VOTING, Edisi XXXIV, 5 Maret - 12 Maret 2014

16 Halaman l Edisi XXXVIV/ 5 Maret - 12 Maret 2014

8 l Pengawasan Pemilu Serentak

T E R U J I T E P E R C AYA

Pilgub 9 April Jebakan Batman WAKTU terus berlalu dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung semakin dekat pada 9 April 2014. Namun, pilgub yang digelar berbarengan pemilu legislatif itu penuh dengan “jebakan batman” dan rawan gugatan.

S

alah satu gugatan jika pilgub tetap dilaksanakan 9 April adalah pelanggaran terhadap PKPU 9/2010. Selain itu juga UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilgub sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2010 tanpa perlu diterjemahkan atau ditafsirkan ulang. Salah satunya berbunyi penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon mesti dilakukan 45 hari sebelum hari pemungutan suara. Akan tetapi, KPU Lampung melaksanakan penetapan itu 44 hari sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara juga mesti dilakukan 45 hari sebelum hari pemungutan suara. Tetapi, KPU memulainya pada H-43 sebelum pemungutan suara. Hal ini menjadi jebakan masalah hukum dan rawan adanya gugatan pasca-pilgub nanti.

KPU Lampung juga tidak menghiraukan UU ASN yang berlaku mulai 15 Januari 2014. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 123, jelas menyatakan pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Namun, KPU ngotot bahwa PNS cukup mundur dari jabatan strukturalnya. Salah seorang komisioner KPU, Edwin Hanibal, menerangkan secara aturan PNS yang ditetapkan sebagai calon tidak perlu berhenti dari PNS, tapi cukup mundur dari jabatan strukturalnya saja.

“Kalau PNS tidak harus mundur, kalau punya jabatan struktural setelah penetapan harus mundur.

Sedangkan gubernur/bupati/wali kota atau wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota harus cuti pada waktu kampanye,” kata Edwin.

Alhasil, apa pun perolehan dalam Pilgub Lampung pada 9 April 2014 rawan gugatan dan penuh jebakan hukum. Ketua Bidang Humas DPD PDI Per-

juangan Lampung Ferdi Gunsan H.S. mengatakan KPU harus mempersiapkan segala payung hukum terkait jadwal pilgub yang berbarengan dengan pemilu legislatif itu.

“Kami tetap berharap pilgub 9 April, tapi harus ada antisipasi agar tidak terjadi kerawanan gugatan atau lainnya,” kata Ferdi yang juga aktivis NU Lampung itu. (CR11/UIN/U1)

Interupsi

l

2 5 Maret 2014

n Polling

688 Partisipasi Perempuan dalam Demokrasi T E R U J I T E P E R C AYA

PEMILIHAN umum tentu sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi rakyat memilih. Namun, ada fenomena yang terjadi di Indonesia. Walau kuotanya dibatasi 30%, pemilih perempuan ternyata lebih antusias mengikuti pesta demokrasi.

indeks :

Tingkat Partisipasi

LAPORAN UTAMA Lelang Logistik Pilgub . . .

Ingin Ikut Memilih: 90%

4

GAGAS Menakar Kualitas Pilgub Lampung . .

5

ORATOR Pemilu Jadi Momentum . . .

9

Tidak Memilih: 1% Ragu-ragu: 9%

PILAR

Menurut Jenis Kelamin Ingin memilih: Laki-laki (80%) - Perempuan (91%) Tidak memilih: Laki-laki (10%) - Perempuan (2%)

Tidak Ada Toleransi untuk Koruptor . . .

10

Ragu: Laki-laki (10%) - Perempuan (7%)

Metode Survei ini dilakukan pada 17—30 Desember 2013. Survei melibatkan 1.890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

jeda Membangkitkan Idealisme Politik Parpol . . .

13

Sumber: Survei LSI dan IFES

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Laporan Utama

l

3 5 Maret 2014

Benarkah Kandidat Pilgub PNS Cukup Mundur dari Jabatan?

PEGAWAI negeri sipil (PNS) merupakan aparatur yang menjadi roda penggerak birokrasi maupun pembangunan. Sudah selayaknya mereka dinaungi payung hukum agar kinerja serta kiprah dan hak-haknya dapat terpenuhi oleh negara.

S

aat ini ada aturan khusus untuk PNS sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu, yakni UU No. 5/2014. Ada banyak halhal yang harus dijalankan, salah satunya terkait ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pada Pasal 123 menyatakan PNS harus mundur dari kedudukannya sebagai ASN sehingga otomatis mereka mesti mengajukan pensiun atau mengundurkan diri.

Pada bagian lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menegaskan setiap calon gubernur yang sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada untuk berhenti dari jabatannya sebagai pejabat struktural pemerintahan. Sementara calon yang menjabat sebagai kepala daerah, wajib cuti pada massa kampanye saja, dalam hal ini pada 23 Maret—5 April (14 hari).

“Istilah yang tepat bukan mundur, tapi berhenti. Jadi, bila calon menyandang jabatan struktural seperti sekda, kepala dinas, dan sebagainya, harus berhenti dari jabatan strukturalnya setelah ditetapkan sebagai pasangan calon,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, saat itu.

Meski demikian, ada prosedur dan mekanisme yang diatur sehingga KPU sifatnya hanya menunggu sesuai dengan ketentuan pemberhentian jabatan dari pemerintah. “Prosedurnya, ya sesuai ketentuan, kalau sekda provinsi, diusulkan kepada presiden dan diusulkan sekalian tiga calon penggantinya. Tapi kalau calon menyandang jabatan politik seperti gubernur, bupati atau wali kota, cukup cuti pada saat jadwal kampanye saja,” kata Nanang.

Menurut dia, berhenti dari jabatan struktural bukan politik, melainkan proses yang normal. Sebab, dalam pilkada, seseorang akan berkompetisi dalam jabatan politik dan meraih suara publik. “Maka agar demokratis harus meletakkan jabatannya agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Proses berhentinya pun dengan prosedur yang sudah diatur sesuai ketentuannya.”

Soal sanksi, Nanang hanya menjelaskan tidak ada sanksi tegas, hanya sebatas sanksi moral. Dalam hal ini KPU menyampaikan kepada publik sehingga dapat dinilai sendiri oleh masyarakat.

