16 Halaman l Edisi XXXXX/ 2 Juli - 9 Juli 2014
7 l Memenangkan Jokowi di Dua Daerah
T E R U J I T E P E R C AYA
Mencari Komisioner Berkualitas PERGANTIAN personel menjadi hal wajib bagi lembaga negara yang berisi orangorang independen untuk menyelenggarakan suatu hajat. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mesti mengganti komisionernya setiap lima tahun, harus menjadi momentum perbaikan demokrasi.
D
ALAM dua pekan ke depan, nama lima komisioner Lampung sudah muncul. Tim seleksi (timsel) pun sudah mengirimkan 10 besar calon komisioner yang lolos sejumlah uji yang dilakukan, termasuk uji publik, walau hanya memberikan waktu tiga hari. Termasuk yang lolos dalam 10 besar itu, yakni empat petahana KPU; Nanang Trenggono, Handi Mulyaningsih, Firman Seponada, dan Sholihin, telah melalui masa uji publik. Hanya Nanang yang mendapat laporan penilaian, yakni izin dari atasan, tetapi terbukti ada. Selain itu, ada juga laporan sejumlah calon komisioner yang diduga berpihak kepada salah satu kubu politik, bermasalah dalam profesionalisme kerjanya saat menjadi rekanan proyek pemerintah, serta diduga tersangkut korupsi dan kasus penggelembungan suara. “Masyarakat Lampung sangat berharap komisoner nantinya berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas,” kata Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisis Pembangunan (Lambang) Wilayah Lampung Antoni Wijaya. Ketua Timsel Komisioner Lampung Rudy mengatakan pihaknya memberikan ruang kepada laporan masyarakat alias uji publik. Namun, dalam laporannya, masyarakat harus menyertakan bukti dan fakta yang jelas. “Kami mendapat laporan lagi ada satu calon, yakni AE, yang tidak netral karena berafiliasi pada partai dan capres tertentu. Pelapor menyertakan 13 barang bukti yang menunjukkan ketidaknetralannya,” kata Rudy. Rudy mengungkapkan komisioner yang dicari adalah yang berintegritas tinggi, selain dia mampu melaksanakan pergelaran pesta demokrasi. Sebab, hasil hajat demokrasi itu ditunjukkan dari para penyelenggara yang berintegritas. “Jangan sampai karena integritas komisioner diragukan, akan banyak masalah dalam pemilu. Dimulai dari seleksi ini,” kata dia. (UIN/CR11/U1) n ferial
Interupsi
l
2 2 Juli 2014
Pilihan Berbeda Menurut Jenis Kelamin PADA Pemilu Presiden 9 Juli mendatang ternyata harus diakui adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap masing-masing kandidat. Perbedaan itu juga terkait dengan jenis kelamin para pemilih. Seperti tergambar dalam survei berikut.
indeks : GAGAS Menebak Pemenang Pilpres 2014 . . .
5
perempuan Publik Aktif Awasi Pilpres ...
6
ORATOR Meredam Kampanye Hitam . . .
9
PILAR Perempuan
1. Prabowo-Hatta 2. Jokowi-JK
: 33,8% : 48%
Kesulitan Mengakomodasi Kepentingan Koalisi. . .
Laki-laki
1. Prabowo-Hatta 2. Jokowi-JK
: 43,20% : 42,70%
jeda Armada Baru Koalisi Merah Putih . . .
10
13
688 Metode: Survei tersebut dilakukan pada 1—9 Juni 2014 di 33 provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan total responden sebanyak 2.400 pemilih dan margin of error plus minus 2%.
T E R U J I T E P E R C AYA
Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 2 Juli 2014
Timsel Jangan Pilih Kasih
DALAM menyeleksi calon komisioner, tim seleksi diminta tidak pilih kasih menanggapi seluruh aduan untuk kandidat. Termasuk juga terhadap pengaduan masyarakat atas integritas empat petahana KPU Lampung yang masuk lagi.
S
ejumlah calon komisioner yang gagal dalam seleksi mempermasalahkan hal itu. Yusrizal, misalnya, yang menyayangkan sikap tim seleksi tidak memperhatikan laporan masyarakat terhadap empat komisioner petahana. “Hal itu menunjukkan semangat tim seleksi dalam menentukan komisioner masih cenderung pada petahana,” kata dia. Peserta seleksi komisioner KPU lainnya, Deddy Aprilani, menilai
tim seleksi merupakan pihak paling bertanggung jawab apabila nanti komisioner terpilih tidak amanah dan tidak menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Hal senada dikatakan Ahmad Yulden Erwin, juga peserta seleksi. Ia mengatakan tim seleksi harus bertanggung jawab atas keputusannya. Sebab, mengacu pada prinsip good governance, yang pertama kali menentukan penyelenggara yang berintegritas adalah tim seleksi. Dia membeberkan pada saat
tahapan wawancara penentuan 10 besar, tim seleksi bertindak bukan sebagai panelis, melainkan layaknya hakim di pengadilan. “Itu tidak fair, proses seleksi itu proses mengklarifikasi bukan mengadili. Kemarin itu, seperti proses pengadilan tanpa pembela,” kata dia. Namun, pandangan berbeda dikatakan pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, yang menilai publik saat ini berharap adanya penyegaran di KPU Lampung. Caranya dengan mengombinasikan komisioner petahana dan komisioner baru. “KPU Lampung perlu penyegaran. Nama-nama yang nanti bakal duduk perlu merepresentasikan komisioner yang baru dengan yang lama,” kata Dedy Hermawan. Menurutnya, penyegaran dalam organisasi sangat penting untuk kaderisasi penyelenggara pemilu
sehingga KPU Lampung tidak hanya didominasi oleh komisioner yang lama. Mengingat, kombinasi antara komisioner petahana dan komisioner yang baru diharapkan mampu membuat penyelenggaraan pemilu di Lampung menjadi lebih baik. Dari 10 nama itu, empat di antaranya adalah petahana KPU Lampung, yaitu Nanang Trenggono, Firman Seponada, Handi Mulyaningsih, dan Solihin. Sementara enam orang merupakan wajah-wajah baru, yakni Ahmad Fauzan, Banon Eko Susetyo, Sudiyanto, Syafnijal Datuk Sinaro, Erlina, dan M. Tio Aliansyah. “Komisioner lama punya pengalaman, sedangkan komisioner baru biasanya punya semangat mengusung transparansi. Jangan semuanya orang lama ataupun sebaliknya,” ujar Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Unila itu. (UIN/CR11/U1)
Laporan Utama
l
4 2 Juli 2014
Seleksi KPU Harus Fair dan Mengacu Aturan
SELEKSI calon komisioner yang rampung dilaksanakan diharapkan mendapatkan hasil terbaik untuk perjalanan demokrasi lima tahun ke depan. Untuk itu, semua proses penyeleksiannya mesti fair dan mengacu aturan.
