16 Halaman l Edisi XXXXXIII/ 23 Juli - 5 Agustus 2014
6 l PR Kasus HAM untuk Presiden Terpilih
T E R U J I T E P E R C AYA
Kembali ke Indonesia USAI sudah pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menyiarkan pemenang dalam pelaksanaan hajat demokrasi itu. Setelah berkutat dengan perbedaan selama proses pilpres, kini saatnya bangsa kembali ke Indonesia yang satu.
S
eluruh wilayah di Republik Indonesia telah menggelar deklarasi damai untuk menciptakan suasana kondusif pascapenetapan hasil pilpres, sekaligus menyambut lembaran 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau semua pihak berlapang dada. “Allah itu mahaadil. Siapa yang mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang akan mendapatkan kemuliaan dari-Nya,” kata Presiden SBY. Termasuk di Lampung juga menggelar deklarasi damai yang menyepakati untuk kembali menjadi satu, yakni bangsa Indonesia. “Di Lampung, kita semua bersaudara. Semua bisa terwujud kalau ada kebersamaan di antara kita,” kata Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko. Semua pihak harus menyambut baik siapa pun yang terpilih. Sebab, dia adalah pilihan dari mayoritas rakyat Indonesia dalam pilpres. Hal itu dinyatakan Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi Hamid, ia menyambut baik siapa pun yang terpilih. “Hasil KPU harus diterima karena sudah melalui proses yang cukup baik, transparan, dan kecurangan juga tidak begitu signifikan,” kata Edy. Untuk itu, bagi siapa pun yang terpilih harus bisa merangkul semua golongan tanpa ada perbedaan. Sebab, kini dia bukan lagi milik tim pemenangan atau partai politik pendukung. Dia adalah milik bangsa yang akan membawa seluruh rakyat menuju sejahtera. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak semua pihak untuk bekerja sama. Kerja sama sangat diperlukan untuk membangun semua bangsa, sebab tidak ada sebuah niat baik menyejahterakan masyarakat dilakukan satu pihak saja. “ I n i l a h s a a t n ya p i h a k- p i h a k ya n g sebelumnya berkompetisi dalam pilpres untuk bekerja sama memajukan pemerintahan, bangsa, dan negara,” kata Surya Paloh. ( TIM/MI/U1)
Interupsi
indeks : GAGAS Pilpres dan Partisipasi Politik . . .
5
perempuan UU MD3 Hilangkan ...
6
l
2 23 Juli 2014
Ingin Indonesia Aman Setelah Pilpres
ORATOR
TERNYATA fenomena Indonesia jadi dua ingin segera diakhiri untuk bisa maju ke depan. Rakyat ingin segera melanjutkan program kerjanya yang tersangkut karena pelaksanaan pesta demokrasi itu.
Kompas Pembangunan Sang Presiden . . .
8
Pasangan yang Kalah JEDA MK Tidak Melihat Siapa yang Menggugat . . .
gugat ke MK 4,5%
13
Proses Antisipasi curang
2,5% Tidak menjawab dan tidak tahu
ucapkan selamat 93% Tidak tahu dan menjawab
688 Pilpres segera usai
T E R U J I T E P E R C AYA
Metode: Survei pada 18—19 Juli dengan jumlah responden 1.200 orang. Adapun margin of error lebih kurang sebesar 2,9%. Wawancara dilakukan menggunakan ponsel yang telah terpasang. Sumber: Indikator Politik Indonesia
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 23 Juli 2014
Deklarasi Damai demi Keutuhan NKRI P
OLDA Lampung menggelar penandatanganan Deklarasi Damai Sukarelawan Pro-NKRI Pemilu Jujur dan Adil. Hadir perwakilan dari masing-masing sukarelawan calon presiden, yakni Tony Eka Chandra dari pasangan PrabowoHatta dan Dedi Mawardi dari pasangan Jokowi-JK. “Di Lampung, kita semua bersaudara. Masyarakat Lampung bilang ke saya, ‘Pak, kami ini hanya ingin aman dan nyaman.’ Semua bisa terwujud kalau ada kebersamaan di antara kita,” kata Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko. Apel yang dipimpin Kapolda itu dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Arm. Winarto, Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Suharto, perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, dan lainnya. Tony Eka Chandra berharap semua hasil penetapan pilpres ini juga bisa aman dan damai demi keutuhan NKRI. “Pilpres sudah usai, setelah itu kita tetap bersaudara dan bersatu,” kata Tony. Dedy Mawardi mengungkapkan siapa pun presiden yang terpilih, masyarakat harus siap menerima. “Semua ini harus dihargai bersama agar kerukunan dan kedamaian tetap terjaga,” kata dia. Kolonel Arm. Winarto menjelaskan sebagai negara demokratis, Indonesia patut berbangga. Pilpres yang telah digelar secara langsung dapat berjalan dengan lancar dan damai. “Mari kita menjaganya,” kata Danrem. Bachtiar Basri mengungkap-
kan masyarakat Lampung adalah masyarakat yang sangat lapang dada. Hal ini terbukti sejauh ini proses pilpres yang berlangsung di Lampung situasi keamanannya kondusif. Pada bagian lain, Ketua Tim Sukarelawan Jokowi-JK Provinsi Lampung Mukhlis Basri mengimbau massa pendukung tidak datang ke Jakarta. Menurutnya, menjelang penetapan hasil pilpres hari ini, semua sukarelawan pemenangan Jokowi-JK agar menanggalkan atribut yang berhubungan dengan pilpres, seperti baju kotak-kotak dan bendera berlambang partai. Terkait maraknya analisis sejumlah kalangan akan terjadi konflik besar jika Prabowo kalah, Mukhlis menganggap itu hanya prediksi yang belum tentu benar. “Saya yakin Prabowo akan membuat kejutan karena dia itu prajurit, saya yakin dia akan
