VOTING, Edisi XXXVI, 26 Maret - 2 April 2014

Page 1

16 Halaman l Edisi XXXVII/ 26 Maret - 2 April 2014

8 l Berpolitik Cerdas dan Santun

T E R U J I T E P E R C AYA

Menggerus Politik Wani Piro Politik transaksional alias wani piro menjadi momok bagi bangkitnya sistem “totalitas demokrasi” karena rakyat terus dibodohi dengan hadiah sesaat tanpa memikirkan jangka yang lebih lama. Sekarang saatnya menggerus sistem wani piro dengan meningkatkan kecerdasan rakyat dalam memilih.

M

EMANG alam demokrasi Indonesia sejak era reformasi membuat berbagai euforia, termasuk bidang politik. Politikus dan partai politik me nyusun kekuatan untuk meraup suara agar bisa menang dalam pesta demokrasi. Bahkan tak jarang dengan memberi sembako, uang, selain harapan yang dijanjikannya. A k h i r n ya m a s ya r a k a t menjadi mahfum dengan transaksi pilihan mereka dalam pemilu. “Memang kalau dia mengajak kami memilih dia, wani piro?” begitu kata warga salah satu bilangan di Kabupaten Pe sawaran. Untuk itu, harus ada upaya untuk mendorong agar masyarakat keluar dari kungkungan politik transaksional. Masyarakat harus didorong untuk berani memberi suaranya dengan cerdas agar tidak menyesal terkait siapa yang dipilihnya mewakilinya di legislatif maupun eksekutif. Salah satunya Partai NasDem, fungsionar-

isnya Siti Nurbaya mengharapkan masyarakat jeli dan cerdas melihat caleg. Jangan jadikan politik lima menit berdampak negatif untuk lima tahun. Dia juga berharap masyarakat semangat untuk memilih dan tidak menjadi golongan putih. “Artinya pada w a k t u

lima menit di dalam bilik, masyarakat harus benarbenar cerdas dalam menentukan pilihan agar tidak merugi selama lima tahun ke depan,” katanya. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Juru kampanye PDIP, Joko Widodo, mengingatkan masyarakat agar memilih caleg yang tidak banyak mengumbar janji. “Yang dilihat dari seorang pemimpin itu apa? Kerjanya! Bukan hanya janji-janji. Janji-janji sudah kebanyakan. Rakyat ingin lihat pemimpin kerja. Kalau pemimpin kerja, enggak akan ada jalan rusak seperti itu. Itu yang baru saya lihat, yang lain engg a k t a h u , ” k at a Jokowi, saat berkampanye di Lampung Tengah. Namun, lembaga penyelenggara senidiri tidak juga bergerak u n t u k memberi edukasi p o l i t i k r a k yat . KPU dan Bawaslu hanya mampu me nyosialisasikan teknik dan mengajak tidak golput. (CR11/UIN/ U1)


Interupsi

l

2 26 Maret 2014

n Polling

688 Capres Bersih dan Jujur KARAKTER calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berkarakter bersih dan jujur menjadi nilai paling penting dimiliki seorang tokoh yang akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang. Sebanyak 330 profesor memberi penilaian tentang kandidat presiden itu.

T E R U J I T E P E R C AYA

Karakter Capres Pilihan - Bersih dan jujur

: 59,7%

- Peduli dan dekat rakyat

: 57,7%

- Tegas dan berani

: 54,4%

- Berpengalaman

: 49,8%

- Visioner

: 49,3%

- Penampilan menarik

: 26,7%

indeks : GAGAS Menebak Pemenang Pilgub Lampung . . . 5 perempuan Caleg Perempuan Percepat Pembangunan . .

7

ORATOR Pemimpin yang Membawa Harapan . . . 9 PILAR

Kemampuan Capres Pilihan - Mampu mengatasi problem ekonomi dan kesejahteraan : 46,54% - Mampu menegakkan hukum dan memberantas korupsi : 36,03%

Metode Survei dilakukan dengan wawacancara langsung terhadap 330 profesor di sejumlah perguruan tinggi ternama di Tanah Air.

Kemenangan dengan Menggandeng Alim Ulama . . .

jeda Lembaga Pengawas Korupsi Diperkuat. . .

10

13

Sumber: Pol-Tracking Institute

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 26 Maret 2014

Politik Transaksional Penyebab Kemiskinan Meningkat BAHAYA politik transaksional sangat mendalam bagi rakyat, meski dalam jangka panjang. Berdasar data yang ada, politik uang yang tinggi membuat suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan tinggi pula.

H

al itu dikatakan calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem untuk DPR daerah pemilihan (DP) 1 Lampung, Djadjat Sudradjat. Dalam sebuah sosialisasi, Djadjat bercerita mempunyai pengalaman blusukan ke daerah karena profesinya menjadi wartawan sudah 24 tahun. Dari pengalamannya itu, ada hal yang perlu diperbaiki di Lampung. Sebagian sudah ditulis lewat buku dan sejumlah media massa, salah satunya Lampung Post. Menurutnya, politik uang di Lampung masih tinggi. “Caleg memang paling mudah dengan uang, sebagai pengalaman wartawan, saya tidak mau begitu, duduk manis dan jadi anggota Dewan. Yang saya lakukan turun ke jalan,” ujarnya. “Lihat di Banten, juga begitu. Ketika politik uangnya tinggi suatu daerah, tingkat kemiskinan juga tinggi. Caleg lupa dengan daerah-daerah. Saya tidak mau seperti itu,” kata dia. Semakin banyak ia berkunjung ke daerah, semakin banyak fakta yang dapat terlihat. Ia menambahkan dengan politik bisa memuliakan publik. Tapi saat ini politik masih menjadi kepentingan elite. “Ini perlu diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kapan lagi. Politik uang tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, harus ada yang ambil risiko mengawalinya,” katanya. Kesenjangan Terkait perilaku masyarakat yang melakukan politik uang merupakan salah satu akibat kesenjangan ekonomi. Keberadaan masyarakat miskin yang sebenarnya hanya dijadikan komoditas politik oleh parpol untuk meraih perolehan suara di pemilu. Politikus yang menebar uang demi

