VOTING, Edisi XXX, 4 Desember - 10 Desember 2013

16 Halaman l Edisi XXX/4 Desember -10 Desember 2013

6 l Perempuan Bisa Percepat Pembangunan

T E R U J I T E P E R C AYA

Pilgub Lampung Hanya Pepesan Kosong DUA kali hati rakyat tersakiti akibat gagalnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Akan sulit mengembalikan rasa kepercayaan rakyat yang hatinya tersakiti, jika sampai tiga kali jadwal pilgub bakal gagal.

S

ebab, hingga kini Pilgub hanya jadi pepesan kosong.

Dari dua kali jadwal gagal, yakni pada 2 Oktober 2013 dan mundur 2 Desember 2013, KPU kembali merancang ide penyelenggaraan pada Februari atau Maret 2014. Padahal, pada 2014 itu ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang telah jauh-jauh hari dimintakan untuk tidak diganggu kegiatan lainnya.

Dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ terkait tahun politik 2014, dibuat batasan agar pemilukada digelar dipercepat atau ditunda agar tidak mengganggu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Lampung kebetulan mendapat jatah yang dipercepat, hingga kemudian terkendala dana. Sehingga ada kendala untuk penyelengaraan Pilgub Lampung pada 2014, sesuai SE Mendagri.

Belum lagi secara logika, Pemilu Legislatif yang digelar 9 April 2014 asumsinya satu bulan ke belakang penyelenggara pemilu dan partai politik sudah disibukkan dengan jadwal kampanye terbuka. Lagi pula sejak awal 2014, semua elemen yang terkait pemilu pun sudah konsentrasi dalam pelaksanaannya.

Dari sisi anggaran, memang Pemprov Lampung telah menganggarkan dana pilgub di APBD 2014. Jika APBD disahkan pada akhir Desember 2013, perlu satu bulan administrasi segala pengadaan alat yang akan digunakan dalam pilgub. Belum lagi hingga kini tahapan seleksi calon gubernur dan calon wakil gubernur belum juga ada titik temu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Lampung Nazarudin mengatakan penetapan jadwal Pilgub Lampung harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari belum jelasnya anggaran hingga seluruh proses pilgub tersebut akan mengganggu Pemilu 2014. “Waktunya sangat berdekatan dan mengganggu konsentrasi semua pihak. Itu akan mengganggu hajat nasional. Belum lagi kalau sampai dua putaran,� ujarnya.

Alhasil, jadwal pilgub yang digagas KPU pada Februari atau Maret 2014 menjadi pepesan kosong belaka. (CR11/U1) n FERIAL

Interupsi

2

l4 Desember 2013

n Polling PEMILIHAN Gubernur Lampung makin tak jelas dan selalu ditunda, sehingga kemungkinan besar bakal ditunda hingga selesainya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Padahal, lima bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur telah mendaftarkan diri ke KPU.

688 T E R U J I T E P E R C AYA

Menurut Anda, bagaimana pencalonan pasangan cagub-cawagub tersebut?

indeks : LAPORAN UTAMA Pilgub 2015, KPU Lampung Bubar . . .

4

GAGAS Karpet Hitam (Gagal) Pilgub Lampung . . .

5

ORATOR Wakil Rakyat Harus Ciptakan Perubahan . . .

8

43,75% 34,37% 21,88%

PILAR Pendaftaran ke KPU Lampung diulang

Pendaftaran calon ke KPU Lampung tidak diulang (pasangan calon tetap lima)

Proses pencalonan diulang, baik dari partai politik maupun perseorangan (independen)

Berbenah untuk Hasil Elektabilitas Membaik. . .

10

jeda Golput Meneror Penyelenggara Pemilu. . .

13

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Laporan Utama

3

l4 Desember 2013

Jangan Sampai Gagal Tiga Kali “SATU kali ... pasti dimaafkan, dua kali ... masih dimaafkan. Tapi jangan sampai tiga kali. Jangan Oh jangan.” Begitu syair sebuah lagu menggambarkan ukuran kesabaran atas hal yang membuat kecewa.

Seperti juga jadwal pilgub yang telah membuat kecewa masyarakat akibat gagal dua kali.

N

amun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung tidak juga jera atas dua kegagalan jadal pilgub yang dibuatnya.

Kini, penyelenggara pemilu itu kembali mengagendakan pilgub III sebelum Pemilu 2014, walau waktunya belum dipastikan.

Dalam pleno KPU Lampung, memutuskan pilgub III akan digelar sebelum Pemilu 9 April 2014 tanpa kepastian tanggal dan bulan. “Pemunduran jadwal pilgub menjadi sebelum pemilu masih konstitusional,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, usai rapat pleno itu, awal pekan ini.

Ia menjelaskan dalam Pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan pemilukada selambat-lambatnya dapat digelar sebulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sementara masa jabatan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berakhir pada 2 Juni 2014.

“Hal ini berarti Pilgub Lampung harus sudah selesai sebelum masa jabatan gubernur habis.

Hitungan kami antara Februari dan Maret,” ujar Nanang disaksikan empat komisioner KPU Lampung, yakni Edwin Hanibal, Firman Seponada, Sholihin, dan Handi Mulyaningsih.

Ia menjelaskan dengan memperhatikan segala hal, termasuk hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014 berikut sengketa di Mahkamah Konstitusi, KPU memutuskan pilgub dilakukan Februari—Maret. Jika digelar pada waktu yang telah diperkirakan itu, pilgub putaran kedua bisa berlangsung setelah Pemilu 2014, yakni sekitar Mei. “KPU Lampung siap melaksanakan pilgub sebelum Pemilu 2014 dan hitungan kami masih bisa. Artinya, pelaksanaan putaran pertama pilgub sebelum habis masa jabatan gubernur. Jadwal pasti hari H pencoblosan nanti akan kami susun terperinci,” kata Nanang.

Selain mengacu pada UU 32/2004, perubahan jadwal pilgub ini juga, menurut Nanang, sudah berdasarkan surat KPU Pusat No. 799/ KPU/11/2013 tanggal 27 November tentang Revisi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pesimistis Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin menanggapi dingin hasil rapat pleno KPU Lampung itu. “Lagi-lagi KPU Lampung membuat semuanya tidak jelas. Bawaslu pesimistis pilgub bisa digelar sebelum Pemilu 2014.

Tolok ukurnya, mereka sudah dua kali gagal total,” ujarnya.

Menurut Nazarudin, dalam menetapkan jadwal Pilgub Lampung, KPU tidak mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari belum jelasnya anggaran hingga seluruh proses pilgub tersebut akan menggangu Pemilu 2014. Bawaslu juga menilai KPU Lampung sudah tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas setelah dua kali gagal menyelenggarakan pilgub.

