dinasti kerajaan,” ujar Asep. Raja, menurutnya, selalu berupaya mempertahankan kekuasaan melalui dinasti yang dibentuknya. Kekuasaan pun seperti diwariskan. Padahal, pewarisan kekuasaan seperti zaman dinasti kerajaan telah memunculkan perlawanan rakyat yang kemudian melahirkan demokrasi. ”Politik dinasti itu intinya kekuasaan tidak boleh keluar dari kerajaan. Kekuasaan itu kalau tidak bisa dipertahankan, dia akan diwariskan, baik ke bawah maupun ke samping. Kekuasaannya itu juga harus dilebarkan. Inilah ciri politik

dinasti yang juga terlihat pada sikap para elite kita.” Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra, menilai oligarki politik telah mengancam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. “Pemutarbalikan fakta politik dan pemalsuan informasi bisa mengooptasi pikiran publik dan pencitraan yang tidak sebenarnya bisa menyebabkan pembodohan publik dan kesalahan publik ketika bersikap,” katanya. Dia mengatakan apabila pembodohan publik dan kesalahan masyarakat dalam bersikap, yang terjadi ialah kepemimpinan yang tidak sehat dan tindakan yang merugikan bangsa. Selain itu, menurut dia, dinasti politik membahayakan demokratisasi. Politikus muda PKS itu menilai kekuasaan yang hanya menyebar pada satu kelompok keluarga atau komunitas sudah terjadi di beberapa provinsi. “Reformasi lahir karena masyarakat menolak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan politik dinasti merupakan nepotisme yang luar biasa.” Menurut dia, masalah oligarki dan dinasti politik dapat diatasi dengan menyadarkan masyarakat untuk memilih secara cerdas. Masyarakat harus memilih pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitas yang nyata. “Publik punya peran yang strategis untuk meminimalkan politik dinasti dengan cara memilih caleg yang berkualitas, jangan berdasarkan isi tas atau latar belakang keluarga,” ujarnya. (U1)



CMYK

Jeda

14 9 Oktober 2013



CMYK



Geliat Ridho Berbakti

15 9 Oktober 2013



Garuda Terbangkan Ridho hingga Pelosok RELAWAN Gerakan Ridho untuk Daerah Lampung (Garuda) memperbanyak sosialisasi dan silaturahmi dengan masyarakat, seperti halnya kegiatan yang digelar di Sukosari, Telukdalem, Matarambaru, Lampung Timur, belum lama ini.

aruda berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Bahkan, sukarelawan yang didominasi oleh kaum muda itu sempat penyampaian visi dan misi pasangan calon gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri (Ridho Berbakti). “Sikap kepemimpinan RidhoBachtiar sebagai calon gubernur dengan komposisi kapabilitas paling lengkap, perpaduan tua-muda, swasta-birokrat, dan perpaduan budaya yang beragam cerminan komposisi masyarakat Lampung pada umumnya,” kata salah satu sukarelawan, Gede. Dia mengatakan Ridho Berbakti memiliki visi terdepan dalam akselerasi pembangunan, orientasi kebijakan yang memenuhi kepentingan masyarakat, dan membangun percaya diri sebagai masyarakat Lampung yang siap maju menjadi terdepan di Pulau Sumatera. “Ya, secara konkret, sesuai dengan program nyata yang selalu disampaikan oleh Ridho-

Bachtiar, pasangan ini akan memfokuskan penanganan infrastruktur, terutama jalan raya di awal kepemimpinan daerah nanti,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dusun 2 Sukosari, Warasto, menyampaikan dukungan kepada Ridho-Bachtiar. Dia yakin seluruh warga desa akan memilih calon pemimpin muda yang terkenal santun itu. “Masyarakat sangat berterima kasih karena Ridho-Bachtiar telah secara nyata membantu masyarakat, termasuk persoalan penerangan listrik yang sebelumnya selama bertahuntahun tidak pernah selesai,” kata dia. Bantuan dari calon gubernur, Ridho Ficardo, terkait penerangan listrik tersebut diserahkan langsung di hadapan seluruh masyarakat yang hadir kepada bendahara yang ditunjuk oleh masyarakat. Masyarakat berharap sikap memberi dan melayani yang menjadi roh kepemimpinan Ridho-Bachtiar di masa depan dapat lebih intensif lagi ketika pasangan ini memimpin Lampung untuk lima tahun ke de-