Tanggalkan Jabatan Sementara itu, anggota KPU Edwin Hanibal menerangkan secara aturan PNS yang ditetapkan sebagai calon tidak perlu berhenti dari PNS, tapi cukup mundur dari jabatan strukturalnya saja. “Kalau PNS tidak harus mundur, kalau punya jabatan struktural setelah penetapan harus mundur.

Sedangkan gubernur/ bupati/wali kota atau wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota harus cuti pada waktu kampanye,” kata Edwin.

Dia mengatakan dalam aturan KPU, untuk PNS juga diharuskan cuti pada massa kampanye calon dengan seizin atasannya. “Untuk PNS harus ada izin atasan dan cuti pada saat kampanye.”

Terkait cagub Berlian Tihang yang saat ini belum resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris Provinsi Lampung, menurut Edwin, pihaknya sudah menyampaikan kepada petugas penghubung Berlian agar segera menyerahkan SK pemberhentian dari atasannya.

“Bu Handi (komisioner KPU Lampung) sudah ngomong sama LO Berlianmu agar Pak Berlian Tihang segera menyampaikan SK pemberhentian dari atasan sebagai sekprov,” kata Edwin.

Setelah ditetapkan sebagai cagub nomor urut 1, Berlian Tihang mengatakan sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Lampung. Namun, belum menda-

pat restu dari Gubernur Sjachroedin Z.P. sehingga dia masih menunggu.

“Saya sudah sejak lama menyampaikan surat pengunduran diri. Tapi karena waktu itu pilgub belum jelas, belum mendapat restu Gubernur. Kalau sekarang kan Gubernur masih umrah, kita tunggu dulu ya,” kata dia. (CR11/U1)

Laporan Utama

l

4 5 Maret 2014

Setidaknya Jebakan itu Ada Lima Potensi Gugatan

Hasil akhir Pilgub Lampung yang digelar 9 April 2014 bisa dipastikan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya, ada lima poin yang bisa membatalkan kemenangan pasangan calon dan menjadi jebakan hukum.

J

EBAKAN batman mengurung pilgub yang digelar berbarengan pemilu legislatif itu juga telah diutarakan akademisi. Namun, mereka hanya bisa memberi masukan, KPU-lah yang menentukan pilgub tetap digelar 9 April 2014 atau mundur.

Kepala Pusat Kajian Konstitusi Unila Yusdiyanto dalam sebuah diskusi mengatakan hal itu. “Setidaknya ada lima celah gugatan di MK oleh calon gubernur Lampung,” kata Yusdiyanto.

Menurut dia, biasanya dalam pemilukada setidaknya ada tiga pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilukada, yakni pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Namun, untuk Pilgub Lampung setidaknya ada dua poin lagi yang bisa membatalkan kemenangan pasangan calon, yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran substantif.

“Pilgub Lampung ini pasti berakhir di MK karena calon pasti tidak terima dengan kekalahannya. Sedangkan celah hukumnya ada lima poin itu,” ujarnya.

Yusdiyanto menambahkan Pilgub Lampung terdapat cacat administrasi dan cacat substansi yang bisa membatalkan kemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Yang dimaksud cacat administrasi adalah penundaan pilgub hingga empat kali yang tidak sesuai dengan aturan.

“Dari segi administrasi semuanya menabrak aturan. Selain di MK itu juga bisa disidangkan di Mahkamah Agung (MA),” kata dia.

Sedangkan cacat substansi, lanjutnya, proses penentuan tahapan Pilgub Lampung juga cacat secara hukum. Mengingat KPU Lam-

pung hanya berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak perpedoman dengan aturan teknis lainnya.

“UU 32 Tahun 2004 itu memang betul. Tapi aturan teknisnya mereka pakai aturan yang mana.”

Akademisi Unila lainnya, Budiono, mempersoalkan keabsahan SK perpanjangan KPU kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Lampung sebagai penyelenggara pilgub.

Mengingat dasar dari penerbitan SK tersebut tidak sesuai dengan undang-undang.

“KPU tidak pernah mengungkapkan dasar hukum SK itu. Kalau hanya alasan perpanjangan dilakukan karena melihat pengalaman itu tidak jelas namanya,” kata dia.

Anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, menegaskan semua langkah yang dilakukan

lembaganya mulai dari tahapan yang sudah dibuat hingga penetapan calon tidak ada yang melanggar hukum. Sebab, hal itu sudah mereka konsultasikan dengan KPU Pusat selaku lembaga tertinggi penyelenggara pemilu. “Kami yakin tidak ada aturan yang kami langgar. Kami ini tahu hukum. Saya mantan direktur LBH Bandar Lampung. Jadi percayakan kepada kami untuk menyukseskan pilgub bareng pemilu,” ujarnya.

Pada bagian lain, Ketua Bidang Humas DPD PDI Perjuangan Ferdi Gunsan H.S. mengatakan pihaknya tetap berharap pilgub sesuai aturan dan jadwal. “Kami masih berharap pilgub terlaksana sukses, tetapi KPU juga harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadi gugatan,” kata Ferdi saat dihubungi, beberapa waktu lalu. (CR11/U1)

Gagas

l

5 5 Maret 2014

Menakar Kualitas Pilgub Lampung P

EMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung tinggal hitungan hari. Pesta demokrasi bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Namun, ada sesuatu yang baru dalam pemilukada kali ini karena akan dibarengkan dengan pemilu 9 April 2014. Tak hanya baru bagi masyarakat Lampung, tetapi juga sejarah baru bagi Indonesia sehingga seluruh prosesnya harus dikawal dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika dilihat dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di berbagai daerah masih banyak kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kelebihannya, pemilukada bisa mendorong partisipasi politik rakyat karena zaman Orde Baru rakyat tidak bisa memilih pemimpin daerah karena adanya sentralisasi kekuasaan. Kemudian antara rakyat dan calon ada kedekatan secara politik.

Sedangkan kelebihan terakhir adalah menjadi proses pendidikan politik bagi rakyat karena mobilisasi massa akan membangkitkan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi masyarakat sehingga mereka memiliki tanggung jawab mengawal proses itu dengan baik.