Bawaslu juga mengingatkan KPU agar berpikir rasional dan sederhana. “Tidak perlu buru-buru memutuskan jadwal pilgub III. Kalau mau menetapkan pilgub Februari 2014, itu sudah tidak mungkin,” kata dia.

Ia menambahkan selain tidak adanya kepastian anggaran, Bawaslu Pusat juga sudah memastikan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Pusat untuk mencopot lima komisioner KPU Lampung. “Saya sedang berangkat ke Bawaslu Pusat untuk melaporkan DPT dan soal rekomendasi itu,” ujar Nazarudin. (CR2/CR11/U1)

Laporan Utama

4

l4 Desember 2013

Pilgub 2015, KPU Lampung Bubar PEMILIHAN gubernur (pilgub) yang jadwalnya dua kali gagal memunculkan wacana penyelengaraannya pada 2015.

KPU Lampung pun bersiap bubar jika benar pelaksanaan pilgub usai pemilihan umum (pemilu), apalagi bakal rawan gugatan jika KPU yang lama masih bercokol saat pilgub digelar 2015.

“Ya, kami siap saja (bubar) kalau memang disetujui. Enggak ada persoalan kami siap,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, beberapa waktu lalu.

Namun, Nanang mengaku kecewa jika statusnya sebagai komisioner dikatakan ilegal oleh lembaga negara sebesar Bawaslu. Ia menjelaskan SK perpanjangan jabatan dari KPU RI itu diputuskan melalui pleno yang sah dan resmi, bukan tanpa dasar pertimbangan.

“Sebenarnya kan surat keputusan itu merupakan hasil pleno KPU RI yang sah dan legal. Karena itu, saya heran kok ada pandangan lain yang mengatakan kami ilegal,” ujar akademisi FISIP Unila itu.

Terkait jadwal Pilgub Lampung, Nanang enggan berkomentar banyak. Dia akan berkonsultasi dengan KPU RI untuk hal itu. Akhirnya, pleno KPU Lampung pun memutuskan akan menjadwal ulang pilgub sebelum pemilu legislatif, walau dengan berbagai kendala.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat pun mendesak pencopotan lima komisioner KPU Lampung.

Pasalnya, masa jabatan lima komisioner itu tidak bisa diperpanjang dan menyebabkan rawan gugatan di kemudian hari. Mereka merekomendasikan pencopotan itu.

“Kajian Bawaslu, KPU Lampung

harus diganti,” kata Ketua Bawaslu Pusat Muhammad, dalam sebuah forum diskusi Bawaslu di Lampung.

Menurutnya, tim hukum Bawaslu Pusat sudah membuat rekomendasi kepada KPU Pusat. Selain pencopotan, KPU Pusat juga diminta segera membentuk tim seleksi. Mengingat KPU Lampung yang sekarang sudah tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, dikhawatirkan hasilnya pun ilegal dan rawan digugat.

“Rekomendasi pencopotan KPU Lampung selain dari pertimbangan hukum, kami juga atas rekomendasi dari Bawaslu Lampung berdasar kajian-kajiannya. Untuk itu, KPU Pusat harus tegas,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Muhammad, setelah KPU Lampung dicopot dan selama proses rekrutmen,

KPU Pusat memberikan perlakuan khusus kepada Lampung agar tidak mengganggu tahapan pemilu legislatif. “Agar tidak terganggu tahapan pemilu, KPU Pusat harus membentuk tim. Mengingat KPU Lampung ini sudah harus diganti.

Jika tidak dampaknya akan ke mana-mana,” kata dosen ilmu politik itu.

Untuk tahapan Pilgub Lampung juga harus ditunda sampai setelah pemilu presiden. Salah satu dasar hukum penundaan tahapan adalah tidak ada anggaran dari Pemprov Lampung. “Tahapan pilgub ditunda, tapi dijelaskan sampai tahapan mana. Nanti tinggal dilanjutkan KPU baru.”

Mengikat Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin menjelaskan pihaknya memang sudah menjelaskan kronologis polemik Pilgub Lampung secara komprehensif kepada Bawaslu Pusat sejak sebulan yang lalu. “Ternyata Bawaslu Pusat juga berpendapat

sama,” kata Nazarudin.

Menurut dia, rekomendasi Bawaslu Pusat tersebut harus dijalankan KPU Pusat. “Jika rekomendasi tidak dijalankan, KPU Pusat akan berujung ke DKPP,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua KPU Lampung mengatakan alasan pencopotan harus jelas apakah ada pelanggaran kode etik krusial yang telah komisioner lakukan. Menurut dia, forum yang tepat untuk melakukannya adalah DKPP. “Boleh jadi, Bawaslu RI memang punya alasan yang kuat sehingga merekomendasikan hal itu. Maka kami menunggu surat resmi Bawaslu RI atau Bawaslu Lampung yang ditembuskan ke KPU Lampung,” kata dia.

Sementara itu, komisioner KPU Pusat Korwil Lampung, Feri Kurnia Rizkiansyah, belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi dia tidak mengangkat telepon dan membalas SMS. Demikian dengan komisioner lainnya, Juri. (CR2/CR11/U1)

Gagas

5

l4 Desember 2013

Karpet Hitam (Gagal) Pilgub Lampung

K

EKOSONGAN hukum dalam UU No. 32/2004, ketidaktegasan pemerintah terkait Pemilihan Gubernur Lampung 2013, dan tidak ada harmonisasi antaranggota KPUD dan antarlembaga pemerintah daerah provinsi, DPRD, dan KPU provinsi mendorong Pemilihan Gubernur Lampung periode 2014—2019 terancam batal digelar. Isu yang mengemuka di ruang publik kini KPU Lampung berpotensi ilegal, dengan alasan masa jabatan KPU Lampung diperpanjang untuk melaksanakan pilgub tahun ini. Jika setelah Pilpres 2014, SK perpanjangan itu tidak berlaku lagi.

Penulis memprediksi sekaligus memastikan Provinsi Lampung berpotensi masuk lingkaran konflik politik dan kembali menjadi pusat laboratorium pemilukada di Indonesia. Patut dipertanyakan bagaimana keberlanjutan pesta demokrasi rakyat berupa pilgub, pemilu legislatif, dan pilpres yang sudah di depan mata kini berada di tepi jurang, harus ada tindakan khusus penyelematan.

