VOTING, Edisi XXVIII, 20- 27 November 2013

16 Halaman l Edisi XXVIII/20 - 27 November 2013

7 l Peran Politik Mega Jadi Contoh

T E R U J I T E P E R C AYA

Masalah DPT Tidak Menentu

n FERIAL

MASALAH demi masalah menyelimuti penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.

Mulai dari pemilih siluman, ganda, anak di bawah umur, kini ditemukan pemilih berdokumen palsu.

A

nehnya, walau telah disebutkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada permalahan dalam DPT itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti tak mampu memperbaikinya. Bahkan, terakhir di Lampung ditemukan adanya nomor induk kependudukan (NIK) pemilih yang palsu. Siapa yang bertanggung jawab?

Setelah adanya penemuan data invalid DPT, KPU langsung menyatakan akan turun memverifikasinya. “Data pemilih dengan NIK invalid telah dicetak

oleh KPU kabupaten/kota dan dibagikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi ulang ke lapangan,” kata komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Namun, dua hari berselang, justru Bawaslu Lampung menemukan NIK palsu di DPT Lampung.

Totalnya 100 ribu NIK yang tidak sesuai standar Kemendagri dengan sebaran di empat kabupaten.

“Seharusnya di belakang NIK ada angka satu, tapi ini ditulis angka nol semua, bahkan angka NIK di belakang ada yang aneh-aneh,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazaruddin.

Padahal pemalsuan NIK itu masuk pemalsuan dokumen yang ada ancaman pidananya. Seperti tertuang dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selengkapnya: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai ket-

erangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dari ancaman KUHP tersebut, harus dicari siapa pelaku pemalsuan itu. Belum lagi ancaman pidana pemilu, sebab bisa dianggap menghambat pesta demokrasi.

Dari sini, apakah permasalahan DPT itu hanya dianggap sepele. Hanya penyelenggara pemerintahan, termasuk KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum yang tahu. (CR2/CR11/U1)

Interupsi

l

2 20 November 2013

Rayuan Kekuasaan DWIGHT D. Eisenhower adalah panglima besar Sekutu di Perang Dunia II. Dia adalah panglima dari semua panglima di medan tempur Eropa. Tak banyak jenderal besar seperti Ike, sapaan akrabnya. adian saputra Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi.

Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono.

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong.

Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto.

Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti.

Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi.

Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa.

Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy.

LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.

Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti.

Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi.

Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto.

Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi.

Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain.

Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti.

Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik.

Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto.

Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto.

Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi).

Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113.

Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130.

Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900.

Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708.

Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275.

Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305.

Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290.

Liwa: Jl. Raden Intan No. 69.

Telp/Fax: (0728) 21281.

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri.

SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

S

ulit menyatukan para jenderal kelas dunia dari banyak negara.

Tapi di tangan Ike, semuanya bisa dijadikan satu untuk menggempur Hitler sampai ke rumah pribadinya.

Jenderal Patton, Jenderal Bradley, Jenderal Montgomery adalah sederetan panglima besar yang patuh pada titah Ike. Ike kemudian tercatat dalam sejarah perang dengan tinta emas.

Ketika ia pulang ke tanah Amerika, jutaan rakyat menyambutnya. Ike adalah pahlawan.

Sambutan gegap gempita membuat hati terdalam Ike berkata bahwa ini semua pendukungnya. Hasrat politik pun muncul.

Ranah politik dimasuki. Intuisi politik Ike ternyata benar. Bahkan, Republik dan Demokrat merayunya untuk maju menjadi presiden. Ia tercatat dua kali menjadi presiden. Bahkan, berturut-turut. * Ike tahu benar kapasitas dirinya. Selaku komandan tempur, ia memahami tugas yang ia emban. Jarang ada orang yang punya kemampuan seperti Ike. Cerdas di lapangan tempur, trengginas di meja politik. Dan pengalaman tempur Ike menjadi bahan bakar utamanya kala memerintah Paman Sam. Ranah politik memang membuka peluang untuk siapa saja untuk maju. Syaratnya, ia punya kapasitas yang memadai. Ia mesti tahu benar kalau ia mampu berjuang lewat jalur politik.

Ia harus mengukur diri apakah batas potensinya sanggup menyangga hasrat berpolitiknya.

Pilpres kita sebentar lagi. Sudah banyak calon bermunculan.

Ada dengan latar militer, politikus, pengusaha, bahkan pemilik media. Semua punya hak yang sama untuk maju dan merebut suara rakyat. Masalahnya adalah sampai di mana mereka mengukur diri bahwa mereka mampu.

Boleh jadi, panglima tempur yang mumpuni tak bertalenta menjadi pemimpin politik. Khalid bin Walid punya pengalaman menjadi panglima tempur. Tapi ia bukan khalifah sepeninggal Nabi. Umar-lah yang menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, padahal Umar tak sekalipun menjadi panglima perang. Ka-

pasitas Umar adalah khalifah, jabatan panglima tempur bukan level seorang Umar.

Bisa jadi, pengusaha yang sukses tak bakat menjadi pemimpin politik. Tapi sebaliknya, riwayat menjadi pedagang menjadi basis terkuat untuk menjadi pemimpin umat.

Utsman bin Affan adalah saudagar kaya raya. Tapi ia mampu juga menjadi khalifah sepeninggal mangkatnya Umar. Tegasnya, siapa pun punya peluang.

Tinggal setiap calon mengukur diri. Apakah nanti ia akan sesukses Eisenhower atau malah menjadi pecundang. n

indeks : LAPORAN UTAMA KPU Tidak Serius . . .

4

GAGAS Memerangi Politik Uang . . .

5

ORATOR Pemimpin Kuat . . .

8

PILAR Siap Berkoalisi Dengan Partai Apapun. . .

jeda MK Bebas Politik . . .

10

13

Laporan Utama

l

3 20 November 2013

Kisruh DPT itu Ulah KPU KISRUH DPT yang tak berujung menjadi tumpukan masalah dalam penetapan siapa yang bisa memilih. Kalangan akademisi menilai kesalahan itu semua akibat ulah KPU yang tidak serius mengurus hak publik untuk memilih.