Namun, jika dilihat pula, pengalaman berdemokrasi melalui pemilukada ini tentu disadari masih memiliki banyak kekurangan dan menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat. Kualitas demokrasi melalui sistem ini cenderung semakin buruk. Hal ini ditandai dengan masih tingginya aksi kekerasan massa yang jauh dari nilai-nilai demokratis, buruknya pengelolaan pemerintahan dan lembaga politik, rendahnya partisipasi publik, serta terwujudnya kebebasan sipil dalam berserikat maupun berpendapat.

Slamet Riadi Mahasiswa S-2 STAIN Metro, pengurus DPD PS Lampung

Selain itu, buruknya kualitas demokrasi dalam pemilukada juga ditandai dengan mekanisme pencalonan yang kurang transparan, tidak demokratis, dan kadang menjadi alat monopoli partai politik.

Kontrol rakyat juga sangat lemah dan rakyat hanya dijadikan kekuatan mobilisasi untuk partai politik tertentu.

Kecurangan-kecurangan yang ditandai praktik politik uang, politisisasi birokrasi untuk memenangkan calon tertentu juga sering marak dalam pemilukada.

Kualitas Penyelenggara Dalam pelaksanaan pemilukada, ada sejumlah faktor penentu hasil pemilihan kepala daerah itu berkualitas atau tidak. Mulai dari kualitas penyelenggara pemilu, kualitas calon kepala daerah, dan kualitas masyarakat dalam memilih pemimpin. Terlebih lagi pemilukada di Lampung sudah diputuskan berbarengan dengan pemilu 9 April

2014.

Dari segi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menempati posisi strategis sebagai pilar penting demokrasi. Sifatnya netral, mandiri, dan permanen, sejatinya menjadi kekuatan utama dalam menyelenggarakan pemilu berkualitas.

Untuk mendorong dan mewujudkan pemilu berkualitas kemudian dibentuklah UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas sebagai pengadil penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik.

Bahkan, berdasarkan data di DKPP, jumlah penyelenggara pemilu yang dicopot sudah mencapai ratusan orang, termasuk penyelenggara pemilu dari Lampung. Hal itu menunjukkan penyelenggara pemilu sudah tidak lagi profesional dalam menjalankan tugas dan terkontaminasi oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk itu, menjelang pemilu serentak di Lampung, KPU dan Bawaslu harus tetap netral dan bebas dari tekanan pihak mana pun, baik dari peserta pemilihan umum maupun dari kelompok masyarakat.

Kualitas Calon Menurut penulis, setidaknya ada sejumlah kriteria pemimpin berkualitas.

Pertama adalah pemimpin bermoral. Pemimpin yang bertakwa dan bermoral baik pasti akan mampu memimpin dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Moral yang dimiliki seorang pemimpin akan menumbuhkan rasa malu jika melakukan kesalahan, malu menelantarkan masyarakat dan malu jika

melakukan korupsi. Ketakwaan yang dimiliki seorang pemimpin mendorong mereka taat dan patuh untuk melaksanakan janji-janji saat kampanye.

Kedua adalah rekam jejak (track record). Memilih pemimpin juga harus melihat latar belakang mereka. Hal itu dapat dilihat dari pendidikannya, kehidupan, keluarga maupun pengalamannya dalam memimpin sebuah organisasi politik maupun di pemerintahannya.

Ketiga adalah memilih pemimpin yang tidak gemar melakukan politik uang (money politics). Dalam memilih pemimpin bisa dilihat dari saat dia melakukan sosialisasi maupun kampanye. Kandidat yang layak dipilih adalah yang melakukan kampanye kampanye sehat.

Kampanye sehat adalah kampanye tanpa politik uang dan kekerasan.

Tujuan yang baik harus dicapai dengan jalan yang baik. Jangan sampai ambisi meraih kekuasaan menjadikan calon pemimpin itu menghalalkan segala cara.

Intinya adalah suksesi pemimpin di provinsi ini tentu frame utamanya adalah berkualitas. Baik dari segi penyelenggaraannya maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nanti. Hal itu agar pilgub dan pemilu serentak di Lampung ini mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang mampu membawa provinsi ini menjadi lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Untuk itu, silakan menyeleksi dan memilih delapan putra terbaik Lampung untuk dijadikan pemimpin provinsi ini hingga lima tahun ke depan. Mereka adalah (1) Berlian Tihang-Mukhlis Basri, (2) Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, (3) Herman H.N.-Zainudin Hasan, dan (4) M. Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim. n

Perempuan

l

6 5 Maret 2014

Sekolah Gratis demi Peningkatan SDM Bangsa P

ENDIDIKAN merupakan faktor penting dalam kehidupan bangsa berkelanjutan. Sebab, generasi mendatang harus bisa lebih kuat dan mapan menghadapi perkembangan zaman yang makin mengglobal.

Untuk itu, perlu terobosan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) bangsa melalui pendidikan gratis.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan biaya uang masuk, biaya pendaftaran, SPP, dan uang bangunan sejak dicanangkannya pendidikan gratis SD dan SMP pada pemerintahan SBY dibantu dari APBN. Hal itu juga berlaku di seluruh Indonesia.

“Juga ada bantuan siswa miskin (BSM) untuk membantu biaya lainnya seperti buku dan pakaian sekolah,” kata dia.

Kesungguhan pemerintahan SBY dalam bidang pendidikan sudah melaksanakan alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang bilang mahal, itu tidak benar.

“Saya rasa, jika dipercaya lagi oleh masyarakat sebagai pemenang pemilu saya yakin PD akan lanjutkan program pendidikan gratis SMA secara bertahap, menambah bantuan beasiswa untuk yang kuliah, dan BSM untuk SMA saat ini sudah diberikan juga, bukan hanya SD dan SMP,” kata mantan guru MAN Model Bandar Lampung itu.

Sebelum masuk Partai Demokrat, Andi Nurpati juga anggota KPU Pusat. Ibu tiga anak ini adalah asli kelahiran Macerowajo, Sulawesi Selatan, 2 Juli 1966. Suaminya, Habiburahman, sarjana dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Inggris UIN Alaudin Ujung Pandang tahun 1992, kini bekerja di Universitas Lampung (Unila).

