VOTING, Edisi XXV, 30-6 November 2013





CMYK



16 Halaman l Edisi XXV/30 - 6 November 2013

6l Kaderisasi Pemipin Harus Berjalan

T E R U J I T E P E R C AYA

Menggugat Legitimasi Wakil Rakyat KEBER HASILAN pemilihan umum (pemilu) menjadi titik awal baiknya kualitas demokrasi, saat rakyat memilih para wakil yang akan membawa aspirasinya. Jika persentase keterpilihan para wakil kecil, tentu legitimasinya diragukan.

S

eluruh sektor kehidupan rakyat harus terakomodasi dalam pemilu, baik kalangan rakyat biasa, pengusaha, pelajar, tua, remaja, lakilaki, perempuan dan lainnya. Untuk itu, akurasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) harus benarbenar terjaga krena akan memengaruhi kredibilitas pemilu dan legitimasi siapa yang bakal dipilih.

“Apabila persoalan ini berlarut-larut, belum termasuk tokoh yang dipilih dalam pencapresan, pemilih yang mau ke bilik suara bakal menurun ke 65% saja,” kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto dalam sebuah diskusi.

Kisruh DPT tentunya sangat mengganggu para aktivis demokrasi. Mereka mempertanyakan kinerja penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah.

Sebab, penentuan siapa yang berhak memilih, jaminan tidak boleh memilih dua kali, bahkan

jaminan tidak ada pemilih “hantu”, dipastikan dalam penetapan DPT. “Saya sudah mengecek ke daerah, masalah DP4 ternyata banyak ditemukan. Ada yang meninggal, tapi masih terdaftar,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, pada sebuah kesempatan.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Suprianto menyebutkan persoalan ketidakpercayaan terhadap DPT ini terjadi karena trauma dari partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. “Akibatnya walaupun KPU sudah

bekerja dengan lebih baik, para caleg tetap risau kejadian pemilu sebelumnya terulang,” ujarnya.

Parahnya, sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga masih menyisakan permasalahan dalam tata kelola yang menyangkut sistem dan manajerial pemilu. Dilihat dari sistem yang digunakan, KPU menggunakan sistem daftar pemilih yang berbeda dengan yang digunakan Kemendagri. “Sehingga saat disinkronkan, ditemukan banyak perbedaan. Dan selisih jumlah pemilih yang akhirnya menimbulkan polemik,” katanya. (U1)

 FERIAL









CMYK

Interupsi



l

2 30 oktober 2013

Siasat Politik Wakil Rakyat Miskin Lukman Hakim Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi.

Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono.

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong.

Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto.

Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti.

Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi.

Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa.

Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy.

LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.

Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti.

Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi.

Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto.

Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi.

Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain.

Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti.

Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik.

Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto.

Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto.

Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi).

Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113.

Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130.

Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900.

Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708.

Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275.

Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305.

Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290.

Liwa: Jl. Raden Intan No. 69.

Telp/Fax: (0728) 21281.

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri.

SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

JELANG 9 April 2014, seorang teman yang masih menjadi wakil rakyat sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali “bertempur” ke medan laga (pemilihan anggota legislatif). Padahal, sejak ditetapkan sebagai calon tetap, dia sama sekali belum mengampanyekan diri akan kembali maju sebagai wakil rakyat.

D

ia beralasan masyarakat sudah tidak tergiur lagi dengan janji-janji kampanye yang sudah dibualkannya saat Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Dia beranggapan masyarakat sudah cerdas, kita tidak bisa lagi membual dan memberikan janjijanji palsu kepada mereka untuk memilih kita.

Padahal, sebenarnya kalau kita tidak mengampanyekan diri, masyarakat tidak kenal dan tidak akan memilih caleg.

Usut punya usut, ternyata sang legislator itu sudah punya siasat untuk memenangkan Pemilu Legislatif mendatang. Dia sudah mempersiapkan diri kalau dia jangan sampai dibodohi rakyat pemilihnya. Dari kalimat yang dia lontarkan, saya pun sudah memprediksi kalau selama menjadi anggota Dewan tugasnya hanya membodohi rakyat.

Pantaskah mereka dipilih kembali?

Sebuah ironi memang, anggota Dewan yang kita harapkan dapat membela kepentingan rakyat, ternyata ada udang di balik batu.

Dana kampanye yang dia keluarkan sebelumnya untuk menarik simpati rakyat, ternyata hanya menutupi akal bulus demi kepentingan diri dan partai saja.

Memang, siasat politik yang dia akan jalani tidak disebutkan.

Hal itu membuktikan kalau siasat yang akan dilakukan adalah siasat kotor belaka. Apalagi, sampai terlontar kalau siasat politik itu akan dibuka usai pesta demokrasi.

Saya memang tidak tahu siasat politik yang akan dilakukan teman itu. Namun, saya coba memberitahukan kepada sanak saudara, handai taulan, teman-teman lain, agar tidak memilih teman itu. Alasan saya, jangan sampai lima tahun lagi sang anggota Dewan itu duduk dan kembali melupakan janji-janji politiknya.

Karena, rakyat memang harus punya siasat juga agar dia (caleg) itu tidak menang dalam pertem-

puran politiknya nanti. Sekalipun dia itu teman, saudara, atau tetangga kita. Dan, memang orangorang seperti itu tidak pantas dipilih kembali.

Saya pun coba menjelaskan kepada calon-calon pemilih agar tidak memilih dia karena caleg itu sudah membuat siasat politik untuk membodohi pemilihnya sehingga rakyat pun harus punya siasat politik untuk tidak memilihnya.

Kalau sekarang dia mengaku wakil rakyat miskin, ke depan kita naikkan jabatannya dengan membuang wakilnya, hingga menjadi “rakyat miskin”. Jangan lagi dia meraih keuntungan lima tahun ke depan karena siasat politik kotornya. Ayo, siapa mau ikut... 

indeks : LAPORAN UTAMA Pengusaha Juga Rakyat . . .

4

GAGAS Money Politics . . .

5

ORATOR Kini Eranya Pemimpin Muda . . .

8

PILAR PKB Bukan Partai Agama. . .

JEDA Penegakan Demokrasi Pancasila . . .



10

13







CMYK

Laporan Utama



l

3 30 oktober 2013

DPT Jadi Tonggak Mutual Trust Rakyat dan Pemimpin

S

ekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan DPT berkaitan erat dengan mutual trust antara seluruh stakeholder penyelenggara pemilu. “Ini bentuk kepentingan bersama. Mutual trust harus terbangun dari semua elemen itu,” katanya.