A

kademisi Unila, Yusdianto, mengatakan yang paling layak disalahkan akibat kekisruhan DPT adalah lembaga penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu Lampung). Untuk itu, dia berharap dua lembaga itu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera memperbaiki DPT, mengingat setiap hak pilih warga negara harus diselamatkan.

“Jangan sampai, ada hak publik yang dipotong hanya karena kesalahan data, dokumen dan lainnya. Padahal agenda pesta demokrasi itu hanya lima tahun sekali,” kata dia.

Kisruh terakhir, Bawaslu Lampung menemukan 100 ribuan nomor induk kependudukan (NIK) yang terindikasi palsu. Temuan itu diperoleh Bawaslu saat supervisi di empat kabupaten, yakni Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Way Kanan. Temuan terbesar ada di Lampung Tengah.

Temuan tersebut tidak termasuk 700 ribu pemilih Pemilu 2014 yang tidak memiliki NIK dan nomor kartu keluarga (NKK). Nazarudin menduga petugas KPU asal-asalan menulis NIK sesuai data yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Seharusnya di belakang NIK ada angka satu, tapi ini ditulis angka nol semua, bahkan angka NIK di belakang ada yang aneh-aneh,” ujarnya.

Menurut dia, banyaknya NIK yang tidak sesuai standar daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kelalaian petugas KPU. “Mungkin sedang lelah sehingga mereka menulis angka NIK asal-asalan,” kata Nazarudin.

Bawaslu berharap KPU segera memperbaiki kesalahan penulisan NIK dan disesuaikan den-

gan standar DP4. “Kami minta KPU segera memperbaiki agar tidak menjadi masalah serius di kemudian hari.”

Menanggapi itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono meminta Bawaslu menjelaskan kriteria NIK palsu. Ia juga mempertanyakan apakah Bawaslu sudah memverifikasi temuannya ke kepala dusun, kepala desa, camat, dan Disdukcapil.

“Sebaiknya harus ada verifikasi dan penjelasan lebih lanjut sebagai bahan perbaikan. Yang terpenting itu pemilihnya harus faktual, bukan NIK-nya,” ujarnya.

Lima Komponen Nanang menjelaskan dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu pada Pasal 33 Ayat (2) disebutkan daftar pemilih tetap (DPT) minimal harus ada lima komponen: nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan NIK. Sementara pada Pasal 16 yang disebut pemilih itu mereka yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah.

“Tidak disebut NIK di situ,” kata dia.

Selain itu, pada Pasal 45 juga disebutkan semua warga negara jika sudah berusia 17 tahun, meskipun tidak punya identitas kependudukan, harus didaftar sebagai pemilih. “Jadi, pemilih itu jika sudah berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun tapi sudah menikah,” ujarnya.

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Lampung Firman Seponada mengaku belum menerima laporan Bawaslu. “Tapi, kalau memang ada, NIK tersebut harus dianggap invalid lalu dimintakan kepada Disdukcapil untuk memberikan NIK yang benar,” ujarnya.

Walaupun begitu, jika pemilihnya ternyata tidak ada, tetap harus dicoret dari DPT. “Tapi kasus itu tampaknya cuma NIK palsu, tidak diperoleh dari pemerintah, sementara pemilihnya ada,” kata dia. (CR2/U1)

Laporan Utama

l

4 20 November 2013

KPU Tidak Serius Memutakhirkan Data BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung menilai panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak turun ke lapangan guna mendata calon pemilih.

Hal ini menunjukkan penyelenggara pemilu itu tidak bersungguh-sungguh mengurus apa yang telah diamanatkan kepadanya.

K

ondisi ini membuat nomor induk kependudukan (NIK) dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid atau tidak sesuai standar, seperti dalam daftar penduduk potensial pemilih (DP4).

Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin menjelaskan petugas pantarlih dari KPU tidak sungguh-sungguh turun ke lapangan dalam memverifikasi NIK yang sesuai DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. “Jika pantarlih ini sungguh-sungguh turun ke lapangan dan bekerja sama Disdukcapil, NIK aneh-aneh ini tidak akan terjadi,” kata dia.

Bawaslu menemukan setidaknya ada 100 ribu NIK palsu atau tidak valid. Berdasarkan sampel di satu desa di Lampung Selatan, kata dia, pemilih yang memiliki NIK tidak valid tersebut mencapai 2.000 orang. Di Kampung Ruguk, Kecamatan Ketapang, pemilih yang NIK-nya asal buat ini mencapai 2.000 orang.

Sementara itu, sampel di dua kecamatan di Pesawaran, yakni Kecamatan Way Rilau dan Kedondong, jumlah NIK tidak valid mencapai 5.000 orang. Temuan paling parah ada di Lampung Utara. Dalam satu sampel TPS, jumlah NIK aneh itu mencapai 90% dari jumlah pemilih.

Bawaslu, kata dia, berharap KPU se-Lampung bekerja sama Disdukcapil masing-masing daerah untuk mencocokkan NIK dengan DP4. Pantarlih juga diminta untuk

kembali terjun ke lapangan untuk melakukan sinkronisasi. “Kami juga mengerahkan panwas hingga PPL untuk mengawasi ini,” kata dia.

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Lampung Firman Seponada menjelaskan pihaknya pesimistis dapat menyelesaikan seluruh persoalan DPT 100%, mengingat ada daerah yang tidak mau bekerja sama lembaganya untuk memberikan NIK warganya.

“Kami pesimistis soal DPT ini bisa clear 100%. Tapi, yakinlah DPT Pemilu 2014 akan lebih baik dari pemilu sebelumnya,” ujar Firman.

Verifikasi Padahal, KPU pusat telah berjanji akan memverifikasi seluruh temuan Bawaslu terkait permasalahan di DPT itu. KPU telah menyebar data pemilih invalid kepada panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kabupaten atau kota untuk dilakukan perbaikan dan verifikasi ulang.

Sebanyak 10,4 juta data invalid kini tinggal berjumlah 7,1 juta.