Melanjutkan pendidikan postgraduate, Master Teacher Programme Deakin University Melbourne, Australia, tahun 2000 dan meraih gelar magister teknologi pendidikan dari FKIP Universitas Lampung (2006) dengan tesis Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Sosial Ekonomi, dan Akses Media terhadap Pembelajaran Politik Bagi Pemilih Perempuan (Pada Pemilu 2004 di Bandar Lampung).

Karier akademiknya dimulai dengan menjadi dosen luar biasa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Lampung,

Andi Nurpati Baharuddin Lahir dan IAIN Raden Inten Bandar Lampung.

Kegemarannya berorganisasi dimulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), senat mahasiswa, Nasyiatul Aisyiah, Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Lampung. Aktivis perempuan ini sangat aktif berpartisipasi dalam kehidupan dan proses tegaknya demokrasi.

Menjadi anggota Panwaslu Provinsi Lampung pada Pemilu 2004, Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005, Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung 2004—2008 dan anggota Perludem Pusat (2004—2008). Andi juga aktif menjadi narasumber seminar, diskusi, dialog tentang politik, pemilu, dan peran perempuan dalam bidang politik, sosial, dan kemasyarakatan. (U1)

: Macerowajo, Sulawesi Selatan, 2 Juli 1966

Organisasi : - Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) - Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) - Senat mahasiswa - Nasyiatul Aisyiah - Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Lampung Karier - Dosen luar biasa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Lampung - Dosen luar biasa di IAIN Raden Inten Bandar Lampung - Anggota Panwaslu Provinsi Lampung pada Pemilu (2004) - Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung (2005) - Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung (2004) - Anggota Perludem Pusat (2004)

Perempuan

l

7 5 Maret 2014

Caleg Perempuan Tolak Politik Uang CALON anggota legislatif (caleg) perempuan yang akan bertarung dan maju dalam Pemilu Legislatif 2014 harus mempersiapkan mental bertarung. Namun, tetap dengan prinsip zero tolerance (toleransi nol) untuk politik uang. “Para caleg yang pernah kami latih, 50 persen di antaranya sudah siap mental untuk menjadi caleg. Tetapi elektabilitas dalam pemilu tidak bisa hanya modal mental. Ada banyak aspek yang harus dipenuhi,� kata Direktur Lembaga Gemawan Laily Khairnur.

Beberapa aspek yang juga harus dipenuhi itu, misalnya dukungan basis, dukungan partai politik, dukungan logistik, popularitas, dan strategi pemenangan. Namun, menurut Laily, persoalan itu tidak bisa dihadapi caleg perempuan itu sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari partai politik pengusungnya.

Apalagi, partai politik sudah selama 10 tahun mempersiapkan kader-kader perempuan terbaiknya. Karena isu kuota 30 persen sudah diakomodasi sejak 2003, dan semakin diperjelas dengan undang-undang partai politik terbaru, bahwa kepengurusan tingkat nasional harus minimal ada pengurus perempuan 30%. “Peluang itu harus ditangkap dan diterapkan juga di level daerah,� kata aktivis perempuan itu.

Hal senada dikatakan Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem Siti Nurbaya, dalam sebuah wawancara menjawab tentang apa persoalan dan apa yang perlu disiapkan untuk menguatkan kapasitas perem-

Linda Amalia Sari Gumelar

Siti Nurbaya puan di partai. Ia melakukan perbandingan dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun, dan dalam prosesnya mereka menyiapkan peningkatan kualitas perempuan.

Di Indonesia, menurutnya, terlalu instan sehingga perempuan hanya dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai. Padahal, ada kenyataan bahwa partai politik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru, parpol mempersiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali.

Menjawab masalah minimnya perempuan memenuhi kuota dalam partai, Siti Nurbaya mengatakan harus diiringi dengan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan. Tentu percuma bila ini dilakukan tanpa ada kemauan parpol untuk memberikan peluang besar kepada perempuan untuk bersaing.

Siti juga menjelaskan saat ini memang banyak perempuan di parlemen yang terseret kasus korupsi. Padahal, kehadiran mereka dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar kehidupan masyarakat yang ditopang perempuan. Data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kesempatan kerja perempuan masih 58% dibandingkan laki-laki yang sebesar 84%.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan perempuan banyak bekerja di sektor informal yang umumnya tidak tercatat. Padahal peran mereka mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil.

Bahkan, dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai 5,7 miliar dolar AS. Angka ini tentu menjadi menguatkan mengapa keterwakilan perempuan di politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk negara. (MI/U1)

Orator

l

8 5 Maret 2014

Pengawasan Pemilu Serentak di Lampung Harus Lebih Ketat

P

ROVINSI Lampung akan melakukan pemilu serentak pada 9 April 2014, yakni pemilihan gubernur dan pemilu legislatif. Penyelenggara maupun peserta pemilu harus terus diawasi agar tidak melakukan kecurangan.

“Semua harus diawasi agar pilgub dan pemilu bisa berlangsung jujur dan adil di Lampung,” kata anggota Bawaslu Pusat, Daniel Zuchron, di Bandar Lampung.

Daniel mengatakan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap dua pesta demokrasi di Lampung dilakukan dengan dua langkah, yakni langkah pencegahan dan langkah penindakan. Langkah pencegahan dilakukan agar penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran.

Se-

dangkan langkah penindakan dilakukan terhadap mereka yang melanggar aturan pemilu.

“Mencegah bukan berarti tidak menindak.

Oleh karena itu, dua langkah tersebut yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di Lampung,” kata Daniel.

Koordinator pengawas pemilu wilayah Sumatera itu mengatakan pilgub dan pemilu di Lampung yang akan dilakukan secara serentak pada 9 April 2014 itu harus diawasi secara ketat. Mengingat, penggabungan dua pesta demokrasi itu berpotensi memunculkan banyak pelanggaran. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta jajarannya harus mulai menguasai dan memahami wilayahnya masing-masing.

“Potensi kerawanan ini cukup tinggi. Semua harus mulai melakukan pemetaan. Saya datang ke Lampung ini juga untuk melihat langsung kondisi politik di Lampung menjelang

pemilu serentak,” kata dia.

Menurut dia, pilgub dan pemilu serentak ini harus diawasi ketat karena menggunakan dua aturan yang berbeda serta menggunakan dua pos anggaran. Yakni anggaran pemilu yang bersumber dari APBN dan anggaran pilgub yang bersumber dari APBD Lampung. Hal itu sangat rawan penyimpangan. Selain itu, jadwal kampanye antara pilgub dan pemilu yang berbeda waktu juga bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.