pan. Selain di pelosok, tim lainnya memberi pencerahan bagi warga di perkotaan. Seperti pengurus DPD Partai Demokrat Lampung yang dipimpin Wakil Ketua II Yusuf Kohar, Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad (Fajar), dan Ketua Bappilu Darwizal M. Nur, menggelar pertemuan dengan jajaran DPAC dan pengurus ranting di Way Khilau dan Gedongtataan, Pesawaran. Dia mengatakan bersama jajaran pengurus DPD PD Lampung hadir juga para caleg DPR, di antaranya Iwan R. Syarief dan Min Juana. Selain itu, ada juga caleg DPRD Lampung, yang satu DP dengan dirinya, yakni Haris

Fadilah dan Nurlela Mujitaba. “Kami ingin para caleg saling mengenal, terutama dengan para pengurus di tingkatan paling bawah. Dengan demikian, langkah sosialisasi dapat berjalan maksimal,” kata dia. Terkait dengan pilgub, kata dia, memenangkan RidhoBachtiar adalah harga diri seluruh kader PD se-Lampung. Jangan pernah berhenti untuk sosialisasikan Ridho Berbakti kepada seluruh rakyat. “Ikatan emosional dengan masyarakat harus terus dijaga. Dengan demikian, masyarakat akan percaya kepada para caleg. Jika kepercayaan sudah didapat tentu trisukses akan mudah diraih,” kata Yusuf. (U10)



CMYK

Geliat Ridho Berbakti

16 9 Oktober 2013



Budaya Harus Diselaraskan dengan Agama KEGEMARAN akan seni budaya tak boleh menyeret seseorang untuk untuk mengingkari agamanya. Justru budaya itulah menjadi jembatan seseorang lebih mengenal Tuhan dan cara bersosialisasi yang baik sesuai syariat.

al itu yang dianut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Ridho Berbakti). Mereka terus menyapa masyarakat meskipun jadwal Pilgub Lampung belum ada kepastian. Duet Ridho-Bachtiar bersilaturahmi dengan masyarakat Penengahan, Lampung Selatan, sekaligus memberikan hiburan rakyat dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Enthus Susmono. Pergelaran wayang kulit yang dipusatkan di lapangan Desa Klaten tersebut juga dilaksanakan Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti). Hal yang sama juga digelar pada malam berikutnya di lapangan Purworejo, Negerikaton, Pesawaran. “Kegiatan yang diprakarsai relawan Pariti tersebut selama ini mendapatkan simpati besar dari masyarakat. Karena itu, Ridho Berbakti terus melanjutkn acara



hiburan rakyat ini,” kata juru bicara Ridho Berbakti, Fajrun Najah Ahmad. Menurut dia, dari evaluasi tim acara wayangan semalam suntuk cukup signiﬁkan sebagai salah satu pola menyosialisasikan Ridho Berbakti kepada masyarakat. “Langkah-langkah strategis lainnya tentu saja terus berjalan, baik yang dilakukan para kader partai pengusung maupun tim relawan dari berbagai elemen masyarakat.” Di pihak lain, istri M. Ridho Ficardo, Aprilia Yustin Ficardo, tidak mau kalah dalam menggalang dukungan. Aprilia bersosialisasi dengan para ibu-ibu majelis taklim di Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (4/10). Pertemuan dengan para ibu pengajian itu berlangsung di kediaman Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Lampung Darwizal. Aprilia menyosialisasikan dan meminta dukungan kepada pu-

luhan ibu-ibu yang hadir. Dia menyampaikan harapannya kepada warga yang hadir agar dapat memberikan doa restu dan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. “Mohon dukungan dan doa restu ya, Bu. Insya Allah RidhoBachtiar akan selalu memberi dan melayani mayarakat, bukan sebaliknya,” kata dia. Menurut dia, suaminya maju pada Pemilihan Gubernur Lampung semata-mata karena ingin mengabdikan diri kepada tanah kelahirannya, Lampung. Tujuan lainnya adalah menyejahterakan masyarakat. “Saya banyak bertanya kepada Mas Ridho terkait motivasinya untuk maju pilgub. Karena itu, saya pikir mumpung masih muda, kita harus berbuat untuk masyarakat Lampung. Kan berbuat tidak harus menunggu tua,” ujar dia. (U10)



CMYK