“Data pemilih dengan NIK invalid telah dicetak oleh KPU kabupaten/ kota dan dibagikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi ulang ke lapangan,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Penetapan DPT secara nasional, 4 November lalu, merekomendasikan agar KPU melakukan perbaikan terhadap temuan 10,4 juta data invalid. Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu serta masukan dari partai politik meminta agar perbaikan DPT dilakukan dalam tempo 30 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, KPU juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) daerah untuk sinkronisasi data pemilih tanpa NIK. “Secara teknis langkah yang dilakukan untuk perbaikan data tersebut adalah KPU kabupaten/kota yang mengunduh daftar pemilih dengan NIK invalid dari masing-masing portal dan memilahnya berdasarkan wilayah desa atau kelurahan,” kata Ferry.

Secara teknis, kata dia, data

pemilih bermasalah itu langsung dibagikan kepada petugas PPS untuk dilakukan verifikasi ulang di lapangan sebelum rekapitulasi secara keseluruhan pada 4 Desember mendatang di pusat.

Sementara itu, ribuan warga yang bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Lampung Barat belum masuk DPT. Warga Blok V hingga Blok VIII, Pekon Gunungdoh, Kecamatan Bandarnegeri Semoung, Kabupaten Tanggamus, belum terdata untuk Pemilihan Umum Legislatif 2014.

“Sedikitnya 3.000 jiwa di Kecamatan Gunungdoh yang tidak ada di DPT. Padahal, waktu pemilihan tinggal sebentar lagi,” ujar Erwan, warga Blok VI. Akmaludin, anggota Panwaslu Tanggamus Pokja Pengawasan dan Kampanye, mengatakan warga yang tidak masuk DPT tetap dapat menggunakan hak pilih. “Kemungkinan 3.000 jiwa yang tidak terdaftar tersebut akan masuk DPT khusus, kami sudah koordinasi dengan Bawaslu Provinsi,” kata dia. (TIM/U1)

Gagas

l

5 20 November 2013

Memerangi Politik Uang P

OLITIK uang (money politics) selalu mewarnai ajang pesta demokrasi di Indonesia, baik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), pemilu legislatif, hingga ajang pemilihan presiden (pilpres). Praktok kotor tersebut sudah menjamur dan nyaris tidak bisa dihilangkan dari bumi pertiwi ini.

Praktik bagi-bagi uang adalah bentuk paling vulgar dalam politik Indonesia, tetapi saking masifnya praktik ini sehingga dianggap sesuatu yang lumrah.

Dalam wujud yang lebih halus, masyarakat secara aktif menodong setiap calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif melalui sejumlah cara, mulai dari proposal proyek, bantuan dana kelompok masyarakat, maupun permintaan bantuan untuk pembangunan fasilitas umum dan bantuan usaha.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang maupun sembako kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon kepala daerah, calon anggota legislatif partai yang bersangkutan.

Politik uang juga menghantui menjelang pesta demokrasi di Lampung, baik pilgub dan pemilu legislatif. Meskipun jadwal Pemilihan Gubernur Lampung belum juga jelas, praktik politik uang juga sudah marak di masyarakat, baik pemberian dalam bentuk uang tunai, sembako, maupun janji-janji politik.

Selain politik uang di Pilgub Lampung, money politics juga mulai merebak menjelang pemilu legislatif pada 9 April 2014.

Slamet Riadi Mahasiswa Pascasarjana STAIN Metro, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Metro

Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat juga sudah mengategorikan Provinsi Lampung masuk zona merah politik uang, bersama dengan Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Bawaslu menyebut Lampung termasuk kategori dengan tingkat pragmatisme transaksional tinggi, (Lampost, Jumat 1/11).

Praktik politik uang merupakan pembodohan masyarakat dan dampak dari praktik penyimpangan politik itu berakibat pada hasil pesta demokrasi yang buruk. Mengingat kepala daerah dan anggota Dewan tidak dipilih berdasarkan kualitas, akan tetapi berdasarkan pada uang dan iming-iming. Jika kondisi tersebut terjadi, kemudian berdampak pada praktik penyimpangan saat dia sudah duduk di kursi eksekutif dan legislatif.

Pendidikan Politik Persepsi masyarakat tentang kelumrahan praktik bagi-bagi uang (money politics) juga tidak bisa

dilepaskan dari faktor ekonomi masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Lampung secara khusus. Mengingat dengan kondisi ekonomi serbasulit mereka cepat tertarik dengan pemberian uang maupun sembako dari oknum calon kepala daerah dan calon anggota legislatif Namun, jika menengok pengalaman di banyak negara yang juga mengalami kondisi perekonomian sulit, faktor ekonomi tidak sematamata penyebab maraknya praktik politik uang. Kesadaran masyarakat akan politik dan pemahaman rasional mengenai politik lebih banyak berperan mendorong perilaku berpolitik masyarakat yang bersih tanpa politik uang. Mengingat di sejumlah negara itu masyarakat mendapat asupan pendidikan politik yang cukup dari penyelenggara negara.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang bahaya politik uang di setiap pemilukada dan pemilu legislatif di Indonesia akibat pendidikan politik yang tidak berjalan. Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, juga tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, akibat kegagalan partai politik karena tidak memberikan pendidikan politik kepada calon kepala daerah dan calegnya agar berkomitmen tidak menggunakan uang untuk mencapai kekuasaan.

Fatwa Haram Dalam memerangi praktik politik uang pada pemilukada dan pemilu, tokoh agama juga harus dilibatkan dan berani mengharamkan praktik tersebut. Pengharaman tidak hanya berlaku pada pemberi, tetapi juga pen-

erima uang. Fatwa haram politik uang itu diyakini pemberi dan masyarakat, sebagai calon penerima, akan takut menerima pemberian dari oknum calon kepala daerah dan calon anggota legislatif karena dihukumi haram oleh pemuka agama.

Politik uang atau bahkan jual beli suara dalam pemilukada dan pemilu lebih besar bahaya dan mudaratnya bagi umat karena perilaku pejabat yang dipilih akan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak, baik bagi yang menerima uang suap maupun yang tidak. Untuk itu, tokoh agama yang ada di daerah ini harus dilibatkan dalam memerangi praktik politik uang yang sering terjadi di setiap pemilukada dan pemilu legislatif di Bumi Ruwa Jurai.