sportif,” ujarnya. Daulat Rakyat Terlepas dari berbagai ketegangan menuju pemungutan suara, begitu pemilih menggunakan hak dan menentukan pilihannya, elite yang menjadi pelaku utama kontestasi pilpres harus menerima dan menghormati pilihan dan hasil daulat rakyat. Pa d a t i t i k i t u l a h , k e t i k a masyarakat mampu membuktikan bahwa perbedaan pilihan menjadi sesuatu yang biasa, hasil daulat rakyat menjadi ujian sesungguhnya bagi kontestan utama pilpres. Artinya, proses dan hasil rekapitulasi akan menjadi peristiwa penting untuk menilai kesiapan elite politik untuk menerima konsekuensi dari kontestasi politik, terutama kesiapan menerima kekalahan. Sekiranya hanya siap untuk menerima kemenangan, berarti
mereka dapat dikatakan jauh dari siap mengambil bagian dalam sebuah kontestasi politik. Karena itu, ujian sesungguhnya kesiapan dan kedewasaan para pelaku politik dapat dibaca dari kesiapan ketika menghadapi kekalahan. Sebetulnya, jika melakukan manuver untuk menunda rekapitulasi dan kemudian berujung pada penolakan, kontestan pilpres tidak hanya mempertontonkan betapa mereka tidak siap menerima konsekuensi proses politik, tetapi juga potensial membawa konflik ke masyarakat. Karena itu, banyak pihak berpandangan, dalam pilpres yang sangat diperlukan ialah kedewasaan elite politik. Selama pelaku politik dewasa dan siap menerima kekalahan, kontestasi politik pilpres sangat jauh dari kemungkinan adanya pertikaian di masyarakat. (TIM/U1)
Laporan Utama
l
4 23 Juli 2014
Kondusivitas untuk Mengawal Suksesi Penentu Arah Bangsa
P
EMILU presiden menjadi suksesi untuk menentukan arah bangsa ke depan sehingga sangat wajar jika semua dilakukan dengan cara damai dan kondusif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh pihak mengawal proses demokrasi dalam pemilihan pemimpin RI yang baru nanti. “Kita telah melakukan Pemilu 1999, 2004, 2009, dan yang sekarang kita jalani 2014. Suksesi kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima dengan lapang dada, sukacita. Kita pastikan, siapa pun yang memimpin di masa depan, akan kita bantu, kita sukseskan,” kata SBY. Apalagi, kata Kapolri Jenderal Sutarman, bahwa DKI Jakarta menjadi wilayah paling rawan kerusuhan saat hari penetapan pilpres pada 22 Juli 2014. “Yang paling rawan di Jakarta,” kata Sutarman, dalam acara Deklarasi Damai Sukarelawan Pro-NKRI dan Pemilu Jujur Adil, di Balai Kartini, Jakarta. Sutarman memastikan personelnya siap mengamankan Ibu Kota dan kantor KPU menjadi titik konsentrasi pengamanan Polri. Tidak kurang 22.500 personel akan diterjunkan guna mengamankan KPU dan sekitarnya. Dalam deklarasi damai nasional, Senin (21/7), kedua pendukung capres, baik dari kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, sepakat menandatangani deklarasi damai. Penandatanganan dilakukan oleh Erlangga, inisiator sukarelawan Prabowo-Hatta, dan Ananda M. Latif, inisiator sukarelawan Jokowi-JK.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan momentum deklarasi ini untuk meningkatkan harmonisasi di Indonesia. “Kami ingin ciptakan harmonisasi di Indonesia,” ujar Moeldoko. Sementara publik berharap calon presiden (capres) yang kalah dalam pemilihan presiden bisa berjiwa besar dan langsung mengucapkan selamat kepada capres terpilih. Dalam jajak pendapat yang digelar LSI 93% dari 1.200 responden berharap capres yang kalah siap menerima kekalahan, dan hanya 4,5% responden yang berharap capres kalah tersebut menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Rata-rata 9 dari 10 pemilih berharap siapa pun yang menang harus dihargai dan capres yang kalah siap memberi selamat,” kata peneliti LSI Fitri Hari di Jakarta, kemarin. Survei dilakukan LSI di 33 provinsi untuk merespons penetapan hasil rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar kemarin. “Publik yang berharap capres harus siap kalah merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Baik mereka yang tinggal di desa maupun mereka yang tinggal di kota. Baik perempuan maupun laki-laki. Mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Mereka yang berstatus ekonomi tinggi maupun mereka yang berstatus ekonomi rendah,” kata Fitri. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut ialah Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli dan peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam. Asvi mengaku menaruh harapan besar agar setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi penghitungan secara tingkat nasional, kedua capres langsung menyampaikan sambutan masing-masing. Capres yang menang, kata dia, agar menyampaikan sambutan menyatakan siap membangun Indonesia dengan mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersatu dan bekerja sama. “Capres yang menang juga agar mengajak capres yang kalah untuk bersama-sama membangun Indonesia,” katanya. Adapun capres yang kalah agar menyampaikan siap menerima kekalahan dan menyatakan akan mendukung program-program kerja capres yang menang. Capres yang kalah juga hendaknya menyatakan menerima hasil penghitungan suara KPU dan tidak akan mengajukan gugatan ke MK. (MI/U1)
Gagas
l
5 23 Juli 2014
Pilpres dan Partisipasi Politik Fajar Kurnianto Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
D