S
alah satu ancaman tim seleksi adalah intimidasi dari calon komisioner, seperti intimidasi uang sogokan. Sejumlah calon diketahui mulai mencoba-coba bermain suap untuk bisa lolos dalam tes psikologi. Bukti dari aksi suap mereka itu justru menjadi poin penilaiannya. Ketua Timsel KPU Provinsi Lampung Rudy mengatakan pihaknya telah mengantongi nama peserta seleksi yang mencoba menyogok tim pemeriksa psikologi. Walau tidak mau membeberkan calon komisioner penyuap itu, Rudy memastikan pihaknya tidak mengindah-
kan lobi-lobi hingga berujung pada gratifikasi. “Kami menutup diri dari lobi-lobi. Ada juga yang sudah melakukan gratifikasi kepada tim psikologi. Adalah pokoknya, petahana atau bukan tidak tahu, yang pasti sudah kami coret. Tim psikologi profesional, barang bukti ada,� kata dia. Tim seleksi komisioner KPU Bandar Lampung, Ikhwan Aji Wibowo, juga mengungkapkan banyak peserta yang mencoba melobi agar bisa diloloskan 10 besar. Upaya itu dilakukan secara langsung maupun menggunakan telepon, bahkan mengutus orang kepercayaan. “Kami juga memiliki
pedoman mengenai perekrutan, yang mana pedoman itu menjadi tolok ukur kami yang diberikan oleh KPU RI,� ujarnya saat dihubungi. Hal yang sama juga disampaikan anggota timsel KPU Tanggamus, Iwan Satriawan. Dari 28 orang yang lulus seleksi administrasi, beberapa di antaranya ada yang mencoba melakukan negosiasi. Kuota Perempuan Yang paling aneh adalah acuan kuota perempuan 30% tidak semua dijalankan timsel KPU. Terbukti hingga 20 besar calon komisioner KPU Lampung Barat, tidak ada satu pun perempuan. Hal itu membuat peserta seleksi komisioner KPU Lampung Barat, Malia Damayanti, kecewa dengan keputusan tim seleksi yang hanya meluluskan 19 besar tanpa namanya. Padahal, menurutnya, dia satu-satunya peserta tes perempuan.
Malia menilai pelaksanaan penerimaan calon anggota KPU Lampung Barat tidak tranpsaran. Selain itu, tidak memperhatikan perundangundangan yang berlaku yang menyebutkan seleksi harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Dia meminta tim seleksi secara terbuka mengumumkan hasil tes yang menyangkut dirinya. Di tempat terpisah, Sekretaris Timsel Lambar Iin Gusanto membenarkan telah menerima surat keberatan dari Malia. Menurut dia, Malia tidak lulus karena tidak memenuhi syarat khususnya pada tes psikologi. Soal peraturan yang menyebutkan 30% keterwakilan perempuan, kata dia, dalam Peraturan KPU No. 2/2013 dalam Pasal 26 disebutkan hasil tes dengan memperhatikan 30% keter wakilan perempuan, tetapi pasal tersebut tidak ada menegaskan keterwakilan perempuan diwajibkan. (UIN/CR11/ELI/ABU/U1)
Gagas
l
5 2 Juli 2014
Menebak Pemenang Pilpres 2014 S Sabiqul Iman Mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
EPEKAN lagi masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin bangsa ini. Tanggal 9 Juli 2014 akan menjadi sejarah baru perjalanan republik ini. Tahun ini, rakyat akan memiliki presiden baru hasil pemilihan langsung. Pilpres tahun ini sedikit berbeda dengan Pilpres 2009 yang hasilnya begitu mudah untuk ditebak. Saat itu, publik langsung menyebut nama Susilo Bambang YudhoyonoBoediono yang bakal keluar sebagai pemenang. Hal itu sangat berbeda dengan pilpres tahun ini. Belum ada yang berani menyebutkan siapa yang akan memenangi pilpres meskipun hanya diikuti dua pasangan calon. Masyarakat umum dan bahkan tim pemenangan capres-cawapres belum berani menebak antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu karena kedua pasangan itu memang memiliki kekuatan masing-masing. Bahkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei ada yang memenangkan Prabowo-Hatta dan banyak pula yang memenangkan Jokowi-JK. Persaingan antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memang semakin panas menjelang pemungutan suara 9 Juli 2014. Politik saling serang terus berlangsung. Bahkan kampanye hitam (black campaign) masih terus berkeliaran. Modal Suara Prabowo dan Jokowi Untuk menebak siapa pasangan capres-cawapres yang bakal memenangi Pilpres 2014, saya memulainya dengan melihat kalkulasi suara. Di atas kertas, jika mengacu pada jumlah perolehan suara hasil resmi Pemilu Legislatif 9 April 2014, jumlah Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan capres-cawapres nomor 1 Prabowo-Hatta unggul atas jumlah suara koalisi poros PDIP yang mengusung capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK. Dari sisi dukungan partai, posisi
Prabowo-Hatta jelas unggul karena didukung enam partai: Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Golkar. G abungan suara partai politik pengusung Prabowo-Hatta dalam pemilu lalu mencapai lebih dari 61 juta suara. Dengan perincian Gerindra 14.760.371 suara (11,81%), PAN 9.481.621 suara (7,59%), PKS 8.480.204 suara (6,79%), PPP 8.157.488 suara (6,53%), Golkar 18.432.312 suara (14,75%), dan PBB 1.825.750 suara (1,46%). Belum lagi kalau ditambah suara Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%) yang kemungkinan mengarah ke pasangan Prabowo-Hatta. Jika ditambahkan, modal suara Prabowo menjadi 73 juta suara. Sedangkan jumlah suara empat partai pengusung Jokowi-JK, yakni PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura hanya mengumpulkan sekitar 51 juta suara. Dengan perincian PDIP 23.681.471 suara (18,95%), PKB 11.298.950 suara (9,04%), NasDem 8.402.812 suara (6,72%), Hanura 6.579.498 suara (5,26%), dan PKPI 1.143.094 suara (0,91%). Namun, hitungan itu berdasarkan perhitungan di atas kertas semata. Mengingat suara hasil Pemilu Legislatif 2014 juga belum bisa dipastikan akan linier mengikuti kebijakan pimpinan partai yang mereka pilih pada pileg lalu sehingga tebakan pemenang pilpres berdasarkan hitungan modal suara partai juga belum tentu benar. Mengingat dalam memilih presiden, masyarakat tidak semata-mata melihat partai, tetapi juga figur calon pemimpin. Sedangkan di sini, kedua pasangan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Menakar Efek Debat Capres KPU sudah menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak empat kali. Selama debat berlangsung, kedua pasangan mempertontonkan adu argumentasi yang menarik. Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menampilkan gagasan dan visi-misi masing-masing. Sebagai calon presiden, Prabowo tampil dengan gagasan besar dan nyaring, sementara Jokowi menekankan pentingnya sistem, menonjolkan pengalaman mikro dan praktis. Prabowo bicara mengenai peningkatan perekonomian bangsa dengan mengamankan kekayaan negara dari kebocoran dan yang mengalir ke luar negeri, sedangkan inti dari pemaparan Jokowi berkisar pada konsep membangun sistemnya dengan revolusi mental. Jokowi juga bicara pengalaman mengurus Solo dan Jakarta. Ditakar dari aspek demokrasi, debat capres- cawapres bermakna mendalami kualitas pasangan capres - cawapres yang diusung partai politik (parpol) agar pemilih tidak lagi memilih kandidat sematamata karena popularitas. Debat juga menjadi gambaran visi-misi mereka di tengah dinamika kebangsaan. Di atas segalanya, debat menjadi sarana untuk menakar konsistensi antara janji dan implementasi. Nanti tampak apakah para kandidat terpilih benar-benar konsisten dengan janji yang telah disampaikan sebelum menjadi presiden. Debat capres-cawapres menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, yang harus digarisbawahi bahwa siapa pun capres yang terpilih jadi presiden, ia harus mampu mengejawantahkan gagasan dan visi-misinya secara nyata, membangun Indonesia yang kuat dan bermartabat. Terakhir, apa pun yang dilakukan pasangan capres- cawapres, para pendukung, tim sukses dan masyarakat, pada akhirnya ke hendak Allah sebagai penentu terakhir. Mengingat, Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Menentukan siapa yang berhak memimpin bangsa ini. n
Perempuan
l
6 2 Juli 2014
Publik Aktif Awasi Pilpres
Komisi Pemilihan Umum harus memastikan penyelenggara pemilu di tingkat bawah memahami prinsip dan aturan sehingga mengurangi pelanggaran saat pemilihan presiden.
K
UALITAS Pemilihan Presiden (pilpres) 9 Juli 2014 bergantung pada pengawasan dan partisipasi masyarakat. Lembaga pengawas pemilihan umum dinilai tidak optimal mengantisipasi dan menindaklanjuti tindak kecurangan. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Menurutnya, pelanggaran yang marak terjadi tidak dibarengi sanksi tegas. Masyarakat mesti turun langsung mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran. “Kemungkinan kecurangan pada pilpres cukup besar. Hal itu didukung dengan sistem dan waktu rekapitulasi panjang. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan kemenangan dengan cara apa pun oleh pihak tertentu. Sementara sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera,” kata Siti Zuhro pada diskusi bertajuk Pengamanan Berlapis Perjalanan Kotak Suara Pilpres 2014, Senin (30/6). Dia mengatakan masyarakat sebagai pemilik mandat hendaknya turun langsung menjaga kualitas pilpres. Kemudian melaporkan kepada
kepolisian dan lembaga pengawas setiap menemukan pelanggaran. “Karena diketahui panitia pengawas lapangan masih terbatas, kemudian saksi dari partai juga berpihak. Maka patutnya seluruh elemen masyarakat bergerak bersama mengawal dan mengawasi proses pilpres nanti,” ujarnya. Jika masyarakat permisif dan terkesan pasif, kata Siti, kualitas pilpres sulit menjadi representasi amanah rakyat. Berkaca pada pemilihan legislatif lalu, kecurangan sangat masif terjadi. Kondisi ini diperparah dengan panitia penyelenggara dan pengawas pemilu yang terindikasi curang dan kembali menjabat pada pilpres nanti. “Maka di sini pertaruhan kualitas pilpres menjadi tanggung jawab bersama-sama, khususnya masyarakat,” kata dia. Dia berharap elite partai, pejabat negara, dan pihak penyelenggara pilpres harus memberikan teladan dengan menjunjung kejujuran, transparansi, dan profesionalitas. Jika itu dilakukan, masyarakat akan mudah mengikuti tanpa diminta. Elite-elite di negeri ini mesti menjadi contoh teladan yang baik guna mewujudkan
pilpres yang kredibel, transparan, adil, dan merepresentasikan mandat rakyat. Siti Zuhro juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penyelenggara pemilu di tingkat bawah memahami prinsip dan aturan sehingga mengurangi pelanggaran saat pilpres. “KPU harus antisipasi supaya penyelenggara di bawahnya memahami prinsip dan aturan. KPU Pusat tidak cukup memberikan informasi atau sosialisasi kepada lembaga di bawahnya, seperti di tingkat penyelenggara pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota,” kata Siti. Menurut dia, pemilu mestinya seiringan dengan prinsip demokrasi. Karena saat ini hal itu tidak terjadi, hanya bernuansakan pergantian pengisi posisi jabatan semata. “Demokrasi tidak melahirkan kepercayaan transparansi dan kredibel sehingga penyimpangan banyak terjadi saat pileg lalu,” kata dia. Hal ini harus menjadi domain KPU untuk mengetatkan aturan penyelenggaraan di desa sehingga tidak terulang lagi terkait pelanggaran pemilu. “Saya setuju ada MoU dengan pihak penegak hukum agar tidak ada kerusuhan di tingkat bawah karena tidak adanya kepercayaan yang disebabkan pelanggaran maupun kecurangan hasil Pemilu,” ujar dia.(MI/ANT/U3)
Perempuan
l
7 2 Juli 2014
Memenangkan Jokowi di Dua Daerah SEBAGAI tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Lampung, politikus PDIP Winarti bertekad memenangkan capres-cawapres yang diusung partainya itu di dua daerah, yakni Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Tengah.
