VOTING, Edisi XXIV 23-30 Oktober 2013 by Lampung Post



CMYK



16 Halaman l Edisi XXIV/23 - 30 Oktober 2013

6l Pilih Pemimpin yang Kenal Daerahnya!

T E R U J I T E P E R C AYA

Pilgub Lampung 2015 SETELAH semua jalan yang ditempuh menemui kebuntuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akhirnya mengundurkan kembali jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Wacana Pilgub 2015 bakal mengubah semua peta politik di Bumi Ruwa Jurai.

ilgub yang semua dijadwalkan 2 Oktober 2013, sempat mundur menjadi 2 Desember 2013. Tapi kemudian, lagi-lagi KPU harus menunda jadwal itu dengan alasan tidak tersedianya anggaran yang seharusnya dikeluarkan Pemprov Lampung. Hal itu terkait pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani terhadap lima pasangan kandidat. Baik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) maupun Rumah Sakit

Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung tidak bisa melaksanakannya karena ketiadaan anggaran. “Ya, pilgub terpaksa ditunda. Sabtu, 12 Oktober, saya menemui dokter Herry Djoko, direktur RSJ Provinsi Lampung. Tahap pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yakni 1—15 Oktober 2013,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, beberapa waktu lalu. Penundaan itu pun belum bisa dijelaskan KPU kapan waktunya. Jika ditunda tahun berikutnya, akan berbenturan dengan pergelaran pemilihan umum anggota legislatif dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Tapi jika digelar 2015, bisa dipastikan peta politik dalam pilgub bakal berubah total. Sebab partai politik yang mencalonkan sudah berubah, hanya 12, yakni peserta pemilu. Baik partai politik maupun kandidat berdegub jantungnya karena bakal bersusah payah lagi untuk konsolidasi pencalonan. Namun, bagi partai politik yang baru, itu justru harapan. Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar mengatakan jika partainya masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, akan mengusung calon dalam Pilgub 2015. Sesuai instruksi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, jika masuk tiga besar hasil Pemilu Legislatif 2014, NasDem akan memajukan calonnya jika pilgub digelar 2015. “Saya kira pesan Ketua Umum kepada saya, selaku korwil Lampung, NasDem harus menang minimal tiga besar. Tentu saja pada saat pilgub nanti di 2015, apakah lewat DPRD atau langsung oleh rakyat, ya NasDem harus maju,” kata dia. (CR2/CR11/U1)

 FERIAL



CMYK

Interupsi



2 23 oktober 2013

Kotoran Demokrasi Mustaan Basran Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

DEMOKRASI menjadi sistem pemerintahan dan kehidupan bangsa yang ideal, sebab kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat bebas dan berhak untuk ikut dalam putaran demokrasi, tetapi tetap ada batasan yang tidak saling melanggar hak satu dengan lainnya.

akyat punya hak untuk memilih salah pemimpinnya, namun jangan melanggar hak lainnya yang juga menginginkan hal sama, sehingga batasan itulah yang disebut aturan demokrasi sesuai hak asasi manusia pemberian dari Sang Maha Pencipta. Secara universal, hak Illahiah inilah yang menjadi pegangan dalam berdemokrasi secara utuh. Namun, di Hindia Belanda, hakhak yang dinyatakan konsensus saat mengubah diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) justru direka-reka demi langgengnya kekuasaan. Dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, selalu saja mencari cara untuk tetap langgeng. Mulai dari “Presiden Seumur Hidup”, “Bapak Pembangunan”, dan terakhir “Presiden Dinasti” melakukan caranya masingmasing demi mempertahankan kursinya. Hingga akhirnya cara kotor itu pun harus diberangus dengan aksi rakyat merebut hak konstitusi walau dengan cara-cara keras menjurus anarki. Para penguasa itu justru menjadi kotoran demokrasi yang mereka buat sendiri. Kini demokrasi dengan cara politik dinasti itu pun disusun dengan sedemikian rupa, dengan memberi ruang pada orang tua, saudara, anak, kerabat, dan lainnya untuk berkompetisi. Tak jarang untuk mendudukkan dinastinya dalam sebuah kursi pun harus tega melanggar hak asasi lainnya. Setelah berjajar anggota keluarga dalam dinasti, bukan hanya

hak asasi yang dilanggar, mereka pun menjalankan pemerintahan bak layaknya pemberi hak itu alias Sang Maha Pencipta. Kondisi inilah yang kemudian yang membangkitkan semangat rakyat untuk mengembalikan hak Illahiah kepada pemilik sebenarnya. Lagilagi dinasti itu seketika menjadi kotoran dari jalannya demokrasi yang dijalankan mereka sendiri. Mulai dari dipenjarakan, dikucilkan, dimiskinkan, bahkan hingga tak diakui lagi segala hal baik yang pernah dikerjakannya. Namanya kotoran, ya hanya bau

dan wujud kotornya saja yang diindera publik. Walau tahu akhirnya seperti itu, masih saja ada kelompok-kelompok yang mau mengulangi hikayat-hikayat di negeri Hindia Belanda ini. Masih kurang apa teori demokrasi dari berbagai pakar ditulis, diterjemahkan, bahkan dijadikan literatur panduan untuk bisa dijalankan. Bahkan, secara gamblang dicontohkan sosok pemimpin super di negeri seberang dengan nama Yastrib. Politik dinasti dibuang, hak setiap orang dipenuhi, konsistensi menjalankan aturan, termasuk siap menerima konsekuensi dari aturan yang ditegakkan. Tak mampukah sedikit meniru atau mereduksi sistem demokrasi di Yastrib dengan nama Piagam Madinah? Semoga!

indeks : LAPORAN UTAMA KPU Tetap . . .

GAGAS Quo Vadis Etika Politik . . .

PEREMPUAN Desentralisasi dan Partisipasi Politik Perempuan . . .

PILAR NasDem Bangun Kebanggaan Seni dan Budaya Lokal. . . JEDA Pilkada Langsung . . .



