16 Halaman l Edisi XXXXXII/ 16 Juli - 23 Juli 2014
6 l Perkuat Saksi demi Cegah Manipulasi
T E R U J I T E P E R C AYA
Menunggu yang Pasti Saja!
H
SETELAH pemungutan suara pemilu presiden pada 9 Juli 2014, tak sedikit warga Indonesia dari berbagai elemen terbelah karena masing-masing mengklaim kemenangan kandidat dukungan. Padahal, kepastian hasil hitungan dan kemenangan telah ditegaskan KPU pada plenonya, 22 Juli 2014.
n ferial
ingga kini penyelenggara pemilu presiden terus melakukan plenopleno penetapan hasil rekapitulasi suara di setiap tingkatan. Nanti pada akhirnya digelar pleno KPU Pusat terkait rekapitulasi suara nasional. Lagi pula ada jaminan penghitungan yang transparan dengan diunggahnya formulir rekapitulasi mulai dari di TPS atau formulir C1, kemudian formulir DA1 dan DB1. Namun, sebelumnya hitung cepat (quick count) seperti menjadi bencana bangsa. Sebab, gara-gara hitung cepat, perbedaan terus melebar dan mengancam disintegrasi bangsa jika tidak cepat diantisipasi. Untung saja penyelenggara dan pemerintah menengahinya dengan meminta para pihak menahan diri hingga 22 Juli. Wajar saja, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah institusi yang paling berhak dan paling berwenang memutuskan siapa pasangan capres-cawapres yang memenangkan pilpres. Selain itu, tidak ada institusi yang berwenang, termasuk lembaga survei. Pengamat hukum tata negara, Margarito, mengatakan klaim kemenangan dua pasangan capres berdasarkan data hitung cepat masing-masing lembaga yang diakui oleh capres. Menurut Margarito, kewenangan KPU tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun, termasuk oleh sejumlah lembaga survei yang merasa paling hebat. “Konstitusi telah memberikan mandat pada KPU sebagai penyelenggara pemilu legislatif dan pilpres. Jadi, dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun, kewenangan itu tidak bisa dihilangkan, kecuali konstitusi menganulir mandat KPU tersebut,� ujarnya. Dia mengatakan kalaupun kemudian ada pihak-pihak yang menilai KPU tidak profesional atau tidak puas dengan mekanisme dan cara kerja KPU dalam merekapitulasi surat suara, ada saluran hukum, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “Klaim kemenangan berdasar quick count tidak punya nilai dan kekuatan hukum,� kata Margarito. (U1)
Interupsi
indeks : GAGAS Comon Sense, Kerja Sama . . .
5
perempuan Mayoritas Buruh Merapat ...
7
Kesesuaian Asas pada Pemilu Presiden 2014 Metode:
Exit poll pada 9 Juli 2014 dengan memilih 2.000 TPS dipilih secara random dan proporsional dari seluruh provinsi di Indonesia. Di tiap TPS terpilih dipilih 1 pemilih sebagai responden berdasarkan random waktu antara pukul 07.00—09.00 waktu setempat. Margin of error pada exit poll ini sekitar 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%.
ORATOR
Menantikan Pertemuan Dua Capres . . .
l
2 16 Juli 2014
8
Sumber: Indikator Politik Indonesia
JEDA Awasi Kecurangan Lewat Ponsel Pintar. . .
13
A
SAS pemilu di Indonesia ditetapkan dalam konstitusi adalah jujur dan adil (jurdil). Pada Pemilu Presiden 2014, diukur juga penilaian masyarakat atas ketaatan asas itu oleh penyelenggara.
Tidak jurdil sama sekali Kurang jurdil
Tidak tahu/tidak jawab
Sangat jurdil
688 Cukup jurdil
44,9% 49,3% 2,4% 0,2% 3,2%
T E R U J I T E P E R C AYA
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 16 Juli 2014
Mentransparansikan Suara Rakyat Menunggu Penetapan Pemenangan DEMOKRASI di Indonesia makin maju, terutama dalam menjalankan asas transparansi. Kini, KPU membuka situs internet untuk memberi informasi ke masyarakat luas tentang hasil pilihan mereka. Dalam situs itu diunggah rekapitulasi suara alias formulir C1.
H
ingga kini, pengunggahan formulir C1 tadi situs resmi KPU mencapai 95,18%. Hal itu membuat KPU mengklaim proses unggahan itu lebih cepat dibanding pemilu legislatif. “Hari ini terlihat progres terhadap kecepatan itu jauh lebih kelihatan dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif lalu. Pada hari keenam pasca-pilpres sudah mencapai 90%,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik di gedung KPU Pusat, Senin (14/7). Di situs resmi KPU www.kpu.go.id, unggahan C1 itu hingga berita ini diturunkan telah mencapai 455.821 dari 478.828 TPS. Ada 13 provinsi
yang telah menyelesaikan pengunggahan rekapitulasi suara tingkat TPS. Ke-13 provinsi itu, yakni Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Riau, DIY, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara, telah 100% terbaca di situs itu. Husni mengatakan KPU dihadapkan pada dua kebutuhan yang ditunggu masyarakat terkait hasil pilpres, yaitu kecepatan pengunggahan C1 dan keakuratan hasil penghitungan perolehan suara. “Menjadi kewajiban kami (KPU) untuk memastikan dua kebutuhan itu terpenuhi sehingga masyarakat dapat turut memantau.” Terkait masa penghitungan perole-
han suara, yang mulai Minggu (13/7) hingga Selasa (15/7), berlangsung di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU berharap masing-masing pasangan calon dapat menempatkan saksi-saksi yang kredibel. Hal itu bertujuan agar persoalan selama rekapitulasi berjenjang dapat diselesaikan di tingkatan terkait. “Kami sudah mengingatkan sejak awal agar kedua pasangan calon itu menempatkan saksi-saksi yang kredibel di setiap jenjang, mulai dari TPS, PPS, hingga PPK,” kata Husni. Dengan adanya pengawalan dari saksi-saksi yang kredibel, KPU akan terbantu dalam hal menekan potensi masalah selama rekapitulasi di tingkat pusat.