I tengah riuh politik, baik pra maupun pasca-pilres, ada hal yang sebetulnya patut disyukuri, kembali meningkatnya partisipasi politik. Jika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya (2009), partisipasi politik dalam pilpres kali ini lumayan meningkat. Angka golput di pilpres sedikit menurun. Polarisasi “dua kubu” secara psikologis membuat publik merasa keterlibatan mereka di dalam proses politik menjadi signifikan. Data menunjukkan pascareformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6% dan jumlah golput 7,3%. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1% dan jumlah golput meningkat hingga 15,9%. Pada pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2% dan jumlah golput 21,8%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6% dan jumlah golput 23,4%. Pada Pemilu Legislatif 2009, tingkat partisipasi politik pemilih menurun, yaitu hanya mencapai 70,9% dan jumlah golput semakin meningkat, yaitu 29,1%. Pada Pilpres 2009, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7% dan jumlah golput mencapai 28,3%. Berdasarkan survei CSIS dan Cyrus Network, persentase pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 melalui metode penghitungan cepat, tingkat “golongan putih” pemilu tahun ini hampir menyentuh angka 25%. Subjek Politik Plato dalam Republica menga-
takan manusia adalah zoon politicon (makhluk politik). Artinya, makhluk yang berada dalam politik sekaligus menjadi pemeran utamanya. Manusia adalah objek sekaligus subjek politik. Sayangnya, kesadaran sebagai subjek politik kerap tidak diikuti dengan peran atau partisipasi aktif dalam politik. Politik pada akhirnya hanya dikuasai dan dimainkan hanya oleh segelintir orang (elite politik). Sisanya lebih banyak menjadi objek politik. Menjadi objek politik berarti dia sekadar menjadi bancakan bagi segelintir orang atau elite politik tadi untuk
para netizen begitu antusias dan gencar menyalurkan dukungan politik terhadap masing-masing capres tanpa perlu diiming-imingi janji-janji tertentu. Mereka tergerak dengan sendirinya dengan kalkulasi dan rasionalitas mereka tanpa digalang oleh mesin-mesin politik bernama partai-partai politik. Konser Salam 2 Jari di stadion Gelora Bung Karno (GBK) beberapa waktu lalu, misalnya, yang intinya mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, diselenggarakan bukan oleh mesin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau partai-partai pendukungnya. Konser tersebut digerakkan oleh para seniman, artis, musisi, dan
meraih tujuan atau merealisasikan kepentingannya. Objek politik hanya dimanfaatkan pada momen-momen tertentu, seperti pemilu. Setelah itu, mereka dilupakan, ditinggalkan, dan tidak dihiraukan lagi. Subjek politik yang hanya segelintir itu kemudian mengesampingkan objek dari ruang politik. Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, kesadaran sebagai subjek politik pada para objek tadi tidak kunjung muncul. Mereka menjadi apatis dan pesimistis dengan politik. Pilpres 2014 kembali merangsang objek-objek politik yang apatis tadi untuk kembali bangkit menjadi subjek. Kebangkitan itu mereka tunjukkan dalam ragam yang sangat kreatif. Di dunia maya, dapat disaksikan bagaimana
pelbagai lapisan masyarakat. Puluhan ribu orang hadir dengan sukarela memberi dukungan. Di mediamedia internet, seperti Facebook dan Twitter, masyarakat juga memberikan dukungan dalam bentuk-bentuk yang kreatif, seperti kartun, animasi, video, poster, atau yang lainnya. Tidak menafikan juga ada banyak orang yang melakukan kampanyekampanye negatif, bahkan berbau fitnah ke salah satu pasangan capres sehingga membuat kualitas pemilu kali ini disebut-sebut menjadi yang terburuk karenanya, meski secara kuantitas cukup menggembirakan. Menurut Kahn & Kenney (1999), kampanye negatif jika ini terus-menerus dilakukan dikhawatirkan akan menu-
runkan partisipasi politik dalam pemilihan umum (Kahn & Kenney, 1999). Masyarakat kemudian menjadi apatis karena merasa tak ada “sisi baik” pada tokoh politik. Dunia maya (siber), di satu sisi menjadi medan kampanyekampanye semacam itu, tetapi di sisi lain juga menjadi faktor pendorong meningkatnya partisipasi politik. Kampanye-kampanye positif dalam bentuk kartun, animasi, foto, poster, video yang kreatif hingga gambargambar yang lucu, yang diunggah ke media-media sosial, seperti Facebook atau Twitter cukup banyak menarik perhatian. Kampanye-kampanye semacam itu terlihat cukup efektif. Bagi kandidat capres/cawapres, itu menjadi media sosialisasi program-program yang akan dilakukan jika menjadi pemenang. Selain itu, juga menjadi ajang komunikasi meski hanya monolog atau searah. Setidaknya, dengan adanya media-media itu publik seperti tak berjarak dengan tokoh politik. Segala harapan, kritik, saran, hingga celaan bisa terwadahi di situ. Meski diragukan apakah sang empunya akun itu membaca atau mengikuti semuanya. Demokrasi yang sehat jelas perlu partisipasi publik karena dari situ pemimpin mendapat legitimasi rakyat secara sah. Rendahnya tingkat partisipasi politik akan mengurangi legitimasi politik. Publik tentu tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka apatis dan golput sesungguhnya lebih dikarenakan kekecewaan mereka atas perilaku elite-elite politik. Banyaknya elite-elite politik yang terlibat kasus korupsi, kolusi, dan skandal-skandal lainnya membuat publik merasa jengah dan menganggap semua politisi tidak akan jauh berbeda, siapa pun orangnya. Pilpres kali ini seperti memberi angin segar bagi kehidupan politik ke depan. Publik mulai merasa ada harapan perubahan sehingga mereka “batal golput”. Mereka adalah subjek yang ikut menentukan bangsa dan negara ini ke depan. n
Perempuan
l
6 23 Juli 2014
UU MD3 Hilangkan Keadilan Gender Keputusan penghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang MD3 merupakan penghancuran komitmen negara terhadap warga negara, khususnya kaum perempuan.