CMYK

Laporan Utama



3 23 oktober 2013

Kocok Ulang

Partai dan Kandidat KONSEKUENSI dari penundaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2015 membuat gerah pasangan kandidat yang telah ditetapkan, termausk juga partai politik pendukungnya. Sebab, bakal ada “korban” yang tidak bisa ambil bagian dalam pesta itu.

artai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, pesimistis pilgub dapat terselenggara pada 2014. Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menilai sangat tidak mungkin pilgub dilaksanakan pada awal 2014. Sebab, tahapan pilgub akan bersamaan dengan jadwal dan tahapan pemilu. “Mau Januari, misalnya, sementara anggaran belum bisa dipakai. Paling Februari, dan kalau ada tahapan kedua kan April, sementara itu sudah waktu pemilu, mundur sedikit ada sengketa pemilu. Kemudian pilpres dan lainnya,” kata Gufron, pekan lalu. Menurutnya, mau tidak mau pilgub dilaksanakan pada 2015. Pada saat itu, kekuatan politik partai sudah berubah dan akan ada kocok ulang calon. “Pilgub 2015 pasti banyak berubah. Karena basis partai pendukung itu harus hasil Pemilu 2014. Bisa jadi calon-calon yang sekarang itu bubar semua,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu. Mengenai sikap partainya atas dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Gufron mengatakan pihaknya akan kembali melakukan komunikasi. “Ya kami akan lakukan komunikasi ulang. Kalau sampai sekarang PKS tidak mengkhianati Ridho, tapi kalau 2015 lihat nantilah, kami kan perlu bicara lagi,” kata dia. Secara terpisah, Ketua DPD Partai

Demokrat Lampung yang juga calon gubernur, M. Ridho Ficardo, tetap berpikir positif atas tertundanya pilgub. “Jika dilihat dari sisi positif dengan ditundanya pilgub, kami bisa sosialisasi, mengenal dan dekat dengan masyarakat karena ada tambahan waktu,” ujarnya. Terkait kekuatan partai pasca-Pemilu 2014, dia masih optimistis partainya mampu meraih suara hingga 30%. “Pemilu 2009 lalu kan Demokrat mampu meraih 21%. Mudah-mudahan kalaupun diundur, kami mampu meraih 30% sehingga kami lebih diuntungkan.” Partai Gerindra pun menunjukkan sikap ragu. Partai itu belum tentu mendukung calon gubernur dan wakil gubernur independen, Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim (Amal Berguna), jika Pilgub Lampung dilaksanakan 2015. Pasalnya, hal itu belum dituangkan dalam kesepakatan koalisi. “Memang belum ada kesepakatan kalau Gerindra siap mendukung lagi. Namun, semuanya diserahkan kepada Pak Amalsyah, apakah masih bersedia maju atau tidak jika Pilgub 2015,” kata Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim. Sementara penundaan itu menjadi



harapan bagi partai yang baru pertama mengikuti pemilu, yakni Partai NasDem. “Jika masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, kami siap mengusung calon, Itu amah dari ketua umum,” kata Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar. Penundaan KPU Memang KPU Lampung sudah memastikan pilgub setempat ditunda kembali pelaksanaannya, yang semula pada 2 Desember 2013 batal digelar. Gagalnya pelaksanaan tes kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur, 1—15 Oktober, menjadi alasan penundaan Pilgub Lampung. Namun, KPU Lampung belum bersedia memberikan kepastian jadwal pengganti atas penundaan itu. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan alasan ketidaksiapan RSUDAM dan RSJ karena tes kesehatan tidak dianggarkan di APBD oleh Pemerintah Provinsi Lampung terungkap dalam surat resmi kepada IDI. “Surat juga ditembuskan kepada KPU Lampung yang isinya menyatakan tidak siap melaksanakan pemeriksaan kesehatan karena tidak dianggarkan di APBD oleh Pemprov,” ujarnya. (CR2/CR11/U1)



CMYK

Laporan Utama



4 23 oktober 2013

KPU Tetap dalam Posisi Aman KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung tetap dalam posisi aman walaupun pilgub digelar 2015. Lembaga itu tidak bisa disalahkan jika pemilihan gubernur batal digelar 2013, ada faktor eksternal yang memang membuat pilgub tidak bisa digelar.

kademisi Universitas Lampung, Wahyu Sasongko, mengatakan jika pilgub batal diadakan 2013 bukan menjadi kegagalan KPU Lampung. Kegagalan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan KPU, tetapi dipengaruhi faktor eksternal. Dengan demikian, KPU Lampung tetap di posisi aman. “Harus dilihat lagi gagal dalam pengertian apa. Gagal melakukan Pilgub 2013, betul. Namun, apakah pilgub itu gagal? Pilgubnya belum dilakukan,” kata pengajar di Fakultas Hukum Unila itu. Menurut dia, KPU belum bisa dikatakan gagal karena ada pihak eksternal yang membuat pilgub tidak berlangsung. Jika memang belum bisa dilangsungkan 2013, bisa menjadikan KPU lebih introspeksi diri sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun KPU sebagai penyelenggara, bukan berarti segala komando berada di bawahnya. Harus ada komunikasi politik dengan eksekutif dan legislatif. Namun, kalangan politikus mulai menjadikan KPU sebagai faktor penyebab, walau hingga kini belum ada pernyataan resmi tentang pengunduran pilgub itu. Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan penyelenggaraan pilgub merupakan wewenang KPU, demikian juga jadwal pelaksanaannya. Menurutnya, jika KPU kembali menunda pilgub, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan Dewan menyikapi hal ini. Demikian halnya dengan fraksi sebagai bahan laporan kepada partai. “Sebab, perintah partai kan jelas, Pilgub Lampung harus cepat yakni 2013,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung. Meski demikian, ia masih menunggu kepastian penundaan pilgub dari KPU

Lampung secara tertulis dan resmi kepada DPRD Lampung. KPU juga harus menyampaikan ke publik alasan penundaan pilgub. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengemukakan pihaknya telah merekomendasikan kepada Bawaslu Pusat untuk mengevaluasi jad-

Lampung digelar pada 2015, meskipun saat ini pihaknya masih memiliki komitmen yang tinggi kepada pasangan Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim (Aman). “Komitmen kami kepada Bang Alzier dan Mas Lukman tidak luntur. Tapi, kalau pilgub digelar 2015, pasti akan ka-

wal Pilgub Lampung kepada KPU Pusat. Pasalnya, semua tahapan tidak ada yang berjalan akibat tidak ada anggarannya. “Rekomendasi Bawaslu Pusat akan disampaikan kepada KPU Pusat,” ujarnya.

cau semuanya,” ujarnya. Untuk itu, Partai Hanura berharap Pilgub Lampung bisa dilaksanakan 2014 sebelum pemilu legislatif. Hal itu adalah pilihan realistis dan tidak melanggar undang-undang. Pihaknya juga tetap akan mengusung Aman sebagai cagub dan cawagub Lampung. “Kami sih berharap sebelum pemilu legislatif lah pilgubnya. Itu realistis dan harapan semua orang,” ujarnya. (CR2/CR11/U1)

Kekacauan Ketua DPD Hanura Lampung Albertus Haryono pun memandang negatif terkait mundurnya pilgub itu. Menurutnya, akan terjadi kekacauan jika Pilgub