Terkait kondisi Lampung usai pemungutan suara, telah diantisipasi pihak keamanan sejak jauh hari. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Heru Winarko memastikan pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) di Lampung aman. Suasana selama pemilihan hingga penghitungan suara terasa aman, lancar, dan kondusif. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga berharap daerahnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga diminta menjaga kondusivitas daerahnya masing-masing. “Harapannya kondisi di Lampung kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia. (CR11/UIN/U1)
Laporan Utama
l
4 16 Juli 2014
Pilpres Jangan Memutus Silaturahmi
PEMILU Presiden merupakan pengejawantahan sistem demokrasi masyarakat untuk memenuhi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu, pesta demokrasi jangan memutuskan tali silaturahmi antaranak bangsa.
O
rganisasi kemasyarakatan Muhammadiyah mengimbau kedua calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo, beserta pendukung mereka untuk sama-sama menciptakan kondisi damai pasca-Pemilu Presiden 2014. “Saya mengimbau kedua capres dan pendukung mereka bersikap negarawan untuk dapat menerima, baik kemenangan maupun kekalahan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Menurut Din, pemilu presiden adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Namun, kompetisi pada Pemilu Presiden 2014 yang berisi tindakan saling menyerang telah membuat bangsa Indonesia terbelah. Hal itu, kata dia, merambah ke semua elemen masyarakat, termasuk kiai dan ulama. “Ini terjadi karena kedua kelom-
pok pendukung capres saling menyerang dengan kampanye hitam, SARA, dan sebagainya sehingga membuat luka yang dalam di masyarakat,” kata dia. Din berpesan kepada kedua capres dan pendukung mereka untuk sama-sama mengawal proses penghitungan suara, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai ke tingkat KPU, guna menghindari kecurangan. Sambil menunggu hasil penghitungan suara di KPU, Din ingin memfasilitasi kedua capres untuk bersilaturahmi guna mencegah kemungkinan buruk, yakni terjadinya perpecahan bangsa. Silaturahmi juga bertujuan menciptakan suasana sejuk. Bahkan, pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu cepat mengeluarkan dekrit. “Dekrit presiden bukan jalan terbaik dalam peta damai, melainkan lebih banyak menimbulkan kemudaratan,” ujar Din. Bangsa Indonesia, kata Din, membutuhkan sikap legawa dan kenegarawanan dari kedua calon presiden untuk dapat menerima kemenangan tanpa euforia berlebihan, serta menerima kekalahan dengan jiwa besar. Ketua MUI itu mengaku sudah mengirimkan pesan kepada Jokowi dan Prabowo. “Saya sudah mengirimkan SMS dan BBM kepada Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo untuk bersilaturahmi, tapi sampai saat ini belum mendapat jawaban,” kata Din. Wakil Ketua MPR Ahmad Dimyati Natakusuma meminta semua pihak bisa menahan diri dan tidak saling mengklaim menang. “Hanya KPU yang boleh mengumumkan secara resmi hasil pilpres,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Dimyati, apa pun hasil yang diumumkan KPU harus bisa diterima semua pihak. “Kalaupun ada hal-hal yang tak sesuai, ada ranah hukum yang bisa ditempuh, yakni Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situ akan diputuskan hasilnya,” kata Dimyati. Yang jelas, ujarnya, MPR berharap agar Indonesia bisa damai karena tugas MPR memang menjaga keutuhan NKRI. (MI/U1)
Gagas
l
5 16 Juli 2014
Common Sense, Kerja Sama, dan Jokowi Oki Hajiansyah Wahab Rakyat biasa, tinggal di Metro
B
AGI saya pribadi sesungguhnya terjawab sudah. Meski KPU secara resmi belum mengumumkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang, beberapa hasil quick count dari lembaga survei yang diakui kredibilitasnya telah menyimpulkan keunggulan Jokowi. Meskipun demikian, guna menghormati proses yang tengah berjalan, tulisan ini tidaklah hendak memperdebatkan polemik hasil quick count. Saya lebih tertarik menuliskan sebuah proses pembuktian popularitas dan elektabilitas Jokowi pada akhirnya telah menjadi common sense yang terartikulasi secara politik, bukan lagi sekadar gambaran opini publik sesaat, trik lembaga survei atau bahkan polesan media. Jauh hari sebelum Jokowi secara resmi maju sebagai calon presiden, elektabilitasnya dalam berbagai survei senantiasa bertengger di urutan teratas. Namun, saat itu pertandingan belumlah dimulai, tak ayal hal tersebut sering dianggap lawan politiknya sebagai bentuk strategi pembentukan opini publik dst. Sampai di sini, apa yang disebut dengan common sense belumlah terbukti secara politik. Plato mendefinisikan common sense sebagai penda-
pat umum (common opinion), yakni suatu pengetahuan yang merupakan hasil persepsi orang kebanyakan. Berbeda dengan Plato, seorang intelektual Italia, Antonio Gramsci memaknai common sense tidaklah sebatas pada persepsi atau perasaan umum semata, melainkan sebagai pandangan dunia yang kompleks dan terbentuk melalui proses historis. Di dalamnya sekaligus terdapat cerita tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Merujuk pendapat Gramsci, rakyat Indonesia sesungguhnya telah memiliki pengetahuan atau bahkan pengalaman tentang Indonesia di masa lalu sekaligus imajinasi dan harapan akan masa depan Indonesia. Jokowi berhasil mendengar common sense rakyat Indonesia yang berharap akan sebuah perubahan. Kesederhanaan, sikap egaliter plus hobi blusukannya perlahan meyakinkan publik tentang harapan akan lahirnya perubahan. Tak ayal,seorang ilmuwan politik ternama, Edward Aspinall, pun tak ragu menyebut Jokowi sebagai kandidat presiden yang notabene adalah produk era demokrasi yang terlepas dari sejarah masa lalu. Kerja Sama Kemenangan Jokowi bagaimanapun tak bisa dilepaskan dari kerja kolektif para relawan. Tanpa bermaksud
mengecilkan peranan partai politik pengusung, tak bisa dimungkiri kehadiran kelompok-kelompok relawan dari berbagai kalangan memiliki peran yang signifikan dalam memenangkan Jokowi. Jokowi tampaknya sangat memahami tidak ada perubahan yang signifikan tanpa kerja sama, partisipasi nyata masyarakat serta keterbukaan untuk mendengar pluralitas ide, nilai, dan pikiran yang ada. Membingkai common sense yang telah terbentuk, Jokowi menawarkan gaya kepemimpinan yang out of the box dan menawarkan kerja sama guna membangkitkan partisipasi publik. Jokowi sesungguhnya berusaha untuk membangkitkan nilai-nilai gotong royong yang sejatinya menjadi karakter masyarakat Indonesia. Penggunaan kata “kita� dalam berbagai iklan kampanye Jokowi dirasa memberikan kesan yang lebih familier. Hal ini berimplikasi pada model hubungan pemimpin dan yang dipimpin seakan tidak berjarak dan bernuansa kerja sama. Kosmologi “kita� dan konsep kerja sama yang ditawarkan Jokowi terbukti berhasil mengorganisasi partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam setiap aktivitas kampanye. Tak sekadar mendukung, publik juga terlibat dalam pengumpulan dana kampanye sebagai wujud konkret partisipasi politik. Singkatnya,