Bawaslu Pusat, kata Daniel, juga mengimbau agar seluruh penyelenggara pemilu di Lampung bekerja keras mewujudkan dua pemilu jujur dan adil. Jangan sampai, KPU dan Bawaslu bekerja tidak profesional, melakukan penyimpangan anggaran dan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat jika penyelenggaranya tidak netral, hasil dari pilgub dan pemilu tersebut tidak berkualitas.

“Bekerja sesuai jalur dan tetap netral ini harus terus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Jangan sampai berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting agar pilgub dan pemilu di Lampung berjalan jujur dan adil,” ujar dia.

(UIN/U1)]

Daniel Zuchron Lahir Alamat

Pekerjaan Pendidikan E-mail

: Jakarta, 18 April 1976 : Bojong Depok Baru, Bogor, Jawa Barat : Anggota Bawaslu RI : S-1 Universitas Islam Malang : daniel@bawaslu.go.id

Orator

l

9 5 Maret 2014

Pemilu Jadi Momentum Memilih Pemimpin Bangsa

P

EMILU legislatif hendaknya dijadikan rakyat sebagai momentum untuk menentukan siapa wakilnya di parlemen periode selanjutnya 2014—2019. Pemilu legislatif ini menunjukkan rakyat berhak memutuskan untuk menarik mandatnya dan memindahkan amanahnya pada wakilnya yang lain, bilamana memang wakil yang dipilih sebelumnya tidak amanah.

Karena memang rakyatlah yang paling berkuasa di negara yang menganut paham demokrasi. Dengan begitu, pada hajatan demokrasi itu, rakyat harus cermat dalam menggunakan hak suaranya.

Jangan sampai golput. Sebab, itu merupakan suatu sikap politik yang kurang tepat.

“Karena kalau orang-orang berpendidikan yang paham politik, yang punya kemampuan untuk memilih dengan cerdas tidak menggunakan hak pilihnya, akibatnya yang jadi adalah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang pada akhirnya korup dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara,” kata Faisal Fuadi, caleg DPRD Bandar Lampung dari Partai NasDem, nomor urut 1, daerah pemilihan Bandar Lampung 3 (Panjang, Bumiwaras).

Menurut dia, jika momentum ini tidak dimanfaatkan untuk menentukan siapa wakil rakyatnya nanti, keinginan akan perubahan merupakan mimpi dan mustahil dicapai. “Kalau orang-orang baik tidak peduli dengan pemilu, bagaimana mungkin orang-orang baik yang jadi caleg bisa terpilih,” ujarnya.

Di sisi lain, pada pemilu legislatif kali ini, Sekretaris DPD Partai NasDem Bandar Lampung itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk memilih berdasarkan intuisi melalui track record calon wakil rakyatnya. Tidak mudah terbeli hanya dengan iming-iming atau uang recehan saja. Sebab, money politics adalah akar utama permasalahan korupsi di negara ini.

“Kalau anggota legislatif yang jadi karena menyuap dan membeli suara dari rakyat, sudah jelas kalau dia duduk pasti juga akan terima suap dan menjual kepentingan negara demi uang. Hukum

alamnya begitu,” kata Faisal.

Aktivis organisasi kepemudaan ini menjelaskan ada korelasi yang sangat erat antara golput dan praktik politik uang. Pasalnya, hasil penelitian pada pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur lalu pernah menyebutkan tingginya golput lantaran masyarakat menerima hadiah dari seluruh calon, hingga akhirnya muncul perasaan tidak enak dan memilih untuk tidak ke TPS pada hari pemilihan.

Berbeda halnya dengan golput di tingkatan masyarakat menengah ke atas. Mereka cenderung bingung menentukan pilihan akibat adanya krisis kepercayaan terhadap partai dan calegnya.

“Bisa saja. Yang pasti kalau menurut pengamatan saya, golput itu kebanyakan dilakukan oleh golongan menengah. Golongan terdidik. Kalangan menengah ini, sangat kritis. Di social media komentar-komentarnya sangat kritis. Dalam forum-forum diskusi juga kritis. Tapi ketika libur pemilu, berbondong-bondong pergi berlibur. Kalau untuk menengah ke bawah, golput kemungkinan karena efek money politics,” kata Faisal.

Saat sosialisasi hingga kampanye terbuka, menurutnya, pola dialogis yang mencerdaskan masyarakat merupakan salah satu upaya etis dan baik dalam menciptakan pemilih cerdas. “Sebagai caleg, kita harus mampu melakukan strategi yang tujuannya menciptakan pemilih cerdas. Masyarakat itu sederhana keinginannya. Mereka ingin ada perubahan. Perubahan yang diinginkan masyarakat itu sederhana. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan murah. Bagaimana keamanan dan ketertiban bisa terjamin,” ujarnya.

Faisal menegaskan dalam upaya memengaruhi orang lain, harus dengan cara yang dapat memberikan inspirasi.

Rakyat butuh contoh. “Sebagai caleg, kita mesti mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.” (U1) n Eka Setiawan

Faisal Fuadi

Lahir : Tanjungkarang, 11 Januari 1975 Agama : Islam Alamat : Jl. Onta No. 49, Sidodadi, Kedaton,

Bandar Lampung No. Telp/HP : 0721-774049/081369975111 E-mail : faisal_fuadi@yahoo.com Istri : Ervina Kurniati Anak: 1. M. Favian Rizki 2. M. Fariz Riza 3. M. Fathur Rahman

Pilar

l

10 5 Maret 2014

Tidak Ada Toleransi untuk Koruptor K

ORUPSI bagi Partai Gerindra merupakan virus yang menggerogoti bangsa. Untuk itu, tidak ada toleransi buat koruptor, termasuk kadernya akan diberangus.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan misalnya pada kasus korupsi di DPRD Papua Barat. “Ini korupsi di Indonesia sudah jadi korupsi berjemaah. Satu DPRD masuk penjara, bagaimana? Dia bersidang di dalam penjara,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku tidak tahu ada atau tidak kadernya di antara anggota DPRD Papua Barat yang diduga korupsi.

