16 Halaman l Edisi XXXXIX/ 25 Juni - 2 Juli 2014
7 l Raih Kepercayaan Publik
T E R U J I T E P E R C AYA
Jerat Pidana Perang Hitam Media Sosial HINGGA kini kampanye dan sosialisasi terus digelar kandidat dan tim pemenangan Pemilu Presiden 2014, baik langsung maupun melalui media. Salah satu media yang dinilai efektif untuk berkampanye adalah media sosial.
A
lhasil jadilah peran di media sosial, tapi waspadai adanya jebakan pidana dalam mengeluarkan status atau komentar tentang pemilu presiden itu. Sebab, sudah ada contoh pengaduanpengaduan ke pihak hukum atas status, posting (unggahan), atau komentar di media sosial. Salah satunya unggahan gambar ilustrasi yang mengaitkan kandidat bersama tim pemenangannya dengan para terhukum teroris. Salah satu pemantau pemilu MataMassa hasil kerja bersama antara AJI, iLab, dan SEATTI, telah menerima aduan-aduan dari publik terkait dugaan pelanggaran pemilu. Sejauh ini MataMassa telah menerima laporan pelanggaran sebanyak 82 laporan, yang terdiri dari 36 laporan dugaan pelanggaran administratif, 21 laporan tindak pidana, dan 21 dugaan lain-lainnya. Padahal, kini “perang hitam” di media sosial sudah sangat kentara. Bahkan, ada yang telah saling lapor ke kepolisian terkait adanya unsur rasa tidak menyenangkan. Apalagi, tayangan yang ada pun sangat vulgar dan banyak menyerang pasangan calon pemimpin bangsa itu. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ternyata tidak mengawasi media sosial. Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengakui pihaknya tidak dapat melakukan pengawasan di media sosial. “Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan Bawaslu mengingat pengawasan di media sosial Bawaslu tidak mengawasi,” kata Daniel di Media Center Bawaslu. Daniel menilai yang dapat mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial
yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Pasalnya, Kemenkominfo memiliki otoritas untuk mendeteksi lalu lintas yang terjadi di media elektronik. Namun, jika ditemukan kampanye hitam di
media sosial atau situs-situs lainnya, Bawaslu meminta Kemenkominfo menindak tegas dengan menutup akun atau web tersebut. “Bawaslu dengan tegas tidak menjangkau ke sana. Kemenkominfo ini kan punya alat, sedangkan Bawaslu tidak memiliki kewenangan. Dia punya otoritas mendeteksi lalu lintas elektronik. Harus ada upaya, kami sih rekomendasinya ngeblock,” kata Daniel. (MI/U1)
n ferial
Interupsi
l
2 25 Juni 2014
Kinerja Kandidat untuk Memenangkan Pilpres SALAH satu upaya untuk memenangkan kandidat capres dan cawapres pada Pemilu Presiden 2014 adalah gerakan tim pemenangan. Ukurannya bisa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan. Berikut hasil survei terkait kinerja kandidat dan tim pemenangannya:
indeks : GAGAS Kampanye Hitam, Demokrasi Legam . . .
5
perempuan Politik Uang ...
6
Tidak jawab/tahu : Sisanya
ORATOR Memperjuangkan Fasilitas Publik . . .
9
2. Spanduk tertempel yang sering dilihat.
PILAR
1. Iklan di televisi yang sering dilihat. Prabowo-Hatta
: 36,6%
Jokowi-JK
: 29,2%
Prabowo-Hatta
: 23,3%
Jokowi-JK
: 36,9%
Energi Alternatif Jadi Perhatian. . .
Tidak jawab/tahu : Sisanya
10
3. Tim sukses paling yang sering datang. Prabowo-Hatta
: 7,3%
Jokowi-JK
: 7,0%
jeda Gairah Sukarelawan . . .
Tidak jawab/tahu : Sisanya
688 Metode: Survei dilakukan dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancarai melalui kontak telepon. Data nomor telepon responden diambil dari responden exit poll pada Pileg 9 April 2014.
T E R U J I T E P E R C AYA
Sumber: Survei Indikator Politik dalam Debat Capres
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 25 Juni 2014
Akun Palsu untuk Menghindari Jerat Pidana
PULUHAN ribu akun palsu atau biasa disebut akun robot bermunculan di media sosial pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Pembuatan akun palsu itu menjadi modus pengguna media sosial untuk menghindari jerat pidana sebab tidak diketahui siapa admin atau operatornya.
D
irektur Indeks Digital, Jimmi Kembaren, mengatakan jumlah akun robot yang bermunculan berbeda setiap harinya. Puncaknya terjadi pada 19 Juni, mencapai 27.164 akun robot. “Pada 18 Juni 23.629. Pada 19 Juni kemarin jumlahnya sampai 27 ribu,” ujarnya, dalam diskusi Perang Media Sosial di Jakarta. Jimmi menjelaskan setiap akun robot di media sosial dapat menuliskan tema yang berbeda. Ada akun yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Namun, tidak sedikit pula yang menjelek-jelekkan calon pemimpin bangsa itu. “Robot itu bukan hanya bisa retweet loh, mereka juga bisa nge-tweet, dan
bisa nge-share juga. Jadi, kapan pun mereka mau membuat tranding topik bisa dengan robot-robot tadi, karena itu program komputer yang teksnya bisa secara otomatis,” kata dia. Menurut Jimmi, keberadaan akun robot sangat memengaruhi pandangan politik publik. Sebab, akun itu bisa membentuk opini. Akun ini, kata dia, sekilas susah dibedakan karena dia juga mempunyai biodata. “Kalau dia buat minggu lalu tapi tweet-nya sudah puluhan ribu itu berarti robot,” ujarnya. Cara yang digunakan pembuat akun palsu adalah untuk me-retweet statemen dari akun asli. Akun robot inilah yang sering kali menciptakan trending topic di dunia maya. Ia mengatakan keberadaan akun robot bisa memberikan efek yang luar
biasa. Utamanya memengaruhi opini dan pikiran masyarakat. “Akun ini banyak dan memiliki kemampuan untuk membuat trending topic. Jadi kebayang kan bagaimana akun robot ini bisa memengaruhi pikiran masyarakat,” kata dia. Menurutnya, meski keberadaan akun robot terbilang sudah lama, perkembangannya sudah jauh lebih masif. Bayangkan, satu orang pemesan bisa memiliki ratusan akun robot. Akibatnya, terjadi percampuran antara topik yang sebenarnya dan topik by design. Karena itu, saat ini trending topic di Twitter tak lagi bisa jadi acuan. Salah satu tim media sosial pemenangan pasangan capres nomor satu Prabowo-Hatta, Noudhy Valdryno, mengatakan kubunya menghadirkan
informasi yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya di media sosial. Sosok capres dan cawapres yang dikenalkan melalui media sosial, kata Noudhy, bertujuan memberi referensi agar publik tahu capres yang punya visi besar. “Persaingan di media sosial ini persaingan kita semua. Ini tidak sekadar persaingan, tetapi forum diskusi menemukan pemimpin terbaik. Eksistensinya di media sosial baik dan di dunia riil juga baik. Ini sebuah alat referensi menyongong 9 Juli 2014,” kata dia. Noudhy juga mendorong publik menentukan konsumsi yang sesuai dan baik di media sosial. Soalnya, informasi yang tidak valid menurut Noudhy akan membuat atmosfer di media sosial menjadi tidak baik. “Mohon bantuan agar menentukan dan menyebarkan informasi yang baik. Kami juga berusaha sebarkan informasi dari akun yang valid. Ini demi tanggung jawab kalau ada yang informasi salah,” ujarnya. (ANT/MI/U1)
Laporan Utama
l
4 25 Juni 2014
Pemerintah Pantau Perang Media Sosial PEMERINTAH terus memantau perkembangan perang media sosial terkait Pemilu Presiden 2014. Namun, disayangkan adanya kata-kata yang dinilai tak pantas dipublikasikan ke umum.