kini urusan logistik politik tak lagi hanya menjadi urusan elite politik, tapi juga menjadi urusan rakyat biasa. Jokowi juga terus mengampanyekan tentang perlunya perubahan dalam cara berpolitik. Tradisi kampanye politik yang selama ini identik dengan mobilisasi massa, orasi politik, dangdut, konvoi, dan logistik yang besar kini perlahan mulai berubah. Energi positif yang dibawa Jokowi mampu mendorong lahirnya partisipasi dan kerja sama antarkelompok-kelompok relawan yang sesungguhnya belum tentu saling mengenal. Model gerakan semacam ini faktannya berkembang secara spontan, mandiri, dan tanpa disadari berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kita bersama menjadi saksi bagaimana publik disajikan sebuah kampanye yang atraktif, kreatif, riang gembira, dan kental dengan suasana voluntarisme. Sosok Jokowi berhasil menggabungkan beragam profesi, bakat, bahkan aliran pemikiran untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Kita bisa melihat bagaimana lagu Salam Dua Jari mendadak
menjadi sangat fenomenal dan dinyanyikan berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, konser Salam Dua Jari pada 5 Juli lalu adalah bukti bagaimana berangkat dari common sense pada gilirannya lewat kerja sama berbagai elemen melahirkan gelombang partisipasi publik. Pilpres kali ini juga terbukti telah meningkatkan angka partisipasi politik. Kegairahan rakyat untuk datang ke TPS sesungguhnya merupakan cerminan kuatnya harapan akan lahirnya perubahan bagi Indonesia. Pasca-Pilpres, kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih terus aktif dan antusias untuk memantau dan mengawasi penghitungan suara. Hal ini memberikan pesan masyarakat berusaha untuk memastikan suara dan harapan mereka tidak akan sia-sia. Bagaimanapun, Pilpres 9 Juli 2014 senantiasa akan dikenang dalam sejarah politik Indonesia. Akhirnya, saya hendak mengutip Bre Redana, kalau Anda terlatih membaca gelagat, mungkin Anda akan sependapat dengan saya, kita tengah menyongsong zaman baru. n
Perempuan
l
6 16 Juli 2014
Perkuat Saksi demi Cegah Manipulasi Ada saksi yang kurang memahami aturan dan prosedur proses rekapitulasi suara sehingga substansi keberadaannya menjadi semu.
B
ERKACA dari pemilu legislatif lalu yang sarat akan manipulasi suara dan politik transaksional, Partnership for Governanc Reform (Kemitraan) memaparkan perlunya memperkuat kesiapan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Saksi yang berkapasitas perlu untuk mengawal jalannya rekapitulasi suara pemilu legislatif. Hal itu disampaikan Partnership for Governanc Reform di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), pekan lalu. Kemitraan melaporkan beberapa temuan pada Pemilu Legislatif 2014 kemarin, ada banyak partai politik yang tidak mampu menempatkan saksi di semua TPS dan PPS. Kemitraan juga menilai sebagian saksi belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Penasihat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib memaparkan beberapa kasus yang terjadi terkait lemahnya peran dan fungsi saksi di TPS dan
PPS. Menurut dia, ada saksi yang kurang memahami aturan dan prosedur proses rekapitulasi suara sehingga substansi keberadaannya menjadi semu. “Ada saksi yang tidak sadar bahwa hak partainya dicederai, kurang mengerti aturan dan prosedur rekapitulasi. Mereka hanya datang ke TPS dan melihat saja jalannya proses tersebut tanpa tahu jenis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan tidak mencatatnya,” kata Wahidah. Selain kurang pahamnya saksi pada aturan dan prosedur rekapitulasi, kata Wahidah, ada juga saksi yang kurang militan atau kurang gigih dalam mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Sehingga, saksi tersebut dinilainya kurang maksimal saat partainya dirugikan. “Ini berkaitan dengan kecenderungan beberapa pengawas pemilu dalam merespons keberatan saksi dengan kalimat pamungkas silakan
ajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Saksi-saksi itu kurang memperjuangkan haknya dibilang begitu ya sudah, tidak melakukan tindakan lebih lanjut,” kata mantan komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat ini. Dia menambahkan ketidakoptimalan peran saksi yang hadir di semua PPS memicu pelanggaran rekapitulasi yang potensial menimbulkan manipulasi. Pemantauan Kemitraan pada pileg lalu, terdapat kesalahan prosedur pada proses rekapitulasi yang terkait lemahnya fungsi saksi di tingkat TPS dan PPS. Wa h i d a h m e m b e r i c o n t o h , ketidakhadiran saksi di semua TPS dan PPS membuat pengawasan pada kotak suara berkurang. Ada kotak suara yang tidak tersegel atau tergembok sehingga rentan dimanipulasi. “Terdapat 25 kotak suara tidak tergembok dan tidak tersegel, yakni di Papua, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan NTB,” kata dia. Selain kasus kurangnya pengawasan
kotak suara, ada juga saksi yang tidak menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi di PPS. Seperti di 57 PPS, yakni 5 PPS di Papua, 3 di Maluku, 22 di Jawa Tengah, 22 di Sumatra Utara, dan 5 di NTB. Kurang kritisnya saksi dalam melaporkan pelanggaran ini menghambat proses rekapitulasi suara di tingkat yang lebih tinggi seperti kecamatan ataupun kota. “Ada kesalahan atau ketidakcermatan di saksi tingkat bawah (TPS dan PPS) sehingga tidak terdapat dokumen keberatan atas pelanggaran yang dilakukan. Ini mempersulit bagi saksi tingkat atas dalam hal ini kecamatan untuk memproses,” ujar Wahidah. Dia menghawatirkan adanya pola– pola pelanggaran serupa bahkan lebih mantap dan terstruktur dalam proses rekapitulasi pilpres kali ini. Oleh karena itu, ia mengimbau agar saksi harus lebih siap dan mampu menjadi korektor di semua TPS. “Penghitungan suara di TPS dan PPS tengah dilakukan, saya takutkan ada pola manipulasi dan pematangan modus dalam pelanggaran. Karena itu, konsolidasi saksi dari berbagai koalisi partai untuk pemilu dibutuhkan untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi,” kata dia. (MI/U3)
Perempuan
l
7 16 Juli 2014
Mayoritas Buruh Merapat ke Jokowi Basis buruh pendukung Jokowi-JK juga unggul di luar Jawa Timur, seperti di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya.
Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari Alias Profesi Kelahiran Hobi Suami Anak
: Rieke Diah Pitaloka | Rieke | Oneng : Anggota DPR : Garut, Jawa Barat, 8 Januari 1947 : Membaca, diskusi, dan olahraga : Donny Gahral Adian : Sagara Kawani Adiansyah
Pendidikan: Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia Sarjana Sastra Belanda Universitas Indonesia SMU Negeri 1 Garut, 1990—1993 SMP Negeri 2 Garut, 1987—1990 SD Yos Sudarso Garut, 1981—1987
S
UARA buruh berperan besar dalam menyumbang kemenangan bagi calon presiden di daerah-daerah tertentu. Kandidat capres pun tidak berani untuk membuat kontrak politik demi menggaet kalangan buruh. Juru kampanye nasional tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Rieke Dyah Pitaloka, menyatakan suara buruh merupakan salah satu penyumbang kemenangan pasangan nomor urut 2 itu di Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. “Sukses pasangan Joko WidodoJusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014 di Jatim tak bisa dilepaskan dari peran kaum buruh. Sumbangan buruh di Jatim untuk kemenangan pasangan nomor urut 2 cukup signifikan,” kata dia, di Surabaya, Senin
(14/7). Ia mengemukakan berdasar tabulasi hasil Pilpres 2014 di basis buruh Jatim, buruh menyumbangkan suaranya sekitar 58% pada pemilihan presiden di Jawa Timur. “Meski data yang baru masuk 75%, pendukung Jokowi-JK ini mendomimasi suara di lima daerah di Jatim pada pemilihan presiden,” ujarnya. Dia mengatakan kelima daerah itu, masing-masing Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan Sidoarjo, yang menjadi basis wilayah buruh di Jawa Timur. “Berdasar tabulasi tersebut, buruh pendukung Jokowi-JK kalah di Kecamatan Manyar (Gresik), Kecamatan Beji (Pasuruan), dan Kecamatan Ngoros (Mojokerto). Dua daerah lainnya dimenangkan mutlak, yakni Surabaya dan Sidoarjo,” kata dia.
Anggota DPR ini menyebutkan di Surabaya, basis-basis buruh di enam kecamatan, yakni Rungkut, Kenjeran, Benowo, Sawahan, Simokerto, dan Tandes, menang telak. “Di Sidoarjo, kami juga menang di Kecamatan Waru, Krian, dan Balongbendo, dengan di lokasi tersebut merupakan daerah industri yang otomatis banyak buruh yang ada di sana,” ujarnya. Ia mengatakan tak hanya di Jatim, basis buruh pendukung Jokowi-JK juga unggul di luar Jawa Timur, seperti di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya. “Kemenangan besar di Jawa Timur ini bukan tanpa cek kosong. Cek kosong yang diberikan tersebut sudah diisi dengan program-prgram nyata untuk kesejahteraan buruh dan juga masyarakat,” kata dia. n
Orator
l
8 16 Juli 2014
Menantikan Pertemuan Dua Capres Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Ketua Bawaslu Muhammad bisa mengundang dua calon presiden untuk bertemu dan bersilaturahmi.
Nanat Fatah Natsir
D
UA calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, diharapkan bisa segera bertemu untuk meredakan ketegangan usai pemilihan presiden. Persamuhan keduanya bisa menciptakan suasana sejuk dan damai bagi para pendukung. Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nanat Fatah Natsir mendukung usulan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk mengadakan silaturahmi antara dua kandidat yang bersaing dalam pemilu presiden untuk menciptakan suasana yang sejuk. “Sebaiknya silaturahmi itu secepatnya dilakukan untuk memberikan suasana sejuk agar tidak terjadi perpecahan di
masyarakat,” kata Nanat Fatah Natsir, dihubungi di Jakarta, Selasa (15/7). Namun, berbeda dengan usulan Din Syamsuddin yang akan menyatakan Muhammadiyah akan memfasilitasi silaturahmi itu, Nanat mengusulkan agar silaturahmi itu melibatkan para penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. “Saya mengusulkan Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Ketua Bawaslu Muhammad yang mengundang kedua calon presiden dan wakil presiden bersilaturahmi dalam acara buka bersama,” ujarnya. Sebelumnya, pada diskusi Peta Damai Pasca-Pilpres yang diadakan MPR, Senin (14/7), Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
menyatakan akan memfasilitasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk bersilaturahmi guna menciptakan suasana sejuk. “Saya melihat berbagai elemen masyarakat saat ini sudah terbelah karena penyelenggaraan pilpres. Bahkan, kiai dan ulama juga terbelah,” kata Din Syamsuddin, pada diskusi tersebut. Menurut Din, untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa yang lebih serius, sebaiknya kedua kandidat yang berkompetisi pada Pemilu Presiden 2014 saling bersilaturahmi. Din mengatakan bangsa Indonesia memerlukan sikap legawa atau lapang dada dan kenegarawanan dari kedua kandidat untuk dapat menerima kemenangan tanpa euforia berlebihan serta menerima kekalahan dengan jiwa besar. Dengan pertimbangan tersebut, Din telah berupaya menginisiasi pertemuan antara kedua kandidat sebelum diumumkannya hasil Pemilu Presiden 2014 oleh KPU pada 22 Juli. “Saya sudah mengirimkan SMS dan BBM kepada Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo, untuk saling bersilaturahmi, tapi sampai saat ini belum mendapat jawaban,”
ujarnya. Dukungan serupa juga disampaikan tokoh lintas agama di Nusa Tenggara Timur agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo segara bertemu. “Kami memberi apresiasi dan dukungan terhadap inisitif dan sikap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang memfasilitasi kedua calon presiden untuk saling bersilaturahmi karena merupakan langkah yang tepat,” kata Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Kupang Pdt Bobby Litelnoni, di Kupang, Senin. Sikap legawa atau lapang dada dan kenegarawanan dari kedua calon presiden, kata Pdt. Bobby Litelnoni, harus digarisbawahi semua pihak, terutama pasangan calon dan tim suksesnya, karena merupakan pintu masuk untuk melangkah ke ranah damai dan bersatu dengan mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain dengan tulus dan rendah hati. “Tanpa sikap-sikap seperti itu, mustahil negarawan sejati itu ada, malah semakin mendorong orang lain untuk berbuat anarkistis karena tidak ingin mengakui kemenangan pihak lain dalam pesta demokrasi ini,” ujarnya. (ANT/U3)
Orator
l
9 16 Juli 2014
Koalisi tanpa Sanksi Koalisi permanen tidak mengkhawatirkan ihwal wacana salah satu partai akan membelot di tengah masa pemerintahan.