K
OALISI Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyatakan kekecewaannya atas keputusan DPR meloloskan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). “Undang-undang yang baru saja disahkan itu menunjukkan langkah mundur dalam menjamin keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan,” kata Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari, pekan lalu. Dian mengatakan dalam Undang-Undang MD3 terdapat enam pasal yang menjamin keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dengan menyebutkan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan”. Keenam pasal itu adalah Pasal 95 Ayat (2) tentang komposisi pimpinan komisi, Pasal 101 Ayat (2) tentang komposisi pimpinan Badan Legislasi, dan Pasal 106 Ayat (2) tentang komposisi pimpinan Badan Anggaran. Kemudian, Pasal 119 Ayat (2) terkait komposisi pimpinan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Pasal 125 Ayat (2) terkait komposisi pimpinan Badan Kehormatan, dan Pasal 132 Ayat (2) terkait komposisi pimpinan Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT). “Namun, dalam revisi Undang-Undang MD3 yang disahkan pada 8 Juli, seluruh frasa ‘memperhatikan keterwakilan perempuan’, dihapuskan,” kata Dian. Menurut Dian, DPR adalah lembaga pengambilan keputusan publik, yang produk-produknya akan berakibat langsung maupun tidak langsung pada kehidupan lakilaki dan perempuan. “Karena itu, posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan keterwakilan perempuan,” ujarnya. Ia menilai keputusan penghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang MD3 merupakan penghancuran komitmen negara terhadap warga negara, khususnya kaum perempuan, dan dunia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui jaminan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, banyak pihak menilai UU yang tidak ikut disetujui F-PDIP, Fraksi Hanura, dan F-PKB itu sarat masalah. Salah satu substansi yang dikritik ialah hilangnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai badan yang menjalankan fungsi
DPR itu ja ngan dihilangkan, tetapi diperkuat. “Kenapa BAKN dihilangkan di draf akhir? Harusnya diperkuat. Perlu kita tahu BAKN merupakan badan yang menganalisis hasil temuan BPK yang disampaikan ke DPR,” kata Roy. Menurutnya, adanya BAKN di DPR merupakan respons atas amanat UUD 1945. “Tidak pernah dibaca mereka (komisi) sejak BAKN dibentuk 2009. Baru dua komisi yang menggunakan telaah BAKN itu. Itu pun belum seluruh rekomendasi dibahas mereka,” ujarnya. Pada kesempatan berbeda, anggota BAKN Eva Kusuma Sundari juga mengkritik hal itu. Pihaknya berencana melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “BAKN didirikan atas tuntutan rakyat yang menyoal DPR sebagai lembaga terkorup dan tidak punya komitmen pemberantasan korupsi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP itu pun mendukung upaya sejumlah pihak untuk menguji UU itu ke MK. (ANT/U3)
Perempuan
l
7 23 Juli 2014
PR Kasus HAM
untuk Presiden Terpilih Pemerintah harus punya kemauan penyelesaian kasus ini, karena kalau tidak akan terus menjadi duri dalam daging yang akan meletup kapan pun.