CMYK

Gagas



5 23 oktober 2013

Quo Vadis Etika Politik F

ENOMENA kasus hukum yang menimpa sejumlah pejabat negara di semua sektor, baik itu eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, bukanlah hal baru dalam dunia hukum Indonesia. Namun, ketika kasus itu terjadi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir konstitusi serta pengakuan atas kredibilitasnya, hal tersebut membuat hal ini menjadi sesuatu yang tampak luar biasa. Beberapa waktu ini media tak henti-hentinya menyalahkan hakim konstitusi yang tertangkap tangan menerima uang suap, akan tetapi sejatinya ada pihak lain yang juga patut disalahkan. Skema suap dilakukan oleh dua pihak yang terkait, ada penawaran ada permintaan. Tak elok rasanya ketika media massa menghakimi AM dan menganggap pihak yang memberi suap sebagai korban maﬁa peradilan. Sebagaimana yang diketahui, AM terjerat kasus pidana yang melibatkan dua event pesta demokrasi, yaitu Pemilukada Gunungmas dan Lebak. Dalam dua kasus itu, AM disinyalir menerima uang suap sebesar Rp3 miliar. Saya tidak akan berbicara dalam aspek hukum, karena sudah jelas fakta bahwa tersangka tertangkap tangan sedang melakukan transaksi di kediamannya, tetapi yang menjadi topik tulisan ini adalah semakin rendahnya etika politik politikus di Tanah Air ini. Berbicara mengenai etika politik, selayaknya dipahami dalam konteks etika dan moral secara general. Etika dan moral setidaknya terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama, etika dan moral individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral.

Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai mahluk individual dan sosial. Ketiga, etika lingkungan hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas. Dalam aspek politik, mengacu pada deﬁnisi Ricoeur yang menyatakan bahwa etika politik menyangkut perilaku individual yang terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan sebanyak mungkin warga negara karena menyangkut tindakan kolektif. Dalam realitas demokrasi yang mengedepankan proses politik perwakilan, politik dimaknai sebagai perantara meraih kekuasaan. Perantara itu bisa berwujud simbol, nilai, agama, suku, ataupun pahampaham kebebasan dan demokrasi. Kenapa politik disebut sebagai seni karena dalam prosesnya membutuhkan kemampuan untuk melakukan persuasi bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Apabila ada pihak-pihak yang melakukan manipulasi, kebohongan dan kekerasan dalam upaya meraih kekuasaan, maka dalam batas itulah dia dianggap melanggar etika politik. Membangun Etika Politik Etika dan politik memang mempunyai keterkaitan yang erat, terkadang bersinggungan, tetapi terkadang pula saling mengisi. Sebagaimana yang diungkapkan Jimly Asshidiqie, demokrasi tidak dapat tumbuh tanpa adanya etika. Demokrasi tanpa respected rule of law akan berubah menjadi democrazy.

Demokrasi Indonesia saat ini terjebak dalam titik nadir paling dalam, tidak ada lagi lembaga politik yang bisa dipercaya mampu mengatasi problem bangsa menjadi tolok ukur sederhana. Oleh karena itu, membangun kembali etika politik dalam rangka merekonstruksi kepercayaan masyarakat menjadi agenda urgen yang harus segera ditindaklanjuti. Kebutuhan akan sebuah perubahan yang lebih baik menjadi sebuah hal yang harus terus menerus kita propagandakan. Rasa haus dan lapar akan hadirnya pemimpin yang mengedepankan moralitas terhadap masyarakat sampai saat ini belum terpuaskan. Oleh karena itu, etika politik yang harus kita bangun harus berasal dari sebuah keinginan untuk memperbaiki bangsa ini. Bukan sekadar propaganda tanpa tindak lanjut yang nyata serta konsisten dalam implementasinya. Tindakan nyata itu bisa saja dilakukan dengan reformasi, revolusi ataupun apa pun namanya. Namun, paling penting hal itu harus diawali dengan etika sosial untuk memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik. Selain itu, ada hal lain yang harus menjadi perhatian bersama. Bangsa ini adalah sebuah role model masyarakat dunia. Sebagai sebuah institusi besar yang mewakili ribuan kepentingan, kerja sama menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Membangun etika politik yang bersih dan baik bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan sekejap membalik telapak tangan, hal ini juga membutuhkan dukungan segenap aspek kepentingan di masyarakat. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun demokrasi akan menemui jalan yang benar. Saat ini demokrasi memang menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk. Bangsa ini adalah bangsa yang besar yang mampu membiayai dirinya sendiri dengan sumber daya alam yang melimpah, ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas membuat kita selayaknya men-



Ahmad Gelora Mahardika Peneliti di Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

jadi bangsa yang mandiri. Paradigma sebagai negara gagal yang bergantung pada belas kasih negara asing harus secara perlahan kita hilangkan, konstruksi berpikir sebagai bangsa mandiri harus kita tanamkan sejak sekarang. Masyarakat mandiri yang pertama kali harus dibangun adalah moral pribadi dari masyarakat tersebut, termasuk para pemimpin bangsa saat ini karena hal ini akan menuai hasil yang luar biasa. Karena moral dan etika yang baik dan bersh dari para pemimpin bangsa akan menjadi role model dari masyarakatnya. Dinamika politik di Indonesia memang menuntut adanya upaya lebih dalam meraih kekuasaan dikarenakan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran etika. Oleh karena itu, selain membangun moralitas dari dalam diri sendiri, lebih penting adalah membangun fondasi yang kuat terhadap bangunan penegakan hukum di Indonesia. Berharap Indonesia menjadi negara yang lebih baik di masa depan, baik secara kesejahteraan maupun moralitas dan etika. 



CMYK

Perempuan



6 23 oktober 2013

Pilih Pemimpin yang Kenal Daerahnya! PEMBANGUNAN daerah akan lebih optimal bila anggota legislatif yang duduk di Dewan adalah warga yang berasal dari daerah tersebut. Demikian diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra nomor urut 4 daerah pemilihan IV Asdyana Hansayupa.