Taufik mengatakan pihaknya merasa perlu ada sinkronisasi antarpenyelenggara pemilu. Sebab, pada saat parpol dimintai pendapat dalam rapat pleno di KPU, ada interupsi dari Bawaslu yang menyebut perlunya sinkronisasi internal. “Karena itu, kami sepakat ada sinkronisasi terlebih dahulu. Untuk itu jadwal mundur.”

Dari penetapan DPT itu pula banyak kendala bakal menghadang proses pemilu yang jujur dan adil. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut Pemilu 2014 yang jujur daan adil masih sulit terlaksana terkait DPT yang menjadi titik berangkat pemilu sama sekali belum tuntas dan akurat.

DPT, menurut Hasto, harus dilihat sebagai hak masyarakat untuk memilih.

Pemilu 2014 jangan lagi mengulangi kesalahan Pemilu 2009.

Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Sebab, pijakan mutual trust atau saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya yang akan membawa dan melaksanakan aspirasi dimulai dari penentuan dan seleksi daftar itu.

“Pada rapat pleno di KPU, kami minta data ke KPU tapi tidak dikasih, malah PDIP diminta ke daerah dan mengumpulkan data. Ini sangat krusial, kalau ke depan masih begini, DPT tetap menjadi persoalan,” kata Hasto dalam sebuah diskusi.

Problemnya, tak ada satu pun pihak yang mau bertanggung jawab. Mendagri mengatakan tanggung jawabnya selesai, KPU mengatakan tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. “Pemilu 2014 masih susah untuk jadi pemilu jurdil,” ujarnya.

Ragu Wasekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan keraguannya jika Pemilu 2014 lebih baik ketimbang Pemilu 2009 karena belum tuntasnya DPT ini. Apalagi parpol sudah melihat pengalaman Pemilu 2009, ketika DPT menjadi alat kemenangan partai penguasa saat ini.

“Persoalan DPT dilihat bukan teknis saja, melainkan data konstitusional.

Apalagi Bawaslu masih banyak men-



emukan fakta-fakta masih banyak permasalahan dalam DPT. Karena itu Pemilu 2014 masih menjadi ancaman serius bagi pemilu jurdil,” ujarnya.

Ketua DPP Hanura Saleh Husain menambahkan seharusnya persoalan DPT tidak lagi muncul dalam penyelenggaraan pemilu mendatang karena sudah terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009. Kenyataannya, masih ada saja data orang yang sudah meninggal sekian tahun terdaftar.

“Jika DPT jadi masalah, orang paling bertanggung jawab ialah KPU sebagai penyelenggara. Dan perlu ada konsilidasi antarpenyelenggara,” ujar Saleh.

Saleh mengungkapkan penundaan pengumuman DPT ini tak terlepas dari lambat pelaksanaan program e-KTP yang dijalankan Kemendagri. “Saya sudah mengecek ke daerah, masalah DP4 ternyata banyak ditemukan. Ada yang meninggal, tapi masih terdaftar. Mendagri adalah orang yang paling harus bertanggung jawab atas per- masalahan DPT ini,” kata dia. (U1)







CMYK

Laporan Utama



l

4 30 oktober 2013

Pengusaha Juga Rakyat yang Perlu Diperjuangkan Hak-Haknya USAI pemilihan umum (pemilu) dapat dievaluasi kredibilitas pelaksanaan yang menyangkut legitimasi para wakil rakyat. Wakil rakyat yang kuat legitimasinya, yakni memperoleh suara dukungan signifikan dan merata, tentu dapat mengetahui apa yang dimaui rakyatnya.

D

alam berkehidupan sosial, rakyat pemilih mempunyai beragam sektor profesi, usaha, dan kerja. Salah satunya pengusaha yang juga sebagai rakyat pemilih, wajib mendapat perhatian untuk dipenuhi haknya.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lampung Iskandar Hartawi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, aggota Dewan yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat harus bisa menyuarakan kepentingan rakyat.

Anggota Dewan harus memperjuangkan aspriasi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Iskandar menilai banyak anggota dewan ketika sudah terpilih melupakan kepentingan masyarakat luas. Mereka justru mengutamakan kepentingan sekelompok orang saja, sehingga hasil dari perundangan yang dibuat menjadi tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Di bidang jasa konstruksi, misalnya, seharusnya pemerintah daerah bersama anggota legislatif mengeluarkan aturan mengenai truk yang boleh melewati jalan. Karena, bila dibiarkan truktruk besar dengan beban hingga 50 ton ini melewati jalan, jalan akan cepat hancur dan rusak.

Ini tentu saja merugikan masyarakat pengguna jalan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lambat akibat tidak didukungnya fasilitas infrastruktur yang baik. “Itulah makanya diperlukan aturan yang jelas dan tegas, yang memihak kepentingan masyarakat,” kata Iskandar.

Selain itu, ada aturan yang rancu dalam pemeliharaan jalan proyek APBN oleh kontraktor. Pada Perpres No. 54/2010 disebutkan pemiliharaan jalan untuk proyek APBN berlangsung selama dua tahun. Padahal pada aturan sebelumnya,

pemeliharaan jalan proyek APBN hanya berlangsung selama enam bulan.

“Jika pemerintah tidak melindungi masyarakat dengan melarang truk besar bermuatan lebih dari 30 ton lewat jalan, pemeliharaan selama dua tahun sangat memberatkan pengusaha konstruksi,” kata Iskandar.

Iskandar menambahkan anggota Dewan sebagai penyambung aspirasi, jangan hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sebaiknya, mereka turun



dan melihat kondisi di masyarakat, apa yang dibutuhkan dan bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Jangan sampai, masalah jalan dan infrastruktur ini tidak cepat dicarikan solusinya. Karena sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Segera dibahas dan dicarikan solusinya. Parlemen bukan tempat mencari uang, melainkan untuk membela masyarakat,” kata Iskandar. (WIN/U1)







CMYK

Gagas



l

5 30 oktober 2013

Money Politics dan

Wajah Demokrasi Indonesia Rahayu Lestari Pengurus Wilayah KAMMI Lampung

M

USIM politik tengah hangat akhir-akhir ini. Isu kepemimpinan pun menjadi sangat strategis juga krusial untuk menjadi fokus perbincangan dan pembahasan. Setidaknya setiap 5 tahun sekali bangsa tercinta ini harus kembali merogoh kocek yang tidak sedikit untuk ongkos politik nasional maupun daerah. Sebutlah saja pesta demokrasi praktis melalui pemilihan para pemimpin daerah, nasional, baik legislatif maupun eksekutif, terjadwal tahun depan (2014). Secara tidak langsung mulai menjadi ajang transaksional, tidak hanya bagi kalangan elite, tetapi juga hingga rakyat kecil ikut menyemarakkan agenda yang cenderung mirip bisnis.