K
OMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan negara masih memiliki utang untuk penyelesaian tujuh kasus hukum pelanggaran HAM berat dan beban tersebut untuk presiden terpilih mendatang. “Presiden mendatang memiliki beban yang sangat berat, harus melakukan penyelesaian hukum berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat,” kata komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila, pekan lalu. Tujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dibentuk Komnas HAM, sejak Desember 2012, di antaranya kasus Talangsari dan penghilangan orang secara paksa menjelang 1998. Saat itu ada 10 kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Ko m n a s HAM untuk diselesaikan secara hukum oleh negara, tiga di antaranya sudah memasuki proses persidangan, yaitu kasus kekerasan di Abepura, Timor Timur, dan Tanjung Priok. Tujuh kasus lain saat ini sudah di Kejaksaan Agung, tetapi lembaga tinggi negara tersebut belum melakukan peningkatan status ketujuh kasus tersebut menjadi penyidikan hingga saat ini. “Akibat kondisi itu, sekarang kasus tersebut jadi konsumsi politik untuk memperoleh suara pada pemilihan presiden,”
kata Laila. Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah kekerasan di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, penghilangan orang secara paksa, penembakan misterius (petrus), pembantaian massal pasca-G30S/PKI, dan kerusuhan Mei 1998. Menurut Laila, pemerintahan baru di bawah pimpinan presiden terpilih yang diumumkan pada 22 Juli 2014 harus memiliki iktikad baik penyelesaian kasus tersebut. Dia menjelaskan ada dua cara yang bisa dilakukan presiden, yaitu penyelesaian yudisial dan penyelesaian nonyudisial. Penyelesaian yudisial dilakukan dengan cara membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para tersangka pelaku, sedangkan penyelesaian nonyudisial adalah presiden mengeluarkan langkah politik mengenai kasus tersebut, misalnya mengenai rekonsiliasi nasional. “Pemerintah harus punya kemauan penyelesaian kasus ini, karena kalau tidak akan terus menjadi duri dalam daging yang akan meletup kapan pun,” ujarnya. (ANT/U3)
Orator
l
8 23 Juli 2014
Kompas Pembangunan Sang Presiden Visi dan misi yang disampaikan pasangan caprescawapres ke KPU maupun dalam debat capres pada saat kampanye menjadi ringkasan program pembangunan lima tahunan.
P
RESIDEN terpilih perlu memiliki semacam kompas, yakni aturan yang fokus menentukan arah pembangunan bangsa. Aturan itu bukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), melainkan substansinya semacam kompas yang menentukan arah pembangunan bangsa. Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI Mohammad Jafar Hafsah mengimbau presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu Presiden 2014 diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan lima tahunan yang lebih terarah. “Selama 15 tahun reformasi, arah pembangunan Indonesia ditentukan oleh RPJM dan RPJP (rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang),” kata Mohammad Jafar Hafsah, ketika membuka diskusi terbatas bertema Reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional: Perspetif otonomi daerah dan pembangunan pedesaan yang diselenggarakan Fraksi PKB di Gedung PBNU, Jakarta, pekan lalu. MPR, kata dia, berharap ada ada semacam kompas, yakni aturan yang
fokus menentukan arah pembangunan bangsa. Aturan itu bukan GBHN, tapi substansinya semacam kompas yang menentukan arah pembangunan bangsa. Ia menambahkan aturan yang menjadi arah pembangunan bangsa itu adalah program pembangunan lima tahunan yang tentunya sesuai dengan amanat konstitusi. Visi dan misi yang disampaikan pasangan capres-cawapres ke KPU maupun dalam debat capres pada saat kampanye, kata dia, menjadi ringkasan program pembangunan lima tahunan. “Visi dan misi pasangan capres-cawapres yang disampaikan ke KPU dan dalam debat capres harus sejalan dengan amanat konstitusi,” katanya. Padahal, kata dia, konstitusi itu harus terlebih dahulu dipahami oleh capres-cawapres karena mereka akan menjadi kepala negara. “Dulu memang ada GBHN (GarisGaris Besar Haluan Negara), tapi pada era reformasi ada semangat mengamendemen konstitusi, antara lain mengubah kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tapi menjadi lembaga tinggi
negara seperti beberapa lembaga tinggi negara lainnya,” katanya. Selain itu, amendemen konstitusi juga menghapus GBHN dan menggantinya dengan RPJM dan RPJP. Melalui amendemen konstitusi itu juga tugas dan fungsi MPR diubah, yakni presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bukan lagi oleh MPR sehingga presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR RI agar terwujud check and balances sehingga di antara lembaga tinggi negara dapat saling mengawasi, tak ada lagi yang menjadi superpower. Menurut dia, tugas MPR berubah hanya mengamendemen dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wapres terpilih, dan tak lagi menyusun GBHN. Hadir sebagai pembicara antara Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rully Chairul Azwar dan Pimpinan Fraksi PKB MPR RI Abdul Malik Haramain. Menurut Jafar Hafsah, selama 15 tahun reformasi, arah pembangunan Indonesia ditentukan oleh RPJM dan RPJP yang masih belum begitu fokus menentukan arah pembangunan bangsa. (ANT/U3)
Orator
l
9 23 Juli 2014
Menebar Kebaikan lewat Politik Pelayanan kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur di daerah pesisir masih dinomorduakan oleh pemerintah.
B
ERPOLITIK adalah cara untuk membawa kebaikan sekaligus memperbaiki umat. Partai politik punya peluang besar dalam membantu perbaikan umat. Itulah prinsip yang dipegang calon anggota DPRD Bandar Lampung terpilih, Grafieldi Mamesah. Pilihan Grafeldy untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didasari kesamaan tujuan untuk menebar kebaikan dan membantu perbaikan umat. Dia masuk ke partai Islam ini sejak awal berdirinya Partai Keadilan (PK) yang dibentuk setelah reformasi. Aya h e mp at anak ini memiliki latar belakang s e b a g a i a k t iv i s dakwah kampus di Universitas Lampung. Menurut dia, pikiran dan cita-citanya sejalan dengan PKS.