enurut Yana, panggilan Asdyana, anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihannya lebih mengerti apa kebutuhan daerah tersebut. Selain itu, kata Yana, anggota Dewan yang mewakili daerahnya tentu memiliki beban moral untuk memajukan daerahnya. “Karena berkat masyarakat yang memberikan suara untuk wakil rakyat tersebutlah, seorang caleg bisa duduk di parlemen. Jadi, harus ada tanggung jawab untuk mengembangkan daerah tersebut,” kata Yana, Senin (21/10). Menurut Yana, banyak anggota Dewan dari daerah lain yang daerah pemilihannya (DP) bukan tempat dirinya berasal, sehingga ketika mereka menang, tidak ada tanggung jawab moral untuk mengembangkan daerah tersebut. Ketika menang, mereka terus pergi dan tidak pernah memperhatikan pembangunan daerah tempat DP mereka berasal. “Jangan sampai begitu menang, terus pergi. Diundang pun belum tentu datang lagi,” kata Yana. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat di daerah juga perlu memahami akan pentingnya memilih caleg yang benar-benar peduli dengan pembangunan derah. Jangan hanya karena diberi uang atau hadiah, menjadi lupa untuk memilih mana yang sesungguhnya memiliki kepedulian terhadap daerahnya. “Pemilih harus cerdas, jangan tergiur dengan uang atau sembako semata,” kata Yana. Ketertarikan dirinya untuk ikut dalam bursa pencalonan legislatif berawal dari minimnya tokoh dari daerah tempatnya dilahirkan di Tanggamus yang menjadi anggota legislatif daerah tersebut. Dirinya yang tahu betul bagaimana lambannya pembangunan di daerah membuatnya prihatin dan ingin membantu membangun daerah dengan menyuarakan kepentingan masyarakat di parlemen. Yana berjanji sebagai wakil dari Partai Gerindra, dirinya akan melakukan enam program yang telah digariskan partainya, di antaranya membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. (U1)  Sony Elwina

Asdyana Hansayupa Lahir : Tanjungkarang, 4 Juni 1970 Suami : Burza Branajaya Anak : Amanda Aurora Hulwa Organisasi: - Kadin Kota - Asosiasi Sekretaris Indonesia Lampung - Wakil Bendahara Provinsi Pengurus Perempuan Indonesia Raya (Serasi) Gerindra Pekerjaan: Wiraswasta Jabatan : Direktur CV Haga Utama



CMYK

Perempuan



7 23 oktober 2013

Desentralisasi dan Partisipasi Politik Perempuan PERUBAHAN sistem pemerintahan jelas membawa pengaruh terhadap setiap sektor kehidupan bangsa. Salah satunya sistem desentralisasi yang memberi ruang terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Dewi Haryani

Linda Amalia Sari Gumelar

engamat pengarusutamaan gender, Dewi Haryani, mengatakan partisipasi perempuan dalam politik lokal sering mencerminkan kepercayaan perempuan lebih mudah berpolitik di tingkat lokal. Bentuk baru partisipasi langsung diharapkan mampu membuka kesempatan bagi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. “Pandangan klasik tentang pemerintahan lokal sebagai tempat pelatihan partisipasi politik telah mendukung gagasan pemanfaatan politik lokal sebagai pintu masuk bagi perempuan untuk tingkat nasional,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM itu. Di era desentralisasi, kata Dewi, pemerintah lokal bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang menjadi perhatian utama perempuan. Layanan publik tersebut meliputi, antara lain bidang kesehatan, air, pusat penitipan anak, transportasi, dan infrastruktur masyarakat. “Meski demikian, ternyata hasil partisipasi perempuan dalam politik lokal belum jelas karena cerita keberhasilan tersebut diselingi pula berbagai catatan ketidakberhasilan politikus perempuan,” kata Dewi. Namun, partisipasi perempuan itu kini masih dinilai rendah hingga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan peranan perempuan di bidang politik masih rendah. Ketertinggalan perempuan dalam jabatan politik dapat dilihat pada hasil Pemilu 2009, keterwakilan perempuan hanya 101 anggota (18,3%) dari 560 anggota DPR. Sedangkan, untuk DPD hanya 27%. Kemudian DPRD di 33 provinsi hanya



16% dan DPRD kabupaten/kota hanya 12%. “Perempuan dalam top eksekutif dapat digambarkan, seorang gubernur dan seorang wagub dari 33 gubernur/kepala daerah, perempuan menjadi bupati/wali kota sebanyak 38 orang (7,6%) dari 497 kabupaten/kota,” kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan perempuan menjadi menteri/wakil menteri baru mencapai 11% dari 56 menteri/wakil menteri atau setingkat menteri. “Data ini membuktikan secara kasatmata bahwa persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka ada kesenjangan gender yang cukup signiﬁkan di dalam bidang politik dan pengambil keputusan,” kata dia. Padahal partisipasi perempuan itu sudah jelas dasarnya. Seperti dikatakan pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Darsono Wisadirana. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam dunia politik menurut UU sebanyak 30%. “Kaum perempuan yang terjun di dunia politik masih rendah sehingga pemberdayaan perempuan harus lebih digencarkan agar mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga kuota 30% perempuan di kursi legislatif bisa terpenuhi,” kata dosen FISIP Unbraw itu. Rendahnya partisipasi politik perempuan tersebut, katanya, salah satunya karena perempuan masih belum siap menduduki satu jabatan tertentu terutama di dunia politik, meski tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki saat ini sama. “Dengan keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan di Tanah Air ini diharapkan bisa mengurangi angka korupsi yang terjadi di dunia politik, sebab perempuan lebih bisa mengontrol penyimpangan yang terjadi di dunia politik daripada laki-laki,” ujarnya. (U1)



CMYK

Orator



8 23 oktober 2013

Elektabilitas Berawal dari Jejak Kinerja M TINGKAT elektabilitas seorang calon anggota legislatif menjadi tolok ukur keberhasilan individu dalam memperjuangkan rakyat yang akan diwakilinya. Besarnya jiwa sosial berjuang untuk masyarakat menjadi salah satu poin penting untuk mencapai angka elektabilitas yang tinggi.

enurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung Albert Alam, untuk meningkatkan elektabilitas, perlu ada program-program yang berpihak kepada masyarakat, di antaranya dengan mendukung adanya program kesehatan dan pendidikan gratis serta pembangunan infrastruktur. “Dengan begitu, otomatis rakyat juga akan men-support kita, karena program itu sangat menyentuh dan membantu masyarakat. Jika elektabilitas kita sudah terukur dan meningkat di mata rakyat, otomatis peningkatan popularitas akan mengiringinya,” kata Wakil Ketua I OKK DPC PPP Bandar Lampung ini, Senin (21/10). Albert Alam mengatakan popularitas seorang wakil rakyat juga penting, tetapi yang lebih penting elektabilitas. Ia menerangkan popularitas ini dapat dibuat cukup dengan pencitraan diri yang maksimal. Berbeda dengan elektabilitas yang memerlukan kerja ekstra untuk meraihnya. “Selain dengan program, untuk meningkatkan elektabilitas ini, kita harus turun ke grass root (masyarakat bawah) mendengar aspirasi mereka. Kami support ke eksekutif agar aspirasi mereka tersalurkan dan terealisasi. Kawal sampai maksimal, sehingga rakyat tahu dan mengerti aspirasi mereka tersalurkan,” ujar Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Bandar Lampung ini. Di sisi lain, caleg nomor urut 1 DP I Bandar Lampung itu juga menerangkan menyerap aspirasi dapat dilakukan