mendapatkan kursi kekuasaan tanpa peduli cara memperolehnya. Yang jelas hal itu mencerminkan orang yang hanya memikirkan perut dan keluarga masing-masing. Hal itulah yang menjadi ungkapan sejumlah warga yang diwawancarai. Misalnya Ranto, warga Metro yang mengatakan uang adalah segalanya di alam demokrasi seperti di negeri ini. Jadi politik uang sudah membudaya dan untuk pemilih kelas bawah, uang adalah segalanya. Hal senada dikatakan Yana, warga Kemiling, Bandar Lampung. Menurutnya, politik uang sudah ada sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Jadi jangan berharap korupsi akan bisa berkurang selamanya. Ada solusi untuk membuat jera para pelaku politik uang itu, yakni dengan cara yang dikatakan warga Sukada, Lampung Timur, Achmad Kusuma. Menurutnya, silakan rakyat mengambiluang atau sembako yang diberikan para politikus itu, tetapi jangan dipilih orangnya. “Kalaupun dia tidak terpilih, tak mungkin dia akan menagihnya lagi ke rakyat. Asal jangan benda, sebab masih bisa diambilnya , ” kata dia. (CR6/U1)


Laporan Utama

l

4 26 Maret 2014

Calon Gubernur Juga Pegang Amanah Cerdaskan Pemilih

Seiring dimulainya kampanye kandidat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, masing-masing mulai mengeluarkan programnya. Tak hanya itu, pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub punya kesamaan visi, yakni berharap masyarakat dapat memilih dengan cerdas.

P

ASANGAN Berlian Tihang-Mukhlis Basri (Berlianmu), misalnya, yang menggelar kampanye terbuka di lapangan PKOR Way Halim. Dalam orasinya, mantan Sekprov Lampung itu meminta masyarakat memilih pemimpin yang peduli dengan rakyat. “Sudah saatnya masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan pilih yang banyak mengumbar janji,” kata Berlian Tihang, saat memberikan orasi di hadapan ribuan pendukungnya. Dari Lampung Tengah, pasangan M. Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim (Aman) berkampanye

blusukan ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lamteng, ke pasar-pasar tradisional, dan ke rutan di Lamtim. Alzier menyampaikan visi-misinya yang membawa harapan dan impian untuk Lampung aman dan sejahtera. “Aman lebih mengedepankan berpolitik dengan cara yang jujur serta santun dan elegan. Ini merupakan bentuk pendidikan politik yang baik dan bersih dari praktik politik uang. Karena itu haram buat Aman,” kata dia. Cawagub pasangan Ridho Ficardo, Bachtiar Basri, menyatakan jika terpilih akan mempercepat menyejahterakan masyarakat. Caranya, memperbaiki seluruh infrastruktur yang hancur, memperbaiki nasib petani, dan memperkuat perekonomian masyarakat dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Pasangan Manzada—Herman-Zainuddin—juga siap berpolitik bersih dan jujur. Ketua PAN Bandar Lampung Thobroni Harun, pengusung pasangan itu, menepis adanya massa bayaran yang akan memadati berlangsungnya acara kampanye mereka. “Kalau namanya snack, itu wajarlah. Kalaupun masyarakat umum, alhamdulillah kalau mau datang, karena

jurkamnya kan Hatta Rajasa,” ujar Thobroni. Tak hanya kandidat dalam pilgub, Partai NasDem juga memberi edukasi politik masyarakat. Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya menegaskan kader Partai NasDem harus berpolitik dengan landasan moral dan mengajak berpolitik bersih. Selain itu, para caleg NasDem didorong bertandang dari rumah ke rumah, bukan dengan membawa barang atau menggelar acara yang heboh. “Pendekatan lebih kepada tatap muka, kolaborasi caleg harus diciptakan,” ujarnya. Sejauh ini NasDem walaupun merupakan partai baru, sudah dikenal masyarakat luas, terutama para calegnya. “Kami optimistis dalam perebutan kursi di DPR bisa meraih dengan maksimal, sama dengan DPRD provinsi dan kota maupun kabupaten,” ujar mantan Sekjen Depdagri itu. Dia mengungkapkan hampir seluruh kader Partai NasDem yang mencalonkan diri belum pernah duduk menjadi anggota legislatif dan itu menjadi modal utama. Kader partai ini pun sudah banyak dikenal masyarakat luas bukan dengan janjinya, melainkan kerjanya. (CR11/UIN/U11)


Gagas

l

5 26 Maret 2014

Menebak Pemenang Pilgub Lampung

T

AHAPAN pemilihan gubernur (pilgub) Lampung sudah masuk masa kampanye. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mulai bergerilya meraih simpati masyarakat dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara blusukan, kampanye terbuka, kampanye terbatas, mendatangi pintu ke pintu (door to door) maupun kampanye melalui media massa. Langkah itu semua dilakukan agar bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi yang rencananya akan digelar bersamaan dengan pemilu 9 April 2014. Tentunya kita semua berharap, melalui pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tinggal hitungan hari ini memperoleh pemimpin daerah yang berkualitas. Pemimpin yang mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan suatu daerah otonom, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut tentunya tidak mudah, diperlukan pemimpin yang berkualitas yang mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menggali semua potensi yang ada di daerah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan Sang Bumi Ruwa Jurai. Pilgub Lampung akan diikuti empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, yakni Berlian Tihang-Mukhlis Basri, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman H.N.Zainudin Hasan, dan M. Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim. Mereka semuanya adalah putra terbaik Lampung yang diharapkan mampu membawa provinsi ini menjadi lebih baik. Menjadi provinsi terbaik di sumatera, atau paliing tidak mampu menaikkan status beberapa tingkat dari predikat provinsi termiskin ketiga di pulau ini. Selanjutnya, siapakah calon kepala daerah yang layak dipilih dan bakal menang dalam pencoblosan