H
al itu menjadi komitmen Winarti menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Alasannya, karena saat ini dia menjabat sebagai ketua DPRD Tulangbawang yang pernah lahir di Lampung Tengah. Sebagai politikus, Winarti juga memiliki jaringan yang cukup luas di dua daerah itu, yang sudah dia gerakkan dalam program pemenangan capres nomor urut 2 tersebut. “Komitmen saya akan memenangkan Jokowi-JK di dua kabupaten itu. Semua jaringan yang saya miliki sudah saya gerakkan hingga 9 Juli,” kata perempuan kelahiran Lampung Tengah, 4 April 1975 itu. Menurutnya, jika Jokowi-JK nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dia yakin mereka akan memperhatikan Tulangbawang dan Lampung Tengah. Salah satunya dengan merealisasikan anggaran Rp1 miliar untuk tiap desa sesuai dengan amanat undang-undang. “Itu sudah amanat undangundang. Dengan begitu kami yakin masyarakat di desa-desa akan sejahtera karena infrastrukturnya bagus,” ujarnya. Sedangkan terkait komitmennya terhadap pembangunan di daerah, Winarti menegaskan terus memperjuangkan anggaran prorakyat. Di antaranya dengan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) bersama pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat saat ini sangat menginginkan jalan yang bagus untuk kelancaran transportasi hasil pertanian dan penghubung antardaerah. “Sekarang kondisi infrastruktur Tulangbawang sudah mulai baik berkat komitmen semua pihak. Saya yakin program itu bisa diterapkan di daerah lain, termasuk Lampung Tengah,” kata istri Ketua DPC PDIP Tulangbawang Kadek Suwartika itu. Tak hanya itu, setiap daerah di Lampung juga harus terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembangunannya bisa lebih cepat. Mengingat, salah satu komitmen Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo adalah memperbaiki infrastruktur jalan. “Sinergitas ini sangat penting agar seluruh kampung di provinsi ini pembangunannya bisa cepat. Terutama perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya,” kata dia. (UIN/U3)
Winarti Kadek Suwartika Kelahiran: Lampung Tengah, 4 April 1975 Jabatan : Ketua DPRD Tulangbawang Tim Pemenangan Jokowi-JK Lampung
Orator
l
8 2 Juli 2014
Kampanye Positif Kaum Muda Turunnya anak muda mendukung salah satu calon adalah bentuk konkret perlawanan mereka terhadap sistem politik.
J
URU bicara tim pemenangan pasangan capres- cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, mengatakan partisipasi kawula muda dalam kampanye positif masuk suatu kelompok besar yang tidak bersuara, yang disebut dengan silent majority, di tengah maraknya kampanye hitam jelang pemilihan presiden (pilpres). Silent majority, yakni kelompok yang tidak bersuara tapi sudah menentukan pilihan dan tidak suka dengan gembar-gembor, apalagi dengan yang namanya kampanye hitam. “Kampanye hitam berlangsung kebanyakan di media, media sosial, pada tataran masyarakat riil, masyarakat itu masih menginginkan keamanan dan kesejukan. Kalau ada kelompok anak muda yang mengedepankan kesejukan, saya rasa mereka bagian silent majority yang selama ini diam bahwa mereka ingin menyudahi segala kegaduhan yang dibuat para elite politik dan dihiperbola oleh media,” kata dia kepada Media Indonesia, pekan lalu. Lebih lanjut, politikus Golkar tersebut menjelaskan anak muda merupakan kelompok besar yang tidak mau bersuara di partai politik. “Turunnya anak muda mendukung salah satu calon dengan menyuarakan aspirasi mereka, itu adalah sebagai bentuk konkret perlawanan mereka terhadap sistem politik. Lalu, hal tersebut merupakan bentuk nyata partisipasi mereka,” kata Tantowi. Tantowi pun melihat bahwa anak muda lebih berpartisipasi aktif saat menjelang pilpres, sedangkan dalam pemilihan legislatif tidak demikian. “Dalam pileg mereka jarang menonjolkan diri. Itu karena mereka sudah
ada sikap apriori terhadap politik. Penyebabnya, parpol yang kadernya banyak yang korupsi, anggota DPR yang malas dan isinya lo lagi lo lagi, sehingga menimbulkan apriori mereka.” Karena itu, menurut Tantowi, jika anak muda menginginkan perubahan, mereka tidak boleh hanya berdiam diri. Mereka harus melakukan pergerakan menuju perubahan, salah satunya dengan bersikap aktif. Ia pun mengakui perlu ada regenerasi dalam tubuh partai politik. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa ada hambatan yang harus dihadapi oleh anak muda untuk berperan aktif. “Makanya pemerintahan ke depan siapa pun yang terpilih bersama DPR yang baru, ada dua agenda yang harus diselesaikan,” kata Tantowi. Dua agenda tersebut, pertama terkait amendemen Undang-Undang Pemilu. “Kita lihat pemilu kemarin penuh dengan manipulasi, money politics karena itu sudah saatnya mengubah kembali sistem pemilu kita. Kedua, sistem pilpres, agar anak-anak muda mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin,” kata dia. Karena itu, untuk membangun rasa optimisme agar anak muda tidak antipati terhadap politik, perlu ada perubahan yang didukung oleh payung hukumnya, yakni undang-undang. “Sekarang ini untuk menjadi presiden harus didukung 20% kursi di parlemen. Kalau sistemnya seperti itu mengakibatkan tidak ada satu partai politik pun yang
bisa mencalonkan diri capresnya sehingga dibutuhkan kerja sama atau koalisi,” ujar Tantowi. Kedua, lanjutnya, amanat UU sekarang, calon presiden adalah seseorang yang
didukung oleh parpol yang mempunyai suara 20% di parlemen. “Akibatnya, generasi muda yang tidak berpartai, tidak akan mendapat kesempatan. Calon independen hanya boleh pada tataran kepala daerah seperti gubernur. Kalau kita ingin mengakomodasi keikutsertaan anak muda sebagai calon pemimpin bangsa UU Pilpresnya harus diubah,” kata dia. (MI/U3)
Tantowi Yahya
Orator
l
9 2 Juli 2014
Meredam Kampanye Hitam
Kecintaan terhadap calon presiden tidak dilakukan dengan menyebarkan fitnah yang dibuat dan dipublikasi dalam rangka pemenangan calon.