P
residen Susilo Bambang Yudhoyono pun mengaku mengikuti perkembangan di media sosial terkait dengan peperangan dari masingmasing pendukung capres. Namun, dia menyesalkan kata-kata yang melebihi kepatutan. “Perang di sosial media. Luar biasa. Saya kadang-kadang juga senang rakyat kita peduli pada politik,” katanya. Menurutnya, para capres punya tanggung jawab pula untuk ikut mendidik dan mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam pesta demokrasi saat ini. Apalagi pilpres
tahun ini sedikit istimewa karena tidak ada babak penyisihan dan hanya melibatkan dua kandidat. Ia mengibaratkan pilpres kali ini seperti pertandingan olahraga dan langsung babak final. Berbeda dengan 2004 yang melibatkan lima kandidat dan ada putaran kedua ataupun pilpres 2009 yang
melibatkan tiga kandidat. Dengan hanya dua kandidat, ada kekhawatiran ekses dan benturan fisik bisa timbul karena persaingan yang keras. Presiden pun meminta agar ketertiban kampanye pemilu diperhatikan. “Jaga kedamaian dan ketertiban kampanye pemilu. Mari cegah penyataan, aksi provokatif, dan agitatif baik capres, cawapres, dan tim sukses bisa menyulut emosi. Banyak cara kampanye tanpa harus menimbulkan ekses dan benturan fisik yang tidak perlu,” katanya. Pemantauan pun juga dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN).
Hasilnya ditemukan banyak kampanye hitam yang justru bakal merugikan rakyat. Kepala BIN Marciano Norman berharap agar masingmasing timses bisa ikut meredakan tensi. Tak hanya timses, tetapi juga termasuk seluruh sukarelawan. “Karena black campaign akan dibalas oleh black campaign lagi. Dan nanti yang ada pencitraan yang buruk terhadap dua calon itu,” kata Marciono. Pada akhirnya, rakyat justru yang menjadi korban. Mereka akan bingung dengan track record pasangan yang dikeluarkan rivalnya sehingga nantinya masyarakat Indonesia bingung, dua calon buruk begini kok dipilih. “Mereka harus mendapatkan positive campaign, supaya yang menjadi presiden mendatang mempunyai keunggulan, jadi bicaranya keunggulan calon presiden masingmasing,” ujarnya. (MI/U1)
Gagas
l
5 25 Juni 2014
Kampanye Hitam, Demokrasi Legam
Fariz Alniezar Pengajar dan Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta
P
ELBAGAI isu tentang pemilihan presiden akhir-akhir ini sangatlah menarik untuk dicermati serta dikaji. Bermacam-macam masalah terkait ruwetnya demokrasi serta kecurangan-demi kecurangan akibat kekurangtelatenan kita dalam membuat regulasi yang sehat memaksa kita untuk menelan pil pahit kemunafikan, kebohongan, serta keculasan-demi keculasan dengan dalih demokrasi. Isu kampanye hitam yang mendera kedua calon pasangan sangat jelas di depan mata kita bahwa itu adalah salah satu bentuk ketidaksportifan dalam kontestasi perpolitikan serta dalam percaturan demokrasi. Toh walaupun ada juga dari calon yang terkena teror kampanye hitam tersebut merasa senang dengan “fitnah” tersebut dengan argumen yang agak konyol tapi masuk akal juga, yakni itung-itung sosialisasi gratis. Kampanye hitam ini betapa pun ia adalah produk yang mau tidak mau “harus” lahir dari ketidaksportifan politikus yang sedang bertarung dalam kontes pemilihan kepala daerah, ia semacam jalan pintas guna menjatuhkan kandidat lain yang juga setali tiga uang sedang berusaha mencalonkan diri unruk menjadi presiden. Kampanye hitam adalah pola kampanye dengan menjelek-jelekkan kandidat lain dari sudut pandang personal, termasuk agama dan ras, tanpa menyertakan identitas. Tak jarang hal tersebut juga dibumbui dengan pelba-
gai data yang sangat dimungkinkan bersifat artifisial, mengada-ada serta manipulatif. Ia sama sekali berbeda dengan apa yang kita kenal dan istilahkan sebagai kampanye negatif (negative campaign). Kampanye negatif merupakan kampanye yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak lain untuk mengoreksi lawannya. Sifat dari kampanye negatif ini lebih untuk meningkatkan legitimasi pada calon dan saling membangun. Nilai positifnya adalah ia lebih sportif dan tidak main belakang layar. Dalam hal ini, menarik apa yang dikaji oleh Alfan Alfian (2012) perbedaan substansial dari kampanye hitam dengan kampanye negatif adalah jika kampanye negatif dilakukan lawan calon, kampanye hitam ini dilakukan pihak luar dan tidak bertanggung jawab dengan menjatuhkan sasarannya dan menguntungkan pelakunya. Cara itu bisa jadi bumerang karena masyarakat akan bersimpati terhadap korban kampanye hitam ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kampanye hitam dilarang sesuai
kan kekejiaannya dengan istilah lebih kejam dari pembunuhan (al-fitnatu asyaddu minal qatl). Analisis menarik yang dikemukakan Widjayanto (2012) bahwa hal-hal semacam ini lumrah terjadi pada masyarakat kita karena mental kita sudah dari dulu terdidik untuk menyukai dan menggandrungi budaya instan. Budaya instan nan terkesan tergesa-gesa ini adalah budaya yang pada titik kulminasinya nanti akan membawa kita pada suatu era yang mana kita sudah sangat tidak terdidik untuk berusaha, padahal semangat melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, proses mencintai dan mengakrabi pekerjaan adalah bagian terpenting dari dinamika orientasi proses untuk menuju hasil yang maksimal. Bahkan, meminjam analisis budayawan Emha Ainun Nadjib (1998), sikap instan dan cenderung short cut ini juga merambah pada sikap kebanyakan kita terhadap sekolah, yakni yang utama dan terpenting bukan usaha mencintai proses mencari ilmu, melainkan semata-mata
tifan politik adalah logika keliru yang selama ini banyak dianut sebagian besar dari kita serta kita tumbuh kembangkan dalam ranah demokrasi kita. Hal di atas sama dengan logika keliru yang kita anut selama ini. Kita sering melarang “politik” dibawa ke tempat-tempat ibadah, misalkan dengan berkampanye di masjid, sinagog, langgar, musala, gereja, pura, wihara, dan lain sebagainya. Jika kita telusuri lebih dalam, logika semacam ini sangat merugikan kita. Jika kita mau berpikir dengan tenang dan jeli, bukankah akan terbesit jangan-jangan korupsi serta praktik keculasan politikus kita selama ini disebabkan karena ketidakingatan mereka pada Tuhan? Lo, kalau memang iya, berarti salah satu cara yang harus kita tempuh adalah mendudukkan mereka di masjid, suruhlah mereka berjanji atas nama Allah, Alquran, dan tempat ibadahnya, lantas kita suruh mereka memaparkan janji-janji politiknya. Walaupun terkesan konyol, setidaknya itulah ikhtiar kita untuk mengatasi keculasan-keculasan politikus di negeri ini.