P
ARTAI-PARTAI pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan koalisi permanen. Koalisi tersebut dibentuk untuk kepentingan di pemerintahan dan parlemen agar semakin solid. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan koalisi permanen partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dibentuk berlandaskan kepercayaan tanpa sanksi-sanksi mengikat. “Kami hanya berdasarkan trust (kepercayaan). Kami memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Fadli Zon, seusai deklarasi Koalisi Merah Putih permanen di Jakarta, Senin (14/7) malam. Deklarasi koalisi permanen yang dilangsungkan di Tugu Proklamasi, Jakarta, ini dihadiri capres dan cawapres Prabowo -Hatta. Hadir
pula ketua umum dan petinggi dari seluruh partai pendukung PrabowoHatta. Fadli Zon meyakini koalisi permanen yang dibentuk untuk kepentingan di pemerintahan dan parlemen itu akan semakin solid ke depan karena tidak dilandasi kekuasaan bersama. Caleg DPR terpilih ini menjelaskan sekaligus membantah Koalisi Merah Putih permanen yang dideklarasikan seluruh partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Senin petang, dilandasi kekhawatiran koalisi akan bubar di tengah jalan. “Bukan (khawatir), ini sebenarnya rencana yang sudah kami laksanakan sebelum pilpres, jadi ini pelaksanaannya saja, mencari waktu para tokohtokoh partai yang disepakati hari ini,” kata Fadli Zon di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin petang. Ketua umum dan petinggi dari seluruh partai pendukung Prabowo-Hatta
mendeklarasikan serta menandatangani kesepakatan koalisi permanen untuk menegaskan soliditasnya dalam parlemen mendatang. Fadli menegaskan dengan koalisi permanen ini juga tidak ada kekhawatiran ihwal wacana salah satu partai akan membelot di tengah masa pemerintahan. “Tidak ada masalah itu, namanya saja koalisi permanen. Kita lihat dengan adanya ini, bila nanti Prabowo ditetapkan menjadi presiden oleh hasil KPU, pemerintahan akan stabil, dan itu tergantung dengan stabilnya parlemen melalui koalisi kami di DPR yang kuat,” ujar dia. Dia juga menekankan penandatanganan dan pendeklarasian koalisi permanen dilakukan ketua umum dan petinggi partai sehingga memiliki legitimasi untuk hal tersebut. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak ada yang bisa menjamin ses-
eorang untuk tidak melanggar sebuah komitmen, termasuk dalam koalisi permanen ini. Namun, Muzani menegaskan dengan penandatanganan deklarasi, seluruh partai yang masuk Koalisi Merah Putih memiliki komitmen moral yang mengikat di parlemen nantinya. “Kami berikhtiar sebagai upaya untuk lima tahun ke depan. Jangan bertanya bagaimana kalau ada yang melanggar, orang bersumpah saja ada yang melanggar kok,” kata Muzani. Capres Prabowo Subianto mengatakan melalui koalisi permanen ini seluruh partai yang tergabung di dalamnya akan berupaya mengawal empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Dengan koalisi ini kami mewujudkan adanya pemerintahan yang efisien, stabil, yang bisa membawa perbaikan kepada kehidupan bangsa,” ujar Prabowo. (ANT/U3)
Pilar
l
10 16 Juli 2014
Koalisi Permanen, Efisien atau Syahwat Berkuasa K
OALISI permanen yang dinyatakan partai Koalisi Merah Putih pendukung c a p r e s d a n c awa p r e s Prabowo-Hatta menjadi sorotan. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon segera menjelaskan koalisi itu untuk stabilitas pemerintahan. Pemerintah mendatang akan lebih efisien dalam menjalankan program tentunya dengan adanya dua koalisi politik. “Dengan adanya ini, bila nanti Prabowo ditetapkan menjadi presiden oleh hasil KPU, pemerintahan akan stabil, dan itu tergantung dengan stabilnya parlemen melalui koalisi kami di DPR yang kuat,” kata Fadli Zon. Sementara itu, capres Prabowo Subianto mengatakan melalui koalisi permanen ini seluruh partai yang tergabung di dalamnya akan berupaya
mengawal empat pilar bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Dengan koalisi ini kami mewujudkan adanya pemerintahan yang efisien, stabil, yang bisa membawa perbaikan kepada kehidupan bangsa,” ujar Prabowo di lokasi yang sama. Di sisi lain, sejumlah pengamat menyoroti koalisi permanen itu. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, misalnya, menilai Koalisi Merah Putih permanen hanya sebagai manuver jangka pendek. Menurut Arie, partaipartai dalam koalisi tersebut memiliki faksi-faksi internal sehingga sulit bagi koalisi tersebut untuk dapat bertahan dalam waktu lama. “(Koalisi permanen) tidak akan awet. Banyak sekali potensi partai yang tergabung banyak faksi-faksi. Itu
tidak akan mudah,” ujar Ari. Arie mengatakan anggota Koalisi Merah Putih, seperti Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, saat ini sedang “digoyang” oleh internalnya masing-masing. Partai Golkar, misalnya, sedang bergejolak setelah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didesak untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan partai karena dianggap gagal membawa kemajuan bagi Golkar. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan rencana Koalisi Merah Putih yang akan membangun koalisi permanen. Menurut Ikrar, motivasi partai politik dalam koalisi tersebut jahat karena hanya ingin menjegal pemerintahan selanjutnya. Ikrar menjelaskan Koalisi Merah Putih mulai menunjukkan niat bu-
ruknya saat bersatu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hasilnya, UU tersebut disahkan dan posisi ketua DPR menjadi tak otomatis milik partai pemenang pemilu, dalam hal ini PDI Perjuangan. “Niatnya memang sudah jelek banget, jahat. Mereka berkoalisi menjegal PDIP agar tak jadi ketua DPR,” kata dia. Poempida Hidayatulloh, kader Partai Golkar yang baru dipecat lantaran mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, juga ikut menyoroti hal itu. “Saya menilai konsep koalisi yang akan dibangun tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun, karena hanya akan berbasis kesepakatan kumpulan perdata dari masing-masing elite partai yang bergabung di dalamnya,” ujar Poempida. (U1)
Jejak
l
11 16 Juli 2014
Nani Wartabone Serukan Kemerdekaan Sebelum Indonesia Merdeka