P
ESTA demokrasi pemilihan presiden marak dengan kampanye hitam. Penyebaran fitnah untuk kampanye ini sama dengan merendahkan bangsa. Pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno menilai melakukan kampanye hitam sama halnya dengan merendahkan bangsa. “Dalam kampanye kita harus bedakan kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif kita menunjuk pada segisegi negatif lawan, itu menurut saya boleh terkait program dam kemampuan,” kata dia, saat menghadiri diskusi yang bertajuk strategi kampanye media pilpres 2014, akhir pekan lalu. Menurutnya, kampanye hitam adalah kampanye bohong dan fitnah, dan yang paling menjijikkan kampanye
yang mengacu prasangka agama. Dia berharap para politikus seharusnya tidak menyebarkan kampanye hitam. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyarankan agar kampanye hitam segera ditinggalkan. Terlebih lagi, pemilihan presiden berbarengan dengan bulan suci Ramdaan. “Ramadaan ini bulan suci, justru segala hal yang bisa menodai segera ditanggalkan, termasuk kampanye hitam. Berbohong dan marah saja tidak diperkenankan untuk orang berpuasa, apalagi kampanye hitam yang menyebarkan fitnah,” ujar Alwi Shihab di Jakarta. Dia pun mengimbau kepada semua pihak agar kecintaan terhadap calon presiden tidak dilakukan dengan menyebarkan fitnah yang dibuat dan
dipublikasi dalam rangka pemenangan calon. “Agar pesta demokrasi berjalan dengan baik, hindarkan cara yang mendiskreditkan lawan kontestan,” kata dia. Mencegah kampanye hitam yang terjadi di tempat-tempat ibadah, Alwi mengimbau agar pemuka agama jangan mengganggu ketenangan di lingkungan masjid. Orang-orang di masjid tidak semuanya satu kubu. Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Taufik, mengatakan kampanye hitam yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai alat politik menjadi suatu hal yang berbahaya. Dia menilai cara tersebut sebagai cara yang tidak bertanggung jawab. Menurut Taufik, semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menghentikan kampanye hitam, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. “Pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan pihak aparat keamanan bertanggung jawab untuk mencegah agar tidak menyebarkan kebencian atas SARA,” ujarnya.
Dia menilai jika isu SARA terus digulirkan sebagai alat politik dan masyarakat terpengaruh, akan sulit untuk meredamnya kembali. “Ini yang berbahaya. Bangsa ini tidak berhenti pada tanggal 9 juli, tapi masih panjang.” Karena itu, ia mengatakan pemerintah harus bertindak dengan kewenangan yang dimilikinya, jangan sampai negara absen terkait hal tersebut. “Pemerintah harus mengecam cara ini, negara tidak menoleransi cara tersebut. Begitu pula dari pihak Bawaslu dan KPU. Publik pun harus diingatkan bahwa tanggung jawab juga ada di masyarakat,” kata Taufik. Selain itu, ia menyarankan kepada para calon kandidat yang harus mengecam dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampanye hitam. “Kedua pasangan harus mengecam kampanye hitam. Karena itu akan menjadi pendidikan politik, bukan untuk sementara, melainkan untuk jangka panjang. Proses pemilu kali ini harus ditanamkan nilainilai moral yang baik.” (MI/U3)
Pilar
l
10 2 Juli 2014
Kesulitan Mengakomodasi Kepentingan Koalisi
PASANGAN Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kesulitan mengakomodasikan kepentingan parpol anggota koalisi terkait dengan kebijakan politik luar negeri.
S
ebagai konsekuensi keputusan menggandeng berbagai parpol, Prabowo harus mengawinkan kebijakan retorika kemandirian nasional dengan kebijakan neoliberal yang selama ini diasosiasikan dengan Hatta. “Di sini bakal menciptakan kebingungan ketika diimplementasikan kelak,” kata pengamat hubungan internasional dari President University,
Eric Hendra. Ia mengakui Prabowo sudah menjelaskan kebijakan luar negeri dalam tiga kalimat singkat, yaitu mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, melakukan upaya yang lebih aktif untuk menghadapi perubahan iklim global, dan melindungi hak-hak pekerja migran. Namun, walaupun sudah memiliki ahli politik luar negeri, Prabowo tetap
kesulitan mengartikulasikan dan mendetailkan kebijakan luar negerinya. “Mungkin karena tim kesulitan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak koalisi yang demikian beragam. Ada partai Islam yang middle east-oriented, ada neoliberal,” ujarnya. Selain itu, tambah Eric, agenda Prabowo yang tidak perinci dapat membingungkan para pelaksana keputusan. Prabowo membiarkan pejabat Kementerian Luar Negeri mengambil tindakan apa pun dan strategi yang diperlukan asalkan sejalan dengan grand policy. “Di sisi lain, situasi itu menyebabkan kebingungan di kalangan korps diplo-
matik dalam mencari kebijakan yang tepat yang sesuai dan seiring dengan garis kebijakannya,” kata dia. Selain itu, Eric menganggap retorika nasionalis yang ditawarkan, baik oleh Prabowo maupun Jokowi, tidak otomatis diartikan sebagai janji yang akan menjadikan Indonesia berorientasi ke sana. Pasalnya, dalam sejarah pemilu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, masalah utama yang selalu ditonjolkan ialah politik dalam negeri. “Pernyataan nasionalisme hanya pragmatisme. Keduanya kurang mengelaborasi permasalahan yang menjadi kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri.” (MI/U1)
Jejak
l
11 2 Juli 2014
Ranggong Daeng Romo
Pejuang yang Setia Kawan RASA senasib sepenanggungan merupakan pemicu yang paling efektif untuk sekelompok orang keluar dari kesulitan. Bukan hanya rela mengorbankan harta benda, bahkan jiwanya pun diikhlaskannya agar hidup menjadi lebih baik.