Atau setidaknya, para pemuka agama itu bisa menyampaikan pesan moral di setiap khotbah di masjid atau tempat pengajian umum sehingga masyarakat tidak mudah menerima tawaran sejumlah uang untuk memilih salah satu calon dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari praktik politik haram itu. Selain itu, pihak-pihak yang terbukti melakukan politik uang juga harus dihukum.

Untuk itu, agar pemilukada dan pemilu mendatang berkualitas, semua pihak yang terlibat di dalamnya harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Pesta demokrasi harus dimaknai secara benar. Mengingat demokrasi bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Sementara tujuan sesungguhnya dari pesta demokrasi adalah terciptanya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. n

Perempuan

l

6 20 November 2013

Perempuan Punya Peran Publik dan Domestik PEREMPUAN yang terjun di dunia politik maupun yang aktif sebagai penyelenggara pemilu harus mampu memaksimalkan dua peran yang dimilikinya, yakni peran domestik dan peran publik. Terlebih perempuan yang bergelut di dunia politik maupun yang aktif sebagai penyelenggara pemilu.

A

Upi Fitriyanti Lahir : Tanjungkarang, 14 Juli 1983 Suami : Dede Wahyudi Anak : Najam Aufa Ramadhan Pengalaman Organisasi: 1. Sekretaris Umum Kohati PB HMI 2008—2010 2. Koordinator ASI For Baby Lampung (AFB Lampung) 3. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bandar Lampung 2005—2006 4. Ketua Bidang Internal Kohati Badko HMI Sumbagsel 2006—2008 Pendidikan : Mahasiswa Magister Agrobisnis Universitas Lampung

sisten Ombudsman Perwakilan Lampung Upi Fitriyanti menjelaskan peran domestik dan peran publik yang dimiliki perempuan itu harus dimanfaatkan secara serius oleh para politikus perempuan dan penyelenggara pemilu di Lampung, sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan ketaatan kepada Tuhannya.

“Peran domestik perempuan ini harus dimaksimalkan untuk keluarganya. Sedangkan peran publik ini untuk masyarakat umum,” kata Asisten Pelayanan Publik Perwakilan Lampung itu.

Menurut dia, perempuan yang benar-benar menggeluti dunia politik dan sebagai penyelenggara pemilu harus memaksimalkan perannya dan mampu menyinergikan antara peran domestik dan peran publik tersebut.

Peran domestik perempuan yang sudah berkeluarga adalah menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dengan baik. Sedangkan peran perempuan kepada publik adalah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak (kepentingan publik).

“Jangan sampai perannnya tidak imbang sehingga ada yang dikorbankan,” kata Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bandar Lampung itu.

Selain itu, Ombudsman juga mengawasi kinerja penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) agar mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Lembaganya juga akan memproses laporan masyarakat jika melihat penyelenggara pemilu mengabaikan hak-hak partai politik dan hak-hak masyarakat sebagai pemilih.

“Meskipun KPU dan Bawaslu punya pengawas internal, yakni DKPP, Ombudsmanlah pengawas eksternalnya. Kami bisa memproses mereka jika mengabaikan hak-hak publik. Untuk itu kami berharap mereka menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya. (U1) n Fathul Mu’in

Perempuan

l

7 20 November 2013

Peran Politik Mega Jadi Contoh PERAN dan keterwakilan perempuan dalam politik dan legislatif dinilai masih jauh dari harapan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) menyebutkan masih ada sekitar 10% daerah yang tidak memiliki perwakilan perempuan di DPRD.

M

enteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar melaporkan hal itu di depan Ibu Negara Ani Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam seminar tahunan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan bertema Peran politik Mega jadi contoh menuju pembangunan berkelanjutan di Jakarta, kemarin.

“Kami perlu laporkan juga bahwa di tingkat dua (DPRD kabupaten/kota) ada yang perempuan anggota legislatifnya tidak ada sama sekali, itu masih terjadi sekitar 10%, inilah yang masih menjadi keprihatinan kita,” katanya.

Linda menambahkan di tingkat pusat, DPR, tingkat keterwakilan perempuan telah mencapai 18% pada Pemilu 2009.

Angka ini masih akan terus ditingkatkan melalui aksi afirmatif yang dituangkan dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu. UU itu mengakomodasi agar setiap tiga caleg DPT yang ditetapkan partai politik, satu di antaranya berasal dari perempuan (30%).

Sementara salam kata kuncinya, Ani Yudhoyono di hadapan sekitar 1.700 anggota Dharma Wanita sempat memuji mantan Presiden Megawati. “Tercatat pula dalam sejarah negara kita bahwa Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin di skala nasional,” ujar Ani. Untuk itulah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) akan merilis calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang mempunyai keterkaitan dengan elite partai politik (parpol) pasca-Pemilu 2014. Pasalnya, baru setelah Pemilu-lah dapat terungkap apakah ada hubungan antara caleg perempuan dan elite parpol.

“Sekarang ini kami belum lihat adanya nepotisme atau tidak dalam penempatan caleg perempuan. Setelah pemilu, baru bisa ditentukan, siapa-siapa yang punya

kekerabatan dengan elite partai,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPI Dian Kartika Sari.

Sementara, terkait adanya suami-istri yang menjadi caleg, Sekjen KPI itu pun berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran. “Cukup banyak pasangan suami-istri yang jadi caleg. Itu wajar. Kalau korupsi, baru enggak wajar,” ujarnya. (U1)

Linda Amalia Sari Gumelar

Dian Kartika Sari.

Ani Yudhoyono

Orator

l

8 20 November 2013

Pemimpin Kuat Bukan karena Otoritas Saja P OLA pikir generasi muda yang cenderung tidak mementingkan konstitusi membuat masyarakat tidak produktif. Artinya, mereka tidak terlibat langsung dalam proses produksi sehingga bermental calo, makelar anggaran, broker dari investor, serta mementingkan individualisme ketimbang gotong royong. Hal ini juga mengakibatkan korupsi di mana-mana.