Grafeldy Mamesah Tanggal lahir: 21 Januari 1970 Istri : Erni Susilawati Anak : 1. Sofira (15) 2. Amad Fauzan (13) 3. Sofiya (10)
Pendidikan: SDN 3 Perguruan Rakyat Jakarta SMPN 2 Pahoman Bandar Lampung SMAN 1 Tanjungkarang Kimia FMIPA Unila
Pengalaman Organisasi dan Parpol: Rohani Islam FMIPA Unila Senat Mahasiswa Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS Lampung Ketua Bidang Kadernisasi DPD PKS Bandar Lampung
“PKS yang cocok dengan pikiran saya. Aktivis dakwah kampus lebih memilih bergabung dengan PKS,” kata dia, saat dihubungi, Senin (21/7). Alumnus FMIPA Unila ini terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan (DP) Bandar Lampung IV, yakni Kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan, dan Telukbetung Timur. Grafeldy mendapat lebih dari 1.600 suara. Dia mengaku pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2009. Namun, belum berhasil lolos ke parlemen. Pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, partai memang mengamanahkan dirinya untuk menjadi anggota DPRD Bandar Lampung. “Kami berbagi tugas dengan caleg PKS yang lain untuk meraih simpati masyarakat agar terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan IV,” kata dia. Suami dari Erni Susilawati ini mulai sosialisasi dan turun ke daerah Telukbetung sejak Juli 2013 hingga masa kampanye Pemilu Legislatif, April 2014. Dia mengaku buta dengan daerah pesisir karena tidak tinggal di wilayah tersebut. Menurutnya, kunci mendapatkan dukungan masyarakat adalah dengan turun langsung menemui mereka. Caleg harus berdialog dan mendengarkan aspirasi warga, termasuk menemui para tokoh yang ada di DP Bandar Lampung IV. “Menjadi caleg harus aktif menemui warga. Sulit bisa terpilih jika tidak turun langsung bertemu masyarakat,” ujarnya. Selain bersosialisasi dengan warga, Grafeldy juga membentuk majelis taklim di dua kecamatan, Telukbetung Utara dan Telukbe-
tung Selatan. Majelis taklim tidak hanya menggelar pengajian, juga membicarakan soal ekonomi dan mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga. “Ketika berkampanye saat hanya fokus di dua kecamatan saja. Tidak mungkin untuk menyentuh semua kecamatan di DP IV. Kami juga harus berbagi suara dengan caleg PKS yang lain. Tujuannya supaya bisa meraih suara sebanyak-banyaknya untuk lolos menjadi anggota DPRD,” kata Grafeldy. Setelah resmi dilantik menjadi anggota DPRD, Ketua Bidang Kadernisasi DPD PKS Bandar Lampung ini akan fokus pada pendidikan dan kesehatan. Dia menegaskan komitmennya untuk memperhatikan pendidikan dan kesehatan warga di kawasan Telukbetung. Pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah pesisir, kata dia, tidak sebagus di pusat-pusat kota. Sebaran puskesmas di daerah Telukbetung tidak merata, padahal jumlah penduduk di sana cukup besar. Di daerah pesisir hanya ada satu puskesmas rawat inap. Infrastruktur di pesisir juga tidak sebagus di pusat kota. Banyak jalan dan drainase yang dibiarkan rusak. “ Ka m i p e r n a h m e n g a d a k a n pemeriksaan kesehatan gratis. Ternyata masyarakat pesisir sangat antusias. Padahal, pemeriksaan kesehatan ini juga bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Hal ini menunjukkan pelayanan puskesmas tidak begitu baik sehingga mereka masih butuh pelayanan tambahan,” ujar Grafeldy. Pada bidang pendidikan, dia ingin memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda. Angka pengangguran di kalangan pemuda cukup besar karena minimnya keterampilan yang dimiliki. Pemuda tamatan SMA perlu diberi pelatihan khusus supaya bisa siap kerja atau membuka usaha secara mandiri. (PADLI)
Pilar
l
10 23 Juli 2014
Sambut Presiden Baru dengan Damai T
EPAT pada hari pertama dimulainya rekapitulasi suara pilpres tingkat nasional kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertemukan calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. “Inti pertemuan tersebut bertujuan menciptakan suasana sejuk, aman, dan damai. Kami mengimbau semua pihak dan juga kedua pasangan caprescawapres tidak mengerahkan massa,” kata Ketua DPR Marzuki Alie, seperti dikutip Metrotvnews. com, kemarin. Saat menanggapi undangan SBY tersebut, capres nomor urut 2 Jokowi memastikan memenuhi undangan. “Diundang ya datang. Siap! Pak Prabowo, Pak Hatta, dan Pak JK juga diundang Presiden.” Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto pun tidak menampik undangan Presiden Yudhoyono di Istana Negara tersebut. “Saya kalau diundang siapa pun datang. Kalau saya ya itu adat kita,”
ujar Prabowo, seusai bertemu mantan Presiden B.J. Habibie, kemarin. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menilai upaya SBY mempertemukan Jokowi dengan Prabowo dapat menurunkan tensi politik di tataran elite partai. Ihwal pengerahan massa saat
pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional pada 22 Juli, menurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie, kedua capres sudah meyakinkan Kapolri Jenderal Sutarman tidak membawa massa ke gedung KPU kelak sebagaimana kekhawatiran berbagai pihak. “Kandidat menyaksikan hasil penghitungan suara lewat media,” ujar Ronny.