Terlebih ketidakpastian pilgub kapan digelar akan banyak aspek yang dirugikan, terutama estafet kepemimpinan Lampung tidak dapat berlangsung sempurna sebagaimana yang dikehendaki dalam mekanisme perundangan. Pembangunan yang dilakukan kepala daerah saat ini perlahan-lahan akan berhenti dan pada akhirnya kepentingan rakyat pun dikorbankan.

Karpet merah yang digelar KPU Provinsi menuai badai, berubah menjadi karpet hitam, peribahasanya “menepuk air di dulang tepercik muka sendiri”. Gong yang dipukul KPU Provinsi untuk menyelenggarakan pilgub tepat waktu menjadi makruh dan gugur legalitasnya. Publik mempertanyakan keputusan KPU. Terkesan, KPU Provinsi asal-asalan menetapkan jadwal untuk mengakomodasi kepentingan mereka, dasardasar pertimbangan pembentukan produk hukum tidak diperhatikan.

Kini, semua pihak telah meragukan kualitas, integritas, kapasitas, dan netralitas KPU Provinsi sebagai penyelenggara pilgub/pemilu.

Walaupun proses penyelenggaraan pilgub/pemilu dipaksakan digelar KPU Pusat melalui KPU Provinsi, kedudukan KPU Provinsi menjadi gu-

terjadi. Tahapan pilgub hanya sampai pada penjaringan dan pendaftaran calon, yaitu Alzier-Lukman, HermanZainuddin, Berlian-Muklis, RidhoBachtiar, dan Amalsyah-Gunadi, tahapan yang lainnya berhenti.

Yusdiyanto Dosen HTN dan Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Lampung

gur syarat yang kemudian akan berimplikasi pada hukum dan politik atas hasil yang diperoleh. Karena, semua yang dilakukan oleh KPU Provinsi tidak punya implikasi hukum atau sia-sia belaka.

Maksudnya, semua tahapan pilgub/pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi tidak lagi memenuhi asas penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas (Pasal 2 UU No. 15/2011).

Problematika tersebut berangkat dari persoalaan; 1) Kekosongan hukum dalam UU No. 32/2004, terutama yang mengatur mengenai pilgub yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2014 yang bertepatan dengan masa pemilu legislatif dan pilpres, kapan waktu yang tepat untuk diselenggarakan.

Dengan Pasal 233 UU No. 32/2004 sudah dianggap kedaluwarsa atau disebut tidak memiliki keberlakuan hukum. Sampai kini perubahan UU No. 32/2004 oleh DPR dan pemerintah pun belum selesai dibahas. Sementara pemerintah melalui Kemendagri cenderung membiarkan Pilgub Lampung, tindakan yang dilakukan sangat sederhana tanpa ada regulasi dan policy yang tegas.

2) Masalah jabatan komisioner KPU Provinsi yang diperpanjang KPU Pusat dengan dalil pemilukada sedang berlangsung kini menuai kontroversi, dengan konsideran hukum yang dipergunakan tidak sesuai fakta yang

Penyelenggara Silang sengkarut pilgub bersumber dari a) Penetapan jadwal Pilgub 2013 tampaknya dijadikan alat lembaga KPU Provinsi untuk memperpanjang jabatan yang berakhir 22/09/2013 sehingga keluarlah SK KPU Pusat No. 707/ Kpts/KPU/2013 tentang Perpanjangan KPU Provinsi, yang isinya jabatan komisioner diperpanjang sampai dua bulan setelah gubernur terpilih.

Padahal, faktanya tahapan penyelenggaraan pilgub saat ini berhenti/ tidak berjalan. Semua tahapan tidak berjalan akibat tidak ada anggaran.

Hal ini sangat bertentangan dengan asas hukum administrasi, seperti legalitas, diskresi, dan asas penyelenggaraan negara dalam pembuatan SK tersebut.

Lihat dasar menimbang poin (c) SK perpanjangan jabatan KPU Lampung, yaitu Pasal 130 Ayat (2) UU No. 15/2011 yang mengatakan, “Keanggotaan KPU Provinsi yang berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih.” Apakah dasar tersebut sesuai fakta yang terjadi? Tentu jawabannya tidak. Artinya, keberlakuannya menjadi gugur dasar pembuatan dan ini sangat bertentangan dengan etika penyelenggara negara. b) Surat Keputusan KPU Pusat No. 707/Kpts/KPU/2013 memerintahkan perpanjangan komisioner KPU Lampung untuk melaksanakan pilgub.

Artinya, untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden bukan kewenangan dari komisioner KPU Lampung sekarang untuk melaksanakannya. Terkait tugas, syarat hukum perundangan baik itu filosofis, yuridis, sosiologis, politis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup tidak lagi melekat kepada mereka.

Apalagi, secara norma hukum perpanjangan jabatan hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan

selebihnya tidak boleh. Faktanya kini, 1) Komisioner KPU mendalilkan perpanjangan SK mereka untuk melaksanakan pemilu legislatif dan pilpres.

2) Keberadaan jabatan komisioner tidak lagi memenuhi syarat konstitusional, yaitu Pasal 7 UUD. Di sinilah sifat dan jiwa kenegaraan para komisioner KPU Lampung patut dipertanyakan.

Atas permasalahan tersebut, hasil pilgub sangat resisten terhadap gugatan para pihak-pihak, termasuk masyarakat yang berkepentingan, dapat membawa persoalan ini ke wilayah hukum. Bila di kemudian hari putusan hukum yang keluarkan, baik melalui pintu Mahkamah Agung, yaitu peradilan negeri dan peradilan tata usaha negara, dan pintu Mahkamah Konstitusi serta DKPP yang nantinya dalam putusan sama-sama mendalilkan pelaksanaan pilgub gugur syarat, otomatis semua tahapan pemilukada dan pemilu diulang kembali dari awal. Alangkah besar akibat yang diderita pemerintah dan bakal calon, seperti kerugian formil dan materiel.

Guna mengakhiri semua polemik tersebut, penulis mengusulkan, 1) surat keputusan KPU Pusat No. 707/ Kpts/KPU/2013 tertanggal 12/09/2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPU Provinsi Lampung harus ditinjau ulang dan dicabut KPU Pusat; 2) Menyiapkan tim seleksi KPU Lampung mengingat waktu yang tersedia; 3) Ketegasan pemerintah melalui KPU Pusat dan Kemendagri; dan 4) Jaminan dari pemerintah daerah; dan 5) Pilgub Lampung digelar awal 2014; 6) Revisi UU pemilukada segera disahkan.