Khoirul Abror Guru SMKN 1 Seputihagung, Lamteng, alumnus S-2 IAIN Raden Intan Lampung

nanti? Pemimpin yang mampu menjawab ekspektasi besar 9 juta lebih penduduk Lampung. Calon Alternatif Ketika pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah akan digelar, perhatian publik pada akhirnya selalu tersita kepada figur sang calon dibandingkan dengan partai. Jika masuk logika ini, Pilgub Lampung 9 April 2014 masih diwarnai ketidakpastian karena belum adanya calon kepala daerah yang sangat dominan. Padahal sudah selayaknya strategi partai dalam menyikapi pemilukada ini

tidak hanya ditentukan oleh peraihan suara dalam pemilu, tetapi juga visimisi serta gagasan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan. Belum adanya kandidat calon gubernur dan wakil gubernur terkuat ini semakin memastikan bahwa publik sebenarnya masih menanti dan mencari figur baru yang memiliki semangat perubahan dan perbaikan. Pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record) baik selama memimpin organisasi politik maupun pemerintahan serta pemimpin yang tidak memiliki beban dan dosa politik masa lalu. Masyarakat Lampung sudah mulai cerdas dan selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Mereka akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur alternatif yang mereka anggap mampu membawa provinsi ini menjadi lebih baik. Sudah bisa ditebak pemenang Pilgub Lampung mendatang adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak menjaga jarak dengan masyarakatnya, bermoral baik, pemimpin yang memprioritaskan program pembangunannya pada bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan murah berkualitas. Golput Menang Jika tidak ada aral melintang, Rabu, 9 April 2014, sekitar 5,8 juta penduduk Lampung akan menyampaikan hak suaranya, baik untuk memilih calon

gubernur maupun calon anggota legislatif. Diharapkan masyarakat Lampung yang sudah terdaftar sebagai pemilih bisa berbondong-bondong mendatangi TPS dan memberikan suaranya. Namun, mampukah empat pasangan calon peserta pemilukada ini menjadi magnet agar pemilih memberikan suaranya? Saya tidak bermaksud apatis atau apriori, tetapi tampaknya pemilukada di Lampung bisa saja bernasib sama dengan pemilukada di daerah lain. Kemungkinan besar angka golput juga malah bisa unggul dibanding perolehan suara kandidat. Menurut saya, indikasi angka golput masih besar dan berpotensi menang karena sejumlah faktor. Faktor pertama adalah kurangnya sosialisasi. Tidak seperti biasanya, atmosfer pilgub periode ini sangat adem ayem. Bahkan sebagian besar penduduk di Lampung ini belum mengetahui bahwa Pilgub Lampung akan diselenggarakan berbarengan dengan pemilu 9 April 2014. Mayoritas yang mereka tahu pada tanggal itu adalah hari pemungutan suara pemilu legislatif. Bahkan Bawaslu Lampung menuding KPU Lampung tidak efektif dan gencar dalam menyosialisasikan pilgub IV 9 April 2014 (Lampost, 6/3). Faktor kedua adalah pemilukada tidak membawa perubahan. Masyarakat Lampung sudah berkalikali mengikuti pesta demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pilgub maupun pilbup. Mereka sudah kenyang mendengarkan janji para kandidat, baik kandidat calon gubernur maupun kandidat calon legislatif. Janji manis yang tak kunjung terealisasi dan tidak membawa perubahan berarti pada kondisi masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat enggan memberikan hak suaranya. Untuk itulah, mari bersama-sama kita wujudkan Pilgub Lampung yang berkualitas dengan memilih calon alternatif serta berperan aktif agar golput tidak menjadi pemenang dalam pilgub nanti. Semoga! n


Perempuan

l

6 26 Maret 2014

Buruknya Infrastruktur Dorong Kader Banteng Ikut Pemilu Salah satu indikator majunya pembangunan di daerah adalah baiknya infrastruktur. Sebab, infrastruktur menjadi pendorong akses ekonomi menuju kemakmuran rakyat.

C

ALON anggota legislatif perempuan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Katherine Oktaviani, mengaku tidak rela membiarkan infrastruktur jalan di wilayah setempat mengalami kerusakan parah. Lagi pula seperti tanpa upaya untuk pemerintah segera memperbaikinya. “Kondisi infrastruktur jalan di daerah ini sangat memprihatinkan sehingga saya bertekad untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Lampung Tengah, khususnya Batanghari Sekampung maupun Metrokibang,” ujarnya. Menurut dia, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga memperjuangkannya menjadi salah satu tugas utama saat terpilih sebagai wakil rakyat dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Caleg nomor urut 7 dari daerah pemilihan 4 untuk DPRD Kabupaten Lampung Timur itu menyatakan kesiapannya memperjuangkan hak-hak tersebut secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi keluhan terabaikan hak rakyat yang merugikan masyarakat seperti itu. “Saya akan terus perjuangkan hak-hak tersebut, karena pada prinsipnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum seperti itu sangat besar mengingat pendistribusian hasil pertanian maupun bahan pokok lainnya memerlukan kelancaran sarana transportasi,” kata dia. Selain kondisi infrastruktur yang memadai, ia akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya petani, agar mereka dapat berusaha secara mandiri. “Membuat mandiri petani terkadang masih banyak kendala, mengingat mereka terus beranggapan pengalaman yang selalu dikedepankan sehingga peningkatan pengetahuannya harus dapat ditingkatkan,” ujarnya. Dewi menambahkan pemberdayaan masyarakat akan lebih baik apabila dilakukan secara berkelanjutan sehingga petani dapat terus melakukan perubahan dalam budi daya pertanian.