aturan dalam Pasal 116 Ayat (4) UU Nomor 32/2004. Dalam pasal tersebut disebutkan kampanye dilarang berisi hasutan suku atau agama dan menghina pasangan calon lain. Bisa dibayangkan kampanye hitam dalam hal ini setara dengan dosanya penghasut, penghina, serta pencemooh yang jelas itu merupakan larangan ajaran agama di dalam diktum agama disebutkan gambaran penghasut dan yang iri terhadap orang lain adalah bagaikan memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan, kampanye hitam lebih bisa dikategorikan sebagai fitnah yang dalam bahasa agama digambar-
memfungsikan status sekolah untuk investasi kerja lebih jelas lagi untuk investasi hasil. Kita juga mestinya sadar betul kampanye hitam adalah produk kecil dari budaya kita yang cenderung semakin mengajarkan to have dan to be, memiliki dan menjadi. Ya itulah rumus pokok karakter kesejarahan kita masa kini. Yang kita agungkan adalah orientasi untuk memiliki serta menjadi sesuatu tanpa memahami secara mendasar semua harus dimulai dengan kesportifan dan ditempuh dengan jalan yang menjunjung tinggi moralitas. Kampanye hitam serta ketidakspor-
Oleh karena itu, saatnya kita memangkas praktik-praktik ketidaksportifan yang membuat demokrasi di negeri ini menjadi suram. Praktik yang tidak sportif dan cederung menyerang lawan dengan cara yang tidak “jantan” akan membunuh demokrasi yang telah susah payah dibangun di negeri ini. Dan karena demokrasi adalah jalan terjal yang harus kita lalui untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, sebab itu dengan keyakinan penuh ia akan kita capai tapi bukan dengan cara-cara yang tak sportif. Wallahualam bissawab.
Perempuan
l
6 25 Juni 2014
Politik Uang Hambat Keterwakilan Perempuan
Melani Leimena Suharl
Suara kaum perempuan sangat besar dan signifikan sehingga pasangan capres-cawapres diharapkan tidak memanfaatkannya begitu saja, tapi memiliki keberpihakan kepada kepentingan kaum perempuan. WAKIL Ketua MPR Melani Leimena Suharli menyatakan kecewa terkait penurunan persentase keterwakilan perempuan hasil dari Pemilu Legislatif 2014 dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya. “Fakta keterwakilan perempuan dalam Pileg 2014 sedikit membuat kecewa,” kata Melani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, pekan lalu. Menurut dia, kekecewaan itu muncul karena persentase keterwakilan perempuan belum mampu mencapai harapan sebesar 30 persen dari seluruh anggota legislatif yang terpilih. Dia menjabarkan pada Pemilu Legislatif 2009 keterwakilan perempuan hanya 18 persen atau mengalami penurunan sedikit dibandingkan
dengan hasil Pileg 2014 yang juga hanya mencapai 17 persen. “Saya bersyukur penurunannya sedikit. Hambatan yang mungkin menghadang salah satu yang utama adalah gencarnya praktik politik uang,” katanya. Melani berpendapat kualitas perempuan Indonesia dalam berpolitik atau berkiprah di pemerintahan tidak kalah dengan kaum lakilaki. Sementara itu, Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Ida Fauziah mengutarakan harapannya agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Presiden 2014 untuk memperhatikan suara kaum perempuan. “Pada Pemilu Presiden 2014 ada sekitar 93
juta pemilih perempuan. Jumlah ini sangat besar dan menentukan kemenangan pasangan capres-cawapres,” kata Ida pada semintar bertema Dari keluarga menuju negara sakinah di Jakarta, pekan lalu. Menurut Ida, karena suara kaum perempuan sangat besar dan signifikan sehingga pasangan capres-cawapres diharapkan tidak memanfaatkannya begitu saja, tapi memiliki keberpihakan kepada kepentingan kaum perempuan. Sebelumnya, pemerhati perempuan dan anak Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan Indonesia memerlukan presiden yang responsif terhadap perempuan. “Reformasi budaya dan adat yang masih banyak mengerdilkan dan melemahkan posisi perempuan. Sudah saatnya negeri ini dibangun atas dasar keadilan dan ramah perempuan. Tentu presidenlah yang harus meletakkan fondasi tersebut,” ujar Giwo di Jakarta. Dia menambahkan, pemimpin yang baru hendaknya memajukan pendidikan politik perempuan. Saat ini banyak perempuan yang terjun ke politik, tapi tidak sepenuhnya memiliki pendidikan politik yang cukup. (MI/ANT/U3)
Perempuan
l
7 25 Juni 2014
Raih Kepercayaan Publik dengan Cara Bermoral
Puan Maharani mengapresiasi dukungan politikus Demokrat Ruhut Sitompul rebut simpati dengan cara bermoral.