Mengapa? Karena semuanya bisa ditukar dengan uang, bahkan satu suara (pemilih) untuk lima tahun kehidupan di masa mendatang dapat dibeli dengan hanya Rp50 ribu saja.

Politik uang (money politics); tren yang saat ini sedang populer. Tidak kalah hebat dengan tren golput yang belum juga hilang. Nyaris sebagian besar pelaku politik praktis tampak tertarik menempuh jalan ini. Bagaimana tidak? Dengan menyediakan sejumlah uang, barang, materi atau imbalan dalam bentuk apa pun, pelaku dapat secara simultan memengaruhi massa (pemilih) untuk meletakkan hak pilih dan suaranya sebagai dukungan terhadap tokoh politik tertentu.

Tak ayal, tokoh politik beserta tim suksesnya berlomba untuk mencari sumber dana sebesar mungkin untuk menyokong aktivitas mobilisasi massanya. Baik sumber dana pribadi ataupun kolektif. Terlebih jika agenda ini dikemas dalam suatu bentuk yang sangat kreatif sehingga tidak tampak sama sekali unsur money politics di dalamnya.

Banyak sudut tinjauan yang dapat

dipasangkan untuk memandang keabsahan metodelogi pemenangan politik ini (money politics). Secara hukum, jelas bahwa undang-undang, KUHP, peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dalam negeri, dan peraturan yang dikeluarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sampai dengan yang diterbitkan pada surat edaran atau juknis (petunjuk teknis) berkaitan dengan aktivitas yang cenderung money politics ini sebenarnya telah ada, beserta sanksinya, ia termasuk tindak pidana. Misalnya satu contoh pada Pasal 149 KUHP Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan menyebutkan, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.” Dan pada Ayat 2-nya pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Cara tersebut ini biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu.

Namun, lemahnya hukum di Tanah Air barangkali menjadi salah satu penyebab belum signifikannya peraturan-peraturan tersebut.

Sama saja dengan banyak kasus hukum lainnya yang masih terbengkalai. Apalagi money politics ini sering ditafsirkan secara keblinger. Upaya yang sudah jelas sebagai transaksional tersebut sering dikambinghitamkan dengan istilah “hadiah” atau “santunan sosial/solidaritas”, atau apa pun namanya. Terlepas dari itu, tentu tindakan money politics akan mencerminkan seperti apa moral dan kepribadian para pelakunya.

Menolak Money Politics Yang amat disayangkan bahwa

tindak money politics ini justru akan menumbuhkembangkan moralitas yang bobrok bagi warga bangsa.

Masyarakat yang tidak memiliki suatu pendidikan politik yang cukup dan atau tidak memahami kepentingan positif politik itu sendiri, akan terjebak pada pilihan materialistis.

Nilai-nilai ideologis dan estetis dari suatu prosesi kepemimpinan bangsa itu akan tercoreng dan gagal disebabkan penyelewengan sedemikian.

Secara otomatis, maka demokratisasi yang berjalan akan menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiel, tetapi juga immateriel, justru yang lebih esensial dan men-

tindakan suap-menyuap yang hukumnya adalah haram (berdosa jika dilakukan). Atau paling tidak dikarenakan ada perbedaan pendapat ia termasuk dalam perkara “syubhat” (meragukan). Dan termasuk ke dalam perbuatan batil (jelek karena tidak mendidik malah cenderung merusak). Maka hendaknya sebagai seorang muslim yang taat, money politics menjadi pilihan yang paling dihindari.

Dinamisasi demokrasi dan politik hendaknya mengarah pada kemandirian hak pilih warga secara cerdas untuk menentukan siapakah sosok pemimpin yang tepat. Pemimpin

dasar. Yakni berkaitan dengan citacita luhur bangsa dan amanat para founding father untuk menegakkan bangsa yang berdaulat dan bermufakat. Sebagaimana tekstualnya tertulis pada dasar negara Pancasila sila ke-4; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Selama ini korupsi telah menjangkit secara sistem, dan apalah lagi jika ia telah menjadi “budaya”.

Masyarakat akan semakin menjadi pragmatis, berparadigma “instan”, dan akan menyuburkan mentalitas korup. Maka, akan semakin sulit sajalah korupsi akan ditumpas.

Dalam perspektif Islam sendiri, money politics tergolong sebagai

unggul dan berkualitas yang akan menjadi komando perbaikan dan peningkatan kehidupan bangsa dan negara secara menyeluruh, baik dalam skala daerah maupun nasional.

Pendidikan politik menjadi hal yang harus terus diupayakan oleh berbagai pihak, terutama bagi mereka yang “memahami” dan beriktikad baik untuk Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

Tentunya, para pelaku politik itu sendiri (tokoh politik) harus menjadi contoh utama mengawali itu semua. Bukan justru latah dan ambisius buta mengejar kekuasaan dengan jalan yang tidak terhormat.

Mari jelang pesta demokrasi yang sadar dan cerdas. 







CMYK

Perempuan





l

6 30 oktober 2013

Kaderisasi Pemimpin Harus Berjalan PEREKRUTAN calon anggota Dewan dalam partai politik harus berjalan dengan benar. Pencalonan bukan hanya untuk memenuhi kuota caleg perempuan yang akhirnya membuat partai tidak melakukan kaderisasi maupun fit and proper test saat memilih calegnya.

D

emikian diungkapkan Meliyawati, Sabtu (26/10). Menurut caleg nomor 1 DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar daerah pemilihan 4 ini, perekrutan caleg partai harus melalui kaderisasi. “Harus melalui kaderisasi, jangan asal comot, baru bisa mencalonkan diri. Sehingga loyalitasnya sudah terjamin,” kata Meli.