“Saya yakin perempuan juga dapat memberikan warna di dunia politik sehingga peluangnya sangat besar,” kata dia. Dewi menegaskan kaum perempuan Indonesia harus bisa menjadi The Next Kartini Modern untuk melanjutkan cita-cita besar R.A. Kartini sekarang dan masa mendatang. “Memang dari dulu saya sangat mengagumi pahlawan perempuan yang pemikirannya menjadi patokan gender di masa kini. Tak ada lagi batasan perempuan bisa maju berpolitik dan membangun bangsa,” kata dia. (ANT/U1)


Perempuan

l

7 26 Maret 2014

Caleg Perempuan Siap Percepat Pembangunan Mesuji TIDAK ada lagi batasan gender dalam membangun daerah dan bangsa. Seperti calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang juga dinilai mampu membangun daerahnya. Salah satu caleg perempuan asal Kabupaten Mesuji, Tauri Afitri, memutuskan terjun ke politik praktis untuk memperebutkan salah satu kursi DPRD setempat. Tujuannya mempercepat realisasi pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan daerahnya. “Prioritas utama saya nantinya, di antaranya memperjuangkan perbaikan mutu kesehatan dan pendidikan di kabupaten ini,” kata caleg nomor urut 5 yang diusung Partai NasDem untuk daerah pemilihan 3. Ibu dua anak kelahiran tahun 1990 ini sebelumnya bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Mesuji. Ia mengaku hanya berpendidikan SMA dan baru setahun terakhir terjun menggeluti politik praktis. Meski minim pengalaman politik, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mesuji. “Menurut saya, dengan terjun ke politik praktis bisa mendorong percepatan pembangunan. Aspirasi masyarakat diserap dan diperjuangkan agar segera terwujud,” katanya lagi. Pada bidang pembangunan kesehatan, menurut dia, Mesuji masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Lampung. Hingga sekarang di Kabupaten Mesuji belum dibangun rumah sakit umum daerah sehingga warga setempat banyak yang harus dirujuk ke RSUD Tulangbawang sekitar 2—3 jam perjalanan atau 70 km dari Wiralaga, ibu kota Mesuji atau ke rumah sakit lainnya di Kota Bandar Lampung yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan. Selain itu, jumlah tenaga dokter dan paramedis di Kabupaten Mesuji juga masih terbatas jumlahnya dan peralatan kesehatan masih serbaminim. “Pembangunan kesehatan tak boleh diabaikan, terutama kesehatan ibu dan anak. Di kabupaten ini, jumlah bidan juga terbatas, apalagi di pelosoknya,” katanya. Ia berpendapat angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Mesuji bisa ditekan jika pembangunan kesehatan menjadi prioritas utama di daerah tersebut. Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mesuji masih buruk dan banyak ruas

jalan yang kondisinya rusak berat. Caleg Tauri Afitri juga menyebutkan masalah infrastruktur ini menjadi perhatiannya untuk diperjuangkan perbaikannya jika ia terpilih sebagai anggota DPRD Mesuji. Kemiskinan di Kabupaten Mesuji termasuk tinggi, meski Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampung tahun lalu menyebutkan jumlah warga miskin di Provinsi Lampung turun dari tahun ke tahun, antara lain karena adanya program pemberdayaan masyarakat yang didukung dana pemda dan Pemerintah Pusat. BPMD Lampung menyebutkan angka kemiskinan di Lampung mencapai 16,2 persen dari jumlah penduduknya yang melebihi 9,5 juta jiwa. Provinsi Lampung memiliki 2.379 desa dengan 205 kecamatan. (ANT/U1)


Orator

l

8 26 Maret 2014

Berpolitik Cerdas dan Santun M

ELAKUKAN sebuah perubahan sudah pasti membutuhkan kerja keras dan niat yang baik. Begitu pula halnya di dunia politik. Untuk bisa mencapai tujuan yang mulia, berpolitik harus mempunyai landasan kuat dan berperilaku secara cerdas dan santun. Hal itu diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Naldi Rinara S. Rizal. Menurutnya, rakyat sebagai pemegang hak pilih pada setiap agenda pemilihan umum—termasuk pemilihan legislatif—sudah saatnya menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani yang bersifat objektif. Masyarakat harus bisa dengan cerdas menilai kualitas dan kemampuan calon yang bakal dipilih. Karena dimulai dari sinilah yang nantinya akan menentukan kendali dan pengawasan roda pemerintahan hingga lima tahun ke depan. “Masyarakat yang mempunyai peran besar karena dari suara merekalah perwakilan di legislatif dan eksekutif akan terbentuk. Sebab itu, jadilah pemilih yang cerdas,” ujar caleg NasDem nomor urut 1 pada daerah pemilihan Bandar Lampung 1 yang meliputi Labuhanratu, Kedaton, Tanjungsenang, dan Rajabasa. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, kata Naldi, antara sesama caleg pun sudah seharusnya mengedepankan etika-etika berpolitik yang baik. Jangan lagi ada upaya-upaya black campaign atau menjelek-jelekkan caleg lainnya. “Ini yang harus mulai kita bangun untuk menuju perubahan yang lebih baik,” kata Naldi yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Bandar Lampung ini. Ia mengaku maju sebagai caleg karena terdorong untuk menjadi bagian dari sebuah restorasi atau perubahan. Hal ini pula yang kemudian membuat Naldi memilih Partai NasDem. Dengan masuk menjadi bagian dari sebuah restorasi yang menjadi jargon dari Partai NasDem, Naldi optimistis dapat mengembangkan kemampuannya menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai NasDem merupakan partai yang memiliki ciri khas unik dan berbeda dari partai-partai lainnya. “Partai ini (NasDem) cara politiknya berbeda karena toleransi yang sangat tinggi, transparan, dan mengedepankan kekeluargaan. Tidak ada kemunafikan di dalam partai ini. NasDem seperti bukan parpol, melainkan merupakan satu kesatuan dan keluarga besar. Tidak ada saling menzalimi di antara kami,” kata dia. Menurutnya, NasDem mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan harapannya untuk melakukan sebuah perubahan besar. “Partai ini tujuannya jelas, yaitu mengusung perubahan. Kader-kadernya juga