K
ETUA Badan Pemenangan Pemilihan Umum Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bukan lagi zamannya membuat kampanye hitam untuk mencari dan mengalihkan perhatian. Masih banyak cara-cara bermoral lainnya dan bisa memberi kepercayaan pada publik. “Berikanlah fakta karena pemilih yang ada sekarang pemilih cerdas,” kata dia, dalam safari politik mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, pekan lalu, di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia mempertanyakan sikap para politikus dan pendukung capres yang tidak bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Namun, dia yakin rakyat sudah cerdas dan bisa membedakan antara kampanye hitam dan fakta. “Untuk memilih pemimpin yang apa adanya, bukan
hanya pencitraan, melainkan juga harus mementingkan rakyat. Rakyat Indonesia ini cerdas,” ujarnya. Selama di Makassar, Puan menyemangati sejumlah sukarelawan dan pendukung calon presiden Joko Widodo di posko pemenangan. Dia pun menargetkan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 2 ini bisa lebih dari 60%. Terkait bergabungnya Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Puan berharap diikuti dengan membawa gerbong pendukungnya. “Kami berharap dukungan Bang Ruhut ini sungguhsungguh dan membawa gerbong pendukungnya,” kata Puan, di gedung DPR, Jakarta. Puan Maharani menegaskan pernyataan dukungan yang disampaikan Ruhut Sitompul di Jakarta, Senin (23/6) malam, tidak akan mengubah strategi pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Strategi pemenangan pasangan Jokowi-JK, kata dia, sudah disiapkan dan dimatangkan sejak jauh hari, sedangkan pernyataan dukungan dari Ruhut Sitompul baru disampaikan Senin kemarin. “Pernyataan dukungan dari Bang Ruhut akan menambah panjang barisan pendukung Jokowi-JK,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menambahkan dirinya tidak meragukan dukungan Ruhut kepada pasangan Jokowi-JK meskipun selama ini dia dikenal sebagai politisi yang kontroversial. “Bang Ruhut ini bagian dari seseorang yang punya keyakinan untuk mendukung Jokowi-JK,” kata Puan. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengingatkan Ruhut Sitompul agar tak membawa-bawa nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilihan politiknya, yakni mendukung pasangan Jokowi-JK. Kalau sampai Ruhut membawa-bawa nama Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, dikhawatirkan muncul persepsi publik ketua umum Partai Demokrat ini bermain di dua kaki. “Kalau sampai Ruhut menyebutnyebut nama Pak SBY, nanti bisa diopinikan Demokrat bermain dua kaki,” ujarnya. Nurhayati menambahkan terhadap sikap politik Ruhut Sitompul tersebut, pimpinan Fraksi Partai Demokrat segera memberikan sanksi dengan memindahkannya dari Komisi III ke Komisi VI DPR RI. Fraksi Partai Demokrat DPR RI, kata dia, juga akan melaporkan secara tertulis perihal pilihan politik Ruhut ini kepada DPP Partai Demokrat. (MI/ANT/U3)
Orator
l
8 25 Juni 2014
Komitmen Kurangi Pengangguran Muda Setelah menjadi anggota DPRD Bandar Lampung jangan melupakan dan mengkhianati pemilih.
B
ERPOLITIK adalah menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan publik. Warga yang sudah percaya kepada wakilnya, calon anggota legislatif, tidak akan mudah terpengaruh dengan iming-iming politik uang. Membangun kepercayaan pemilih inilah yang dilakukan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muchlas Ermanto Bastari. Dia mangakui banyak calon anggota legislatif yang bermain politik uang, tapi tidak semua pemilih bisa diarahkan dengan materi. Publik yang sudah percaya kepada caleg tidak akan mudah berpindah pilihan. Muchlas bertarung di daerah pemilihan Bandar Lampung I yang meliputi Kecamatan Tanjungseneng, Kedaton, Rajabasa, dan Labuhanratu. Dia berhasil meraih 2.550 suara. “Saya berusaha meyakinkan pemi-
lih dengan selalu hadir dalam setiap kegiatan masayarakat. Jangan sampai absen jika ada kegiatan masyarakat. Misalnya, pengajian, yasinan, dan kegiatan gotong royong,” kata anggota DPRD Bandar Lampung terpilih ini. Dia menempatkan tim di 25 keluarahan untuk memberikan informasi seputar kegiatan masyarakat. Tim inilah yang memberitahukan jika ada warga sakit atau terkena musibah dan hajatan. Muchlas turun ke masyarakat berdasarkan informasi yang diberikan timnya. Sebelumnya, dia pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009, tapi gagal. Jaringan yang sudah lama dibentuk pada dua pemilu lalu, terus dibina dan diperkuat. Ketika diminta maju kembali pada Pemilu 2014, Muchlas sudah memiliki modal suara yang cukup besar. Ayah tiga anak ini menarik simpati warganya dengan memberikan informasi seputar pelayanan publik. Dia pun membantu masyarakat yang mau menyekolahkan anak atau sedang mengurus administrasi rumah sakit. Tidak hanya itu, Muchlas juga membentuk kelompok usaha perem-
puan di setiap kelurahan. Dalam satu kelompok beranggotakan 10 perempuan. Mereka diberi pinjaman modal usaha Rp5 juta. Setiap anggota kelompok mendapat pinjaman modal Rp500 ribu. “Ini adalah pinjaman bergulir yang dikembalikan dengan cicilan ringan. Jika sudah lunas, bisa mengajukan kembali. Banyak ibu-ibu yang membuka usaha, seperti menjual kudapan,” kata dia. Ketua Bidang Pembinaan Umat DPD PKS Bandar Lampung ini menegaskan tidak akan mengkhianati pemilih yang sudah memercayakan suara kepadanya. Sebagai anggota DPRD terpilih, dia tidak akan melupakan konstituen, khususnya di daerah pemilihan Bandar Lampung I. Komunikasi dan interaksi dengan masyarakat akan dilakukan lewat rumah aspirasi. Setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bandar Lampung pada Agustus mendatang, Muchlas akan membuat satu rumah aspirasi yang reprensentatif. Warga bisa menyampaikan keluhan dan aspirasinya di rumah tersebut. “Saya tidak ingin ada kesan setelah jadi anggota DPRD susah ditemui atau
dihubungi. Dengan adanya rumah aspirasi ini, pemilih bisa menemui dan menyampaikan masukan setiap saat. Di sana akan ada tim yang siap menampung masukan warga,” kata politikus yang bergabung dengan PKS sejak 1998 ini. Suami dari Rina Defita ini mengaku akan memperjuangkan lapangan kerja bagi pemuda. Selama ini angka pengangguran di kalangan anak muda cukup tinggi. Solusinya, perlu diadakan pelatihan keterampilan lewat Balai Latihan Kerja (BLK). BLK harus ada di setiap kecamatan guna melatih pemuda supaya lebih terampil dan bisa mandiri. Pelatihan keterampilan seperti menjahit dan montir, perlu diadakan setiap bulannya. Jika keberadaan BLK dimaksimalkan, pemuda bisa berwirausaha dengan modal keterampilan yang dimiliki. Muchlas juga berjanji akan memperjuangkan infrastruktur lewat pengawalan program pembangunan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Infrastruktur menjadi hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan publik. (U1) PADLI
Biodata: Muchlas Ermanto Bastari, S.E., M.M. Kelahiran : Tanjungkarang, 14 November 1973 Istri : Rina Defita Anak : 1. Anisa Sofia (13) 2. M. Ghifari Romadona (9) 3. Atika Zafira (6) Pendidikan: SDN 1 Penengahan SMP Budi Mulya SMA Utama 3 S-1 Ekonomi Universitas Bandar Lampung S-2 Magister Manajemen Universitas Saburai Organisasi dan Politik: Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Ketua DPD Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Bandar Lampung Ketua DPD BKPRMI Lampung Sekretrasi Umum Dewan Masjid Provinsi Lampung Wakil Sekjen Dewan Masjid Indonesia Ketua Bidang Sosial dan Kesra DPW PKS Lampung Ketua Bidang Pembinaan Umat DPD PKS Bandar Lampung Usaha: Pemilik CV Cipta Bangun Sejahtera dan CV Minang
Orator
l
9 25 Juni 2014
Memperjuangkan Fasilitas Publik Warga membutuhkan fasilitas olahraga yang aman dan nyaman sehingga anak muda bisa mengembangkan bakatnya dengan baik.