Akhirnya dapat dibayangkan implikasi yang terjadi, secara politik, hukum, dan sosial ke depan. Di sinilah taruhan demokratisasi di Lampung salah satunya estafet kepemimpinan daerah tidak boleh berhenti. Lampung tidak boleh ada karteker ketika era terjadi di era yang lalu, jangan sampai Lampung seperti bayi yang diurus orang tuanya (Pemerintah Pusat).

Selagi waktu ada, pengharapan demokrasi yang tinggi perlu diletakkan bahwa demokrasi konstitusional harus berjalan secara normal sehingga pilgub sebagai demokrasi menjadi sistem dan sekaligus budaya politik. n

Perempuan

6

l4 Desember 2013

Perempuan

Bisa Percepat Pembangunan BANYAK cara bisa dilakukan untuk membangun bangsa dan daerah ini, salah satunya dengan memperjuangkan hak-hak perempuan di DPR serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ibu-ibu rumah tangga dan melibatkan mereka dalam pembangunan.

I

Sri Budiyantini Lahir : Jakarta, 13 November 1965 Suami : Heriyanto Pekerjaan dan Organisasi: - Pengurus DPP Demokrat Bidang Kesehatan - Sekretaris PT Alma Almi Abadi Jakarta - Staf Keuangan PT Ambarwulan Jakarta - Anggota PDRI Jakarta - Anggota PIA

ngin memperjuangkan hakhak perempuan di pusat (DPR) itu menjadi salah

satu motivasi Sri Budiyantini masuk Senayan. Politikus Demokrat itu mengaku terpanggil untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kaum perempuan, khususnya yang berada di daerah pemilihan Lampung II. Pasalnya, jumlah orang yang secara konsisten memperjuangkan hakhak kaum hawa masih terlalu minim.

Perempuan juga belum banyak dilibatkan dalam setiap program pembangunan.

“Tekad saya yang pertama adalah ingin memajukan perempuan di Lampung. Ibu-ibu rumah tangga harus dikelola dengan baik karena mereka sebenarnya memiliki skill dan kreativitas,” kata Pengurus DPP Partai Demokrat itu.

Selain soal perempuan, caleg berjargon “ngagemi, ngayomi, dan ngangeni” itu menambahkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di DP Lampung II, di antaranya Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, sangat melimpah, tetapi belum dikelola dengan baik, sehingga masyarakatnya juga belum merasakan kesejahteraan.

Para petani juga masih kesulitan mendapatkan pupuk serta harga jual hasil pertanian juga masih sangat rendah.

“Sudah saatnya sektor pertanian ini digarap sungguhsungguh. Mereka perlu diperjuangkan hak-haknya agar dapat bercocok tanam dengan mudah dan harga jual yang tinggi saat panen,” ujarnya.

Untuk itu, sejumlah langkah yang akan dilakukan jika dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR salah satunya program-progam yang ada di pusat akan dia tarik ke Lampung. Bantuanbantuan pembangunan dan peningkatan kualtias SDM dari pusat akan diprioritaskan untuk masyarakat Lampung, mulai dari bantuan untuk masyarakat kurang mampu hingga mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas masyarakat Lampung.

“Kalau bisa, program-program yang ada di pusat ini kita prioritaskan untuk daerah kita tercinta ini. Baik anggaran maupun kebijakan-kebijakan strategis lainnya harus diutamakan untuk Lampung,” ujar pengurus DPP Bidang ­Kesehatan itu. (U1) n Fathul Mu’in

Perempuan

7

l4 Desember 2013

Potensi Caleg Perempuan Belum Dimaksimalkan CALON anggota legislatif (caleg) perempuan makin sering menjadi sorotan terkait adanya kuota 30% yang diberikan pemerintah. Namun, ada sejumlah kritik terkait kinerja para caleg dalam meraih posisi mereka di lembaga legislatif.

P

engamat politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Nyoman Subanda, menilai partai politik masih belum mampu memaksimalkan potensi kader perempuan sehingga secara kualitas kalah bersaing dengan kader laki-laki. “Hal tersebut dibuktikan dengan pemilihan yang seperti sekarang, yaitu tarung bebas, yang mana perempuan biasanya kalah oleh laki-laki dalam kompetisi terbuka,” ujar Subanda di Denpasar kemarin.

Menurutnya, parpol masih kurang memberikan keuntungan bagi perempuan dalam proses demokrasi. “Jika benar-benar ingin memaksimalkan perempuan, nomor urut papan atas dalam pemilu tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja,” kata Subanda.

Dia juga berpandangan perempuan harusnya memiliki kemampuan sebagai seorang humas dan gaya berpolitiknya tidak harus sama dengan laki-laki. “Bagaimana membangun komunikasi, menampilkan diri di masyarakat, serta kelebihan perempuan adalah lebih menggunakan perasaan daripada laki-laki,” kata dia.

Secara struktural dan kultural, lanjut dia, perempuan juga terbatas dalam pengembangan kualitas diri. Demikian pula secara struktural, biasanya pendidikan kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga hal itu menjadikan perempuan lemah dalam faktor kepemimpinan. “Kuota 30% untuk perempuan akhirnya hanya bersifat formalitas bagi parpol agar memenuhi syarat keikutsertaannya dalam pemilu,” ujar Subanda.

Sementara itu, caleg perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPRD Sumatera Selatan optimistis mendapat dukungan masyarakat di daerah pemilihan Kota Palembang pada Pemilu 9 April 2014. “Saya

Nyoman Subanda

Virgie Baker optimistis bisa mendapat dukungan maksimal di daerah pemilihan Sumsel 1 karena program perjuangan yang diusung sesuai dengan harapan masyarakat setempat,” kata caleg PKB, Heny Marlina, di Palembang, akhir pekan lalu.

Lain lagi dengan caleg di daerah pemilihan Sulawesi Utara dari Partai NasDem, Virgie Baker. “Saya rasa sudah saatnya hijrah untuk bisa memberikan kontribusi lain, memberikan perspektif, juga warna dari sisi perempuan dan sebagai orang muda dalam dunia politik,” ujar wanita kelahiran Manado itu kepada Media Indonesia (grup Lampung Post) kemarin.

Virgie mengaku keputusannya terjun ke dunia politik sudah mendapatkan restu suaminya, Aryo Widiardi, yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Perempuan berusia 38 tahun itu merasa langkahnya lebih lapang setelah mendapatkan restu keluarga. “Ketika semua mendukung, pasti akan lebih

lapang untuk menekuni sesuatu, apalagi hal yang baru,” ujarnya.

Sebagai calon wakil rakyat, alumnus S-1 Sastra Jepang dan Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia itu menyatakan akan fokus pada bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Menurutnya, seorang anggota DPR harus selalu ingat dan kembali ke konstituen supaya masyarakat tidak melulu apatis dengan wakil rakyat yang dikatakan selalu lupa ketika sudah berada di atas.