Setelah reformasi, terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi. Terjadi perubahan amendemen yang dijadikan rujukan mengatur undang-undang. Mulai undang-undang tambang, penanaman modal asing, UU politik, perbankan, agraria, dan sebagainya. “Regulasi inilah yang menjauhkan bangsa kita dari kemandirian. Karena mengarah pada kepentingan kapitalis, bukan demokrasi terpimpin,� kata Aliza Gunado, Senin (18/11).

Lebih lanjut Aliza Gunado mengatakan pemimpin yang kuat, bukan hanya otoritasnya saja, melainkan juga memiliki pola pikir kuat dengan semangat proklamasi dan pengawalan konstitusi serta berkarakter memperjuangkan kepentingan nasional.

Selain itu, juga dikenal oleh rakyatnya dan diterima di hati rakyatnya sehingga apa pun keputusannya untuk kebutuhan bangsa dia penuhi dan yang menjadi masalah bangsa dia harus lawan. “Bukan pemimpin yang hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan asing maupun kelompok-kelompok tertentu dan bukan pemimpin yang pengecut dalam pengambilan keputusan,� kata Aliza.

Pemerintah harus melindungi pendidikan, kesehatan, dan sarana umum untuk rakyat mendapatkan yang terbaik secara cuma-cuma. Bisa memperjuangkan bangsa lain seperti halnya dulu Bung Karno mengundang negara-negara dalam Konferensi Asia Afrika dan melahirkan Dasasila Bandung yang disegani

semua bangsa.

Menyinggung soal banyaknya calon pemimpin muda, Aliza Gunado memandang positif.

Dengan banyak parpol mengakomodasi para kaum mudanya, akan banyak pemikir-pemikir muda yang penuh ragam pola pikir.

Namun, kata dia, yang terpenting adalah siapa pun mer-

Aliza Gunado eka dan apa pun pemimpin muda besok harus membongkar regulasi yang bertentangan dengan semangat proklamasi, semangat pembukaan UUD 1945 asli, dan semangat batang tubuh UUD 1945 asli. Untuk apa? Untuk menciptakan kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, menciptakan budaya kita sendiri, yaitu budaya kerakyatan dan kegotongroyongan. Bukan budaya konsumtif, bukan budaya budak, bukan budaya individualistis. (U1) n Soni Elwina

Kelahiran : Bandarjaya, 17 Agustus 1980 Pendidikan :Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Pekerjaan : Direktur Operasional PT Unitech Mitra Nusa Jakarta Organisasi : - Fungsionaris pusat Partai Golkar - Koordinator Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar DPP Gema MKGR - Wakil Bendahara Umum AMPI DPD Sulawesi Selatan, Makassar Nama Ayah : W. Ladony (Alm) Nama Ibu : Naimah Nyinang Caleg DPR Partai Golkar nomor urut 8 untuk DP Lampung II (Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji)

Orator

l

9 20 November 2013

Wakil Rakyat Harus Dekat Rakyat SLOGAN “wakil rakyat harus dekat dengan rakyat” menjadi komitmen Abdul Rosid, salah satu calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Dia ikut berkompetisi pada pemilu legislatif mendatang di daerah pemilihan (DP) III Kabupaten Lampung Barat.

D

unia politik tidaklah asing bagi Abdul Rosid. Karier politik juga yang sudah mengantarnya tercatat sebagai anggota DPRD Lampung Barat priode 2004—2009. Bagi Abdul Rosyid, silaturahmi mempunyai banyak makna dan manfaat dalam kaitannya dengan dunia politik tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga bisa menghapus keraguan masyarakat tentang sosok calon yang akan mewakil mereka.

“Dengan silaturahmi, kita lebih dekat dengan masyarakat dan mereka lebih mengenal siapa calon wakil rakyat yang akan mewakili mereka jika terpilih,” kata suami Linda Susilawati ini.

Dengan dekat dengan masyarakat, kita juga mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Selain itu, dengan memupuk silaturahmi dan kekeluargaan, akan lebih terjalin hubungan yang baik dan terbuka.

“Saya hanya ingin berbuat dan berbusaha untuk memberi manfaat bagi masyarakat,” kata pria itu.

Komitmen membangun adalah alasan baginya. Terjun di dunia politik dan terlibat dalam setiap kebijakan pemerintah menjadi daya tarik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bawah.

“Untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya dibutuhkan kemampuan skill, tetapi juga kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya, dan itu bisa dilakukan jika kita menjadi wakil mereka,” ujarnya.

Absen menjadi anggota DPRD priode 2009—2014 tidak membuatnya berhenti berkiprah tergabung dan aktif dalam beberapa organisasi seperti ketua Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-Mandiri, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, pengurus Karang Taruna, pengurus KONI, pengurus Paku Banten, dan juga sebagai staf ahli DPRD Lampung Barat. (U1) n HEndri Rosadi

Abdul Rosid Lahir : Pulomerak, 20 Juli 1975 Alamat : Jalan Raden Intan II, Kelurahan Way Mengaku,

Kecamatan Balikbukit, Lampung Barat Istri : Linda Susilawati, S.Ag., M.Ag. Anak : 1. Indah Siti Aisyah 2. Mumamad Khomaini 3. Muhammad Husaini Pekerjaaan dan Organisasi: 1. Anggota DPRD Lampung Barat periode 2004—2009 2. Staf Ahli DPRD Lambar 3. Ketua Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Lambar 4. Pengurus Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Lambar 5. Pengurus MUI Lambar 6. Pengurus Paku Banten 7. Pengurusus Karang Taruna 8. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pilar

l

10 20 November 2013

Siap Berkoalisi dengan Partai Apa pun

PARTAI Golkar menjadi benar-benar peserta pemilu yang kawakan. Bahkan dengan tegas, tidak ada yang tidak bisa dilakukan partai itu untuk menghadapai pemilu legislatif ataupun pemilu presiden.

S

alah satunya dengan merespons positif wacana koalisi partai Islam. Golkar bahkan siap membuka diri untuk bergabung dalam koalisi partai Islam di Pemilu Presiden 2014. “Golkar akan mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan partai-partai Islam,” kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Tohari.