P
OLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Suheli lahir dan dibesarkan di daerah Panjang. Anggota DPRD Bandar Lampung terpilih ini berkomitmen untuk mewujudkan keinginan masyarakat Panjang dalam hal perbaikan fasilitas dan infratsruktur yang lebih memadai. Ayah satu anak ini terpilih menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihan Bandar Lampung III, Kecamatan Panjang dan Bumiwaras. Pemilu 9 April lalu adalah keikutsertaannya yang pertama sebagai caleg. Dia berhasil meraih kepercayaan pemilih karena memang sudah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan warga. Selama ini Suheli dipercaya sebagai ketua RT, ketua RW, hingga kepala lingkungan. Tidak hanya itu, dia pun aktif di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Panjang Utara dan Panitia Pembangunan Kecamatan Panjang. Dengan berkecimpung di lembagalembaga tersebut, suami dari Agustinawati ini dikenal dan dipercaya warga untuk menyampaikan masukan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. “Lewat panitia pembangunan, banyak usulan warga ke Pemkot. Namun, tidak semua disetujui karena keterbatasan anggaran. Saya ingin memastikan usulan tersebut terealisasi dan tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan masuk menjadi anggota DPRD,” kata dia, saat dihubungi kemarin. Suheli memutuskan menjadi caleg sejak 2010. Pilihan pada PDIP dengan pertimbangan partai ini sejalan dengan visi dan misinya. Dia yakin partai berlambang kepala banteng ini konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat
kecil. Sebelum dan selama masa kampanye, pria 44 tahun ini hadir pada setiap kegiatan warga, seperti bersih-bersih dan gotong royong. Dia pun aktif mendatangi rumah warga satu per satu hingga mengumpulkan pemilih untuk bersosialisasi. Saat berkampanye, banyak masukan dari warga Panjang tentang perbaikan fasilitas publik. Mereka sangat menginginkan perbaikan fasilitas olahraga yang selama ini terbengkalai. Di Panjang ada lapangan sepak bola Baruna yang selama ini tidak terawat dan kerap dipakai menjadi tempat kampanye. Menurutnya, sebagai fasilitas publik, lapangan Baruna tidak refresentatif untuk warga Panjang. Akhirnya warga berolahraga seperti lari pagi ke jalanjalan besar. Kondisi ini membahayakan karena bisa menyebabkan mereka tertabrak pengendara sepeda motor. “Jika lapangan Baruna diperbaiki, seperti stadion Pahoman dan dilengkapi
fasilitas jalur lari dan lapangan basket, warga makin nyaman dan tidak perlu lagi memakai jalan raya untuk olahraga,” kata dia. Dia menjelaskan banyak bibit pemain bola yang lahir dan dibesarkan di Panjang. Para pemuda itu kemudian masuk ke klub-klub sepak bola di luar Lampung. Ada yang ke Palembang dan ke Banten. Jika fasilitas olahraga lebih memadai, tidak menutup kemungkinan lebih banyak muncul pemain bola berbakat dari daerah pesisir ini. Selama ini Panjang dikenal sebagai daerah kumuh dengan tingkat pendidikan yang rendah. Lewat olahraga, para pemuda bisa terangkat dan bisa berprestasi di bidang yang memang mereka cintai. Fasilitas publik yang nyaman dan aman, kata Suheli, adalah hak warga. Pemkot harus mewujudkan masukan masyarakat. “Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di lembaga legislatif,” ujar Suheli. (U1) Padli
Biodata: Nama : Suheli Kelahiran : Panjang, 9 Agustus 1969 Istri : Agustinawati Anak : Dini Putri Amalia (16) Pendidikan: SDN 3 Panjang Utara SMPN 11 Panjang SMEA Yasmi Organisasi: Karang Taruna Bandar Lampung Pemuda Pancasila Bandar Lampung Pesatuan Sepak Bola Panjang (Persepan) Pengurus Kelompok Masyarakat Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga DPC PDIP Bandar Lampung
Pilar
l
10 25 Juni 2014
Energi Alternatif Jadi Perhatian Pemerintahan Baru
Sebanyak 53 persen lahan berupa alang-alang dapat dimanfaatkan sehingga hutan yang tersisa tidak perlu lagi dibuka.
D
EWAN Nasional Perubahan Iklim (DNPI) meminta pemerintahan baru memikirkan pemanfaatan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil dan tidak lagi membuka hutan guna mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 26 persen pada 2020. “Dalam lima tahun terakhir, penggunaan BBM memang naik begitu tinggi, pemerintahan baru mau tidak mau harus memikirkan alternatif
energi untuk sekaligus bisa menekan emisi,” kata Kepala Sekretariat DNPI dan Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo di Jakarta, Minggu (22/6). Menurut dia, sumber emisi GRK sebagian besar berasal dari hutan dan gambut. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar, lalu diikuti deforestasi dan konversi lahan hutan gambut untuk kegiatan produktivitas. Dalam beberapa tahun terakhir, dia
mengatakan kebakaran hutan relatif berkurang, begitu pula deforestasi. “Kebakaran hutan dan lahan pada 2014 sudah dua kali memang, ini kita tunggu seperti apa kalau Elnino datang. Deforestasi berkurang dari 1,1 juta hektare (ha) jadi 600 ribu hingga 700 ribu ha, artinya emisinya berkurang,” ujar dia. Sementara dari lahan gambut, dia mengatakan perhitungan penglepasan emisi memang diperkirakan mencapai 1,5 miliar ton. Namun, dengan berbagai aksi dan upaya yang dilakukan selama ini, termasuk salah satunya penanaman pohon, perhitungannya emisi yang tidak dikeluarkan mencapai 500 juta ton. “Tapi angka
ini tidak sama dalam pemerintahan ke depan jika pemerintahan hasil Pilpres 2014 itu lebih banyak membuka hutan,” ujar Agus. Dia mengatakan kondisi hutan dan lahan di Indonesia sudah berubah jika dilihat dari 2000 hingga 2014. Separuh dari lahan di Indonesia sudah beralih dari hutan dan gambut menjadi alang-alang. “Jika dilihat dari sana, emisi yang ditimbulkan dari kegiatan di Indonesia berasal dari kegiatan tidak produktif. Seharusnya, 53 persen lahan berupa alang- alang dapat dimanfaatkan sehingga hutan yang tersisa tidak perlu lagi dibuka,” ujar dia. (ANT/U3)
Jejak
l
11 25 Juni 2014
Andi Abdullah Bau Massepe
L
Teguh Pendirian dan Berani Berkorban demi NKRI