“Kenapa saya katakan begini, karena selama proses sosialisasi, mereka selalu mengatakan selama memilih anggota DPR tahun-tahun sebelumnya belum pernah sekalipun mereka melihat dan berkenalan langsung dengan caleg atau anggota DPR. Belum pernah ada anggota DPR yang turun langsung ke kampung-kampung di Sulawesi Utara,” kata Virgie. (U1)

Orator

8

l4 Desember 2013

Wakil Rakyat Harus Ciptakan Perubahan ISMIR Tanjung. Menyebut nama ini, sebagian masyarakat Bandar Lampung sudah tak asing lagi. Sebab, pria ramah kelahiran 3 April 1967 ini sangat familier dan tak segan-segan memberikan semacam motivasi kepada orangorang di sekitarnya agar mampu menumbuhkan semangat wirausaha.

Ismir Tanjung Lahir : Wates, Pesawaran, 3 April 1967 Alamat: Jalan Duku Blok D9 No. 5,

Perum Beringinraya, Kemiling, Bandar Lampung Istri : Esti Kesuma Anak : - Yulia Estmirar Tanjov - Delvieri Estmiral Tanjov Pendidikan : - SDN 1 Wates, Padangcermin - SMPN Hanura, Padangcermin - SMAN 2 Bandar Lampung - STIE Lampung

Pekerjaan : - Direktur CV Elok Jaya - Direktur CV Selalu Jaya Abadi Organisasi : - Sekretaris Bakokal DPW PAN Lampung (Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung) - Bendahara PPGI Kota Bandar Lampung - Ketua IKB (Ikatan Keluarga Bayang) Provinsi Lampung - Wakil Ketua IKPS (Jurai KBSB Lampung) - Bidang Ekonomi KBSB Lampung

Sejak belia, Ismir Tanjung sudah membangun karakter sebagai pengusaha, dengan menampik bekerja sebagai karyawan atau pegawai. “Entah mengapa sejak SMA sudah berpikir soal bagaimana cara-cara membangun usaha sendiri. Itulah sebabnya, saya lebih senang bikin kerjaan sendiri ketimbang harus jadi pegawai,” ujar Ismir.

Atas keuletan yang ia tekuni dalam membangun usaha, wajar saja kalau Ismir berhasil mencapai tarap sebagai pengusaha di bidang percetakan. Ia kini menjabat sebagai Direktur CV Elok Jaya dan CV Selalu Jaya Abadi.

Ketika ditanya mengapa ia kini masuk ke ranah politik dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DRPD Provinsi Lampung DP I Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional? Dia mengatakan, “Saya ingin menciptakan perubahan. Cara berpikir masyarakat harus diubah. Saya ingin membentuk karakter lain.

Sebab, kemiskinan yang melanda di negeri ini bukan semata karena maraknya tindakan korupsi yang dilakukan para oknum pejabat.”

“Namun, ada hal lain yang selalu luput dari perhatian kita, yaitu cara pandang yang keliru dari sebagian masyarakat kita dalam menata masa depannya.

Masyarakat kita harus mampu membangun dengan cara menciptakan usaha sendiri. Dengan demikian, dirinya tidak akan terus bergantung pada pada pikran.

Di mana saya akan bekerja selepas kuliah? Namun, apa yang usaha apa yang mesti saya ciptakan,” ujar Ismir.

Suami Esti Kesuma dan ayah dari Yulia Estmirat Tanjov dan Delvieri Estmiral Tanjov ini menegaskan jika ia ingin menjadi anggota legislatif bukan untuk mengejar harta, melainkan untuk membangun perubahan dan paradigma berpikir, bukanlah sesuatu yang klise atau dibuat-buat.

Hal ini ia buktikan dengan cara berbagi pengalaman dan ilmu sebagai pengusaha. Tidak heran jika di kediamannya di Jalan Duku Blok D9 No. 5, Perum Beringinraya, Kemiling, Bandar Lampung, tak sepi dari tamu.

“Yang paling penting adalah berbuat dan melakukan banyak hal dan perubahan untuk orang lain, untuk masyarakat,” imbuh Ismir. (U1) n Lukman Hakim

Orator

9

l4 Desember 2013

Gerakan Perubahan Wujudkan Aspirasi Masyarakat DUNIA politik merupakan hal baru bagi Segan Petrus Simanjuntak.

Maklum saja, alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) ini sebelumnya lebih dikenal aktif sebagai jurnalis di salah satu surat kabar harian di Provinsi Lampung.

M

eski masih awam, Segan mengaku terpanggil untuk mengabdikan dirinya sebagai calon wakil rakyat dari Partai NasDem. Ya, dia akan bertarung dengan puluhan caleg di DP II yang meliputi Kecamatan Simpangpematang—Pancajaya dalam pemilihan legislatif untuk merebutkan satu dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji periode 2014—2019.

“Saya nyaleg ini murni keterpanggilan, karena saya melihat aspirasi warga Mesuji belum terakomodasi selama ini. Semangat gerakan perubahan yang diusung Partai NasDem semakin membuat saya optimistis untuk mewujudkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Bervisikan “berjuang bersama rakyat untuk membangun desa”, Segan meyakini dukungan dan pilihan masyarakat akan membuatnya amanah dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya. Kabupaten Mesuji, menurutnya, membutuhkan wakil rakyat yang berkomitmen mengawal program pembangunan ke seluruh pelosok desa sebagai daerah pemilihannya.

Dia menyatakan anggota Dewan mempunyai kewajiban, di antaranya memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; serta menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. “Tidak heran kalau masyarakat saat ini krisis kepercayaan dengan para wakil rakyat, karena mereka (masyarakat, red) sudah bosan selalu dijanjikan. Di Partai NasDem, kami dilarang keras mengobral

janji kepada masyarakat. Kami akan berupaya maksimal untuk mewujudkan aspirasi rakyat,” kata caleg nomor urut 1 ini.

Menurut Segan, fungsi DPRD yang penuh keterbatasan tidak akan mungkin merealisasikan seluruh permintaan masyarakat.

Sebab, katanya, sebuah program atau kegiatan selalu terkendala dengan berbagai hal, utamanya adalah keterbatasan anggaran.

“APBD Mesuji masih minim, sehingga tidak mungkin mengakomodasi kebutuhan pembangunan di seluruh desanya.

Salah satu alasan itulah yang membuat saya tidak berani menebar janji,” ujarnya.