Lebih lanjut Meli mengatakan dirinya memilih terjun ke dunia politik selain karena ingin belajar politik, juga karena ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena itu, loyalitas dan keaktifannya di panggung politik tidak diragukan lagi.

Menurut Meli, seorang caleg perempuan harus bisa meningkatkan kapasitasnya serta siap berkompetisi dan menyukseskan Golkar pada Pemilu 2014 mendatang. Golkar sebagai partai politik tempatnya bernaung memberikan pelatihan peningkatan caleg perempuan menghadapi pemilu. Melalui pelatihan ini, maka caleg perempuan dapat memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman di bidang organisasi yang cukup baik pula.

Caleg perempuan harus cerdas, baik cerdas dalam berpolitik juga cerdas dalam manajemen, sehingga keberadaan perempuan benarbenar memberikan warna di legislatif. Meli yang terjun ke dunia politik sejak 2005 lalu ini, mengaku partai politik adalah wadah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan kepentingan partai politik itu sendiri.

“Insya Allah saya amanah, dan tentu saja memajukan daerah pemilihan saya, dan kepentingan masyarakat secara umum,” kata Meli.

Ia menambahkan untuk bisa merebut hati masyarakat, dirinya selalu berusaha dekat dengan masyarakat dengan turun ke daerahdaerah. Mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat menjadi rutinitas yang dijalankan Meli sehari-hari. (U1)  Sony Elwina

Meliyawati Lahir : Bandar Lampung 8 Juni 1981 Alamat : Jalan R.E. Martadinata, Perum Permata Indah, Kotakarang.

Pendidikan: - S-1 Ekonomi Perusahaan UBL - S-2 Manajemen Pemasaran UBL Organisasi: - Wakil Ketua Hipmi Lampung - Wakil Ketua Aspeknas - Wakil Sekretaris AMPI Jabatan: Direktur PT Hydro Jotalindo Perkasa









CMYK

Perempuan



l

7 30 oktober 2013

Kualitas Perempuan di Dunia Politik Harus Meningkat PEMILIHAN umum merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

S

ebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government).

Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

“Momentum ini akan kita laksanakan. Bersama-sama dalam memilih wakil rakyat kita di seluruh penjuru Tanah Air pada 9 April 2014 mendatang. Kita akan memilih calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Yang tentunya kita berharap wakil yang kita pilih akan terpilih dan duduk sebagai perwakilan kita dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas,” kata komisioner KPU Bandar Lampung Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Erlina.

Artinya, wakil rakyat terpilih harus orangorang berkualitas, serta memiliki integritas yang baik untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan ketatanegaan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Di sisi lain, khusus tentang keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan sekarang dirasa belum cukup, khususnya di Lampung. “Artinya peningkatan SDM perempuan yang terjun kedunia politik harus terus ditingkatkan, hal ini sangat penting untuk mengakomodir aspirasi kaum perempuan dari semua sisi,” terangnya.

Dengan duduknya wakil rakyat dari kaum hawa di parlemen yang paham tentang tugas pokok dan fungsi di masing-masing komisi yang ada di parlemen, akan menghasilkan substansi kebijakan berkualitas dan tentunya akan banyak berpihak

terhadap kaum perempuan khususnya.

Dalam momentum Pemilu Legislatif 2014, perlu usaha keras dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Kelompok perempuan harus membangun kekuatan politik dengan menyusun strategi baik melalui pengaturan dalam UU Pemilu maupun pendekatan kepada partai-partai politik sebagai peserta Pemilu dan juga kepada masyarakat umum.

“Contohnya calon-calon anggota legislatif perempuan mampu menyiasati strategi kampanye efektif dan bisa diterima oleh pemilih, baik pemilih laki-laki maupun perempuan. Ini yang perlu dikritisi oleh para caleg, bahwa mereka harus mampu memberikan terobosan kepada masyakat luas tidak hanya berkampanye di komunitas perempuan saja,” kata dia. (U1)  Eka Setiawan

Erliana





Orator

Kini Eranya P MEMULAI karier sebagai pegawai negeri sipil, menjadi modal Frans Agung Mula Putra untuk menimba pengalaman soal pemerintahan. Bekal sebagai pegawai pemerintahan pusat itulah yang membuatnya percaya diri untuk terjun ke dunia politik.

S

elama menjadi abdi negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pria kelahiran Tanjungkarang, 39 tahun lalu ini bergelut dengan berbagai peraturan dan berelasi dengan dunia politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Tahun 2012, Frans memutuskan untuk memilih jalan politik sebagai politikus. Dunia birokrat yang dia geluti selama 10 tahun ditinggalkan dan memilih untuk mengabdi ke tanah kelahiran. Frans maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. Namun, usahanya gagal.

Bagi lulusan magister hukum Universitas Lampung ini, politik menjadi dunia yang terbuka bagi siapa saja. Politik menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas.

Putra mantan Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini (Mance) ini memang mengikuti jejak orang tua dan adiknya, Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra, yang lebih dahulu terjun dalam politik. Mance dan Aries Sandi aktif di Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahkan sang ayah menjadi ketua DPW PAN Lampung.

Pengalaman menjadi birokrat menjadi modal penting Frans untuk bergelut dalam politik praktis, termasuk menjadi calon kepala daerah.

Dia menceritakan banyak pengalaman selama menjadi PNS di Kemenpan dan RB, mulai dari memahami peraturan, pembuatan undang-undang, dan rapat dengan Komisi II DPR. Menurut Frans, keluarga membebaskan dirinya untuk terlibat dalam partai apa pun. Dia pun tidak harus ikut dalam PAN. “Awalnya memang sempat ingin bergabung di PAN. Namun, memutuskan untuk masuk Hanura,” kata dia, saat ditemui di kediamannya di Jalan Cendana, Pahoman, Sabtu (26/10).

Ayah dua anak ini menilai wajar dalam satu keluarga terlibat dengan berbagai parpol dan tidak harus masuk satu partai. Di beberapa daerah lain sudah banyak ayah, anak, dan saudara, berbeda parpol. Tidak masalah jika berbeda dalam salurkan aspirasi politik. Yang pasti tujuannya yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Lampung.

Politik Dinasti Adanya hubungan keluarga dalam pemerintahan dan dunia politik bisa dicap membangun sebuah dinasti politik. Frans menilai dinasti politik untuk tujuan yang positif bisa diterima. Hal ini bisa dilihat dari kemampuannya dalam memimpin daerah atau memimpin parpol. Masyarakat bisa sumbangsih dan kontribusi yang sudah dilakukan ke daerah, bukan melihat orang tua atau keluarga yang bersangkutan.