Hari ini, tim sukarelawan kedua pasangan capres-cawapres juga dijadwalkan menggelar deklarasi damai di Balai Kartini Jakarta. Menurut Kabid Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar, itu merupakan iktikad yang harus didukung untuk menciptakan kondisi damai dan aman. Ketua timses Prabowo-Hatta, Mahfud M.D., menegaskan
pihaknya sepakat tidak mengerahkan massa. “Kami tidak mengoordinasi massa macam itu. Enggak berguna. Kami upayakan damai sampai ke grass root,” kata Mahfud. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pun senada. “Rakyat lebih menginginkan ketenangan sehingga tidak ada gunanya mengerahkan massa,” ujarnya, di sela-sela peringatan Nuzululquran di kantor DPP Hanura. Sementara itu, hasil rekapitulasi suara berjenjang oleh KPU telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan bagi Jokowi-JK. Namun, Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan berbagai upaya manipulasi, kepanikan, dan skenario kubu lain yang menghambat Jokowi masih akan terjadi, seperti permintaan tim Prabowo-Hatta kepada KPU untuk menunda pleno rekapitulasi suara nasional. “Kami percaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengawal proses transisi kepemimpinan ini berjalan secara aman dan damai,” kata Hasto. (MI/U1)
Jejak
l
11 23 Juli 2014
Bagindo Azizchan
Wali Kota yang Gagah Berani
B
AGI warga Sumatera Barat, siapa yang tidak kenal Bagindo Azizchan, wali kota Padang yang terkenal. Pria yang lahir di Padang, 30 September 1910 itu meninggal dalam usia 36 tahun setelah terlibat dalam sebuah pertempuran melawan Belanda. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Bukittinggi. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia telah disematkan kepadanya pada 9 November 2005. Bagindo Azizchan mengenyam pendidikan HIS di Padang, MULO di Surabaya, dan AMS di Batavia. Tamat dari AMS dan sempat dua tahun duduk di Rechtshoogeschool te Batavia (RHS), ia sempat membuka praktik pengacara dan aktif di beberapa organisasi, di antaranya sebagai anggota pengurus Jong Islamieten Bond di bawah pimpinan Agus Salim. Kembali ke kampung halamannya pada 1935, ia mengabdi sebagai guru di beberapa sekolah di Padang dan berkali-kali pindah mengajar ke luar kota. Ia sempat aktif di Persatuan Muslim Indonesia (Permi) sampai organisasi itu dibubarkan pada 1937. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Padang pada 24 Januari 1946 dan pada 15 Agustus 1946 dilantik sebagai wali kota menggantikan Mr. Abubakar Jaar, yang pindah tugas menjadi residen di Sumatera Utara. Di tengah situasi pascakedatangan sekutu di Padang pada 10 Oktober 1945, ia menolak tunduk terhadap kekuatan militer Belanda yang berada di belakang tentara Sekutu. Ia terus melakukan perlawanan dengan menerbitkan surat kabar perjuangan yang ber-
nama Republik Indonesia Jaya, bahkan turun langsung memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya meninggal pada 19 Juli 1947. Menurut hasil visum (yang dilakukan di Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo, Ganting sekarang), ia meninggal karena terkena benda tumpul dan terdapat tiga bekas tembakan di wajahnya. Sebagai penghormatannya juga, sejumlah kota menyandangkan nama Bagindo Azizchan sebagai nama jalan, seperti Padang dan Bukittinggi. Saat ini Jalan Bagindo Azizchan di Padang berada di pusat pemerintahan baru Aie Pacah, sementara di jalan lama terdapat Gedung Pertemuan Bagindo Azizchan. Sebuah monumen berbentuk kepalan tinju didirikan di persimpangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Jhoni Anwar, Kampung Olo, Nanggalo. Meskipun diresmikan sebagai Monumen Bagindo Azizchan oleh Wali Kota Padang Syahrul Ujud pada 19 Juli 1983, monumen ini berikut persimpangan lebih dikenal sebagai tugu Simpang Tinju. Monumen lainnya, terletak di Taman Melati dalam kompleks Museum Adityawarman, hasil karya pelukis Wisran Hadi dan pemahat Arby Samah. Sebagai seorang wali kota di masa-masa yang teramat sulit, ketika itu kolonialisme Belanda dengan membonceng pasukan sekutu, ingin kembali mencengkeramkan kembali kukunya di Tanah Air. Tak terkecuali di Padang. Setiap detik waktu adalah mempertaruhkan nyawa, dan di saat inilah sang Wali Kota Bagindo Aziz Chan yang gagah berani menegaskan bahwa anti baginya untuk bekerja sama kolo-
nialisme Belanda. Usia mudanya telah ia persembahkan kepada Tanah Air. Kendati pun sebelum peristiwa pembunuhannya oleh tentara Belanda pada 19 Juli 1949 itu, sang wali kota yang gagah berani itu telah diperingatkan seorang aktivis RI untuk tidak masuk Padang karena adanya ancaman nyata dari kolonial Belanda. Ia tetap masuk Padang dengan kepala tegak, dan terjadilah peristiwa pembunuhan keji yang direncanakan pihak kolonial itu di daerah Lapai sekarang ini. Beberapa analis sejarah mengungkapkan pembunuhan sang wali kota ke-2 Kota Padang itu dilatarbelakangi kebuntuan dan kepanikan pihak Belanda yang tidak sanggup juga melunakkan kegigihan dan keberanian Bagindo Azizchan dalam mempertahankan keberlangsungan pemerintahan sipil di Padang. Sejarah juga telah mencatat sebagai seorang wali kota tanpa dihinggapi rasa takut sedikit pun, ia berani dan dengan keras meminta kepada tentara sekutu supaya tahanan rakyat yang dipenjara dibebaskan. (U1)
Luber
l
12 23 Juli 2014
Rekapitulasi Penghitungan Manual sebagai Penentu Hasil Akhir
D