M
UNGKIN tidak banyak orang tahu tentang sosok pahlawan yang satu ini, Nani Wartabone. Sebab, pria kelahiran 30 Januari 1907 di Gorontalo ini baru dianugerahi gelar pahlawan mulai 2003 atau 17 tahun sejak dia wafat. Padahal, perjuangannya tidak diragukan, dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo. Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia bersama masyarakat setempat terlebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada 23 Januari 1942. Setelah tentara Sekutu dikalahkan Jepang pada Perang Asia-Pasifik, Belanda merencanakan pembumihangusan Gorontalo yang dimulai pada 28 Desember 1941 dengan mulai membakar gudang-gudang kopra dan minyak di Pabean dan Talumolo. Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mencoba menghalanginya dengan menangkapi para pejabat Belanda yang masih ada di Gorontalo. Pada 23 Januari, dimulai dari kampungkampung di pinggiran Kota Gorontalo, seperti Suwawa (tempat lahirnya Agusrianto Huladu), Kabila, dan Tamalate, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo bergerak mengepung kota. Pukul 05.00, Komandan Detasemen Veld Politie WC Romer dan beberapa
kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah. Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya di halaman Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa itu berlangsung pada pukul 10.00, dan Nani Wartabone sebagai inspektur upacaranya. Di hadapan massa rakyat, ia berpidato: “Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dari penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita, yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.� Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya. Empat hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apa pun. Sebulan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Nasional di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat. Pada 26 Februari, sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo.
Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang. Nani Wartabone menolak permintaan ini. Namun, karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya di Suwawa tanpa ada penyerahan kedaulatan. Di Suwawa, Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah bahwa Nani Wartabone sedang menghasut rakyat untuk memberontak kepada Jepang. Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Di sini, Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam i n g at a n m a sya r a k at G o ro nt a l o hingga saat ini adalah ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya, kecuali bagian kepala, di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Warta-
bone dimainkan ombak dan butirbutir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak. Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone pada 16 Agustus 1945. Sejak hari itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942. Anehnya, setelah penyerahan kekuasaan itu, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo tidak mengetahui telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta keesokan harinya. Mereka baru mengetahuinya pada 28 Agustus 1945. Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang itu, Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti, Suwawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dilingkari oleh beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun bentengbenteng pertahanan mereka. (U1)
Luber
l
12 16 Juli 2014
Partisipasi Masyarakat di Setiap Proses Pilpres
U
U No. 42/2008 mengisyaratkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi pada setiap proses pemilu presiden. Hal itu diatur terutama pada: Pasal 186 (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dapat melibatkan partisipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu presiden dan wakil presiden, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu presiden dan wakil presiden, dan penghitungan cepat hasil pemilu presiden dan wakil presiden, dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang aman, damai, tertib, dan lancar. Pasal 187 (1) Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pemilu presiden dan wakil presiden dan pendidikan
bentuk sosialisasi pemilu presiden dan wakil presiden, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu presiden dan wakil presiden, dan penghitungan cepat hasil pemilu presiden dan wakil presiden wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. (2) Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/ atau disebarluaskan pada masa tenang. (3) Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan
politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Ayat (2), dapat dilakukan kepada pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya. (2) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan
cep a t h a s i l pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Ayat (2), melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU. Pasal 188 (1) Partisipasi masyarakat dalam
d a n / atau disebarluaskan paling cepat p a d a hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 189 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam peraturan KPU. n
Jeda
l
13 16 Juli 2014
Awasi Kecurangan lewat
Ponsel Pintar
M
ASYARAKAT, khususnya pemilih muda, tak sebatas bisa menyampaikan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga ikut mengawasi kemungkinan munculnya pelanggaran dan kecurangan. “Berdasarkan riset, banyak anak muda memiliki smartphone (ponsel pintar). Melihat fakta itu, ini peluang yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pemantauan kecurangan dan pelanggaran pemilu,” kata Project Manager Satu Dunia, Program Pemantauan Pemilu Oleh Anak Muda, Anwari Natari, di Bandung, Jawa Barat. Ia menyebutkan ada beberapa cara untuk melaporkan kecurangan, baik pada hari pemilihan 9 Juli dan pasca-pemilu. Caranya, tulis dugaan kecurangan itu, potret, rekam kecurangan yang dilihat, lalu dikirim melalui media sosial, seperti Facebook di akun Pantau Pemilu 2014, akun @pemilu_bersih di Twitter, atau melalui www.pemilubersih.org.