masih relatif muda dan belum punya track record buruk,” ujarnya. Ia mengatakan untuk bisa mengubah sistem birokrasi ke arah yang lebih baik, salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan masuk ke ranah politik. Hal ini yang kemudian menguatkan tekadnya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bandar Lampung. Menurut Naldi, ketika ingin mengubah suatu hal, sangat penting untuk bisa masuk ke satu barisan yang jelas. Tanpa itu, jalan yang bakal dilalui untuk sebuah perubahan pasti bakal sulit. “Tujuan saya jelas ingin melakukan perubahan dengan menata birokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya optimistis, jika mempunyai niat baik, hasilnya juga pasti akan baik,” kata dia. Meski masih relatif muda, Naldi yang kini berusia 26 tahun mempunyai tujuan besar dengan berkecimpung di dunia politik. Ia memastikan bakal setia menjaga konstituen dengan concern mengawal berbagai kepentingan masyarakat. “Pemuda tidak pernah menawarkan masa lalu, oleh karena itu pemuda selalu menawarkan masa depan,” ujar alumnus Magister Manajemen Unila tahun 2012 ini. (U1) n Iyar Jarkasih

Naldi Rinara S. Rizal Lahir : Bandar Lampung, 26 Maret 1988 Istri : Sandriana Soviara Ayah : H. Syamsu Rizal Ibu : Hj. Diantina Pekerjaan: - Pemilik RPM Motor - Direktur Keuangan PT Sukma Perkasa Abadi Organisasi: - Ketua Hipmi Bandar Lampung - Wakil Bendahara KNPI Bandar Lampung - Wakil Bendahara DPW Pemuda Pancasila Lampung - Wakil Ketua I DPD NasDem Bandar Lampung Pendidikan: - SDN 1 Rawalaut Bandar Lampung 1999 - SMPN 9 Bandar Lampung 2002 - SMAN 1 Bandar Lampung 2005 - Fakultas Ekonomi Unila 2010 - Magister Manajemen Unila 2012


Orator

l

9 26 Maret 2014

Pemimpin yang Membawa Harapan Perubahan M ASYARAKAT harus cerdas dalam menghadapi pemilu legislatif maupun pemilihan gubernur. Jika masyarakat menginginkan kesejahteraan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, harus memilih pemimpin yang baik dan membawa harapan untuk perubahan. “Karena bagi umat Islam, disebutkan Allah swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya,” kata Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung Heru Sambodo, kemarin. Caleg nomor 1 daerah pemilihan 6 (Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling) itu mengingatkan saat ini merupakan waktu yang paling tepat untuk menghukum pemimpin dengan tidak memilihnya kembali. “Jangan memilih pemimpin coba-coba. Harapannya 2014 ini kita punya satu visi pemikiran, siapa pun pemimpin yang dinilai masyarakat baik, kita dukung. Agar ada perubahan untuk 5 tahun ke depan, karena ketika salah memilih ruginya 5 tahun,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung itu. Heru menjelaskan secara teori, definisi pemimpin yang baik menurut Islam itu adalah pemimpin yang mengikuti sifat rasul, yakni sidik, amanah, fatanah, dan tablig. Menurut dia, dari empat sifat itu setidaknya dua di antaranya melekat pada sosok pemimpin. “Sehingga ke depan dengan landasan keimanan dan ketakwaan, keinginan untuk berbuat itu terlaksana. Amanah itu artinya kan komitmen, fatanah itu cerdas, tablig menyampaikan kebaikan menyiarkan kebaikan dan mengajak, sidik dapat dipercaya,” kata dia.

Golkar dalam memilih caleg harus memenuhi kriteria itu agar dapat diterima masyarakat. Sebab, sesuai dengan visi misi dan moto Golkar “suara rakyat suara Tuhan”. Berdasarkan pengalamannya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, seharusnya tidak hanya menjalankan aspirasi golongan. “Kita ini kan pelayan masyarakat. Maka kita harus membantu masyarakat. Kita kan mewakil 1 juta lebih penduduk Bandar Lampung dalam mengawal program pemerintah agar dapat diwujudkan untuk peningkatan kesejahtaraan masyarakat,” katanya. Golkar memiliki target menjadi pemenang pemilu. Maka partai besutan Aburizal Bakrie ini harus berusaha memberikan yang terbaik. Demikian juga untuk pilgub dan pilpres. Upaya untuk pemenangan kader maupun simpatisan harus menggunakan caracara yang baik untuk memenangkan semua pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun politik ini. “Di era informasi teknologi ini masyarakat bisa melihat track record calon, tinggal bagaimana kita memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan. (U1) n Eka Setiawan


Pilar

l

10 26 Maret 2014

Kemenangan dengan Menggandeng Alim Ulama

P

ARTAI Persatuan Indonesia (PPP) menjadi salah satu cikal bakal partai Islam yang berdiri saat ini. Untuk itu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali terus mengajak para cerdik pandai/alim ulama memperkuat perjuangan kemenangan dalam pesta demokrasi. Misalnya di Jawa Timur, sekitar 100 kiai di Jawa Timur berkumpul dan membuat maklumat untuk mendukung Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014. “Permintaan semacam ini sudah sangat banyak, dan terus terang itu membuat saya berpikir ulang untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden,” kata Suryadharma. Ia mengatakan dengan dukungan itu akan maju menjadi calon presiden, mengingat dukungan tersebut merupakan amanat, sebuah kepercayaan, serta tugas. Pihaknya juga mengatakan untuk masuk bursa calon presiden, sejumlah ketentuan harus dipenuhi, di antaranya masalah suara, termasuk nantinya apakah harus koalisi atau tidak.