Dia mengatakan di alam demokrasi multipartai seperti sekarang, koalisi partai Islam bukan hanya wajar, melainkan bisa jadi keniscayaan. Hal itu terisyaratkan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang syarat pencalonan presiden. “Presiden diusung partai politik atau gabungan partai politik,” ujar Hajriyanto.

Golkar pun menghormati koalisi yang mungkin dibangun partai Islam.

Karena koalisi bisa dibangun berdasarkan kesamaan agenda politik, tujuan dan kepentingan yang sama, atau persamaan ideologis.

“Partai Islam bisa saja berkoalisi atas dasar persamaan-persamaan tersebut. Karena itu tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Hal senada dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Ridwan Hisjam.

Menurutnya, persaingan antarpartai

politik pada Pemilu 2014 mendatang akan semakin ketat.

Karena itu, ia memastikan wacana koalisi partai Islam yang kembali dimunculkan PPP untuk mengusung satu calon presiden akan sangat sulit terwujud.

Dalam kontestasi yang sangat ketat demikian itulah, menurut Ridwan, partai kecil cenderung memilih berkoalisi dengan partai besar, baik partai berbasis Islam maupun nasionalis. “Memang sejak awal reformasi masing-masing parpol (parpolparpol berbasis Islam) ini cenderung berkoalisi dengan parpol besar,” kata Ridwan.

Dia pun mencontohkan Sekretariat Bersama (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah pasca-Pemilu 2009 lalu.

“Apalagi pada Pemilu 2014, rakyat cenderung kembali memilih parpolparpol yang sudah pengalaman, seperti Golkar, PDIP, dan PPP,” ujar mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Setgab yang dimotori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah gabungan enam partai politik berbasis Islam dan nasionalis. Yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Par-

tai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Ternyata di era reformasi ini rakyat tidak lebih sejahtera dibandingkan era sebelum reformasi sehingga timbul rasa kecewa kepada parpol-parpol yang muncul setelah reformasi,” kata dia.

Totok—sapaan akrabnya—menambahkan selama ini Partai Golkar dalam melaksanakan kegiatan atau program lebih banyak menonjolkan syiar-syiar agama. “Program-program Partai Golkar melalui ormasormas Golkar, baik secara kuantitas maupun kualitas, lebih banyak dibandingkan parpol yang memakai simbol-simbol Islam,” ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan Golkar diajak berkoalisi oleh partaipartai Islam, Totok menjawab siap bergabung. “Karena semua parpol sekarang sudah terbuka.”

Golkar, lanjut dia, akan selalu mengajak parpol-parpol lain, baik menengah maupun kecil, untuk berkoalisi setelah Pemilu Legislatif 2014.

“Syaratnya, memiliki pandang yang sama tentang NKRI dan dapat menerima visi Indonesia Negara Sejahtera 2045,” kata Totok. (U1)

Jejak

l

11 20 November 2013

Soeharto

Jenderal Besar Jadi Bapak Pembangunan Indonesia

D

APA pun asumsi orang tentang dia, yang jelas semua orang tahu siapa tokoh kita kali ini. Walaupun dianggap banyak dosa yang diperbuat, tak boleh dilupakan juga jasanya selama memimpin negeri ini.

ialah Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, dipanggil akrab Pak Harto, adalah seorang tokoh terbesar Indonesia. Dia memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun.

Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya. Anak petani kelahiran Desa Kemusuk, Argomulyo, Godean, 8 Juni 1921, dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008, itu oleh MPR dianugerahi penghargaan Bapak Pembangunan Nasional.

Dia menggerakkan pembangunan Indonesia dengan strategi Presiden Kedua Republik Indonesia (1966—1988) Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan). Bahkan sempat mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan (1985). Maka, pantas saja rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR menganugerahinya penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

Dalam 60 tahun usia republik ini, Pak Harto mengukir karya besar p e m b a n gunan, dibanding para pemimpin lainnya, mulai dari Proklamator, Presiden I Republik Indonesia (1945—1966) Soekarno, Presiden III Republik Indonesia (1998—1999) B.J. Habibie, Presiden IV Republik Indonesia (1999—2001) Abdurrahman Wahid, Presiden

V Republik Indonesia (2001—2004) Megawati Soekarnoputri, dan Presiden VI Republik Indonesia (2004—2014) Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

Pak Harto berhasil menurunkan secara tajam jumlah penduduk miskin. Dari 70 juta jiwa atau 60 persen dari jumlah penduduk di era 1970an menjadi 26 juta atau hanya 14 persen pada 1990-an.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 persen setahun, bahkan 8,1 persen pada 1995. Sektor industri tumbuh rata-rata 12 persen setahun, peranan industri dalam produksi nasional naik tajam dari 9,2 persen pada 1969 menjadi 21,3 persen pada 1991. Lalu pendapatan per kapita meningkat tajam dari hanya 70 menjadi 800 dolar AS per tahun.

Program Kependudukan dan KB berhasil gemilang sehingga Pak Harto memperoleh Penghargaan Tertinggi PBB di Bidang Kependudukan atau UN Population Award. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar di markas besar PBB di New York, 1989.

Terlalu banyak jika disebut satu per satu. Selama kepemimpinannya tiada hari tanpa pembangunan. Sementara belakangan ini, jangankan membangun, menyebut kata pembangunan saja sangat jarang. Presiden sesudah Pak Harto beserta para elite politiknya terjebak dalam euforia reformasi.

Para elite sibuk memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Stabilitas nasional sangat rendah, tindakan anarki dan main hakim sendiri merajalela. Sampai tujuh tahun, krisis ekonomi merambah jadi krisis multidimensional, belum teratasi. Bahkan belakangan, angka kemiskinan makin tinggi.

Tak heran, bila keadaan ini membawa ingatan masyarakat, terutama masyarakat bawah di kota dan perdesaan, kepada sosok Pak Harto.

Bagi mereka, Pak Harto adalah Bapak Pembangunan Indonesia, pemimpin terbesar Indonesia yang masih hidup saat ini.

Sebagai manusia, apalagi sebagai pemimpin yang banyak berbuat, pastilah beliau tidak sempurna dan punya kekurangan dan kelemahan.