“Laporan yang telah masuk akan dikirim dan dicek oleh Bawaslu dibantu tim verifikasi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum. Cara pemantauan kecurangan ala pemilih muda yang mudah itu juga akan membantu kinerja Bawaslu,” kata Anwari. Program Satu Dunia, Pemantauan Pemilu Oleh Anak Muda itu merupakan gagasan Koalisi Pemantau Pemilu Indonesia, kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kamoeindonesia.org, Rumah pemilu.org, Walhi Jawa Barat, Perludem, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain itu, pihaknya menyosialiasikan pemilu dengan isu-isu lingkungan hidup. Melalui seni dan isu lingkungan sebagai upaya menarik pengunjung, komunitas itu juga menyebarkan brosur mengenai cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pemilu presiden. Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Dedi Kurniawan dan Direktur
Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menyebutkan isu lingkungan harus menjadi perhatian presiden mendatang. “Siapa pun yang menang, kami berharap presiden terpilih akan memanfaatkan pembangunan untuk memperbaiki lingkungan hidup,” kata Dadan. Pada bagian lain, Founding Fathers House (FFH) dan komunitas kampus dari sejumlah universitas Tanah Air siap mengamankan Pilpres 2014 agar berlangsung jujur dan adil (jurdil). Universitas itu meliputi Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya, dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). FFH menyebar sukarelawan dari komunitas kampus tersebut ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan penelitian dan pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dengan aplikasi yang diberi nama Matar (Mata Rakyat).
Matar berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti Ibu Pertiwi. “FFH dan komunitas kampus akan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPSTPS menggunakan gadget berteknologi tinggi. Dengan aplikasi sistem Matar yang kami ciptakan khusus, kecurangan dan data autentik di lapangan dapat diperoleh real time,” kata Sekjen FFH Syahrial Nasution. Dia menjelaskan aplikasi sistem Matar yang diciptakan FFH itu mampu mendata tingkat partisipasi pemilih, merekam aktivitas di TPS, kecenderungan pemilih (exit poll), dan quick count. Berbeda dengan sistem pengawasan dan survei yang dilakukan manual, aplikasi sistem matar berbasis GPS dan GPRS. Pendataan responden juga sangat ketat karena menampilkan foto dan sidik jari. “Termasuk aktivitas recording (merekam) setiap penandatanganan berita acara hasil pemungutan suara oleh petugas TPS, pengawas, dan saksi. Termasuk jika ada kejadian luar biasa,” ujarnya. (MI/U1)
Jeda
l
14 16 Juli 2014
Mempercepat Munas Partai Beringin Turunnya suara Partai Golkar pada pemilu legislatif lalu mendorong sejumlah kader untuk mempercepat Musyawarah Nasional. Sejumlah elite Partai Beringin ini pun mendesak agar Aburizal mundur dari kursi ketua umum.
K
ETUA Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan kader-kader muda di partainya yang melontarkan wacana percepatan munas Partai Golkar merupakan orang-orang yang tidak memiliki hak suara di partai. “Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada juga suara daerah yang menginginkan munas dipercepat,” kata ARB, di sela-sela deklarasi koalisi permanen partai pendukung Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7). Ia mengatakan percepatan munas hanya bisa dilakukan jika terdapat restu dari dua pertiga DPD II Golkar, atau ada rapimnas. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan percepatan munas tidak akan terjadi karena segala pergerakan Partai Golkar harus mengikuti keputusan rapimnas yang telah diambil beberapa waktu lalu. “Golkar itu kuat karena ada sistem. Dan di dalam sistem itu ada aturan, ada AD/ ART, ada keputusan rapimnas yang harus diikuti,” kata Idrus Marham, di Jakarta. Sebelumnya beredar wacana percepatan munas untuk melengserkan Ical dari kursi ketua umum Partai Golkar. Wacana ini diserukan sejumlah kader muda Golkar, salah satunya yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia. Perwakilan Poros Muda Indonesia Indra J. Piliang menilai ketua umum Golkar selanjutnya harus merupakan sosok yang mau bekerja keras dan tidak mengambil kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Indra mengatakan kader muda Golkar siap mengambil alih kepemimpinan Golkar 2014—2019. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan sesuai aturan, pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar dilakukan pada 2014 sehingga bila ada pihak yang menyatakan diundur hingga 2015 bertentangan dengan anggaran dasar. “Masa bakti itu berakhir 2014, jadi kalau ada yang menyatakan diundur sampai 2015 itu bertentangan dengan anggaran
dasar,” kata Agung, di Jakarta, pekan lalu. Sementara itu, kader Golkar lintas generasi meminta Aburizal Bakrie (Ical) mundur dari kursi ketua umum Golkar karena dinilai telah gagal membawa partai mencapai target-target yang diinginkan. “Yang terbaik adalah Ical mengundurkan diri. Tidak ada gunanya Ical tampil di forum-forum dan meninggalkan jejak buruk di partai,” kata politisi senior Golkar Fahmi Idris, dalam konferensi pers penyelamatan Partai Golkar yang digelar kader Golkar lintas generasi di Jakarta, Selasa. Dia menegaskan sejumlah kegagalan Aburizal yang tampak jelas, antara lain tidak mampu mengelola partai sesuai mekanisme yang baik, imbasnya saat pemilu legislatif perolehan kursi Golkar di DPR merupakan yang terendah di sepanjang sejarah partai itu sejak reformasi. Selain itu, kata Fahmi, Aburizal pernah mendeklarasikan diri ingin menjadi capres, tapi karena gagal lalu yang bersangkutan ingin menjadi cawapres. “Tapi faktanya gagal lagi dan dia justru mendukung partai lain,” kata Fahmi. Fahmi menyesalkan Golkar yang mampu menjadi partai peraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif justru mendukung pencapresan Prabowo-Hatta yang berasal dari partai urutan ketiga dan kelima dalam pemilu legislatif lalu. “Ini kegagalan yang buruk sekali,” ujar Fahmi Idris. Politikus senior Golkar, Ginandjar Kartasasmita, mengatakan Golkar saat ini telah kehilangan jati dirinya sebagai partai besar sehingga perlu dikembalikan ke jalur sebenarnya. “Golkar ini kan partai besar, tidak mungkin partai besar ikut sana, ikut sini, hijrah sana, hijrah sini. Kami ingin Golkar kembali pada relnya, pada AD/ART,” kata Ginandjar, pada kesempatan yang sama. Dalam kesempatan itu, kader Golkar lintas generasi menyerukan perlunya dilakukan tindakan penyelamatan Partai Golkar yang diawali dengan menggelar musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar sesuai AD/ART, selambat-lambatnya 4 Oktober 2014. (ANT/U3)
Pernik Pemilu
l
15 16 Juli 2014
KPU Gelar Pemilihan Ulang di 11 Daerah Pemungutan suara ulang itu dilakukan atas rekomendasi Panwaslu setempat dan menggunakan surat suara cadangan.