ETNAN Jenderal TNI Andi Abdullah Bau Massepe adalah putra kelahiran Massepe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada 1918. Walau wafat di usia muda, 29 tahun, dia dikenal panglima perang dan pejuang heroik dari daerah Sulawesi Selatan. Andi Abdullah Bau Massepe adalah putra dari Andi Mappanyukkidan, ibunya Besse Bulo di daerah Massepe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Beliau adalah pewaris takhta dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone dan Gowa. Ia juga merupakan pewaris takhta dari lima kerajaan di sebelah barat Danau Sidenreng, yaitu Suppa, Allita, Sidenreng Rappang, dan Sawito. Semasa hidupnya, Bau Massepe tiga kali beristri. Istri yang pertama bernama Andi Maccaya melahirkan putri bernama Andi Habibah. Kemudian istri yang kedua bernama Linge Daeng Singara melahirkan seorang putra yang bernama Andi Ibrahim dan seorang putri bernama Bau te’ne. Pada 1933, ia menikah dengan Andi Soji Petta Kanje’ne yang kemudian dianugerahi putra-putri yang masingmasing bernama Bau Kuneng, Bau Amessangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Semasa hidupnya pernah mengecap pendidikan formal pada Sekolah Rakyat selama satu tahun (1924) dan HIS (Hollands Inslander School) selesai 1932. Kemudian dia mulai berorganisasi, misalnya di Datu Suppa tahun 1940, Bunken Kanrekan Pare-Pare, Ketua Organisasi Sudara Pare-Pare, Ketua Pusat Keselamatan Rakyat Penasihat Pemuda/Pandu Nasional Indonesia, Ketua Umum BPRI (Badan Penunjang Republik Indonesia), koordinator perjuangan bersenjata bagi pemuda di daerah sekitar Pare-Pare. Namun, pada 17 Oktober 1946, Bau Massepe ditangkap dan dibawa ke Makassar dalam sidang yang mengadilinya di Makassar. Secara heroik beliau mengucapkan kata-kata “Aku rela mati demi kehormatan dan kemerdekaan bangsaku.” Pada 15 Januari 1947, Andi Abdullah Bau Massepe dipindahkan ke Pinrang
untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada 2 Februari 1947 ia ditembak mati oleh Belanda dan hingga kini makamnya belum diketahui. Beliau diakui sebagai pejuang yang teguh pendirian dan berani berkorban demi tegaknya NKRI. Hal ini diakui Westerling yang disampaikan kepada istrinya, A. Soji Petta Kanjenne. Dia berkata, “Suamimu adalah jantan dan laki-laki pemberani. Ia bertanggung jawab atas semua tindakannya, tidak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri, sikap jantan ini
sangat saya hormati.” Atas jasa-jasanya, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 082/TK/Tahun 2005 tanggal 7 November 2005. Bangsawan Pada 1940, Bau Massepe diangkat sebagai Datuk Suppa menggantikan Andi Makkasau. Walaupun hidup dalam lingkungan bangsawan, tidak memengaruhi tingkah lakunya yang memperlihatkan sikap kerakyatan dan demokratis yang
mengakibatkan beliua mampu berbaur dengan rakyat biasa. Dalam rangka mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI, di Sulawesi Selatan didirikan organisasi yang bergerak di bidang politik, yaitu Sumber Daya Rakyat (Sudara) yang anggotanya antara lain Andi Mappayuki, Sam Ratulangi, dan Abdullah Bau Massepe. Bau Massepe dan kawan-kawan pada September 1945 mengubah nama organisasi tersebut menjadi Badan Penunjang Republik Indonesia, dengan Ketua Umum Andi Abdullah Bau Massepe. Kemudian di Pare-Pare dibentuk pula KNI dan Bau Massepe dipercaya sebagai pimpinannya, KNI kemudian dirubah menjadi Pusat Keselamatan Rakyat Sementara (PKRS). Pada 12 September 1945, di tengah berkecamuknya pembantaian para tokoh pergerakan, tetapi Bau Massepe dengan keberanian dan jiwa patriotisme memasang papan nama BPRI dan mengibarkan bendera Merah Putih di lapangan Labukuang Pare-Pare. Dalam memimpin perjuangan, Bau Massepe menempuh jalur politik dan militer. Dalam bidang politik melalui Keselamatan Rakyat Sulawesi yang bertugas memelihara keamanan rakyat, melakukan pertemuan dengan kelompok perlawanan. Pada November 1945, beliau membuat surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang isinya menolak kembalinya Belanda berkuasa di Indonesia dan menyokong sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, ia juga melakukan konsolidasi dengan pejabat kerajaan dan tokoh masyarakat, mengoordinasikan kegiataan perjuangan, mengirim delegasi untuk menghadap Pemerintah Pusat, dan menemui Presiden Soekarno serta berhasil memperoleh senjata dari Pemerintah Pusat. Dalam bidang militer, Bau Massepe mempersiapkan pemuda Pandu Nasional Indonesia (PNI) sebagai kekuatan pergerakan bersenjata menghadapi kekuatan NICA Belanda. Memobilisasi warga masyarakat untuk konsolidasi dan melakukan penyerangan terorganisasi terhadap pasukan Belanda. (U1)
Luber
l
12 25 Juni 2014
Menentukan Pasangan Capres dan Cawapres Terpilih A da cara baru dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (caprescawapres) terpilih untuk dilantik. Hal itu merujuk UU No. 42/2008 tentang Pilpres, tetapi kini masih diuji materi oleh sejumlah elemen. Penentuannya sesuai UU Pilpres itu dilakukan dengan cara seperti berikut.
Pasal 159 (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan perse-
baran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
h. Presiden dan wakil presiden terpilih.
Pasal 160 (1) Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada: a . M a j e l i s P e r m u s yawa r a t a n Rakyat; b. Dewan Perwakilan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Daerah; d. Mahkamah Agung; e. Mahkamah Konstitusi; f. Presiden; g. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
Pasal 161 (1) Pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden. (3) Dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon wakil presiden yang terpilih dilantik menjadi presiden. Pasal 162 (1) Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan bera-
khirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) merupakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. n
Jeda
l
13 25 Juni 2014
Gairah Sukarelawan Kalahkan Mesin Partai
Ada fenomena lovabilitas atau pilihan karena kecintaan yang tumbuh karena kehadiran sosok diterima banyak kalangan.