Sesuai dengan aturan, untuk maju partai politik setidaknya mempunyai 20 persen kursi. “Untuk itu, langkah pertama adalah menekankan pada pemilu legislatif pada April nanti, saya meminta agar menyukseskan dan siap memenangkan,” ujarnya. Dalam Pemilu Legislatif 2014, pihaknya menargetkan bisa mendapatkan suara sampai 12 persen untuk kursi DPR RI. Hal itu sebagai bekal dan dasar PPP siap maju bertarung dalam Pemilu Legislatif 2014. Pihaknya berharap maklumat yang dilakukan para kiai di Jatim ini juga bisa dilakukan di daerah lain, seluruh Tanah Air. Sebab, sejumlah kiai yang hadir dalam acara ini termasuk kiai senior yang mempunyai santri yang tersebar di seluruh negeri. Ia juga terus melakukan komunikasi dengan partai mana pun, khususnya partai Islam. Ia optimistis akan bisa komunikasi dengan baik mengingat hubungan

pribadi dan politik antarsesama partai Islam baik. Sementara itu, pengasuh Ponpes Assayidiyah Kediri K.H. Anwar Iskandar yang hadir dalam acara itu mengatakan pertemuan yang berlangsung di PP Lirboyo ini dilakukan karena kesepakatan para kiai. Mereka mendukung Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali karena yang bersangkutan mempunyai pengalaman yang cukup baik di pemerintahan maupun politik, mempunyai latar belakang religius, serta sejumlah pengalaman lainnya. Untuk saat ini, ada sekitar 100 orang kiai, dan ke depannya akan terus menyebar. “Ini kesepakatan para kiai di Jatim, beliau disukai. Kami berharap maklumat jalan terus,” kata dia. Acara maklumat pendukungan calon presiden itu dihadiri sejumlah kiai, seperti tuan rumah PP Lirboyo Kediri K.H. Idris Marzuki, K.H. Ahmad Subadar (Pasuruan Jatim), K.H. Nurul Huda Djazuli (PP Ploso Kediri), K.H. Anwar Mansur (PP Lirboyo Kediri), K.H. Ali Masadi (Mojosari), dan beberapa kiai senior lainnya. (ANT/U1)


Jejak

l

11 26 Maret 2014

H.O.S. Tjokroaminoto

Politikus, Penggerak Awal Perjuangan Bangsa MUNGKIN banyak yang tidak tahu H.O.S. Cokroaminoto bernama lengkap Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Dia dilahirkan di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 16 Agustus 1882, merupakan seorang pemimpin salah satu organisasi, yaitu Sarekat Islam (SI).

T

jokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Tjokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpinpemimpin besar di Indonesia. Dari pemikirannyalah melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu, rumah ia sempat dijadikan indekos para pemimpin besar untuk menimbah ilmu padanya. Sejumlah muridnya, Semaoen, Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka berguru padanya untuk menolak tunduk pada Belanda. Sayangnya, setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis/komunis yang dianut oleh Semaoen, Muso, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo. Ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masingmasing. Pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadap-hadapan hingga terjadi Pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan “Republik Soviet Indonesia” yang dipimpin Muso. Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elite TNI, yakni Divisi Siliwangi, yang mengakibatkan “abang”, sapaan akrab Soekarno kepada Muso pemimpin Partai komunis pada saat itu, tertembak. Kemudian pemberontakan oleh Negara Islam Indonesia(NII) yang dipimpin

Kartosuwiryo dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan Soekarno kepada kawannya Kartosuwiryo. Pada Mei 1912, H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintarpintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pesannya kepada murid-muridnya ialah “jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator”. Perkataan ini membius muridmuridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya, yaitu Muso, Alimin, Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangung dan tertawa. H.O.S. Tjokroaminoto sempat ditangkap oleh Belanda pada Agustus 1921. Cukup setahun dia harus tinggal di balik jeruji besi, kemudian dia dibebaskan pada April 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Kedungjati tahun 1922. Pada tahun yang sama, ia juga mendirikan Pembangunan Persatuan. September 1922, dia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berseri berjudul Islam dan Sosialisme di Soeara Boemiputera. H.O.S. Tjokroaminoto menghembuskan napas terakhirnya pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta, Indonesia, karena penyakit yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pekuncen, Yogyakarta, Indonesia. (U1)


Luber

l

12 26 Maret 2014

Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye

D

ALAM berkampanye, para calon anggota legislatif (caleg) mulai memasang strategi untuk menyosialisasikan pencalonannya. Salah satunya dengan pemasangan alat peraga kampanye. Namun, ada pedoman dalam memasang alat peraga kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan PKPU No. 13/2013, terutama: Pasal 17 (1) Kampanye pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalanjalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. 2. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya. 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/ kota bersama pemerintah daerah. 4. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah peraturan ini diundangkan. c. KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten/ kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota. e. Pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.

(2) Peserta pemilu wajib membersihkan alat

peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3) KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

(4) Dalam hal peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut. n


Jeda

l

13 26 Maret 2014

Lembaga Pengawas Korupsi Mesti Diperkuat

Peran Inspektorat di kementerian yang selama ini diabaikan harus kembali dikedepankan untuk mencegah korupsi. Sebab, lembaga itu menjadi salah satu penguatan pengawasan korupsi di Indonesia.