dengan menghadiri undangan masyarakat. Terlebih, undangan yang sifatnya diskusi terkait hal-hal yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dengan demikian, menurutnya, dapat langsung mempelajari masalah serta persoalanpersoalan di masyarakat untuk dijadikan usulan dari legislatif ke eksekutif. Albert Alam menyadari jika jabatannya saat ini merupakan amanah dan kepercayaan masyarakat kepada dirinya, sehingga selama menjabat dirinya Lahir : 12 Juni 1967 berupaya semaksimal Alamat : Jalan Pahlawan, No. 23, Kelurahan Surabaya, Kedaton, mungkin mengemBandar Lampung ban amanah ini. “Di Pekerjaan: Wakil Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung antaranya mengawasi Organisasi: kinerja dan bermitra 1. Senat Mahasiswa Unila dengan ekskutif, seh2. Senat Mahasiswa FKIP Unila ingga eksekutif sebagai 3. Resimen Mahasiswa mitra kerja legislatif 4. Gema Kosgoro bisa berkerja sama 5. Alumni Resimen Mahasiswa Raden Intan angkatan XV 6. Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) harmonis,” kata dia. Bandar Lampung Menurutnya, ada 7. Wakil Ketua I DPC PPP Bandar Lampung kebanggaan tersend-

Albert Alam

iri ketika usulan atau aspirasi masyarakat yang dibela dapat tersalur kan dengan maksimal. ”Karena pemimpin yang mengerti itu adalah pemimpin yag tahu dan mengerti dengan keinginan rakyatnya, jadi permasalahan yang ada di masyarakat dapat diberikan solusinya,” ujarnya. Albert Alam menegaskan bila dirinya diamanatkan kembali menjadi wakil rakyat, bersama rekan fraksinya, akan mengusulkan agar ada public hearing dengan masyarakat setiap triwulan sekali. “Public hearing dengan melibatkan stakeholder yang ada, sehingga rekomendasi yang dihasilkan maupun keputusan yang dihasil kan akan lebih aspiratif dan inspiratif,” kata dia. (U1)  Eka Setiawan



CMYK

Orator



9 23 oktober 2013

Menjadi Penyambung Lidah Aspirasi MENJADI wakil rakyat merupakan suatu kebanggaan. Harapannya bisa menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat demi mencapai masyarakat yang sejahtera.

nggota Komisi C DPRD Bandar Lampung, Wahyu Lesmono, mengatakan sebagai calon anggota legislatif independen, yang paling utama adalah dikenal masyarakat serta mempunyai visi dan misi. “Yang menjadi prioritas kami seandainya diamanatkan menjadi wakil rakyat yang harus membela kepentingan masyarakat secara luas,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Bandar Lampung itu, kemarin. Menurut politikus PAN ini, tolok ukur keberhasilan wakil rakyat itu adalah bisa memosisikan dirinya sebagai pemegang mandat rakyat yang tujuannya memperjuangkan aspirasi rakyat sampai benar-benar terwujud, serta masyarakat puas dengan keberadaan anggota Dewan sebagai wakilnya di parlemen. Secara perinci, menurutnya, keberhasilan wakil rakyat itu saat dirinya mampu menginformasikan ke masyarakat bila telah membahas

Wahyu Lesmono Kelahiran Telukbetung, 17 September 1972 Alamat Jalan Sonokeling No. 5, Tanjunggading, Bandar Lampung Jabatan - Anggota Dewan Kota Bandar Lampung Komisi C - Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bandar Lampung - Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung

Wahyu Lesmono

Riwayat Organisasi : - Hipmi Kota Bandar Lampung - Partai Amanat Nasional



APBD, yang mana konten dari APBD itu diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. “Di situ kami perjuangkan anggaran pendidikan gratis, kesehatan gratis, anggaran untuk infrastruktur pembangunan jalan-jalan, fasilitas umum dan lainnya. Artinya kami sudah berbuat untuk masyarakat agar masyarakat bisa hidup sejahtera, aman, dan damai,” kata caleg nomor 1 daerah pemilihan 4, Kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, dan Telukbetung Barat itu. Ketua Fraksi PAN ini menuturkan ada sisi lebih antara caleg petahana (incumbent) dibanding yang belum. Sebab, caleg incumbent turut mengawal program-program pemerintah yang sudah berjalan dengan baik dan prorakyat. Menurutnya, keberadaan unsur pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. “Dalam artian program unggulan pemerintah daerah, sudah tentu atas kesepakatan bersama dengan DPRD. Oleh sebab itu, masyarakat akhirnya tahu bahwa kami itu betul-betul berpihak pada masyarakat. Contoh hal kecil saja daerah pemilihan kami pada waktu dulu mencalonkan dari DP itu, kami usulkan jalan-jalan yang harus diperbaiki atau jalanjalan yang belum diaspal. Kemudian diaspal, artinya masyarakat tahu ternyata yang usulkan itu wakilnya yang waktu itu dipilih mereka. Jadi mereka tidak kecewa karena kami perjuangkan untuk daerah mereka,” ujarnya. Maka itu adanya PKPU Nomor 15/2013 tentang Kampanye Caleg dan Calon DPD, merupakan hal positif bagi setiap caleg untuk bersosialisasi dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. “Bisa dikatakan door to door, itu lebih mengena dan masyarakat tahu sosok caleg yang akan dipilih dan yang terpenting harus dipahami oleh masyarakat yang kami sampaikan,” kata Wahyu. (U1)  Eka Setiawan



CMYK

Pilar



10 23 oktober 2013

NasDem Bangun Kebanggaan Seni dan Budaya Lokal

BUDAYA lokal merupakan suatu prinsip luhur dengan mengedepankan akhlak baik. Serbuan budaya asing di Indonesia menjadi gambaran nyaris gagalnya pemerintah menahan masuknya nilai materialistis yang dapat membuat bangsa hancur.