(U1) n Eka Setiawan

Segan Petrus Simanjuntak Lahir : Medan, 7 Januari 1980 Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji E-mail : petrus_sjuman@yahoo.com Pendidikan: - SDN 1 Tanjungsenang di Bandar Lampung - SMPN Gajah Mada di Bandar Lampung - SMAN 5 Bandar Lampung - Fakultas Hukum Universitas Lampung Organisasi: - Ketua Forum Olahraga Mahasiswa Hukum Universitas Lampung - Ketua Bidang Hukum dan HAM PWI Kabupaten Mesuji - Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan DPD Partai NasDem Kabupaten Mesuji

Pilar

10

l4 Desember 2013

Berbenah untuk Hasil Elektabilitas Membaik

W UNTUK mencapai perbaikan, perlu upaya untuk berbenah.

Begitu yang dilakukan Partai Demokrat yang terus berbenah secara internal dan hasilnya dapat terasa dengan elektabilitas yang terus membaik.

akil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan partainya sedang berbenah dengan menyingkirkan kader bermasalah yang terlibat kasus korupsi. Pembenahan itu untuk menunjukkan konsep dan komitmen Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi.

Karena itu, pihaknya mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membasmi berbagai praktik yang merugikan keuangan negara tersebut. Dengan komitmen tersebut, Partai Demokrat tidak akan pernah membela dan melindungi kadernya yang terbukti memiliki keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

“Siapa saja kader yang terbukti bermasalah kami keluarkan. Siapa saja kader yang terbukti terlibat dalam korupsi akan dipecat dari Partai

Demokrat. Itu clear,” katanya.

Namun, Marzuki Alie yang juga ketua DPR RI tersebut enggan menetapkan target peraihan kursi legislatif dalam Pemilu 2014 terkait pembenahan itu. “(Peraihan kursi) Itu persoalan lain. Kami hanya ingin rakyat tahu Partai Demokrat berbenah,” katanya.

Dengan pembenahan tersebut, kata dia, Partai Demokrat nantinya akan diisi kader-kader yang tdak bermasalah dengan hukum, terutama kasus dugaan korupsi. “Supaya rakyat tahu kita berbenah. Sekarang dan seterusnya tetap komitmen mendukung pemberantasan korupsi,” ujar Marzuki.

Benar saja, ada hasil dari pembenahan itu. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menyatakan elektabilitas Partai Demokrat mulai membaik setelah ada pembenahan dan terbukti memiliki komitmen

dalam pemberantasan korupsi.

Isman mengakui elektabilitas Partai Demokrat sempat anjlok hingga 6% setelah adanya beberapa kader yang tersangkut kasus hukum. Namun, setelah berhasil membuktikan komitmennya, elektabilitas Partai Demokrat mulai meningkat lagi hingga mencapai sekitar 10%.

Tingkat elektabilitas tersebut akan terus meningkat dengan komitmen Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum dalam menegakkan tiga ciri khas partai yakni cerdas, bersih, dan santun.

Meski mengalami peningkatan elektabilitas, seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat diharapkan tidak berpuas diri karena tidak tertutup kemungkinan akan terus mengalami tantangan. “Mulai membaik hingga 10 persen, tetapi itu pun dihantam terus, termasuk melalui media,” kata anggota Komisi I DPR itu. (U1)

Jejak

11

l4 Desember 2013

Amirmachmud Saksi Sejarah Peralihan Era Bangsa

A

mirmachmud, lahir di Cimahi, 21 Februari 1923, adalah seorang jenderal militer Indonesia yang merupakan saksi mata serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Walau kisah itu masih prokontra, sejarah terus menyebut namanya saat cerita Supersemar.

Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara dan ayahnya bekerja untuk sebuah perusahaan publik di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada 1940, Amirmachmud mulai memikirkan karier yang ia akan lakukan. Pada 1941, ia mengambil kursus topografi, meskipun tidak pernah datang untuk itu.

Pada 1942, Pemerintah Kolonial Belanda dikalahkan oleh Tentara Kekaisaran Jepang dan Indonesia berada di bawah pendudukan Kekaisaran Jepang. Kemudian 1943, dengan gelombang perang mulai berbalik melawan mereka, Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA).

PETA merupakan kekuatan tambahan yang berisi orang Indonesia dan dirancang untuk meningkatkan jumlah pasukan untuk Jepang dan membantu mereka dalam melawan Amerika Serikat yang memutuskan untuk menyerang Jawa. Amirmachmud bergabung dengan PETA dan menjadi komandan peleton.

Pada 17 Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari kemudian, Soekarno menyerukan orang Indonesia yang berbadan sehat untuk mengumpulkan senjata dan kelompok sendiri dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Kelompok-kelompok milisi yang dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dan Amirmachmud memimpin salah satunya ke Lembang, Jawa Barat.

Pada 1946, setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) didirikan, BKR Lembang telah diintegrasikan ke Kodam VI/Siliwangi (Divisi Siliwangi), sebuah komando regional militer yang bertanggung jawab atas keamanan Jawa Barat. Amirmachmud kemudian dipindahkan ke Bandung Utara, ia pun membiarkan pasukannya dalam pertempuran melawan pasukan Inggris dan pasukan Belanda, yang sangat ingin mempertahankan wilayah kolonial mereka.

Tahun 1949, ketika masa-masa awal Belanda untuk keluar dari Indonesia, Amirmachmud dan pasukannya kembali ke Jawa Barat. Di sana Amirmachmud terlibat dalam pertempuran melawan gerakan Darul Islam, kelompok separatis yang ingin mendirikan Indonesia yang teokratis di bawah Islam. Pada 1950, Amirmachmud juga terlibat dalam penumpasan terhadap Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), sebuah kelompok militer yang masuk ke Bandung dan mulai membidik prajurit TNI.

JENDERAL yang satu ini terus disebut saat membicarakan tragedi Kesaktian Pancasila, terutama pada tahap keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dia menjadi salah satu orang saksi penandatanganan surat itu.

G30S/PKI Pada Desember 1965, Amirmachmud diangkat Panglima Kodam V/Jaya dan dia bertanggung jawab untuk keamanan Jakarta dan sekitarnya. Selama menjadi Pangdam, G30S/PKI meletus, mereka membuat usaha kudeta di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Pada siang hari, G30S mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang mencakup Amirmachmud sebagai anggota.

Amirmachmud, seperti banyak jenderal antikomunis lainnya yang masuk daftar, dengan cepat menyangkal tuduhan tersebut. Hari akan selesai dengan Soeharto mengambil kembali kendali situasi di Jakarta dan PKI dituduh sebagai penyebab di balik G30S. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menggelar rapat kabinet dan mengundang Amirmachmud untuk menghadirinya. Sebelum pertemuan tersebut Soekarno bertanya kepada Amirmachmud tentang situasi aman atau tidak, Amirmachmud menjawab aman.