pembentukan Pemerintah RI di Raja Gowa ke-16. Sayang, sebelum pemerintahan itu terbentuk, tentara Jepang telah terlebih dahulu dilucuti oleh pasukan Australia yang mendarat di Makassar pada akhir September 1945.
B
egitu gambaran pengorbanan yang dilakukan Ranggong Daeng Romo yang nyatanya tak sia-sia. Bersama Lapris (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi perjuangan se-Raja Gowa ke-16, dinobatkan pada 1653 di Sulawesi Selatan, Daeng Romo berhasil mewujudkan perbaikan bagi lingkungan dan masyarakatnya. Ranggong Daeng Romo dilahirkan di Kampung Bone-Bone, Polongbangkeng, Raja Gowa ke-16, pada 1915. Dia menempuh pendidikan di Hollandsch Inlandsch School dan Taman Siswa di Makassar setelah sebelumnya menimba ilmu agama di salah satu pesantren di Cikoang. Ia bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan pembelian padi milik pemerintah militer Jepang ketika menduduki tanah Sulawesi. Pada waktu itu, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang mengharuskan penduduk pribumi untuk menyerahkan hasil panennya berupa padi kepada tentara Jepang. Karena merasa tak tega, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya tersebut. Sebagaimana halnya dengan para pemuda lainnya pada masa kependudukan Jepang, Ranggong Daeng pun memasuki barisan pemuda Seinendan. Tak lama setelah ia memutuskan bergabung dalam kelompok tersebut, ia pun diangkat menjadi pemimpin Seinendan di Bontokandatto. Para pemuda sangat terbantu dengan pelatihan yang diberikan oleh tentara Jepang di Seinendan. Pelatihan itu sangat berguna mempersiapkan para pemuda dalam kemiliteran yang tidak pernah diperoleh pada zaman
penjajahan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengharuskan
Kedatangan pasukan dari Negeri Kangguru tersebut juga dibarengi dengan aparat pemerintah Belanda
yang bernama NICA (Nederlandsch Indosche Civiel Adminitration). NICA bermaksud untuk kembali menguasai Indonesia. Tentu saja hal itu mendapat perlawanan dari segenap masyarakat Sulawesi Selatan, terutama para pemuda. Mereka kemudian mendirikan berbagai organisasi perjuangan untuk menghadapi tentara Belanda itu. Gerakan Muda Bajeng (GMB) merupakan salah satu organisasi yang didirikan kelompok pemuda tersebut. Organisasi yang didirikan di Palekko, Polongbangkeng, pada pertengahan Oktober 1945 itu kemudian dalam bidang kemiliteran dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Laskar Lipan Bajeng kemudian dipilih sebagai nama baru pengganti GMB. Posisi sebagai pemimpin tertinggi dipercayakan pada Ranggong Daeng Romo. Polongbangkeng menjadi pusat perlawanan dan pusat kegiatan para pemuda Makassar yang terdesak. Para pemimpin berbagai laskar pada Juli 1946 berkumpul di Polongbangkeng untuk menghadiri sebuah pertemuan. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dicetuskan ide pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (Lapris). Ranggong Daeng Romo kemudian diangkat sebagai panglima Lapris. Sebagai panglima, ia berusaha meningkatkan kemampuan tempur di Komara. Ranggong Daeng kemudian merencanakan untuk memindahkan markas ke tempat lain yang lebih aman untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa. Pada 27 Februari 1947, pemindahan pun dilakukan, tetapi bersamaan dengan itu, Belanda kembali melancarkan serangan. Ranggong Daeng Romo pun terkepung bersama pasukannya. Walaupun pasukannya menganjurkan dia agar meloloskan diri, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Sebagai panglima, ia tak tega meninggalkan pasukannya begitu saja. Lapris akhirnya kehilangan sang panglima. Jenazahnya dikebumikan di Bangkala (Mo’mara). (U1)
Luber
l
12 2 Juli 2014
Berita dan Pers Memasuki Masa Kampanye
P
RODUK jurnalistik juga diatur dalam kebijakan sehingga ada batasan dalam publikasi kandidat yang ikut dalam Pemilu Presiden 2014. Seperti diatur dalam UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Pasal 47 (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat. (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Pasal 48 (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi kampanye. (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilu presiden dan wakil presiden sebagai
bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan calon. (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada pasangan calon. Pasal 49 (1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menye diakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon. Pasal 50 (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat. (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimile. (4) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur oleh KPU bersama Komisi Penyiaran Indonesia. Pasal 51 (1) Iklan kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
( 2 ) I k l a n k a mp a nye d i l a r a n g berisikan hal yang dapat mengg a n g g u ke nya m a n a n p e m b a c a , pendengar, dan/atau pemirsa. (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. Pasal 52 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye. (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pasangan calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada pasangan calon yang lain. Pasal 53 (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)
berlaku untuk semua jenis iklan. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) untuk setiap pasangan calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3). Pasal 54 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon. (3) Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. ( 5 ) I k l a n k a m p a n y e l aya n a n masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Pasal 55 Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi pasangan calon. n
Jeda
l
13 2 Juli 2014
Armada Baru Koalisi Merah Putih
DPP Partai Demokrat memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan DPD, DPC, PAC, kader, simpatisan, organisasi sayap, dan seluruh pendukung Partai Demokrat agar memberikan dukungan penuh kepada Prabowo.