etua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku prihatin dengan derasnya produk budaya impor ke Indonesia sehingga melupakan budaya nenek moyang. “Ketoprak, wayang, ludruk, bahkan tari sedati di mana tempatnya? Kita perlu mempertanyakan karena ini khazanah budaya bangsa yang kita miliki,” kata Surya. Menurut dia, ada krisis kebanggaan pada budaya lokal yang terjadi di masyarakat. Dampak dari kurangnya apresiasi terhadap seni dan budaya lokal, menurut Paloh, juga menjadi penyebab sikap masyarakat yang lebih berorientasi pada kesibukan yang terkait langsung dengan nilai materialistis sebagai konsumsi ﬁsik. “Unsur konsumsi jiwa terabaikan,” kata dia. Menurut Surya, harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk menggelorakan semangat kebanggaan seni bangsa agar tak tergerus arus globalisasi. “Agar membangun kembali rasa memiliki dan menanamkan rasa kebanggaan kita terhadap khazanah bangsa,” ujarnya. Untuk itu, Surya Paloh meminta calon anggota legislatif (caleg) dari partainya adalah pioner atau pengusung perubahan yang siap memenangkan Pemilu 2014. “Caleg Nasdem adalah caleg pengusung roh perubahan yang sudah ditunggutunggu masyarakat Indonesia,” katanya. Dia mengatakan caleg Partai Nasdem yang akan bertarung pada Pemilu 2014 adalah generasi pembaru. Jika masyarakat yang saat ini belum mendapatkan kesejahteraan, keamanan, dan



rasa keadilan, menurutnya, bisa memercayakan perubahan kepada caleg NasDem. “Tapi kalau sekarang ini sudah merasakan kehidupan yang baik, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan tidak usah memilih NasDem,” ujarnya. Begitu pula dengan caleg yang berniat menjadikan kepercayaan masyarakat yang memberikan dukungan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan Partai NasDem sendiri, menurut Surya, tidak perlu dipilih. “Saya berdoa agar partai ini tidak menang kalau caleg hanya berniat untuk duduk di kursi DPRD, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya. Namun, semangat perubahan terhadap kondisi yang saat ini dialami bangsa menjadi alasan bagi NasDem untuk maju pada Pemilu 2014. Target tiga besar nasional, menurutnya, tidak muluk-muluk dengan bersama-sama memberikan waktu dan tenaga untuk partai, menyiapkan semangat pengorbanan secara totalitas. “Sehingga mampu membawa semangat perubahan bangsa ini karena kondisi bangsa yang semakin hari hanya berdaulat semu, tidak bisa dibiarkan lagi,” ujarnya. Surya mengatakan banyak daerah-daerah di Indonesia masih tertinggal. Jika NasDem tidak mendapat mandat pada 2014, Surya menuturkan akan sulit untuk bangkit lagi. Tapi, ia berpesan pada orang-orang muda agar meneruskan citacita dan tekad perubahan meski kalah atau menang. (U1)



CMYK

Jejak



11 23 oktober 2013

UMAR WIRAHADIKUSUMAH

Banyak Bekerja dan Sedikit Bicara SIAPA yang tidak kenal Wakil Presiden ke-4 RI (1983—1988) Umar Wirahadikusumah. Selain dinilai bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dia juga sosok yang legawa, tidak ambisius, menerima apa adanya.

anyak orang merasa kehilangan putra terbaik bangsa yang jujur, rendah hati, taat pada aturan main, dan lebih banyak bekerja daripada berbicara itu wafat. Dia menghembuskan napas terakhir, Jumat, sekitar pukul 07.53, 21 Maret 2003, di Rumah Sakit Pusat TNI AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mantan Pangkostrad kelahiran Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924, itu pun dimakamkan di taman makam pahlawan nasional Kalibata, Jakarta, dengan upacara militer yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia (1993—1998) Try Sutrisno dan komandan upacara Kolonel Tisna Komara (Asintel Kostrad). Setelah dimandikan di rumah duka RSPAD, sekitar pukul 12.00, jenazahnya diusung ke Masjid Istiqlal untuk disembayangkan. Kemudian, tepat pukul 13.00, tiba di rumah kediaman di Jalan Teuku Umar No. 61, Jakarta Pusat, untuk disemayamkan. Beberapa tokoh yang sempat melawat, di antaranya Presiden ke-2 Republik Indonesia (1966—1988) Soeharto, Presiden ke-5 Republik Indonesia (2001— 2004) Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia (2001—2004) Hamzah Haz, Presiden Republik ke-3 Indonesia (1998— 1999) B.J. Habibie, dan mantan Wakil Presiden (Wapres) Sudharmono. Kemudian, Wakil Presiden Republik Indonesia (2004—2009) dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh, dan Kepala Polri Jenderal (Pol.) Da’i Bachtiar. Lalu, Pangkostrad Letjen Bibit Waluyo, Pangdam Jaya Mayjen Djoko Santoso, dan Kepala BIN (2001—2004) Hendropriyono. Penerima beberapa penghargaan (bintang jasa) ini dikenal sebagai sosok pejabat yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Ia juga seorang yang sangat taat pada aturan. Ia tidak suka melihat staf atau pejabat lain yang tidak menaati peraturan. Ia juga orang yang rendah hati dan tidak mau



menonjol-nonjolkan diri. Ia bukan orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu atau jabatan. Ketika ia dipilih menjadi wakil presiden (1983—1988), banyak kalangan tidak menduga sebelumnya. Namun, sosoknya yang tidak ambisius rupanya telah menempatkannya memperoleh kepercayaan dari Presiden ke-2 Republik Indonesia (1966—1988) Presiden Soeharto ketika itu. Saat ia digantikan Sudharmono sebagai wakil presiden, tidak sedikit pun tampak rasa kecewa dalam penampilannya. Ia orang yang legawa. Taat Beragama Umar seorang prajurit pejuang yang taat beragama. Ia selalu tertib melakukan salat liwa waktu. Ketika menjabat wakil presiden, setiap Ramadan, dia selalu mengadakan salat tarawih di Istana Wakil Presiden. Ia juga orang yang tidak suka kemewahan dan berfoya-foya. Ia orang yang sederhana. Putra kelima dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusumah (Wedana Ciawi, Tasikmalaya) dan Raden Ratnaningrum (putri Patih Demang Kartamenda di Bandung), ini memperoleh pendidikan di Eropesche Lagere School (1935— 1942), MULO (1942—1945), SMA (1955—1957), dan Universitas Padjadjaran (1957). Memulai pendidikan kemiliteran pada zaman Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinendojo (Sunen Dancho) Tangerang (1943), lalu masuk latihan perwira (Shoodanchoo) Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor (1944). Kemudian, pendidikan Chandra Muka (1951), SSK AD (1955), hingga Sus Jenderal (1966). Perjalanan kariernya dimulai sebagai komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Cicalengka, Jawa Barat (1945). Pada masa awal Revolusi itu, sejumlah pemuda Sunda bergabung masuk tentara. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, di antaranya Umar Wirahadikusumah (Zoon van de Wedana van Ciawi Tasikmalaya). Ia masuk tentara atas kesadarannya sendiri untuk membela Tanah Air. Pada saat menjabat Pangdam V/Jaya, ia ikut menumpas G-30-S/PKI. Selain penumpasan G30-S/PKI, ia juga banyak terlibat dalam operasi militer, mulai dari pelucutan senjata Jepang di Cicalengka/Tasikmalaya (l945), Kerusuhan merah di Cirebon, Breber, dan Tegal (1946—947), Clash I (1947—l948), dan Wehr Kreise II/Daerah Gerilya III Kuningan Barat sebagai Komandan Batalion I Brigade Cirebon (1947—l948). (U1)