“Saya belum cek ada-tidak anggota Gerindra di situ,” kata dia.

Prabowo tak habis pikir semua pimpinan dan anggota Dewan itu mengambil uang rakyat. Prabowo pun dengan tegas akan memecat kader Gerindra yang terlibat korupsi.

“Korupsi di Indonesia sekarang korupsi berjemaah, Pak. DPRD-nya, ketua, semua ketua komisi, dan semua anggota komisinya. Ada enggak anggota Gerindra di situ? Kurang ajar!” ujar Prabowo.

Jika ada anggota Gerindra yang terlibat korupsi di sana, Prabowo pun menyatakan tak segan-segan akan memecatnya. Mantan Panglima Komando Pasukan Khusus itu mengakui dirinya enggan berbicara soal partai lain. Pasalnya, Partai Gerindra saja belum tentu bersih.

“Partai Gerindra belum tentu bersih, karena Partai Ger-

indra anggotanya orang Indonesia semua. Enggak tahu ini. Apa ini? Sudah saya indoktrinasi, masih ada saja,” ujarnya.

Karena itu, menurut Prabowo, dirinya selalu tak ingin berkomentar mengenai partai lain berkaitan dengan masalah korupsi. “Saya selalu mengatakan, Partai Gerindra belum tentu partai bersih karena Partai Gerindra anggotanya adalah orang Indonesia semua,” kata Prabowo, kali ini diikuti gelak tawa dan tepuk tangan hadirin.

Partai Gerindra yang telah menerima surat KPK pun langsung siap untuk menjalankannya. “Berdasarkan imbauan dari KPK, saya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menginstruksikan kepada seluruh calon legislatif Partai Gerindra, baik di tingkat DPR RI, DPRD, dan DPD, yang masih menjabat sebagai pejabat penyelenggara negara untuk tidak menerima dana kampanye dan penerimaan lainnya yang termasuk kategori gratifikasi,” kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi.

Suhardi menegaskan Partai Gerindra selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, dukungan tersebut bisa dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas korupsi.

Partai Gerindra sendiri telah menerima penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik. “Mari kita wujudkan

pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Suhardi.

KPK mengimbau caleg yang masih berstatus penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi. Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan imbauan disampaikan melalui surat kepada 15 ketua umum parpol peserta Pemilu 2014, termasuk tiga parpol lokal di Provinsi Aceh. Surat bernomor register B-288/01-13/01/2014 tanggal 12 Februari 2014.

“KPK mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD, dan DPRD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD atau posisi lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi,” kata Johan.

Anggota DPRD Papua Barat saat ini memang tengah menjadi sorotan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura menghukum Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri 15 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Yosef terbukti terlibat tindak pidana korupsi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 2010—2011 sekitar Rp22 miliar.

Selain Yosef, pengadilan memvonis Wakil Ketua I DPRD Papua Barat Robert M. Nauw dan bekas Sekretaris Daerah Marthen Luther Rumadas dengan hukuman serupa. (U1)

Jejak

l

11 5 Maret 2014

K.H. Mas Mansur

Tokoh Pergerakan yang Berwawasan Luas KIAI Haji Mas Mansur merupakan seorang tokoh yang memiliki keinginan besar untuk belajar. Pada usia 12 tahun, ia sudah pergi ke Tanah Suci Mekah untuk belajar agama.

Dari Mekkah, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar Kairo, Mesir.

K

etika mendalami pengetahuan agama di Universitas Al Azhar, K.H. Mas Mansur mengikuti dengan saksama perjuangan bangsa Mesir membebaskan diri dari penjajahan yang dilakukan Inggris. Selain mempelajari ilmu agama, pria kelahiran 25 Juni 1896 ini juga rajin mendalami ilmu pengetahuan Barat.

Pada masa belajar itu, ia banyak berkenalan dengan karya-karya sastra Barat yang sudah diterjemahkan. Karya-karya itu berisi tentang humanisme, kemerdekaan, dan demokrasi yang justru bertentangan dengan tindakan bangsa Barat di Asia dan Afrika.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kairo, ia kembali ke Tanah Air dan menjadi pengajar di Pesantren Mufidah yang terletak di kota kelahirannya Surabaya. Ketika menjalani kehidupan di tengah masyarakat, Mas Mansur muda melihat adanya kekurangberesan dalam kehidupan kaum terpelajar agama Islam.

Menurutnya, kekurangberesan itu terjadi karena politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Di lain pihak, pemerintah Belanda selalu berusaha membenarkan dan melegitimasi tindakannya. Penjajahan dirumuskan sebagai mission sacred (tugas suci) atau the white men’s burden (beban bangsa kulit putih). Hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang selalu membela kemerdekaan dan kemanusiaan.

Pengajaran agama Islam yang membenarkan perjuangan melawan penindasan dan penjajah pun dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda.

Selain mengajar di pesantren, K.H. Mas Mansur juga giat dalam pergerakan nasional. Awalnya, ia bergabung dalam organisasi Islam, Muhammadiyah. Kemudian, ia juga aktif dalam organisasi perjuangan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Kegiatan rutinnya di Muhammadiyah antara lain berdakwah ke sejumlah daerah. Komitmen serta dedikasinya membawanya ke posisi ketua cabang, hingga Konsul Muhammadiyah untuk Jawa

Timur. Puncak kariernya di Muhammadiyah, manakala ia berhasil terpilih sebagai pimpinan Muhammadiyah pada 1937.

Melihat pengaruh Mansur yang luas di masyarakat, Belanda berusaha mendekatinya. Ia disodorkan jabatan kepala lembaga tertinggi urusan agama Islam dalam Het Kantoor van Inlandsche Zaken. Tetapi, pemuka agama yang dikenal berpendirian teguh itu menolak tawaran tersebut, meskipun gaji yang bakal ia dapatkan tergolong tinggi.