H

AL itu diungkapkan sejumlah pengamat dan penggiat antikorupsi, menanggapi instruksi presiden anyar tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka meragukan efektivitas Inpres No. 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu dapat menekan drastis tindak pidana korupsi sebagaimana inpres-inpres sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat kembali peran Inspektorat di kementerian, lembaga, dan BPKP untuk menciptakan sistem agar jera melakukan tindak pidana korupsi. “Alih-alih signifikan, rasanya inpres baru

itu sekadar pencitraan pemerintah dan partai (berkuasa) agar diposisikan propencegahan dan pemberantasan korupsi karena bertepatan dengan pemilu,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Cecep menyampaikan hal itu karena ia tidak melihat ada mekanisme dan pengawasan jelas serta terukur untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan inpres antikorupsi terdahulu. Sejak mulai memerintah pada 2004, SBY telah menandatangani 7 inpres, 2 keppres, dan 1 perpres terkait dengan korupsi. Cecep bahkan menekankan ketimbang SBY merilis inpres baru soal antikorupsi, lebih baik memperkuat lembaga pengawasan yang ada, seperti Inspektorat Jenderal di kementerian dan lembaga serta BPKP. “Tidak perlu inpres baru karena isinya pasti tidak jauh beda dari yang lalu.” Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sependapat dengan Cecep. Ia mengakui inpres antikorupsi mandul karena budaya politik yang tidak egaliter dan maraknya politik kartel. “Dana bansos, contohnya, dinaikkan menjelang pemilu. Sudah saatnya partai kembali ke fitrah

sebagai pilar demokrasi. Kalau tidak, siapa pun presidennya, kartel politik jadi faktor utama yang mengembangbiakkan korupsi sehingga mendelegitimasi presiden terpilih,” kata Busyro. Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai minusnya efektivitas inpres antikorupsi karena tidak ada langkah konkret dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Tidak ada sanksi ketika inpres diabaikan.” Irjen Kemendikbud Haryono Umar setuju jika pemerintah memperkuat jajaran Inspektorat dalam pemberantasan korupsi mengingat selama ini hal itu selalu diabaikan. “Seharusnya pengawasan internal diperkuat karena dapat melakukan pencegahan korupsi sejak dini, bisa melalui peningkatan sumber daya manusia, sistem, dan tindak lanjut laporan pemeriksaan,” kata Haryono. Sementara itu, pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkup Polri selama ini dilakukan hingga level polsek. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie, inpres baru itu mengajak birokrasi, termasuk Polri, mencegah korupsi di lingkup internal. (MI/U1)


Jeda

l

14 26 Maret 2014

Perubahan Bangsa Berawal dari Tekad Rakyat Indonesia akan memasuki pesta demokrasi lima tahunan. Masa kampanye terbuka dari 16 Maret hingga 5 April memaksa setiap partai politik mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mendekati calon pemilih.

D

I tengah keterbatasan waktu dan tenaga serta materi yang dimiliki, Partai NasDem tidak surut langkah untuk menyuarakan gerakan perubahan di setiap kota yang disambangi. Perjalanan kampanye nasional Partai NasDem, kemarin, dimulai dari Kota Semarang, Jawa Tengah, menuju Kota Pangkalpinang, Bangkabelitung. Kota Serumpun Sebalai menjadi saksi gerakan perubahan restorasi yang diusung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam orasinya, Surya menekankan komitmen dan sikap politik NasDem yang dilahirkan dari semangat dan tekad untuk menciptakan gerakan perubahan bagi bangsa. “Indonesia harus lebih baik. Itu cita-cita dan sikap politik kita. Kalau ada tekad dan semangat, maka itu harus bisa,” kata Surya di depan 6.000 kader dan simpatisan saat kampanye Partai NasDem di lapangan Bangka City, Bangkabelitung. Dia menjelaskan Bangka memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Namun, menurut Surya, diperlukan perubahan pada sistem pengelolaannya sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih adil bagi rakyat Bangka. Kampanye terbuka Partai NasDem di Bangka turut diramaikan band Radja, penyanyi dangdut Kristina dan Tommy Ali. Vokalis band Radja, Ian Kasela, dan Kristina juga turut memberikan pendidikan politik melalui lagu. Taman Siring Laut, depan kantor DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi lokasi kampanye berikutnya. Cuaca yang kurang bersahabat tidak menjadi penghalang ribuan kader dan simpatisan Kotabaru yang sejak pukul 11.00 WIT berkumpul di Taman Siring menanti kedatangan Surya Paloh. Surya mengawali orasi politiknya dengan menyampaikan terima kasih kepada kader NasDem. “Saya bersyukur kepada Allah swt., pertama kali saya injakkan kaki di Kota Zamrud Khatulistiwa. Meski hujan deras, kalian tetap antusias,” kata Surya. (MI/U1)


Pernik Pemilu

l

15 26 Maret 2014

Pemilih Muda Tidak Percaya Pemilu

KOMISI Pemilihan Umum dinilai kurang optimal dalam menyosialisasikan konsep dan informasi teknis tentang pelaksanaan pemilu kepada pemilih muda dan pemilih pemula. “Itu berdasarkan pantauan kami selama proses persiapan Pemilu 2014,” kata Kepala Sociology Centre Universitas Airlangga, Novri Susan. Sociology Centre Unair melakukan jajak pendapat mengenai persepsi pemilih pemula dan muda terhadap jalannya Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Surabaya. Pihaknya sengaja menyurvei kalangan muda karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk terbesar kedua ialah Surabaya, termasuk kategori pemilih muda dan pemula. Dari hasil survei, kata Novri, pihaknya menemukan data yang memprihatinkan. Kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu sangat buruk di kalangan pemilih muda. Hampir 81,6% menyatakan Pemilu 2014 tidak berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Hanya 18,4% yang merasa pemilu dapat berlangsung jujur dan bebas.