K
EMUNCULAN sukarelawan dalam setiap kontestasi politik dipicu oleh kehadiran figur yang sangat dicintai pemilih. Tidak efektifnya mesin partai membuat kehadiran sukarelawan sangat penting guna memenangkan pemilihan. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, mengungkapkan peran mesin partai pada setiap pemilu presiden tidak signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan transfer suara pemilihan legislatif berbeda dengan suara
pemilihan presiden. Mesin politik tidak efektif pada setiap kontestasi sehingga suara partai berubah. “Pemilihan presiden yang menggunakan sistem one man one vote membuat peran partai politik lemah. Karena masyarakat langsung memilih pasangan yang disukai. Kemudian hal itu tidak dikaitkan dengan alasan pada partai tertentu,” kata Boni, di sela-sela diskusi bertajuk Efektivitas Mesin Partai Politik dalam Pemilihan Presiden 2014, akhir pekan lalu. Dia menjelaskan faktor kultur politik di masyarakat tidak terbangun penggunaan hak politik pada basis ideologi politik. Hal itu disebabkan partai politik tidak menjadi ruang ide, gagasan, dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, permasalahan politik di Indonesia adalah budaya politik uang yang sudah sangat akut. Kondisi ini menyebabkan ideologi
dan peran partai kian melemah. “Kekuatan uang digunakan di setiap agenda politik saat ini. Itulah sebabnya tujuan demokrasi atas mencerdaskan dan pemahaman politik sirna,” kata dia. Namun, lanjut Boni, kelemahan mesin partai dan politik uang itu tertutupi dengan kemunculan sukarelawan, tim independen atau kumpulan pendukung di setiap konstestasi politik. Para sukarelawan bekerja sendiri menutupi di luar mesin partai. Massifnya gerakan sukarelawan semakin menarik dengan kemunculan calon presiden Joko Widodo. Ada efek yang disebut lovabilitas atau pilihan karena kecintaan. Buktinya, Joko Widodo menjadi tokoh yang mampu menghalau money politics. “Seperti pada Pemilihan Gubernur Jakarta lalu, ia (Jokowi) berhasil menjadi Gubernur dengan lawan yang melakukan money politics,”
ujarnya. Koordinator Nasional Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi, mengatakan semua partai politik belum mencerminkan partai politik modern. “Belum ada satu pun partai yang memiliki ciri partai politik modern. Hal yang mudah dinilai atas partai politik modern adalah partai mampu mendelegasikan saksi di semua TPS,” kata Budi. Budi menerangkan kemunculan sukarelawan di setiap kontestasi politik sangat efektif menaikkan keterpilihan calon. “Pasalnya sukarelawan muncul bukan untuk mendongkrak mesin partai, terlebih pada dukungan pada figur tertentu. Dengan adanya sukarelawan menjadi penjaga suara di semua TPS di lingkungannya. Hal itu terjadi jika figur yang dimunculkan, seperti Pak Jokowi yang disukai oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya. (MI/U3)
Jeda
l
14 25 Juni 2014
Program Capres Belum Berpihak pada Difabel
Presiden mendatang harus membentuk unit khusus yang memiliki mandat dan wewenang koordinasi lintas kementerian untuk memastikan terlaksananya inklusivitas dalam berbagai program pemerintahan.
R
ATUSAN difabel di Yogyakarta dari berbagai komunitas, Minggu (22/6), berkumpul di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta. Mereka ingin menyuarakan hak yang selama ini masih mengalami diskriminasi. Para difabel menggelar diskusi publik guna mengkritisi visi dan misi calon presiden yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang. Diskusi dihadiri komunitas difabel, seperti Sigab, Sapda, dan Ciqal. Sejumlah komunitas menilai visi misi capres yang tidak mengakomodasi kebutuhan difabel Indonesia, malah ada yang menyebut masyarakat difabel dengan sebutan penyandang cacat. “Difabel selalu terpinggirkan, dan kami ingin perubahan. Jangan ada lagi diskriminasi,” kata M. Joni
Yulianto, direktur Sasasa Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) Yogyakarta, dalam diskusi tersebut. Usai berdiskusi, komunitas difabel mengeluarkan enam re komendasi untuk capres dan cawapres. Pertama, presiden dan wakil presiden harus menginisasi sebuah kebijakan yang menjamin hak difabel tanpa diskriminasi di semua sektor, utamanya di sektor pendidikan, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi, serta jaminan perlindungan sosial. Joni mengatakan presiden juga harus menginisiasi pengarusutamaan inklusivitas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2015— 2019. Difabel merupakan kelompok rentan sehingga presiden dan wakilnya harus melakukan upaya afir-
masi pemberian jaminan sosial. Difabel meminta ada kepastian hukum dan keadilan. Perempuan dan anak-anak difabel merupakan kelompok yang paling rentan baik secara ekonomi, sosial, serta rentan menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. “Jaminan keadilan ini sangat penting bagi kaum difabel,” katanya. Komunitas juga mendesak presiden dan wakil presiden untuk membentuk atau memercayakan kepada unit di bawah lembaga kepresidenan yang memiliki mandat dan wewenang koordinasi lintas kementerian untuk memastikan terlaksananya inklusivitas dalam berbagai program pemerintahan. “Presiden juga harus membangun aksesibilitas infrastruktur karena masyarakat Indonesia sangat beragam sehingga pembangunan infrastruktur yang inklusif sangatlah diperlukan untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Joni. Joni Yulianto mengklarifikasi adanya pernyataan yang mengatasnamakan komunitas disabili-
tas Indonesia yang mendukung salah satu capres. “Komunitas difabel Indonesia tetap netral dan tidak mendukung salah satu calon capres-cawapres,” kata Joni dalam sambutannya. Difabel Indonesia tetap netral dalam pilpres. Jika ada yang mengaku sebagai komunitas disabilitas Indonesia dan mendukung salah satu capres, bukan murni komunitas difabel, melainkan hanya beberapa kelompok tertentu. Joni mengaku sempat kaget ketika ditanya beberapa komunitas difabel di beberapa daerah lainnya tentang adanya pemberitaan yang beredar dan menyatakan komunitas disabilitas Indonesia mendukung salah satu capres. “Saya kaget ketika mendengar kabar itu, dan saya menyatakan komunitas difabel Indonesia tetap netral,” kata dia. Dia menyayangkan ada visi dan misi salah satu yang menyebut komunitas difabel sebagai penyandang cacat. “Itu menunjukkan mereka tidak memiliki pemahaman tentang isu difabel. Kami lebih suka disebut difabel,” kata dia. (MI/U3)
Pernik Pemilu
l
15 25 Juni 2014
Lebih Untung Satu atau Dua Putaran
K
OMISI Pemilihan Umum (KPU) akhirnya selesai merumuskan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 21 tentang Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden (Pilpres). Dalam peraturan itu, KPU menyertakan klausul yang memungkinkan Pilpres 2014 digelar dua putaran meski hanya diikuti dua kandidat. “Kami akan merapikan PKPU kami yang memang sejak awal sudah sesuai konstitusi. Revisi hanya untuk menjelaskan runtut-runtutnya, bagaimana kalau putaran pertama, bagaimana putaran kedua. Jadi, masih tetap sesuai konstitusi,” ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di gedung KPU. Ia mengatakan tidak ada pe rubahan signifikan dalam PKPU tersebut. Menurut dia, perubahan PKPU nantinya hanya akan mempertegas perintah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Penegasan