L
IMA hari menjelang masa kampanye pemilihan presiden berakhir, Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. M e s k i Ke t u a U m u m Pa r t a i Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya menegaskan bahwa partainya bersikap netral. Namun, sejumlah elite partai berlambang bintang mercy ini sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo-Hatta. Sya r i e f m e n g a t a k a n Pa r t a i Demokrat secara logis telah masuk dalam Koalisi Merah Putih (koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta).
Oleh karena itu, pihaknya siap bergerak terjun ke daerah-daerah untuk membantu pemenangan Prabowo-Hatta. “Konsekuensi logis kita siap jadi juru kampanye. Kampanye tinggal lima hari lagi, kan lumayan,” kata Syarief Hasan di sela-sela konferensi pers pernyataan dukungan DPP Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (30/6). Turut hadir fungsionaris Partai Demokrat, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Amir Syamsuddin, Jero Wacik, E.E. Mangindaan, dan Roy Suryo. Menteri Koperasi dan UKM ini menyatakan dukungannya Demokrat terhadap Prabowo-Hatta karena keduanya dinilai memiliki visi-misi segaris dengan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Menurut Syarief, DPP Partai Demokrat memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan DPD, DPC PAC Demokrat, kader, simpatisan, organisasi sayap, dan seluruh pendukung Partai Demokrat agar memberikan dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli 2014. Lebih jauh Syarief juga mengutarakan bahwa masukan yang diterima dari kader-kader Demokrat di daerah mengusulkan agar Partai Demokrat mendukung caprescawapres Prabowo-Hatta. “Statement politik ini dari DPP Partai Demokrat. Ketua Harian dan Sekjen punya otoritas untuk ini. Kami yakin dukungan ini akan lebih meningkatkan dukungan bagi Prabowo-Hatta, kami yakin insya Allah Prabowo-Hatta akan menang di pilpres,” ujar Syarief. Meskipun demikian, masih ada sejumlah elite Demokrat yang menyeberang dan mendukung pasangan capres dan cawapres Joko WidodoJusuf Kalla. Misalnya anggota Dewan Ke hormatan Partai Demokrat Suaidi Marasabessyadalah dan Ketua DPP Demokrat Ruhut Sitompul. Menanggapi dukungan resmi Partai Demokrat ke Prabowo, Ruhut dalam pesan singkat yang dikirim-
kannya, Senin, berseloroh meminta partainya melanjutkan dukungan itu. “Mantap Partai Demokrat Jaya. Lanjutkan. Thanks,” kata Ruhut singkat. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. “Kami menghargai perbedaan itu. Jadi kalau juga Partai Demokrat yang memberikan keputusan mendukung PrabowoHatta, dari kubu Jokowi-JK kami menghargai itu,” kata Surya yang juga penasihat tim pemenangan nasional pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK, saat buka bersama sahabat Jokowi-JK di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin. Pihaknya memahami betul bahwa untuk mencapai pemenangan Jokowi-JK, diperlukan cara-cara dan strategi yang elegan. Partai politik juga diberikan kesempatan untuk menentukan arah perjuangannya dalam pilpres, termasuk bagi partai berlambang mirip segitiga mercy itu. “Bagaimana kita menempatkan lahirnya tokoh baru, pemimpin baru kepala pemerintahan kita, itu memang dilakukan dengan caracara yang lebih beretika,” kata Surya. (U1)
Jeda
l
14 2 Juli 2014
Merebut Suara di Daerah ‘Kaya’ Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK masih memiliki kesempatan 5 harimenjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 untuk melakukan strategi khusus di provinsi dengan suara terbesar.
C
Asep Warlan Yusuf
Pengamat politik Universitas Parahyangan
ALON presiden dan calon wakil presiden sekuat tenaga memperebutkan dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih terpadat. Unggul perolehan suara di daerah tersebut menjadi kunci memenangi pemilihan presiden. Pengamat politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden jangan hanya mengandalkan kemenangan di wilayah Jabar, tetapi harus menang di tiga provinsi lainnya untuk menang secara nasional pada Pemilihan Presiden 2014. “Tidak hanya Jabar menang, harus diperkuat di provinsi lain minimal tiga provinsi besar,” kata guru besar Universitas Parahyangan ini usai menghadiri diskusi kebangsaan bertemakan Strategi memenangkan capres PrabowoHatta di Jawa Barat di Kota Bandu n g , Senin (30/6). Ia menjelaskan tiga provinsi suara terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Menurut dia, jika calon presiden mendapatkan suara terbanyak di tiga provinsi tersebut, kemudian ditambah jumlah suara dari Jabar, akan menang secara nasional. “Prabowo-Hatta bisa menang pilpres secara nasional kalau tiga provinsi itu menang, ditambah sumbangan Jawa Barat,” katanya. Dia menuturkan kedua pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) masih memiliki kesempatan 5 hari menjelang pemilihan Presiden 9 Juli 2014 untuk melakukan strategi khusus menang di provinsi suara terbesar itu. “Ada strategi yang menurut saya, intinya masyarakat butuh figur lebih pasti, bisa membawa Indonesia ke depan,” katanya. Strategi lainnya, lanjut Asep, yaitu seluruh tim sukses harus mampu menetralisasi isu kampanye hitam. Ia mengungkapkan ada survei strategi pemenangan, yakni menyangkut kinerja tim sukses, faktor logistik, strategi cermat, dan doa. Logistik yang kuat dalam kampanye bukan dalam hal serangan fajar, tetapi modal kampanye turun ke
masyarakat. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK ditargetkan menang di Jawa Tengah pada Pemilu Presiden 9 Juli 2104. “Tak bisa dipungkiri, Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan. Pengalaman pada Pemilihan Gubernur Jateng, PDI Perjuangan menjadi pemenangnya. Tak heran, kami menargetkan Jokowi-JK akan meraih kemenangan mutlak pada pilpres 9 Juli mendatang,” katanya di Magelang, Senin. Dia mengatakan hal tersebut saat meresmikan Kampung Marhaen di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Menyinggung sejumlah tokoh dan kader PDI Perjuangan yang menyeberang dengan memberikan dukungan kepada pasangan lain pada pilpres mendatang, pihaknya tidak begitu kawatir, termasuk kabar mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang diinformasikan mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Ketua Tim Kampanye Nasional capres dan cawapres Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, mengatakan capres nomor urut 2 akan berkonsentrasi kampanye di daerah padat pemilih hingga masa kampanye Pemilu Presiden 2014 berakhir pada 5 Juli. “Memanfaatkan sisa waktu masa kampanye, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla akan berkonsentrasi kampanye di daerah padat pemilih,” kata dia di Jakarta, Senin. Menurut Tjahjo Kumolo, daerah padat pemilih adalah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Semua provinsi di Pulau Jawa, kata dia, padat pemilih, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. “Menjelang akhir masa kampanye, Pak Jokowi akan berkonsentrasi kampanye di Jawa Barat dan DKI Jakarta.” Ketikia ditanya soal hasil survei yang menyimpulkan banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya, Tjahjo mengatakan memang masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya. Menurut dia, meskipun masih banyak pemilih yang menyatakan belum menentukan pilihannya kepada petugas survei dari lembaga survei, dia meyakini pemilih saat ini sudah cerdas dan bijaksana. (ANT/U3)
Pernik Pemilu
l
15 2 Juli 2014
Isu Korupsi Luput dari Visi Capres PEMIMPIN mendatang harus memilih Kapolri, Jaksa Agung, dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen. Hal itu menjadi PR tersendiri dari pemimpin bangsa Indonesia yang akan datang.