Di masa pendudukan Jepang, K.H. Mas Mansur tetap aktif dalam Muhammadiyah, meskipun banyak sekali tekanan dari pemerintah yang ditujukan padanya. Bahkan, bersama K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Taufiqurrahman, ia mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Saat Jepang membubarkan semua organisasi yang bercorak politik dan selanjutnya membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat), untuk mengambil hati tokoh-tokoh nasionalis, bersama tiga orang tokoh lainnya, yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama Ki Hajar Dewantara.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah tugas menyenangkan baginya karena sikap bangsa Jepang pada dasarnya hanya ingin memanfaatkan rakyat Indonesia. Hal itu kemudian yang menjadi alasannya mengundurkan diri dari kepengurusan Putera pada 1944.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, ia diangkat menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dengan sekuat tenaga ia menjalankan tugasnya di PPKI, bahkan ketika Belanda hendak merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. Ia mendukung penuh perjuangan kaum muda Surabaya yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Tindakannya yang dianggap Belanda sebagai pembangkangan itu membuat dirinya ditangkap dan dipenjara Belanda di Kalisosok, Surabaya, hingga pengujung usianya pada 25 April 1946. (U1)

Luber

l

12 5 Maret 2014

Kejahatan Pemilu yang Dapat Dipidana (2) Pasal 305 Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 306 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 313 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 307 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

Pasal 308 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 309 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000.

Pasal 310 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

Pasal 311 Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 312 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara

KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 317 (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

Pasal 318 Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 314 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

Pasal 315 PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 316 PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada

Pasal 319 Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.

Pasal 320 Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/ atau pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 321 Dalam hal penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 Ayat (3), Pasal 303 Ayat (1), Pasal 304 Ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Jeda

l

13 5 Maret 2014

Membangkitkan Idealisme Politik Parpol

P

ARTAI baru seperti NasDem diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Partai NasDem dalam medan politik pemilu legislatif nanti juga diharapkan bisa memberikan perbaikan bagi bangsa, DPR, juga partai politik.

Harapan tersebut dikemukakan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, pada kesempatan diskusi dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta.

Diskusi yang terbangun dalam suasana santai dan terbuka tersebut juga dihadiri beberapa peneliti Formappi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, dan jajaran pengurus DPP Partai NasDem lainnya.

Menurut Sebastian, partai politik yang sudah duduk di legislatif sekarang ini lebih mementingkan pragmatisme jangka pendek. Ia ber-

harap para caleg NasDem yang nanti duduk di DPR bisa memberi contoh bagi perbaikan kerja partai dan kinerja anggota Dewan. Misalnya, dalam membuat regulasi harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan partai atau pribadi.

“Saya melihat ada idealisme dalam tubuh NasDem. Ini tentu membangkitkan harapan publik. Kita masih bisa menaruh harapan bahwa partai politik bekerja sebagai pilar penegak Pancasila,” ujarnya.

Hal penting, menurut Sebastian, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang tegas.

Di tingkat partai, misalnya, pemimpin yang tegas ialah yang berani memberi sanksi tegas kepada politikusnya yang bertindak sewenangwenang.

“Hal konkret, jika ada anggota legislatif yang malas bekerja, seharusnya parpolnya bertindak tegas dengan memberi sanksi. Tidak perlu sampai diteriaki publik,” kata dia.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya membangkitkan

kembali kesadaran dan idealisme berpolitik di Indonesia. Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia yang dibangun saat ini tidak mencirikan idealisme Pancasila sebagai landasan politik berbangsa.

“Praktik demokrasi saat ini sama saja mempermainkan akal sehat kita. Praktik transaksional dan pragmatisme merajalela. Hancurlah negara kita,” kata Surya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner, berani, dan tegas sehingga mampu menjalankan pemerintahan yang kuat dan membawa bangsa ini besar di mata dunia.

“Kita harus menyadarinya, bahwa kita harus berangkat atas asas kepatutan dan asas ketaatan. Jangan pernah berpikir bahwa bangsa ini bangsa besar. Bangsa ini kondisinya sudah sangat parah. Jiwa kompetitif kita lemah di depan bangsa lain. Disiplin, etos kerja rendah. Belum lagi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para elite bangsa ini. Semua harus diubah,” kata Surya. (MI/U1)

Jeda

l

14 5 Maret 2014

Politikus Berlomba Mencitrakan Diri MENDEKATI pemilu legislatif dan pilpres, pencitraan politik digambar para politikus.

Sayangnya, masyarakat sulit membedakan antara pencitraan dan kenyataan. Pencitraan tanpa diikuti tindakan nyata hanya berhasil menarik perhatian masyarakat di awalnya, dan akan kontraproduktif jika dilakukan terlalu sering.

Pencitraan diri saat ini dianggap cara terbaik bagi politikus untuk mendapatkan kesan yang diinginkan dalam meyakinkan pemilih serta untuk politik praktis.

Demikian pendapat yang disampaikan beberapa pakar dan praktisi politik yang dihimpun Media Indonesia (grup Lampung Post). Politikus, khususnya yang berambisi maju di pemilihan presiden, melakukan strategi pencitraan dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

“Simpati dari rakyat akan muncul jika mereka bisa memanfaatkan ruang yang ada dengan menunjukkan track record yang baik,” kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto di Jakarta.

Namun, masyarakat sekarang, menurut Didik, menginginkan politikus yang konsisten antara pernyataan dan tindakan. Karena itu, efektivitas pencitraan politik kini tidak akan membawa pengaruh banyak bagi politikus lama. Mereka akan selalu dibenturkan dengan kenyataan yang ada karena masyarakat sudah tidak bisa lagi ditipu dengan janji-janji yang pernah diusung.

Apa pun yang mereka lakukan, lanjut Didik, masyarakat akan tetap melihat kenyataan yang ada selama ini. Sebaliknya, bagi politikus baru, hal itu menjadi peluang untuk menarik simpati masyarakat.

Menurut pengamat politik dari LIPI, Indria Samego, penci traan menjadi salah satu sumber daya bagi calon politikus untuk bisa mendapatkan posisi politik yang diinginkan. “Kebanyakan politikus di Indonesia bermain pencitraan.”

Ia mencontohkan gaya blusukan yang dialakoni politikus dari PDI Perjuangan Joko Widodo.

Masyarakat, ujarnya, tidak akan tahu sehebat apa pun Jokowi bekerja jika tidak ada media yang menyampaikan informasi tersebut.