Dia mencontohkan Banten dan Lampung yang menjadi salah satu sorotan karena dinilai ada kecenderungan membangun dinasti politik. Namun, yang dilihat adalah hal yang positifnya karena semua pemimpin dipilih masyarakat.

“Silakan masyarakat menilai kinerjanya selama lima tahun. Sah-sah saja politik dinasti dilakukan karena semua kembali pada penilaian masyarakat. Jika memang membuat kebijakan publik yang prorakyat dan bisa menunjukkan sikap dan tata krama yang baik, bisa dipilih. Tanpa harus melihat latar belakang keluarganya,” ujarnya.

Lepas dari penilaian soal dinasti politik, Ketua DPW Persatuan Indonesia (Perindo) Lampung ini mengaku bangga dengan banyaknya pemimpin muda yang bermunculan di Lam-

pung. Pemuda sudah muncul sebagai kepala daerah atau pemimpin partai politik. Misalnya, Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto, Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo. Sebagai pemimpin parpol ada Ketua DPW PKS Gufron Azis, Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin, dan Ketua Golkar Bandar Lampung Heru Sambodo.

Menurutnya, saat ini memang eranya pemimpin muda. Jika pemuda tidak mempersiapkan diri, golongan tua yang akan terus memimpin. Banyaknya pemuda yang menjadi pemimpin bertujuan agar pembangunan lebih nyata dan dirasakan masyarakat. “Pada masa Soekarno banyak pemimpin muda yang muncul. Sekarang jangan merosot dan tidak bisa meniru para pendiri bangsa,” kata dia.

Dia mengingatkan agar pemimpin muda, wali kota atau bupati termasuk DPRD, jangan memikirkan apa yang akan didapat. Tunjukkan hasil nyata selama memimpin. Pemuda yang jadi pemimpin parpol, jangan lagi asal comot kader. Dukung kader yang berpotensi membesarkan partai.

Ada yang sudah jadi kader dari bawah, tapi yang jadi pemimpin dari luar kader karena punya dana. Pemimpin muda juga jangan terjebak dengan “demokrasi wani piro” yang

l

8-9 30 oktober 2013

a Pemimpin Muda

sebagai kepala litik. Misalnya, Mustafa, Wakil etyanto, Bupati Wakil Bupati Tuagai pemimpin ron Azis, Ketua din, dan Ketua ambodo. mang eranya tidak memperng akan terus a yang menjadi angunan lebih at. “Pada masa uda yang mundan tidak bisa ata dia. mimpin muda, DPRD, jangan dapat. Tunjukmpin. Pemuda ngan lagi asal ang berpotensi

r dari bawah, uar kader karda juga jangan ani piro” yang

memanfaatkan uang untuk membujuk pemilih. Jika selama mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat sudah melakukan politik uang, akan tumbuh pemikiran negatif untuk mengembalikan modal.

Demokrasi wani piro, kata Frans, sudah menyentuh di level bawah. Masyarakat tidak mau lagi memilih tanpa imbalan. Masyarakat tidak tersentuh jika calon pemimpin tidak membawa sembako atau uang saat sosialisasi. Pemimpin muda harus bisa menyadarkan masyarakat untuk memilih bukan karena uang. Namun, memilih karena ada keyakinan akan adanya perubahan yang dibawa para pemuda.

Kandidat doktor Universitas Satyagama ini mengungkapkan pemuda jangan jadi pemimpin instan. Dekat dengan masyarakat hanya pada saat mau mencalonkan diri. Calon pemimpin harus sudah berbuat banyak jauh hari dan harus keringat serta bersusah payah di masyarakat.

Pemimpin muda dituntut untuk memiliki kontribusi dan menyentuh kesejahteraan masyarakat serta membina dan melayani apa yang dikehendaki masyarakat. “Pemimpin muda akan jadi sorotan masyarakat. Pemuda jangan mengekor tapi punya prinsip yang tegas.

Siap berlainan pendapat dengan pemimpinnan.

Bukan melawan, melainkan untuk tujuan perbaikan,” kata Frans. (U1)  Padli Ramdhan

Frans Agung Mula Putra Lahir : Tanjungkarang, 14 Agustus 1974 Pendidikan: - SDN 2 Rawalaut - SMPN 1 Tanjungkarang - SMA Arjuna - S-1 FISIP Universitas Lampung - S-2 Hukum Universitas Lampung - S-3 Manajemen Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta (Dalam proses) Istri : Brigadir Wiwik Efrina Anak: 1. Keira Azzahra Mula Puteri 2. Kean Akbar Mula Putra Pengalaman Kerja: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Golongan III/d/2002—2012) Pengalaman Organisasi dan Politik: - Partai Hanura per Januari 2013 - Ketua DPW Perindo Lampung (2013—2018) - Caleg DPR RI Hanura DP Lampung I





CMYK

Pilar



l

10 30 oktober 2013

PKB Bukan Partai Agama

K PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memastikan bergabung dengan poros tengah, yang terdiri dari gabungan partai-partai Islam. Partai itu telah menegaskan bukan menjadi partai salah satu agama tertentu, tetapi berbasis nasionalis religius.

etua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan partainya ingin keluar dari citra partai Islam. “Kami nasionalis religius.

Pada dasarnya PKB tidak dibentuk untuk Islam saja,” kata Marwan, beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini, kata Marwan, belum ada komunikasi antarpartai politik Islam untuk membicarakan koalisi. Meski sebenarnya mempersatukan partai Islam adalah ide yang baik. Tapi dia berpandangan, sulit untuk mempersatukan pemikiran yang sama. “Masih jadi pertanyaan, figurnya nanti siapa, layak atau tidak,” kata dia.

Namun, menurut Marwan, dalam konteks saat ini tidak relevan jika mendikotomikan antara partai Islam dan partai nasionalis. “Tidak ada relevansi apa pun. Dalam konteks politik aliran sebenarnya sudah selesai. Zamannya sudah berbeda,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Malik Haramain mengatakan koalisi itu harus terbuka dengan partai aliran apa pun. “Tidak eksklusif, terkotak-kotak



dan berdasarkan ideologis tertentu. Karena koalisi dibangun untuk kepentingan bersama, supaya pemerintah bisa bekerja efektif,” ujar dia.