CMYK

Luber



12 23 oktober 2013

Demokrasi itu Partisipasi Masyarakat

EMOKRASI merupakan sistem pemerintahan dengan kedaulatan negara yang dipegang rakyat sehingga simbol dalam berdemokrasi adalah partisipasi masyarakat di segala bidang, termasuk memilih wakil dan pimpinannya yang diamanatkan mengelola negara. Hal itulah yang diatur dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terutama pada: Pasal 246 - Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. - Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu, dengan ketentuan: a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 247 (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang. (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat (5) merupakan tindak pidana pemilu. Pasal 248 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam peraturan KPU. 

UU PEM



ILU



CMYK

Jeda



13 23 oktober 2013

Mengevaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung SEBELUM 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, hal itu berubah, sejak berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilukada pertama kali digelar pada Juni 2005.

emudian dasar aturan itu dikuatkan dengan berlakunya UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilukada dimasukkan rezim pemilu. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007. Kemudian diubah lagi dengan UU 15/2011 dengan istilah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai penyelenggaraan pemilihan itu, dibentuk lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Khusus di Aceh, pemilukada diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu juga dikuatkan dengan Pasal 6A Amandemen ke-4 UUD 1945 walau tidak secara tegas diwajibkan untuk pemilihan langsung. Kemudian, dengan adanya pasal itu, berbagai persepsi bermunculan, terlebih sistem pemilihan kepala daerah secara langsung membawa sejumlah persoalan. Berbagai persoalan muncul baik konﬂik antara pendukung calon kepala daerah maupun konﬂik massa dengan aparat (kepolisian maupun KPU). Hal tersebut meng-

indikasikan adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya dalam menyampaikan aspirasi mereka. Terkait hal itu, Partai NasDem menilai Indonesia memerlukan terobosan baru dalam memperbaiki sistem kebangsaan dan kenegaraan, termasuk menata kembali proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. “NasDem mendukung penghapusan pemilukada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan pemilukada,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut dia, kepala-kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung tidak serta-merta mem-

buktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan pelanggaran hukum lain. Bahkan, tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat tidak efektif. Terbukti, fakta di lapangan menunjukkan partisipasi politik rakyat juga masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi rakyat yang paling rendah terjadi dalam Pemilukada Sumatera Utara sebanyak 45,32%, Sumatera Barat 36,28%, Bengkulu 30,27%, lalu Depok (Jabar) 40,23%, Pekalongan (Jateng) 36,49%, Blitar (Jatim) 46,34%, Surabaya 48,59%, dan Makassar 46,45%. (U1)



CMYK

Jeda



14 23 oktober 2013

Pemilukada Langsung

Ciptakan Korupsi dan Dinasti KETIDAKEFEKTIFAN pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung makin terang. Hal itu terkait perkembangan terbaru menyangkut banyaknya kepala daerah tersangkut korupsi dan pembentukan dinasti politik yang makin meresahkan pemerintah.

erbukti, hingga Oktober 2013, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum makin bertambah. “Seperti yang kita khawatirkan sebelumnya, jumlah kepala daerah yang tersangkut masalah hukum sudah mencapai 309 orang. Ini dampak dari pemilukada langsung,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan. Dia menyebutkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap calon saat pemilihan langsung menjadi alasan utama mengapa kepala daerah melakukan korupsi ketika menjabat. Biaya itu tidak hanya dikeluarkan saat proses pemilukada dilakukan, tetapi juga saat mereka bersengketa di Mahkamah Konstitusi. “Kejadian penangkapan Ketua MK Akil Mochtar membuktikan mereka juga harus mengeluarkan uang untuk mengamankan kemenangan ataupun saat ingin mengalahkan pemenang,” katanya. Djohermansyah menilai para calon kepala daerah tersebut ternyata belum siap menjalani pemilihan langsung. Hal itu terbukti dari mental mereka yang be-

lum bisa menerima kekalahan setelah penghitungan suara dilakukan. “Sejak MK menyidangkan sengketa pemilu 2008, 608 hasil pemilukada disengketakan. Padahal, banyak dari mereka sudah nyata-nyata kalah telak,” ujarnya. Pada bagian lain, Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan ada 57 kepala daerah yang terindikasi melakukan politik dinasti. Mereka berada di level gubernur dan bupati/wali kota. “Ya, misalnya suaminya kepala daerah, istrinya juga, demikian pula anaknya, adiknya, dan lain-lain,” kata Mendagri beberapa waktu lalu. Menurut Mendagri, politik dinasti itu sudah mereka sinyalir sejak setahun lalu. Karena itu, pihaknya mengusulkan dilakukan pembatasan pencalonan yang kemudian dituangkan dalam RUU Pemilukada. Saat ini RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di Komisi II DPR. Pembatasan tersebut antara lain soal masa jabatan/periode dan pencalonan. Keluarga kepala daerah yang sedang menduduki sebuah jabatan baru boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah bila masa jabatan yang bersangkutan sudah habis. “Misalnya seorang gubernur masa jabatannya habis tahun 2017, maka keluarganya yakni anak, istri, atau adiknya baru boleh ikut pemilukada setelah tahun 2017,” kata Mendagri. Berdasarkan data yang berhasil dikum-



pulkan, dari 57 pejabat tersebut, 36 di antaranya berhasil menduduki jabatan kepala/wakil kepala daerah, sementara sisanya gagal dalam pemilukada serta sebagian masih dalam proses pemilukada. Para pejabat yang melakukan praktik politik dinasti itu antara lain di Lampung, Banten, Sulut, Sulsel, Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Yogyakarta, NTB, Kalteng, Kaltim, Maluku, Jatim, dan Jambi. Sementara itu, yang mencalonkan diri tetapi kalah dalam pemilukada terdapat di Padangsidimpuan, Barito Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Pekanbaru, Musi Banyuasin, Pagaralam, Tanjungpinang, Bekasi, Sukoharjo, Sidoarjo, Bantaeng, Bone Bolanggo, Nias Utara, Makassar, Bandung Barat, Lubuklinggau. Keluarga pejabat yang masih dalam proses pemilukada di OKI Sumsel yakni Zaitun Mawardi Yahya, calon wabup OKI yang merupakan anak kandung Bupati O.I. Mawardi Yahya, Tartila Ishak (istri Ishak Mekki/Bupati OKI), Yusuf Mekki (kakak kandung Bupati OKI), dan Iskandar (adik kandung Menko Perekonomian). Anak, istri, dan kakak kandung Ishak Mekki mencalonkan diri sebagai calon bupati OKI. Ishak Mekki sendiri saat ini merupakan calon wagub Sumsel (berpasangan dengan Alex Noerdin) yang dimenangkan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Sumsel 2013. (HES/U1)