Namun, pertemuan ditunda akibat kondisi memanas, dan Soekarno berangkat ke Bogor dengan helikopter dan Amirmachmud telah bergabung dengan Mayor Jenderal Basuki Rachmat yang merupakan Menteri Dalam Negeri dan Brigadir Jenderal Mohammad Jusuf yang merupakan Menteri Perindustrian. Jusuf men-

yarankan bahwa tiga dari mereka pergi ke Bogor untuk menyediakan dukungan moral bagi Soekarno. Dua jenderal lainnya setuju dan bersama-sama ke Bogor setelah meminta izin Soeharto.

Amirmachmud menyarankan agar Soekarno memberi Soeharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan tersebut kemudian dibubarkan, lalu Soekarno mulai mempersiapkan sebuah keputusan presiden. Saat senja dekrit yang akan menjadi Supersemar itu akhirnya disiapkan dan menunggu tanda tangan Soekarno.

Soekarno memiliki beberapa menit keraguan terakhir, tapi Amirmachmud, dua jenderal lainnya, dan lingkaran dalam Soekarno di kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorong dia untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar ke Basuki yang akan diteruskan kepada Soeharto. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Amirmachmud diminta untuk membaca Supersemar dan tampak terkejut mengetahui bahwa isi surat itu adalah penyerahan kekuasaan ke Soeharto.

Ketika Soeharto menggantikan Soekarno dari kekuasaannya sebagai presiden pada 1967, Amirmachmud masih terus menjadi Panglima Kodam V/Jaya. Pada awal 1969, Basuki Rahmat, yang menjadi Menteri Dalam Negeri, meninggal mendadak. Amirmachmud kemudian dipindahkan dari jabatannya sebagai Panglima Kodam V/Jaya untuk mengambil tempat Basuki sebagai Menteri Dalam Negeri.

Selain menjadi Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud juga Ketua LPU. Pemilihan Legislatif 1971, 1977, dan 1982 diselenggarakan di bawah pengawasannya. Pada 1982, Amirmachmud terpilih sebagai ketua MPR dan seperti semua pimpinan MPR lainnya, ia juga merangkap sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. (U1)

Luber

12

l4 Desember 2013

Pengaturan Kampanye Media Massa (2/HABIS) Pasal 97 (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu.

(2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di radio untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu.

(3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) untuk setiap peserta pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (2).

M

ASA kampanye menjadi saat yang membuat suhu politik memanas. Untuk itulah, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye diatur dalam regulasi secara spesifik sehingga tidak terjadi benturan horizontal.

Terkait pengaturan kampanye di media massa itu, UU No. 8/2012 mengaturnya dalam: Pasal 95 (1) Iklan kampanye pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2).

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu.

(3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 96 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye pemilu.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu.

(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan peserta pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu yang lain.

Pasal 98 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye pemilu dalam bentuk iklan kampanye pemilu komersial atau iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu.

(3) Tarif iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye pemilu komersial.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

(5) Iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

Pasal 99 Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu.

Pasal 100 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu diatur dengan peraturan KPU. n

Jeda

13

l4 Desember 2013

Golput Meneror Penyelenggara Pemilu GOLONGAN putih (golput) menjadi teror para penyelenggara pemilu karena mengindikasi lemahnya kinerja demokrasi. Para penyelengara pun terus berupaya menekan angka “apatis” masyarakat itu.

U

paya itu dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan membentuk relawan untuk menyosialisasikan dan memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Relawan yang disiapkan tersebut berasal dari sejumlah mitra dan masyarakat sendiri sebagai objek sosialisasi.

“Para relawan ini dibutuhkan terutama untuk menekan angka golput di Karanganyar. Mereka akan fokus menyosialisasikan hak pilih ke pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 20 ribuan pemilih,” kata anggota Panwaskab Karanganyar, Mustari, beberapa waktu lalu.

Mustari mengatakan dengan menggandeng belasan mitra panwaskab itu, proses sosialisasi pemilu ke depan dapat berjalan lebih mudah. Selain menyasar kepada pemilih pemula, para relawan ini juga disiapkan memantau jalannya proses demokrasi di Bumi Intanpari.

“Kami mematok target dapat menekan seminim mungkin angka golput di Karanganyar. Semoga dengan bantuan relawan ini, semuanya dapat berjalan lancar.

Relawan ini juga akan membantu panwaskab dalam memantau munculnya pelanggaran administrasi di Karanganyar,” katanya.

Namun, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai tingginya golput dalam proses

pemilihan umum tidak memengaruhi kualitas demokrasi. “Kita memang harus merumuskan kembali arti dari golput itu sendiri. Tetapi, yang jelas golput itu tidak memengaruhi kualitas demokrasi,” kata Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma pada sebuah seminar.

Ia mengemukakan jika seorang pemilih datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos semua tanda parpol atau calon presiden dan wakil presiden pada kertas suara, hal itu artinya dia tidak golput.

Tetapi dia menyalurkan aspirasinya bahwa calon yang ada itu tidak sesuai pilihan politiknya dan dia tidak golput.

“Namun, jika ada warga masyarakat tidak datang ke tempat

pemungutan suara untuk menentukan pilihan politiknya, ini mungkin yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Jadi, harus dilihat lagi rumusan golput itu sendiri,” kata Rizal.

Tetapi, lanjut dia, sebaiknya seluruh warga negara Indonesia menggunakan hak politiknya pada pemilu mendatang karena itu sangat menentukan masa depan Indonesia.

“Kita kan sudah diberikan hak untuk memilih, ya gunakan hak itu secara benar. Biasanya kita kan mencari-cari, menuntut hak kita. Nah ini hak politik kita sudah diberikan, mengapa tidak kita gunakan sebaik-baiknya,” kata Rizal. (U1)

Jeda

14

l4 Desember 2013

Politik Aliran yang Mewarnai Demokrasi Peningkatan Politik Berbasis Aliran Partai - PKB - PKS

Juli 2012 2,8% 2,2%

November 2013 4,6% 3,3%

Metode: Wawancara Langsung Responden: 1.180 di 33 provinsi Margin Error: 2,85% Sumber: Survei CSIS

POLITIK aliran menjadi salah satu sikap masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam demokrasi. Aliran suku, agama, kelompok atau komunitas yang mampu menyatukan sebuah aspirasi besar itu terus meningkat di Indonesia.