Karena itu, Malik menegaskan partainya tak tertarik untuk bergabung dengan kolisi partai Islam.

“Kalau koalisi eksklusif begitu tidak akan banyak dapat sambutan positif. Kami buat politik yang terbuka, bukan eksklusif. Itu lama dan harusnya ditinggalkan,” ujar dia.

Ia mengatakan koalisi pada Pemilu 2014 tidak bisa terelakkan. Setiap partai usai pemilu legislatif akan melakukan koalisi dengan partai lain. “Koalisi jadi fakta politik dan enggak bisa ditolak. Tahun 2014 perlu koalisi. Pertanyaannya, koalisi seperti apa? Harus implisif, bukan eksekutif, terkotak-kotak, dan berdasarkan ideologis tertentu,” ujarnya.

Mengenai pencalonan presiden, ia menegaskan PKB belum akan memutuskan sebelum pemilu, apakah PKB akan mengusung calon dari internal atau eksternal. “Setelah pemilu akan kelihatan.” (U1)







CMYK

Jejak



l

11 30 oktober 2013

RADIUS PRAWIRO

SOSOK yang satu ini dikenal sebagai ekonom yang masuk area politik pemerintahan.

Dialah Radius Prawiro, tokoh yang berperan penting dalam gerak pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya semasa Orde Baru.

S

Menteri yang Gemar Bermoge dan Teh Pahit

ejak 1965, dia sudah berada dalam pusat kebijkan ekonomi dan keuangan RI. Pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan hingga menjabat Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan.

Mantan Menko Ekuin Presiden Republik Indonesia Kedua (1966—1988) Kabinet Pembangunan V (1988—1993) ini lahir di Yogyakarta, 29 Juni 1928.

Ia menempuh pendidikan dasar sampai menengah atas di kota kelahirannya, masing-masing SD (tahun 1941), SMP (1945),dan SMA (1950).

Kemudian melanjutkan ke negeri Belanda tepatnya di SMT, Nederlandsche Economicscshe Hogeschool, Roterdam. Selanjutnya di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Putra Prawiro, seorang guru, mempunyai perjalanan karier yang panjang. Ia mulai sebagai sekretaris BKR Yogyakarta (1945). Kemudian Perwira Markas Tertinggi Perhubungan TRI, Staf Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945—1951), dan pegawai teknis Direktorat Akuntan Negara (1960—1965).

Kemudian men- jadi Deputi Menteri Pemeriksa Keuangan Negara/BPK (1965), Deputi Menteri Urusan Bank Sentral (1965), Gubernur Bank Negara Indonesia (1966), Gubernur Bank Indonesia (1966—1973), Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF), dan merangkap wakil gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Indonesia (1967—1971).

Kemudian ia berturut-turut dilantik sebagai menteri kabinet, yang dimulai pada Presiden Republik Indonesia Kedua (1966— 1988) Kabinet Pembangunan II dan III sebagai Menteri Perdagangan (1973—1978, 1978— 1983). Selanjutnya pada Presiden Republik Indonesia Kedua (1966—1988) Kabinet Pembangunan IV ia dipercayakan sebagai Menteri Keuangan (1983—1988). Lalu pada 1988 ia diangkat pula sebagai Menko Bidang Ekuin dan



Pengawasan Pembangunan, yang diselesaikannya pada 1993.

Penjual Rokok Perjalanan mudanya juga cukup menarik.

Radius pernah menjadi penjual rokok ketika masih di SMP. Hasil dari penjualan rokok itu digunakan untuk sekolah dan keperluan sehari-harinya. Ia pun pernah bergabung dengan Tentara Pelajar (TP) yang dipimpin oleh Martono, yang belakangan menjadi Menteri Transmigrasi.

Ketika kuliah di Belanda, ia pun melanglang “buana” ke berbagai kota di Eropa dengan mengendarai sepeda motor BMW. Dan kegemaran itu tetap dilanjutkan sepulangnya kembali ke Indonesia, meskipun ia pernah jatuh karena tergelincir. Ia tidak pernah kapok, bahkan sampai menjadi asisten ahli pada Direktorat Akuntansi Negara dan merangkap anggota Badan Pengawas Keuangan, ia masih tetap meneruskan kegemarannya itu.

Baru kemudian ketika menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1965, ia “terpaksa” menghentikan naik motor. “Karena pertimbangan keamanan dari pemerintah, saya lalu disuruh naik mobil sendiri,” ujarnya.

Meski begitu hobinya naik motor tetap tidak hilang begitu saja. “Saya sendiri masih senang naik sepeda motor sampai sekarang,” ujar penggemar fotografi ini.

Radius menikah dengan Leonie Supit, dan dikaruniai empat anak. Dan bersama istrinya Radius pun suka berkebun. Sementara itu, belakangan ia juga punya kegemaran lain, yakni minum teh pahit seusai makan makanan berlemak.

Satu catatan penting, Radius sangat memberi perhatian pada upaya kontekstualisasi teologi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kekristenannya. Nenek moyangnya berasal dari lingkungan Kiai Sadrach, penginjil Jawa kharismatik, yang berusaha memahami Injil dari perspektif kulturalnya. Cara berteologi seperti ini telah membuka wawasan dan memberi perspektif lain bagi gereja-gereja Belanda dalam berteologi.

Dalam sambutannya, Radius antara lain mengatakan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi gereja harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. (U1)







CMYK

Luber



l

12 30 oktober 2013

Daftar Pemilih Tetap Bahan Utama Pemilu

S

EBUAH pesta demokrasi tentu mempunyai syarat tertentu, yang utama adalah adanya pemilih. Sangat wajar jika penetapan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi penting dan diatur dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Dalam mengolah DPT itu, dari mulai mengoleksi hingga sengketanya diatur dalam pasal tertentu. Tujuannya agar legitimasi wakil rakyat secara kualitas dapat tinggi.

Semua diatur dalam: Pasal 47 (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.

(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.

(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 48 (1) KPU dan KPU kabupaten/kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

(2) KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU. Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pasal 49 (1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, pen-

etapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS. (2) Pengawas pemilu luar negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN. Pasal 50 (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/

UU PEM

ILU

kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN. (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN. 