K
OMISI Pemilihan Umum (KPU) Pusat mencatat sedikitnya 11 daerah menggelar pemungutan suara ulang karena Panitia Pengawas Pemilu melihat ada kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS pada Pilpres 9 Juli. “Sebagian besar TPS (tempat pemungutan suara) yang menggelar pemungutan suara ulang itu karena ada pemilih yang tidak berhak diberi surat suara. Selain itu juga ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali serta catatan DPT (daftar pemilih tetap) yang salah,” kata komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Jakarta, Selasa (15/7). Hingga Selasa pagi, laporan yang masuk ke KPU Pusat ada sedikitnya 11 daerah yang beberapa TPS di dalamnya telah melakukan pemungutan suara ulang. Ke-11 daerah itu adalah Kulonprogo (DIY), Bukittinggi (Sumatera Barat), Padang (Sumbar), Indramayu (Jawa Barat), Cianjur (Jabar), dan Majalengka (Jabar). Selain itu, di Buton (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Halmahera Tengah (Maluku Utara), Lampung, dan Jakarta Utara. “Pemungutan suara ulang itu dilakukan atas rekomendasi Panwaslu setempat dan menggunakan surat suara cadangan,” kata dia. Sementara itu, dua TPS di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, juga menggelar pemungutan suara ulang yang dijadwalkan berlangsung Selasa. Hal itu dilakukan karena ada ketidakjelasan data pemilih pengguna KTP dan KK di dua TPS tersebut. Dua TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, yakni TPS 20 di Pondok Pucung, Kota Tangerang, dan TPS 28 di Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel. Di TPS 20 Kota Tangerang terdapat laporan 91 pemilih datang ke TPS pada 9 Juli dengan menggunakan KTP, yang alamatnya tidak sesuai dengan lokasi TPS tersebut. Berdasarkan peraturan KPU, pemilih yang
tidak terdaftar di DPT dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang menunjukkan KTP sesuai domisili asal. Pemungutan suara ulang di Kota Tangsel dilakukan karena ditemukan 82 pemilih pengguna KTP tidak terdata di daftar pemilih dan tidak menyerahkan fotokopi KTP. “Ada ketidakjelasan data pemilih yang mengharuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Semuanya adalah pemilih yang menggunakan KTP ketika datang ke TPS untuk mencoblos,” kata Ketua Bawaslu Banten Pramono Tanthowi. Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyatakan pengawasan terhadap pemilihan presiden yang dilakukan aparat lembaganya di Lampung secara umum berlangsung sukses dan baik. “Tidak ada masalah serius yang terjadi di Lampung, dan pengawasnya juga cukup proaktif dalam menindaklanjuti pelanggaran,” kata dia, di Bandar Lampung, kemarin. Menurut dia, hal tersebut harus dipertahankan karena keruwetan rekapitulasi suara pemilihan presiden (pilpres) harus diselesaikan di tingkat bawah agar tidak menumpuk di pusat. “Rekapitulasi nasional tidak akan selesai kalau di bawah tidak selesai, karena kami memakai sistem penghitungan berjenjang, jadi masalah di tingkat desa selesaikanlah di tingkat desa, jangan menumpuk di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Muhammad menegaskan peran aktif panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam penyelesaian di tingkat kecamatan adalah hal yang tidak dapat ditawar karena permasalahan penghitungan dan kecurangan biasanya banyak terjadi di tingkat desa dan kecamatan. Muhammad saat melakukan silaturahmi dengan panwascam se-Kota Bandar Lampung, di kantor Panwaslu Bandar Lampung, usai meninjau pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 3 Kelurahan Pinangjaya, Kecamatan Kemiling. (ANT/U3)
Geliat Antikorupsi
l
16 16 Juli 2014
Menolak UU MD3 Sama dengan Mendukung Pemberantasan Korupsi
Abdullah Dahlan
L
SM antikorupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPR (MD3) akan menghambat pemberantasan korupsi. Terutama yang menjerat anggota DPR. Undang-undang itu memberikan perlindungan berlebih kepada anggota DPR yang bermalah. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi bisa menangkap langsung si anggota DPR bermasalah itu. Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan dengan adanya UU itu akan menyulitkan kerja penegak hukum. “Jadi penegak hukum jika ingin memanggil anggota dewan sebagai saksi, misalnya harus melalui izin Mahkamah Kehormatan Dewan dahulu. Ini tentu akan memperpanjang proses administrasi dalam mengungkap suatu kasus,” kata Abdullah. Dia menjelaskan anggota dewan bisa diperiksa dengan mengantungi
izin mahkamah kehormatan dengan waktu 30 hari. Jika itu berjalan, ICW khawatir anggota DPR bermasalah itu akan lari. “Jadi penegak hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada anggota dewan. Padahal, seperti kita tahu anggota mahkamah kehormatan juga berasal dari partai yang juga anggota DPR, tentu ini rawan terjadi resistensi atau konflik kepentingan,” kata dia. UU MD3 itu baru disahkan pada 8 Juli lalu melalui revisi dari UU MD3 Nomor 27 Tahun 2009. Saat itu, tiga fraksi walk out dari sidang paripurna, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, KPK juga menganggap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru berpotensi memperlambat proses hukum, khususnya mengenai poin yang mengatur bahwa pemeriksaan
anggota DPR harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal, menurut Busyro, proses penegakan hukum harus sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. “Dalam proses penegakan hukum itu membutuhkan waktu cepat, kalau tidak barang bukti bisa dihilangkan,” kata Busyro. Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik baik dari kepolisian dan kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, dalam Pasal 245 Ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara
berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. Apabila dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan tak juga keluar surat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, pemanggilan keterangan untuk penyidikan baru bisa dilakukan. “Dan mahkamah DPR diberi waktu 30 hari. Pertanyaannya, untuk apa harus melalui perpanjangan birokrasi seperti itu? Manfaatnya apa?” kata Busyro. Meskipun demikian, lanjut Busyro, KPK masih mengharapkan ketulusan elite partai politik di DPR untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. KPK juga bersedia mendampingi DPR untuk membentuk sistem yang antikorupsi. “Sistem menjadi penting untuk mengatasi dan melawan korupsi karena kami temukan korupsi semakin sistemik, struktural, dan menumbuhkan aktor-aktor baru,” ujarnya. (MI/U1)