CMYK

Geliat Ridho Berbakti



15 23 oktober 2013

Aprilani Yustin Ficardo Kukuhkan Majelis Taklim Al Ridho KONTRIBUSI dalam pembangunan dapat dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, salah satunya melalui sektor agama untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan.

al itulah yang dilakukan istri Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Aprilani Yustin Ficardo (AYF) untuk terus mengabdikan dirinya dalam pembangunan melalui sektor agama. Dia pun membentuk majlis taklim sebagai wahana pencerahan dan penguatan mental spritiual penggerak pembangunan. Sedikitnya 300 jemaah pengajian Majelis Taklim Al Ridho di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Jumat (18/10), dikukuhkan istri cagub Lampung, M. Ridho Ficardo. Selain mengukuhkan Majelis Taklim Al Ridho, dalam kegiatan yang digelar di kediaman tokoh masyarakat, Nirwan, di wilayah Perumahan Karunia Indah, Sukabumi, AYF berkesempatan bersilaturahmi dengan tokoh setempat. AYF pun disambut hangat oleh masyarakat. “Kami sangat senang dengan kedatangan Ibu Yustin. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Yustin karena berkenan hadir untuk mempererat silaturahmi bersama warga. Selain cantik, Ibu Yustin orangnya baik dan peduli terhadap sesama,” kata perwakilan pengurus Majelis Taklim Al Ridho, Ibu Hairullah.

Jika pada kesempatan sebelumnya AYF masih terlihat agak canggung berbicara di hadapan forum, pada kesempatan itu AYF lebih terlihat percaya diri dan menunjukkan jiwa kepemimpinannya. “Saya sangat menyesal baru kali ini dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan para tokoh. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,”

kata pemilik sapaan Yustin itu. Seperti yang dilakukan suaminya, wanita berdarah Palembang dan Padang itu pun menyempatkan diri untuk bersalaman dengan para tokoh dan majelis taklim yang hadir. Dengan senyum manisnya, wanita berkulit putih itu pun berkeliling menghampiri satu persatu anggota majelis.



“Mohon doa restu dan dukungan ya, Bu, Pak. Insya Allah, pasangan Ridho Berbakti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang Bapak dan Ibu berikan. Beliau akan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan dapat melayani rakyat Lampung,” kata Yustin sembari terus bersalaman. (U10)



CMYK



Geliat Ridho Berbakti



16 23 oktober 2013

Ridho Terus Lestarikan Seni dan Budaya SETELAH sukses dengan pergelaran wayang kulitnya, cagub Lampung, M. Ridho Ficardo, terus membuktikan komitmennya untuk terus melesatarikan budaya. Tadi malam politikus muda itu kembali menyuguhkan hiburan untuk masyarakat Lampung Selatan.

iburan tersebut berupa pergelaran wayang golek yang menghadirkan dua dalang terkenal, yakni dalang Umar D. Sunandar dan Asep Truna dengan lakon Cepot Gugat. Lebih dari 5.000 masyarakat Lamsel memadati lapangan Sragi. Bagaimana tidak, selain menyajikan hiburan gratis bagi masyarakat, Ridho juga membagikan hadiah bagi masyarakat yang beruntung, berupa seekor sapi dan 10 ekor kambing. “Ya, malam ini saya bangga dapat kembali bersilaturahmi dengan masyarakat Lamsel. Saya ingin masyarakat terus menjaga salah satu warisan budaya nasional, khususnya bagi masyarkat Sunda, yaitu wayang golek,” kata Ridho, kemarin. Dia mengatakan jika beberapa waktu lalu dirinya menyajikan pagelaran wayang kulit, kini pagelaran wayang golek, dimaksudkan agar warisan budaya tradisional tersebut tidak terlupakan. “Saya mohon doa restu dari masyarakat. Jika nanti saya terpilih, saya akan mengajak masyararakat untuk bersama-sama dengan saya menjaga tradisi, seni, dan budaya kita,” ujarnya.

Sementara Ketua Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti) Wahid Hamdan mengatakan selain di Lamsel, pihaknya juga menggelar kegitan serupa di Pesawaran pada malam berikutrnya. “Ini upaya Ridho untuk membuktikan jika dirinya adalah cagub yang peduli terhadap budaya,” kata Wahid. Pada kesempatan lain, Ridho menghadiri silaturami akbar bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangkabelitung. Silaturahmi yang digagas Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya itu berlangsung di Gedung Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Sabtu (19/10). Acara yang berlangsung dalam suasana akrab dan hangat itu dihadiri sekitar 1.000 tamu undangan. Ketua TP Sriwijaya Yusuf Kohar mengaku bangga dapat menggelar silaturahmi akbar bersama pasangan cagub dan cawagub, Ridho-Bachtiar. Dia meminta tamu yang hadir untuk dapat memberikan doa restu dan dukungannya kepada mereka. “Ridho adalah sosok muda yang cerdas



dan merupakan simbol dari perpaduan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dilengkapi dengan Bachtiar yang tidak lain adalah birokrat berpengalaman dan bersih,” kata Yusuf. Damrah Khair, mewakili tamu undangan, mengungkapkan rasa bangganya bisa bertemu dengan cagub yang memiliki visi luar biasa. Menurut dia, visi Lampung Top 2019 menjadi alasan dirinya dan para undangan lain harus memberikan dukungannya kepada pasangan Ridho Berbakti. “Kami bangga berada di sini. Ridho Berbakti memiliki visi yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami semua untuk tidak mendukung Ridho Berbakti, selain itu beliau masih muda dan belum terkontaminasi,” kata dia. Ridho dalam sambutannya mengatakan doa restu dan dukungan para tokoh TP Sriwijaya merupakan dukungan yang akan menjadi kekuatan bagi dirinya dan Bachtiar. Ridho mengungkapkan Lampung harus menjadi provinsi terdepan yang tidak hanya memiliki keunggulan secara komparatif, tetapi dapat unggul secara kompetitif. (U10)