Masyarakat Indonesia, menurut Indria, termasuk orang yang mudah terpengaruh dengan pencitraan politisi karena peran media. Namun, lanjutnya, pencitraan tanpa diikuti tindakan nyata hanya berhasil menarik perhatian masyarakat di awalnya, dan akan kontraproduktif jika dilakukan terlalu sering.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai pencitraan merupakan upaya yang wajar dan tidak bisa dipi-

sahkan dalam dunia politik. “Pencitraan itu baik dan bukan melemahkan, bahkan menjelekkan diri,” ujarnya.

Salah satu cara mendapatkan pemilih, yaitu mencitrakan diri guna mendapatkan simpati. Semisal pencitraan diri jujur pada saat kampanye, bahkan iklan di media sosial `Tolak Korupsi’ seperti dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dari Partai Demokrat menje lang Pemilu 2009. Dengan cara itu, masyarakat terpanggil memilih SBY dengan harapan pemimpin yang dipilih jauh dari korupsi.

Hal lain, mencitrakan kepintaran. Calon pemimpin berupaya meyakinkan bahwa ia paham tugas dan wewenang jabatan yang akan diduduki.

Seperti Jokowi saat kampanye (gubernur) mengaku tahu permasalahan Jakarta sering banjir, macet, dan tata kota kurang baik.

“Namun, pencitraan yang telah dilakukan harus dibuktikan setelah menduduki jabatan,” kata Maswadi Rauf. Contohnya, saat memantau semua sungai di Jakarta, harus membawa efek bagi kebijakan mengatasi banjir. (MI/U1)

Pernik Pemilu

l

15 5 Maret 2014

Hasil Pemilu Legislatif Jadi Pegangan Pencapresan

I

NTERNAL PDIP dikabarkan sudah final mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dan akan dideklarasikan sebelum pemilu legislatif. Bila dilaksanakan secara konsisten, strategi tersebut dinilai tepat karena dapat memberikan keuntungan pula bagi caleg PDIP. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, penentuan capres dari sebuah partai memang seharusnya sejak jauhjauh hari agar para pemilih mendapat gambaran jelas. “Partai besar seperti PDIP kan juga gamang.

Masyarakat jadi tidak sabar. Kalau capresnya hebat, kan yakin partainya bagus. Itu ada kaitannya,” ujar Hamdi di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Hamdi, bila PDIP tak mengumumkan capres sebelum pemilu legisalatif, pemilih akan semakin ragu. “Dengan terus menyimpan, masyarakat jadi ragu; ini serius atau tidak. Kok kami digantung?” ujarnya.

Di tempat terpisah, sikap Partai Gerindra yang belum memutuskan figur cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 menimbulkan spekulasi oleh berbagai pihak. Beberapa nama

disebutkan akan menjadi cawapres Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya masih menunggu hasil pemilu legisalatif sebelum menetapkan pasangan capres dan cawapres.

“Yang jelas kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Memang banyak aspirasi dari masyarakat terkait dengan tokoh yang diusulkan untuk mendampingi

Prabowo, seperti ada yang mengusulkan Hatta Rajasa, Ahmad Heryawan, Mahfud M.D., dan Tri Rismaharini. Tentunya aspirasi dari masyarakat menjadi masukan bagi kami,” kata Fadli Zon. Gerindra, menurut Fadli, terbuka pada siapa pun tokoh yang siap untuk berjuang bersama untuk mewujudkan perubahan. “Siapa pun tokoh punya peluang yang sama untuk menjadi cawapres Prabowo, termasuk di antaranya Ahok. Saya menilai beliau punya potensi. Gaya kepemimpinannya yang tegas serta kinerjanya yang baik tentu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan,” ujarnya.

Dia mengakui saat ini fokus Gerindra ialah memenangkan pemilu legislatif dengan target perolehan suara di atas 20% agar bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri.

“Oleh karena itu, seluruh elemen partai harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Fadli. (MI/U1)

Geliat Anti Korupsi

l

16 5 Maret 2014

Lima Indikator Tidak Memilih Caleg Koruptor KORUPSI kian merajalela meracuni segala sektor pembangunan bangsa sehingga perlu adanya tindakan antikorupsi sejak awal rakyat berdemokrasi. Salah satunya dengan tidak memilih para calon anggota legislatif (caleg) koruptor.

S

etidaknya, ada lima indikator untuk tidak memilih caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya. “Mereka tidak bisa melawan atau menghindarinya sendiri-sendiri. Karena itu, perlu kesadaran kolektif dan terbangunnya kelompok muda parlemen,” kata Veri Junaidi, aktivis Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Veri Junaidi optimistis caleg muda, usia di bawah 40 tahun, bisa menghapus stigma buruk lembaga legislatif dari korupsi. Namun, tindak pidana korupsi yang dilakukan para politikus parlemen selama ini sistematis dan melibatkan kelompok.

Karena itu, lanjutnya, kesadaran kolektif dibutuhkan bagi para caleg muda untuk membentuk kekuatan baru melawan korupsi. “Mereka tidak bisa melawan atau menghindarinya sendiri-sendiri. Karena itu perlu kesadaran kolektif dan terbangunnya kelompok muda parlemen yang berkomitmen bersama untuk melawannya. Harus dimulai sejak sekarang, yakni tidak melakukan politik uang,” ujar Veri saat dihubungi kemarin.

Ia memandang Pemilu 2014 menjadi momentum penting untuk melakukan regenerasi di parlemen. Sebab, para tokoh tua, terutama incumbent, dinilai tidak memiliki kinerja yang positif dan banyak yang terjerat kasus korupsi. Para darah muda itu diharapkan bisa melakukan perbaikan dan terhindar dari politik transaksional, terutama dalam proses pembuatan kebijakan yang banyak menjadi ruang untuk korupsi.

“Tokoh tua lebih dikenal karena ketokohannya dan punya pendanaan yang cukup baik. Caleg muda justru modalnya lebih besar, yakni energi untuk terjun langsung ke lapangan menemui pemilih. Mereka juga bisa mengampanyekan perubahan yang tidak dilakukan tokoh tua. Persoalan di Indonesia sudah akut, membutuhkan orang-orang muda untuk memberi perubahan,” kata dia.

Veri khawatir tidak semua anak muda yang terjaring dalam rekrutmen parpol memiliki kapasitas dan integritas sesuai dengan harapan publik. “Masih banyak parpol yang merekrut tidak secara baik sehingga para pemuda hanya menjadi simbol belaka,” kata Veri. (MI/U1)

Veri Junaidi