I
ndonesia Corruption Watch (ICW) merilis lima usulan arah pemberantasan korupsi untuk dua pasangan calon presiden (capres). Pasalnya, lima arah tersebut luput dari visi-misi para capres. “Kami merumuskan beberapa usulan. Selain ini bisa dipakai pasangan mana pun, lima usulan ini untuk melengkapi visi-misi mereka,” kata Koordinator ICW Ade Irawan. Kelima usulan tersebut merupakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga penegakan hukum, korupsi politik, korupsi birokrasi, korupsi di sektor penerimaan negara, dan korupsi di sektor publik. Terkait dengan korupsi di lembaga penegak hukum, peneliti ICW Emerson Yunto menyebut pemimpin mendatang harus memilih Kapolri, Jaksa Agung, dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen. “Khusus untuk Jaksa Agung dan Kapolri, mereka harus diberikan mandat untuk menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai program prioritas, khususnya di internal lembaga mereka,” kata Emerson.
Sementara itu, dalam pencegahan korupsi politik, Wakil Koordinator ICW Abdullah Dahlan menyebut harus ada pembenahan sistem partai politik. Ia juga menyebut presiden dan jajaran pemerintahannya yang harus bebas dari rangkap jabatan. “Itu akan menciptakan pemerintahan yang fokus dan efektif,” kata Abdullah. Terkait dengan korupsi birokrasi, peneliti ICW Febry Henri menilai perlunya penguatan kepemimpinan dan koordinasi antarkementerian yang menjalankan reformasi birokrasi. Mengenai korupsi di sektor penerimaan negara dan korupsi di sektor publik, ia menerangkan perlunya perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta transparansi pajak. “ S e b a b, k a sus ko r upsi yang ditangani KPK, jaksa, dan dan polisi saat ini lebih banyak
ialah persoalan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. Di kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengimbau para pasangan capres untuk mendengar dan mengadaptasi rekomendasi program pemberantasan korupsi yang dicetuskan ICW tersebut. “Apa yang dilakukan ICW merupakan bagian dari wujud partisipasi publik untuk merumuskan gagasan antikorupsi berdasarkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya,” kata Bambang.
(MI/U1)
Geliat Antikorupsi
l
16 2 Juli 2014
Keteladanan Antikorupsi Makin Langka PERILAKU pejabat pemerintahan yang gemar pamer hidup mewah membuat masyarakat akan apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ada pejabat yang untuk pesta pernikahan anaknya sampai menghabiskan puluhan miliar rupiah.
H
al itu cerminan jika tidak ada lagi keteladanan terkait antikorupsi di negeri ini. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menilai keteladanan dari para pejabat tentang kesederhanaan dan antikorupsi mulai langka di zaman sekarang. “Bangsa Indonesia sekarang ini minim keteladanan. Padahal, keteladanan dari pemimpin dibutuhkan. Para pejabat justru mempertontonkan kemewahan dan foya-foyanya,” katanya. Johan mencontohkan ada pejabat yang untuk pesta pernikahan anaknya sampai menghabiskan puluhan miliar rupiah, sedangkan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. “Ada pejabat yang untuk menikahkan anaknya saja sampai menghabiskan Rp35 miliar. Apa tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi ya jangan dipertontonkan kepada masyarakat,” katanya. Menurut dia, pejabat yang mempertontonkan dan menonjolkan kemewahan justru akan membuat masyarakat bersikap
apatis terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi yang kian gencar dilakukan. Ia mengingatkan kesederhanaan yang dicontoh-
kan para pendahulu, misalnya Mohammad Hatta semasa menjadi wakil presiden RI yang harus menabung hanya untuk membeli sepatu merek Bally yang diidamkannya. “Hanya untuk membeli sepatu Bally yang diimpikannya, Bung Hatta pun masih menabung. Bahkan kalau tidak keliru, sepatu yang diidam-
Johan Budi
kannya itu tidak sempat terbeli hingga akhir hayatnya,” kata dia. Demikian pula dengan keteladanan yang dicontohkan Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang selalu menunjukkan kesederhanaan meski sudah menjabat kepala Kepolisian RI. “Bahkan, Jenderal Hoegeng pindah dari rumah dinasnya tidak membawa apa-apa. Barang-barang yang dimilikinya hanya dibungkus kain. Keteladanan seperti inilah yang harus dicontoh,” katanya. Namun, kata Johan, para pejabat sekarang ini tidak memperlihatkan kesederhanaan sebagaimana dicontohkan para pejabat dulu, tapi justru menonjolkan dan mempertontonkan kemewahan dan foyafoya. (MI/U1)