CMYK

Jeda



l

13 30 oktober 2013

Penegakan Demokrasi Pancasila

dengan Mengembalikan Pemberi Mandat DEMOKRASI Pancasila itu mengatur tentang sistem untuk mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Pengelola pemerintahan dan negara diberi mandat oleh wakil rakyat yang kedudukannya tentu di atas presiden.

P

rinsip ini yang dirumuskan dan diacu nahdliyin sebagai jihad. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah mengambil ancangancang mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi yang membawahkan lembaga tinggi, di atas presiden dan DPR. “Kami belum tahu apa namanya, apakah fatwa, resolusi jihad II, III, atau apa, yang jelas para kiai sudah resah dengan situasi yang menyimpang dari Pancasila akhir-akhir ini,” kata Wakil Ketua PBNU K.H. As’ad Said Ali, beberapa waktu lalu.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mulai khawatir dengan sistem demokrasi yang mulai menganut prinsip dinasti dan korupsi. “Keresahan para kiai sudah diungkapkan Rais Aam PBNU K.H. Sahal Mahfud dalam Munas Alim Ulama NU di Buntet, Cirebon, beberapa waktu lalu, bahkan Presiden langsung merespons keresahan para kiai itu saat menutup munas itu,” katanya.

Intinya, para kiai meresahkan dinamika politik yang berkembang jauh dari kesepakatan pendirian negara ini akibat masuknya liberalisme dan fundamentalisme yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sistematik.

“Para kiai langsung meminta MPR dikembalikan kepada fungsinya sebagai lembaga negara tertinggi yang membawa lembaga tinggi negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,

sehingga bila ada masalah antarlembaga maka ada penengah, yakni MPR,” katanya.

Selain itu, para kiai juga meminta amendemen UUD 1945 ditinjau kembali karena hanya sedikit amendemen yang bermanfaat, seperti terkait HAM, sedangkan lainnya justru mudarat (tidak bermanfaat). “Jadi, amendemen itu jangan menabrak Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Para kiai juga meminta 10 UU terkait ekonomi ditinjau ulang.

“Ekonomi harus mengedepankan etika dan ekonomi khas Indonesia adalah gotong royong, antara ekonomi atas dan ekonomi bawah saling bekerja sama dan saling membantu,” katanya.

Untuk pemilihan langsung mungkin cukup di tingkat provinsi, karena demokrasi itu menyim-

pang dari Pancasila. “Pancasila itu mengedepankan musyawarah. Itulah demokrasi ala Indonesia, bukan pemilihan langsung,” katanya.

Bidang Hukum Di bidang hukum, para kiai juga tidak sepakat dengan hukum yang formalistik tanpa etika dan keadilan. “Di bidang budaya juga sama, NU tidak sepakat maksiat dilawan dengan kekerasan, tapi maksiat harus dilawan dengan sistem, strategi, dan kebijakan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, mantan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun mengakui liberalisme sudah menggantikan Pancasila di negeri ini dengan menumpang reformasi, karena itu dirinya mendukung jihad para ulama NU untuk mengembalikan Indonesia ke rel yang semestinya.



“Saatnya, para ulama NU mengeluarkan fatwa kembali seperti resolusi jihad di masa lalu. Resolusi jihad NU II itu berisi tiga hal, yakni kembali ke Pancasila, kembali ke demokrasi Indonesia, dan kaji ulang amendemen UUD 1945,” katanya.

Saat membuka sarasehan itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung peristiwa resolusi jihad NU diperingati secara rutin pada setiap tahun karena erat kaitannya dengan Pertempuran 10 November.

“Saya setuju, karena itu saya mendukung acara ini, bahkan saya mendukung peringatan resolusi jihad NU itu diperingati pada setiap 22 Oktober yang nantinya dirangkai dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November,” katanya. (U1)







CMYK

Jeda



l

14 30 oktober 2013

Penguatan Hukum Ciptakan Demokrasi Substansial

HINGGA kini demokrasi di Indonesia pascareformasi masih terus bersifat prosedural. Belum tercipta demokrasi yang masuk ke substansinya, yang masuk apa pun aspek kehidupan bangsa.

P

enghambatnya karena kelas menengah belum terbangun secara kuat. Untuk itu, masyarakat kelas menengah disertai dengan penegakan hukum harus diperkuat.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia adalah masyarakat menengah ke

bawah dengan tingkat pendidikan rendah.

Namun, justru penguatan kalangan publik terbanyak itu belum terbangun. ”Kalau kelas menengah sudah terbangun, aspek ketokohan akan sangat berperan dalam pemilihan pemimpin karena suara masyarakat tidak lagi bisa

dibeli,” kata Sidarto.

Dia melihat demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini masih sarat dengan transaksional, khususnya transaksi uang. Demokrasi itu dinilainya menyimpang dari demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni demokrasi Pancasila, yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aktivis demokrasi, Hariman Siregar, menegaskan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal untuk memilih pemimpin. Namun, sistem demokrasi itu belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih bersifat prosedural dan transaksional. ”Demokrasi kita disanderai kekuatan uang,” ujarnya.

Untuk membangun demokrasi yang substansial, menurut Hariman, harus ada masyarakat madani yang kuat, penegakan hukum yang kuat, pers yang kuat, dan partai politik yang benar. ”Jika keempat aspek tersebut tidak terpenuhi, tidak banyak yang bisa diharapkan dari Pemilihan Umum 2014,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan demokrasi prosedural ditandai dengan



tegaknya hukum, sementara demokrasi substansial ditandai dengan tegaknya etika. Mengacu pada penegakan hukum, Jimly menilai demokrasi prosedural di Indonesia pun belum selesai karena penegakan hukum masih lemah.

Akibat lemahnya penegakan hukum, kata Jimly, kebebasan berdemokrasi di Indonesia dibajak kelompok elite sehingga hanya mereka dan kelompoknya yang menikmatinya. Demokrasi tersebut akhirnya memunculkan oligarki dan dinasti dalam politik. ”Demokrasi yang dibangun belum memberikan pemerataan ekonomi dan kesempatan berpolitik yang sama sehingga tidak menghasilkan kemakmuran bersama,” kata Jimly.

Meski demikian, menurut Jimly, demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik. ”Dibandingkan dengan negara luar, misalnya Mesir, demokrasi kita sudah bagus,” ujarnya.