Tetapi sebagai bangsa besar, sepatutnya bangsa ini menghormati para pejuang dan pemimpin yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya. (U1)

Luber

l

12 20 November 2013

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu

P

ARTAI politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) tentu harus diberi persyaratan untuk menunjukkan kualitasnya, sehingga jangan sampai pemilu diikuti parpol abal-abal yang kepengurusannya hanya beberapa, itu pun di satu pulau. Untuk itu, diaturlah segala persyaratan agar parpol bisa ikut pemilu, terutama diatur dalam UU No. 8/2012. Perinciannya sebagai berikut.

Pasal 7 Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 8 (1) Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

(2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai poli-

tik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Pasal 9 (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan KPU. Pasal 10 Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf h dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional; d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain. n

Jeda

l

13 20 November 2013

Mewujudkan MK yang Bebas Politik PERBAIKAN dalam merangkai infrastruktur demokrasi harus terus dilakukan bangsa Indonesia, salah satunya elemen penegakan hukum dalam sengketa hasil pesta demokrasi yang digelar.

K

etua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan langkah perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) ke depan harus bebas dari tendensi politik termasuk dalam hal pola rekrutman hakim konstitusi itu.

Saat ini hakim MK berasal dari tiga lembaga negara, Mahkamah Agung (MA), DPR, dan presiden, yang masing-masing mengajukan tiga nama hakim konstitusi. “Memang hakim profesional tiga (hakim), DPR tiga, presiden tiga, ini ada muatan politik. Saya pribadi cenderung orangorang yang profesional, yang tidak ada warna politik, lebih baik tidak ada warna politik,” kata Sidarto dalam sebuah diskusi.

Namun, Sidarto mengatakan hal itu merupakan pendapat pribadinya, bukan pendapat lembaga yang dipimpinnya. “Ini saya pribadi ya, MPR lain, DPR lain, saya ingin tidak ada warna politik di MK,” ujarnya.

Dia menambahkan rekrutmen hakim MK saat ini memang dipenuhi muatan politis. Untuk mengurangi hal tersebut, Sidarto mengatakan perbaikan MK ke depan memerlukan proses waktu yang tidak sebentar. “Itu butuh waktu, dengan kejadian

kemarin sesuatu yang kita sesalkan, memang butuh waktu yang tidak mudah ke depan,” ujar politikus senior PDIP itu.

Yang paling mengkhawatirkan jika ada indikasi politik di tubuh MK akan mengurangi wibawa lembaga itu. Celakanya, publik makin tak percaya yang bakal

menjadi masalah besar.

Anggota Komisi III DPR RI Saan Mustopa mengatakan wibawa dan legitimasi Mahkamah Konstitusi harus segera dipulihkan sebelum Pemilu Legislatif 2014. “Nama baik MK sebagai lembaga negara yang mengawal konstitusi harus segera diselematkan,” kata Saan Mustopa.

Saan Mustopa mengatakan hal itu di sela-sela kegiatan sepeda santai bersama komunitas sepeda dan masyarakat di Karawang, Jawa Barat. Menurut Saan, menurunnya wibawa dan legitimasi Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan membahayakan lembaga itu, tetapi juga berbahaya bagi perhelatan politik yang akan diselanggarakan pada 2014. “MK sedang menga-

lami krisis kepercayaan yang luar biasa, menyusul tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar,” katanya.

Saan menjelaskan peristiwa anarki yang terjadi di ruang persidangan MK pada saat berlangsungnya persidangan sengketa pemilu gubernur Maluku, pekan lalu, tidak bisa dikatakan sebagai kejadian spontan. Insiden perusakan yang terjadi di ruang persidangan MK tersebut, kata dia, merupakan manifestasi dari runtuhnya wibawa MK. Wakil Sekjen Partai Demokrat ini mengkhawatirkan jika wibawa dan legitimasi MK terus merosot hingga Pemilu 2014, akan berdampak negatif terhadap penegakan demokrasi di Indonesia. “Pada pemilu 2014, MK berperan besar. Jika MK yang menangani sengketa pemilu tidak dipercaya masyarakat, akan melahirkan kecemasan yang luar biasa,” katanya. (U1)

Jeda

l

14 20 November 2013

Elite Daerah Tak Siap Berdemokrasi KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menuding elite daerah tidak siap berdemokrasi.

Satu bukti ketidaksiapan mereka itu adalah aksi anarki pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

D

irjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan menuding biaya politik tinggi sebagai salah satu faktor utama penyebab elite politik dan pendukungnya emosional dan mudah marah.

Telanjur mengeluarkan dana besar dan tidak dapat menerima kekalahan, calon kepala daerah dan pendukungnya akhirnya bertindak anarki.

“Mereka kemudian melakukan kekerasan hingga menyuap hakim untuk mencapai tujuannya,” kata birokrat yang akrab disapa Djo itu.

Pernyataan Dirjen Otda itu juga menambahkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya yakni banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Tercatat sudah 300-an kepala daerah yang dijebloskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke bui.

Terkakhir penetapan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih dalam kasus korupsi subsidi perumahan. “Kalau benar begitu (jadi tersangka), berarti sudah 311 kepala daerah yang terkait

masalah-masalah hukum,” kata Gamawan.

Terkait penetapan status tersangka pada Rina, Gamawan mengaku belum menerima surat resmi terkait hal tersebut. “Saya belum dapat surat resminya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Biasanya dari lembaga yang menetapkan tersangka itu ada informasi ke kami, termasuk kalau dari KPK juga,” ujar Gamawan.

Gamawan menjelaskan pihaknya belum memberikan sanksi perempuan bupati pertama di eks Karisedenan Surakarta tersebut. “Kalau tersangka, itu belum ada

(sanksi). Tapi, kalau sudah terdakwa, sesuai undang-undang, itu akan dinonaktifkan,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah menetapkan Rina Iriani sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) di Kabupaten Karanganyar pada 2007 hingga 2008 senilai Rp18,4 miliar.

Kepala Kejati Babul Khoir Harahap mengatakan penetapan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan No. 37/0.3/vd.1/11 Tahun 2013. “Penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan mulai 13 November 2013. Tersangka diduga menikmati uang sekitar Rp11,1 miliar dari kerugian negara yang terjadi,” katanya.