“Responden masih memercayai bahwa kecurangan dalam bentuk politik uang dari calon anggota legsilatif masih sangat dominan. Ini tidak mendapat perhatian serius, terutama dari KPU,” kata dia. Ketidakpercayaan juga muncul dari persepsi tentang adanya jual beli DPT antara calon pemimpin curang yang bersekongkol dengan petugas penyelenggara pemilu di lapangan. Oleh sebab itu, 61% pemilih muda menyatakan hasil pemilu tidak menggambarkan proses pemilu yang benar. Yang lebih memprihatinkan lagi, 54,5% pemilih muda mengaku pernah ditawari uang atau barang oleh parpol, caleg, dan calon anggota DPD. Hanya 45,5% yang mengaku tidak pernah ditawari. “Mereka menyatakan tawaran yang diberikan caleg, parpol, maupun DPD merupakan pelanggaran hukum. Hanya 10% yang menyatakan tindakan semacam itu tidak melanggar hukum,” ujarnya. Belum Kenal Sebelumnya, sekitar 34,25% kelompok pemilih pemula di Denpasar mengaku belum mengenal parpol peserta Pemilu 2014. Hal itu terungkap dari hasil survei salah satu lembaga konsultan politik, Bali Institute of Research (BIR). “Survei yang kami lakukan ini ditujukan untuk

memahami elektabilitas dan efektivitas kampanye partai politik dan calon anggota legislatif di kalangan pemilih pemula, dan ternyata hasilnya banyak parpol yang belum populer di kalangan generasi muda,” kata Direktur Eksekutif BIR I Made Gede Ray Misno. Survei tersebut dilaksanakan dari 2—13 Desember 2013 dengan menyasar 838 siswa kelas XII di tujuh SMA/SMK di Denpasar. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan masing-masing memiliki peluang terpilih yang sama. “Dari hasil survei kami terkait dengan popularitas parpol, ternyata sebanyak 287 orang responden (34,25%) menjawab nihil atau tidak mengenal parpol peserta Pemilu 2014. Demikian juga ketika ditanya mengenai parpol mana yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan hari ini,” kata dia. Menurut dia, KPU memang sudah menyosialisasikan pemilu ke sekolah-sekolah, tetapi sosialisasi dalam bentuk simulasinya masih kurang. Jika teori tidak dibarengi dengan simulasi, ketika ke TPS mereka akan bingung berhadapan dengan empat jenis surat suara. Sementara itu, pengamat politik, Ngakan Made Giriyasa, mengatakan penting bagi parpol untuk memetakan pemilih pemula karena jumlah suara mereka cukup signifikan. (MI/U1)


Geliat Anti Korupsi

l

16 26 Maret 2014

Komitmen Antikorupsi Tidak Pernah Luntur KOMITMEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi partai yang bersih dan peduli tidak pernah luntur. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menegaskan diri sebagai partai antikorupsi dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Presiden PKS Anis Matta mengatakan partainya siap menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam pemilu 9 April 2014. Partainya terus mendorong legislatif dan eksekutif yang bersih dan antikorupsi. Hal itu terbukti dengan minimnya anggota legislatif maupun kader PKS yang duduk di eksekutif tersangkut kasus korupsi maupun kasus lainnya jika dibandingkan dengan partai lain. “Komitmen PKS dan kadernya untuk tetap bersih, peduli, dan melayani ini tidak akan luntur dalam kondisi apa pun. Kami bekerja setiap saat, tidak hanya menjelang pemilu,” kata Anis Matta, saat diwawancarai Lampung Post di sela-sela kampanye akbar di GOR Saburai, Bandar Lampung, Sabtu (22/3). Tak hanya berkomitmen untuk tetap bersih, peduli, dan berjiwa melayani, dalam pemilu 9 April 2014 ini, kata Anis, PKS bertekad akan masuk jajaran tiga besar partai pemenang pemilu. Partainya juga siap memimpin bangsa dan memimpin Provinsi Lampung. Mengingat salah satu tujuan partainya ikut pemilu karena ingin ikut ambil bagian dalam memajukan bangsa dan daerah. “Indonesia pernah dipimpin warna kuning, warna merah, dan hijau. Nah pada pemilu kali ini insya Allah warna putih. Warna putih siap menaungi semua agama, suku, dan semua golongan,” kata mantan wakil ketua DPR itu. Anis Matta juga mengatakan partainya siap adu gagasan dan bekerja sama dengan partai lain untuk terus membangun bangsa dan daerah ini. Mengingat, membangun suatu negara dan suatu daerah tidak bisa dilakukan oleh hanya satu partai, tetapi harus dengan banyak partai (koalisi). Bahkan, PKS juga sudah membuka diri untuk berkoalisi mengusung calon presiden dan wakil presiden dengan partai lainnya pasca-pemilu 9 April nanti. “Indonesia ini terlalu besar sehingga tidak bisa sendiri-sendiri dalam membangun dan memajukannya. Peta politik dan pencapresan akan berubah setelah pemilu legislatif karena tidak akan ada satu partai yang mendominasi,” ujarnya. Terkait dengan nama-nama capres yang akan diusung PKS, Anis Matta menjelaskan saat ini ada tiga nama kader internal yang akan diusung PKS, yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, dan dia sendiri. Namun, Anis belum bersedia menjelaskan dengan partai apa partainya akan berkoalisi dalam Pilpres 2014. Namun, Anis mengatakan partainya sudah memiliki pengalaman berkoalisi dengan semua partai dalam pilpres maupun pemilukada. Seperti dengan PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra maupun dengan partai lainnya. “Koalisi baru akan terwujud setelah hasil pemilu legislatif. Namun, dengan partai apa pun kami terbuka,” kata dia. Untuk itu sebagai presiden partai, Anis Matta berharap seluruh kader PKS di Lampung untuk terus bekerja, meningkatkan pelayanan dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Dia juga menargetkan Lampung menyumbang empat kursi untuk DPR. “Almuzammil dan Abdul Hakim masing-masing harus membawa satu teman masuk Senayan agar PKS lebih bisa banyak berbuat untuk masyarakat,” ujarnya. (U1) n Fathul Muin

Anis Matta Lahir: Sulawesi Selatan, 28 September 1968 Karier dan Organisasi: - Direktur Pusat Studi Islam Al-Manar - Komisaris PT Indo Media Green Pages - Preskom PT Manara Inti Tijara - Dosen Agama Islam FE UI Program Extension 1996-1998 - Anggota DPR RI - Wakil Ketua DPR, 2009-2014 - Anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah 2000-2005 - Anggota Ikatan Alumni Lemhannas 2001-2006 - Sekretaris Jenderal PKS 2003-2005, 2005-2010 - Presiden PKS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.