H

asil survei nasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menegaskan keberadaan sikap masyarakat itu. “Tingkat dukungan terhadap beberapa partai Islam menunjukkan kenaikan secara konsisten meskipun masih kecil. Itu terlihat pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS, Phillips J. Vermonte, dalam paparan surveinya.

“Artinya, dua partai Islam ini terus melakukan kerja elektoral yang serius di tingkat bawah. PKB dan PKS sebenarnya menjadi contoh baik bagaimana partai yang tidak memiliki figur, tokoh, atau media tetap mengandalkan kerja elektoral di

masyarakat dengan mesin partai,” kata Philips.

CSIS kemudian melakukan metode crosstabulasi sederhana dengan mengaitkan pertanyaan keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungan responden terhadap pilihan partai responden, apakah partai Islam atau partai nasionalis.

“Hasilnya, pemilih partai-partai ‘nasionalis’ lebih toleran. Sedangkan pemilih partai-partai Islam cenderung menyatakan keberatan atau lebih baik tidak ada rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka,” kata Phillips.

Terkait loyalitas pemilih pada satu partai tertentu, survei CSIS pada November itu menunjukkan Partai Gerindra, PDIP, dan Partai Golkar menjadi partai yang memiliki pemilih loyal.

Pemilih loyal pada Gerindra sebanyak 88,5% responden, pada PDIP sebanyak 74,6% responden, dan pada Golkar sebanyak 61,2% responden.

Sementara Partai Demokrat cenderung ditinggalkan pemilihnya dengan 20,1% responden yang telah memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 akan kembali memilih partai itu pada Pemilu 2014.

Dari survei ini, ada harapan bagi partai politik

pendatang baru untuk bisa meraup suara pemilih. Selain suara mengambang dari simpatisan partai yang terkikis, juga ada peluang baru dari pemilih pemula.

Untuk itu, Partai NasDem mulai menyasar rekrutmen pemilih pemula sebagai kader dan simpatisannya. Pemilih pemula merupakan sasaran yang potensial untuk mendulang suara bagi partai politik dan para calon legislatif. “Namun, hal tersebut tidak diimbangi pengetahuan tentang politik,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam suatu kesempatan.

Hal tersebut bisa dimengerti karena generasi muda sekarang kebanyakan tidak peduli tentang apa yang terjadi di dunia politik. Mereka belum merasakan ada manfaat langsung pentingnya kehidupan politik bagi mereka. Proses pembelajaran seharusnya tidak boleh berhenti karena pengetahuan dan ilmu selalu berkembang dan memunculkan sesuatu yang baru. “Jangan sampai para pemilih pemula asal menyontreng calon karena populer atau maju menjadi calon legislatif karena memiliki modal yang kuat, tetapi tidak mampu mengemban aspirasi rakyat yang telah memilihnya,” kata dia. (U1)

Pernik Pemilu

l4 15

Desember 2013

Konvensi, Pencitraan atau Bukti Peningkatan Kualitas BERAGAM cara partai politik untuk menentukan kadernya yang bisa diusung dalam pemilihan presiden. Beragam makna konvensi dengan banyak cara itu, mulai dari pencitraan hingga membuktikan adanya peningkatan mutu peserta pemilu.

M

isalnya,Partai Demokrat yang sejak lama telah menggelar konvensi dan diikuti puluhan tokoh. Walau hingga sekarang belum juga ditetapkan, konvensi partai penguasa itu telah membuahkan hasil dengan peningkatan elektabilitasnya.

Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan konvensi terbatasnya, hanya mengundang tiga tokoh, yakni mantan Wapres M. Jusuf Kalla, mantan Ketua MK Mahfud M.D., dan Raja Dangdut Rhoma Irama. Mereka diminta mengartikan seperti apa sistem pemerintahan yang cocok bagi bangsa ini.

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbeda juga cara menggelar konvensinya. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, PKS menggelar pemilihan raya (pemira) untuk menentukan capresnya mendatang. Tak hanya kadernya, warga lainnya juga dimintakan pilihannya terhadap belasan tokoh yang diajukan.

Di Lampung, pemira diikuti 253 ribu pemilih, terdiri dari masyarakat dan kader PKS. Para pemilih menyampaikan suara di 33 titik pemungutan suara (TPS) yang disediakan DPW PKS Lampung, Sabtu (30/11).

Hasilnya ada enam tokoh PKS yang perolehannya suaranya cukup besar, yaitu Hidayat Nurwahid (anggota DPR), Anis Matta (Presiden PKS), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Tifatul Sembiring (Menkominfo), Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat), dan Fakhri Hamzah (anggota DPR).

Kabid Humas DPW PKS Lampung

Detti Febrina menjelaskan para kader PKS dan masyarakat Lampung mencoblos di daerah masing-masing. Hasilnya ada enam nama yang memperoleh suara terbanyak. “Hasil pemira ini dikirim ke DPP,” kata Detti Febrina.

Sebanyak 22 nama yang bersaing dalam pemira PKS. Selain enam nama di atas, ada tokoh lain, seperti Anton Apriyantono, Gatot Pujo Nugroho, Mahfudz Abdurrahman, Mustafa Kamal, Nur Mahmudi Ismail, Salim Segaf Al Jufri, Sohibul Iman, Suharna Surapranata, Suswono, dan Untung Wahono.

Ketua Umum DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi mengatakan pemira capres yang akan diusung PKS diikuti 253 ribu pemilih se-Lampung. Pemilih terdiri dari kader PKS maupun masyarakat itu mencoblos satu dari 22 kandidat tokoh internal PKS. Menurut dia, pemira capres tidak

ubahnya seperti pelaksanaan pemilu melalui pencoblosan one man one vote (satu orang satu suara) di bilik (TPS) yang tersebar di 33 titik se-Lampung. Selain melalui pencoblosan, serap aspirasi capres ini juga dilakukan via polling SMS dan sosial media. “Alhamdulillah, animo warga Lampung dalam pemira capres ini ternyata luar biasa dan melampaui target partisipasi pemilih yang telah kami tetapkan, yaitu 250 ribu pemilih,” ujar Gufron.

Penyelenggaraan pemira capres yang diadakan PKS berlangsung meriah dengan berbagai hiburan rakyat, seperti reog ponorogo, kuda lumping, hadrah, dan kasidahan.

Panitia juga menyediakan hadiah bagi warga yang datang ke TPS. Di Kalirejo, Lampung Tengah, warga berbondong-bondong ke TPS dengan menggunakan kendaraan odongodong yang biasa digunakan untuk menghibur anak-anak. (CR2/U1)