Rina disangka berperan dalam memberikan rekomendasi kepada KSU Sejahtera dalam menyalurkan subsidi program Kementerian Perumahan Rakyat itu tanpa verifikasi dan rekomendasi Dinas Koperasi setempat.

Mantan Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera Tony Iwan Haryono, yang merupakan mantan suami Rina, sudah dipidana atas kasus korupsi serupa. (U1)

Geliat Ridho Berbakti

l

15 20 November 2013

Kader Demokrat Harus Menangkan Pemilu Legislatif dan Pilgub KETUA DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo meminta semua kader dan simpatisan Partai Demokrat dapat bekerja keras memenangkan pemilu legislatif dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2014. Hal tersebut dikatakan Ridho saat membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) II Partai Demokrat Kabupaten Tulangbawang Barat, Senin (11/11).

R

idho mengatakan kemenangan pada dua hajat besar tersebut merupakan target Partai Demokrat dalam menghadapi pemilihan presiden nanti.

Untuk mencapai kemenangan tersebut, tentunya semua kader di semua tingkatan harus bekerja keras, terutama para calon legislatif.

“Kalau kami memenangkan pemilu legislatif dan pilgub, insya Allah pada pilpres kami juga bisa menang. Kemenangan ini menjadi harga mati yang harus kami raih dengan kerja keras karena Partai Demokrat dari lahir memang sudah menjadi pemenang. Jadi, jangan sampai kita merusak keturunan partai,” ujarnya.

Calon gubernur Lampung itu berharap para kader partai tidak terlena dan terbuai. Sebab, dua hajat besar tersebut sebentar lagi akan dilaksanakan. “Melalui musancab II ini, mari kita satukan tujuan untuk kemenangan.

Gencarkanlah sosialisasi kepada masyarakat agar kita bisa membirukan Provinsi Lampung ini,” ujarnya yang langsung mendapat aplaus para kader yang hadir pada kegiatan tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Tulangbawang Barat Busroni mengatakan pengurus dan kader partai di kabupaten setempat menyatakan siap meraih kemenangan sesuai amanat Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.

“Kami optimistis bisa memenangkan pemilu legislatif dan pilgub di kabupaten ini. Kini semua pengurus dan kader sudah bergerak untuk mencapai kemenangan tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, mewakili Bupati Bachtiar Basri, mengatakan secara pribadi keduanya tidak pernah akan melupakan jasa Partai Demokrat sebagai partai pengusung yang mengantarkan keduanya menjadi bupati dan wakil bupati di kabupaten setempat pada Pemilukada 2010.

Bahkan, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kini juga merupakan salah satu kerja nyata yang telah diwujudkan para kader Demokrat di kabupaten ini.

“Sampai kapan pun kami berdua tidak pernah akan melupakan Partai Demokrat sebagai partai pengusung kami pada

pilkada lalu. Saya berharap di kabupaten ini Partai Demokrat dapat terus berjaya dengan memenangkan pemilu legislatif dan pilgub,” kata dia.

Kegiatan yang berlangsung di Taman Rekreasi Tanggul Irigasi Dayamurni itu selain dihadiri para pengurus DPD Partai Demokrat Lampung, juga pengurus DPC, PAC, dan ranting Par-

tai Demokrat se-Tulangbawang Barat. Bahkan, Bupati Bachtiar Basri juga menyempatkan diri menghadiri acara tersebut.

Seusai acara tersebut, malam hari, Ridho bersama Bachtiar Basri juga menggelar kegiatan ramah tamah dengan para tokoh masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Demokrat setempat. (U10)

Geliat Ridho Berbakti

Kepemimpinan Pemuda Harus Muncul PERAN pemuda perlu dimunculkan ke publik lewat kegiatan kewirausahaan dan kepemimpinan. Dengan keahlian memimpin dan wirausaha, mahasiswa tidak menjadi beban masyarakat setelah lulus.

P

ernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Demokrat Lampung yang juga calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, dalam seminar mahasiswa di Graha Mandala Sabda Alam, Sabtu (16/11). Acara tersebut dihadiri ribuan mahasiswa se-Lampung.

Ridho mengungkapkan mahasiswa harus bisa mandiri dalam mengarungi kompetisi hidup.

Perjuangan dan kompetisi butuh keahlian dalam memimpin dan kewirausahaan. Jika mahasiswa memiliki bekal keduanya, tidak menjadi beban masyarakat setelah lulus.

“Dengan membangun kedua jiwa itu, para mahasiswa bisa membantu tiap kabupaten/kota hingga pelosok Lampung dalam segala bidang dengan memimpin

dan membangun usaha. Sebagai calon sarjana, mereka diharapkan mampu memimpin dan membuka lapangan kerja di daerahnya,” kata dia.

Ridho menilai pembentukan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan dimulai sejak masih mahasiswa. Arah pembangunan Lampung ke depan bergantung eksistensi positif para pemuda.

Sebagai agen perubahan daerah, bangsa, dan negara, peran pemuda perlu dimunculkan ke publik lewat kegiatan wirausaha dan kepemimpinan.

“Umumnya mahasiswa berminat pada organisasi kepemimpinan atau mendalami dunia wirausaha. Mahasiswa di Lampung harus dibangkitkan jiwanya agar bisa menjadi wirausaha yang bisa memimpin atau pemimpin

yang semangat kewirausahaan,” ujar dia.

Dalam seminar itu turut hadir Zulfikar Aminuddin dari The New Youth Institute (TNYI) dan Henky Yuliansyah, instruktur hypnotherapy. Para mahasiswa juga dihibur Cak Lantong, seorang komedian stand-up comedy.

Ketua pelaksana acara, Abdul Wahid, mengatakan seminar kepemimpinan dan kewirausahaan ini sangat positif untuk merangsang jiwa muda mahasiswa. “Seminar ini bekerja sama dengan TNYI yang telah berdiri tiga tahun dengan keanggotaan hampir 15 ribu mahasiswa di Lampung,” kata dia.

Menurut Wahid, Ridho membina kelompok wirausaha ini makin kreatif dan membentuk pribadi yang positif. (U10)

l

16 20 November 2013