Menurut Jimly, demokrasi Indonesia yang sudah cukup maju harus terus disempurnakan. Sebab, demokrasi yang terbangun pada era reformasi masih berpotensi gagal dan ambruk. ”Kita harus pandai memilih dalam pemilu dan pilpres (pemilu presiden) mendatang agar terpilih pemimpin yang bisa mempertahankan demokrasi,” kata dia. (U1)







CMYK

Geliat Ridho Berbakti



l

15 30 oktober 2013

Aspirasi Pedagang

jadi Patokan Program

CALON gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, langsung mengunjungi beberapa pasar tradisional di Kota Bandar Lampung, antara lain Pasar Pasirgintung, Pasar Tamin, dan Pasar SMEP. Selain menyapa langsung para pedagang, kedatangan politikus muda itu juga untuk menyerap aspirasi pedagang tradisional.

R

idho yang didampingi beberapa pengurus DPD Partai Demokrat tiba di pasar tradisional Pasirgintung. Ridho pun langsung menyapa pedagang sambil sesekali berdialog dengan para pedagang.

Pada kesempatan tersebut, Ridho memanfaatkan waktunya untuk berbelanja kebutuhan pokok dan berdiskusi dengan pedagang pasar. Sambutan yang begitu antusias disampaikan pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja. Pedagang dan masyarakat pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengemukakan keluhan dan harapannya kepada Ridho.

Masyarakat berharap jika nanti terpilih, politikus muda itu senantiasa memperhatikan nasib pedagang kecil dan masyarakat kecil. “Saya memang sejak lama ingin sekali berkunjung ke dua pasar ini.

Saya prihatin dengan kondisi pasar dan keluhan para pedagang. Ke depan, saya ingin pasar tradisional tetap dipertahankan dengan konsep penataan yang propedagang,” kata Ridho.

Sambil menyalami satu per satu pedagang, Ridho sesekali terlihat berdialog, tidak jarang

pula yang meminta Ridho untuk berfoto bersama. “Saya meminta doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika saya terpilih, insya Allah tidak akan ada lagi permasalahan dengan pasar tradisional,” kata Ridho.

Tidak hanya dengan para pedagang, Ridho juga menyapa sambil mendengar keluh kesah serta harapan masyarakat yang

berbelanja. “Harga sayuran lagi murah, Mas. Yang lumayan harganya hanya cabai rawit dan cabai merah, Rp40 ribu,” ujar salah satu pedagang, Satiyem.

Ridho pun menyempatkan untuk salat berjemaah dengan para pedagang di sebuah musala setempat sebelum melanjutkan perjalanannya mengun-



jungi lokasi Pasar SMEP. Sontak para pedagang menyambut kedatangan cagub termuda itu di lokasi transaksi sayur-mayur yang baru saja didatangkan dari beberapa wilayah di Lampung.

“Mas Ridho pasti jadi. Muda, pintar, ganteng, dan insya Allah enggak korupsi. Kami pedagang dukung Mas Ridho!” teriak salah satu pedagang. (U10)







CMYK

Geliat Ridho Berbakti



l

16 30 oktober 2013

Ridho Undang

Rhoma Irama dan Ike Nurjanah

untuk Menghibur Rakyat

BERTEMPAT di lapangan Merdeka, Gunungsugih, Lampung Tengah, Minggu (27/10), pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, mengadakan konser musik bertema Perjuangan dan doa. Artis Ibu Kota legendaris Rhoma Irama dan Ike Nurjanah berhasil menghibur lebih dari 5.000 masyarakat setempat.

A

cara dimulai dengan senam pagi massal yang diikuti sekitar 5.000 orang dengan doorprize berupa peralatan elektronik, sepeda motor, dan mobil. Mas Ridho Ficardo juga ikut naik ke panggung dan melakukan gerakan senam goyang Caisar.

Puncak acara berlangsung ketika Rhoma Irama disusul Ike Nurjanah hadir di tengah-tengah penonton.

Bahkan, Ridho dan Bachtiar didaulat untuk ikut duet bersama dengan kedua penyanyi. Ridho dan Bachtiar sangat berterima kasih atas kehadiran 5.000-an penonton konser yang dengan setia mengikuti kegiatan. Keduanya juga memohon doa dan dukungan masyarakat Lampung Tengah untuk mengikuti proses pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung.

Keduanya telah siap melayani masyarakat lima tahun mendatang sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Ya, ini bukti komitmen kami. Meskipun jadwal pilgub belum pasti, pasangan

Ridho Berbakti akan terus berbuat untuk rakyat dengan melakukan berbagai kegiatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” kata Ridho.

Dia mengatakan selain menyajikan hiburan rakyat, tujuan hiburan rakyat tersebut juga dalam rangka konsolidasi pencalonannya dan melihat sejauh mana animo masyarakat. “Dari berbagai kegitan kami dapat menyimpulkan seberapa besar kekuatan dan dukungan masyarakat.

Kami menilai kegiatan semacam ini sebagai ajang silaturahmi akbar yang selama ini terbukti cukup efektif,” kata dia.

Senada, Sekretaris DPD PD Lampung yang juga juru bicara tim Ridho Berbakti, Fajrun Najah Ahmad (Fajar), mengatakan meskipun waktu pelaksanaan pilgub belum ada kejelasan, pihaknya akan terus menyosialisasikan Ridho Berbakti. Tim pemenangan Ridho Berbakti, baik dari sukarelawan, kader partai pengusung, maupun dari elemen-elemen lainnya, akan terus melakukan kegiatan menyosial-



isasikan pasangan cagub-cawagub idola itu ke masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Lampung.

Kehebohan terjadi ketika pembagian doorprize, banyak masyarakat biasa yang memperoleh hadiah tidak terduga. Rasa haru dan senang serta terima kasih yang tak henti-hentinya disampaikan oleh Ibu Puji dkk. yang mendapatkan sepeda motor.

“Suami saya hanya buruh pasir di Komeringagung, jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Ridho dan Pak Bachtiar. Saya doakan pasti jadi gubernur Lampung. Insya Allah,” ujar Bu Puji terharu gembira.

Suasana histeris paling dirasakan oleh Darman Setyo asal Yukumjaya. Ia membawa pulang satu unit mobil Avanza hadiah dari Ridho-Bachtiar. Perasaan luar biasa ia rasakan sambil masih merasa tidak percaya atas apa yang ia dapatkan hari ini. Darman, tukang becak motor di Bandarjaya, berkali-kali berterima kasih kepada Ridho-Bachtiar. (U10)