tersebut soal pemenuhan syarat presiden dan wakil presiden terpilih yang dilantik. Pasal 6A UUD 1945 menyebutkan pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilih umum dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi, yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Regulasi soal sebaran suara di provinsi juga tertuang dalam UU Pilpres. Dalam Pasal 159 Ayat (1) disebutkan pasangan calon terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% dan harus memperoleh sedikitnya 20% suara, setidaknya separuh dari total provinsi di Indonesia. Namun, sejumlah elemen masih mengajukan gugatan uji materi agar pilpres tetap satu putaran. Alasannya, kandidat yang mengikuti pilpres hanya dua pasang. Hal itu diungkapkan sejumlah saksi ahli dalam sidang
gugatan di MK bahwa Pilpres 2014 kali ini cukup dilakukan satu putaran mengingat hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam keterangan mereka di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, ketiga saksi ahli yang dihadirkan sepakat pilpres yang diikuti dua pasang capres dan cawapres dilakukan satu kali putaran saja. Karena adanya tafsir yang bermacammacam dalam norma Pasal 159 UU Pilpres maupun Pasal 6A UUD 1945, MK perlu menafsirkan secara pasti sehingga ada kepastian hukum mengenai syarat keterpilihan caprescawapres. Saldi Isra, yang memberikan keterangan melalui konferensi video mengatakan MK perlu menafsirkan Pasal 6A UUD 1945. “Penafsiran ini diperlukan karena dikhawatirkan akan adanya konflik baru setelah pilpres,” ujar Saldi. Saldi menilai dengan keadaan dua pasang capres dan cawapres seperti
sekarang ini, pilpres sedianya dilakukan satu kali putaran. Dia juga menambahkan aturan sebaran 20% tiap provinsi di setengah jumlah provinsi tidak diberlakukan untuk keadaan seperti sekarang. “Kalaupun sebaran 20% di setengah jumlah provinsi diberlakukan, hal itu pun akan merata. Jadi tidak perlu khawatir tidak akan terpenuhi,” kata dia. Kemudian, Saldi menambahkan aturan 20% sebaran suara di setengah jumlah provinsi merupakan jembatan untuk melakukan putaran kedua jika itu diikuti lebih dari tiga pasangan capres dan cawapres. Mantan hakim konstitusi Harjono berpendapat serupa. Menurutnya, pilpres kali ini cukup dilakukan hanya satu kali putaran. “Tidak perlu dua putaran. Meskipun demikian, tidak berarti akuntabilitasnya kurang. Karena itu hal yang praktis saya kira. Ketentuan UUD 1945 bisa ditafsirkan macammacam,” ujar Harjono. (MI/U1)
Geliat Antikorupsi
l
16 25 Juni 2014
Butuh Pemimpin Bermental Antikorupsi KORUPSI dalam konsepsi tema fantasi sudah menjadi musuh bersama. Namun, tampaknya masyarakat masih menutup mata pada tindakan korupsi yang ajek dilakukan kader-kader parpol dewasa ini.
D
alam Pilpres 2014, masyarakat lebih melihat figur capres dan cawapres ke t i m b a n g p a r t a i ya n g mengusungnya. Tidak peduli berapa banyak kader partai yang terlibat korupsi saat duduk dalam birokrasi pemerintahan atau di lembaga legislatif. Menurut peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, jika partai koalisi menoleransi korupsi, hal itu akan merugikan pembangunan pemerintahan ke depan. “Hal yang saat ini sudah dicapai dalam pemberantasan korupsi bisa makin mundur atau sama saja dengan pemerintahan sekarang dari segi tingkat kerusakannya atau lebih buruk selama 10 tahun ini,” kata Oce, saat ditanya soal korelasi dan pengaruh koalisi parpol dalam Pilpres 2014. Untuk itu, ia berharap pemerintahan mendatang melanjutkan reformasi birokrasi dan pengurangan korupsi di sektor birokrasi. “Setiap capres harus mempunyai visi yang sangat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kalau tidak kembali mundur, itu risiko yang paling buruk, mundur jauh atau stagnan,” kata dia. Agar hal itu tidak terjadi, menurutnya, harus dilihat bagaimana komitmen partai koalisi atau komitmen capres dan cawapres dalam hal pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. Menurut Oce, pemberantasan korupsi harus dipimpin atau diawali dari presidennya. Jika kedua pasangan tidak mempunyai visi yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta tidak ditopang kekuatan politik
yang ada di belakangnya, mereka akan kesulitan mewujudkan hal itu di bidang pemerintahan. “Jadi, sangat bergantung pada pasangan calon atau partai koalisinya,” ujarnya. Terkait dengan partai koalisi yang di dalamnya terindikasi ada koruptor, Oce berpendapat saat ini sulit untuk membedakan partai mana yang bersih atau tidak dari oknum tersebut. Yang terpenting,
ujarnya, sikap partai dan sikap elite politiknya terhadap pemberantasan korupsi akan berpengaruh langsung terhadap KPK. Lebih lanjut, ia mengatakan jika sejak awal partai koalisi tersebut berniat membubarkan KPK dan tidak
propemberantasan korupsi, berarti pemerintahan akan mundur. Oce sependapat pemimpin dan sikap partai menjadi ujung tombak dalam memberantas korupsi. Jika figur pemimpin tegas dan sikap partai pun tidak berada di wilayah abu-abu, benih korupsi tidak akan menyebar luas. Sebaliknya, jika pemimpin masih setengah hati dan tidak punya komitmen, padahal mereka yang akan menentukan kebijakan (pemberantasan korupsi), niscaya kebijakan tersebut tidak akan terlaksana. Premisnya, korupsi akan menyebar luas jika pemimpin dan parpol berkompromi dalam penyalahgunaan wewenang. Karena itu, Oce berharap bangunan koalisi yang dibangun para capres benar-benar memegang komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sependapat dengan pemikiran
bersih, karena itu kita tidak punya pilihan lain selain meminta semacam kontrak sosial atau kontrak politik kepada siapa pun yang akan menang,” kata dia. Bentuk komitmen hitam di atas putih nantinya bisa menjadi landasan bagi masyarakat untuk kembali mengingatkan para pemimpin mengenai komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. “Jadi, masyarakat bisa meneriakkan sekencang-kencangnya jika mereka (pemimpin terpilih) nanti tidak melakukan apa yang kita minta,” ujarnya. Siti mengusulkan sebaiknya kontrak antikorupsi tersebut sudah dibuat sebelum pelaksanaan pilpres pada 9 Juli nanti. Kalau mer-
tersebut, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menambahkan kondisi Indonesia bersih dari korupsi mendatang bisa dilihat dari komitmen kedua pasangan calon pemimpin nasional dalam hal memberantas korupsi. “Mengingat koalisi keduanya tidak
eka tidak bisa menjalankan kontrak politik tersebut, ujar Siti, kita sebarkan lagi kontrak tersebut ke masyarakat. Hal itu ibarat impeachment atau pemakzulan dari masyarakat, bukan dari DPR lagi, terhadap pemimpin yang ingkar janji. (MI/U1)