ALAM hajat demokrasi, baik pemilu legislatif maupun presiden, tentu para peserta menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan KPU. Setelah dihitung, tiap tingkatan dilakukan rekapitulasi sesuai UU No. 42/2008 tentang Pilpres. Pasal 1050 (1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari KPU kabupaten/kota. (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu provinsi. (3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. (4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). (5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada saksi pasangan calon, Panwaslu provinsi, dan KPU. Pasal 151 (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU provinsi. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU provinsi. (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon. Pasal 152 (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan saksi pasangan calon yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPU provinsi dan saksi pasangan calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPU provinsi dan saksi pasangan calon
yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 153 (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari KPU provinsi. (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi pasangan calon dan Bawaslu. (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu. Pasal 154 (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara pasangan calon kepada KPU. (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon. Pasal 155 (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi pasangan calon yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi pasangan calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 156 Saksi pasangan calon dalam rekapitulasi suara pasangan calon di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye. n
Jeda
l
13 23 Juli 2014
MK Tidak Melihat Siapa yang Menggugat
M
AHKAMAH Konstitusi (MK) untuk kesekian kalinya menegaskan lembaga tersebut akan tetap menjaga independensi dan imparsialitas dalam memproses gugatan hasil Pilpres 2014. MK juga tidak melihat siapa yang akan datang untuk beperkara, tetapi permasalahan apa yang dibawa ke MK. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua MK Hamdan Zoelva saat beraudiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di gedung MK, Jakarta, kemarin. Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut, antara lain Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesian Corruption Watch (ICW), Setara Institute, Migrant Care, Imparsial, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “MK tidak mengundang orang untuk beperkara di sini, juga tidak melarang orang untuk datang ke sini. Jika ada gugatan yang masuk, kami akan serius untuk menangani perkara tanpa melihat siapa yang datang,” ujar Hamdan. MK akan melihat permasalahan yang digugat, bukan melihat siapa yang menggugat, termasuk bila gugatan itu berasal dari mantan hakim MK sendiri. “Pak Mahfud itu sudah
menjadi masyarakat biasa. Siapa pun yang datang minta keadilan akan diperlakukan sama, entah pejabat atau rakyat biasa,” kata dia. Walaupun terdapat beberapa hakim yang berlatar belakang parpol, ujarnya, hakim-hakim MK tersebut diminta untuk melupakan kepentingan partai masingmasing. Koordinator Kontras Haris Azhar meminta agar hakim yang berlatar belakang parpol bisa melupakan parpolnya. “Komposisi hakim MK ada yang dari parpol, diharapkan bisa melupakan parpolnya agar bisa memunculkan kepercayaan publik sebagai lembaga penjaga keadilan,” ujar Haris.
Namun, Hamdan menanggapinya dengan mengatakan dirinya sudah lama keluar dari partai politik. “Saya sudah mundur dari partai (PBB). Pada putusan perkara pileg lalu, silakan lihat apakah ada keberpihakan kami kepada pemohon?” kata Hamdan. Jika ada gugatan pilpres, ujarnya, MK akan membuka pendaftaran sejak penetapan resmi dari KPU. Kemudian diberi waktu selama 3 x 24 jam untuk mengajukan gugatan, lalu diberi 1 x 24 jam untuk memperbaiki gugatan. MK akan memulai persidangan gugatan pilpres pada 4 Agustus dan diputus 14 hari kerja atau 21 Agustus 2014 dengan melibatkan sembilan hakim. (MI/U1)
Jeda
l
14 23 Juli 2014
Memotong Gurita Dinasti Politik Setidaknya ada 11 persen politik dinasti dari total kepala daerah yang saat ini sedang menjabat.
R
EVISI Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah akan memperbaiki sistem politik yang selama ini dinilai masih cacat. Dengan UU baru ini, pemerintah akan membatasi soal dinasti politik dan mengurangi pemilukada dengan biaya tinggi. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan apabila Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilukada dan RUU Pemda sudah disahkan diharapkan menjadi regulasi baru sebagai platform implementasi otonomi daerah yang lebih baik agar jalannya pemerintahan di daerah lebih efektif dan efisien. “Undang-undang ini nantinya menutup lubang-lubang atau mengisi kekurangan dari undangundang sebelumnya,” ujar Djohermansyah saat diskusi bertema Penguatan platform otonomi daerah di Jakarta, pekan lalu. “Pilkada biaya tinggi kita hindari, KKN dihapuskan, pilkada terkait dinasti kita buat pagarnya, dan kewenangan-kewenangan
kita tata kembali supaya jangan menyimpang. Sebelumnya dari undang-undang yang sudah ada tidak ada aturan itu,” kata dia. Djohermansyah menjelaskan pengesahan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah ditargetkan pada akhir September sebelum pergantian pemerintahan baru. RUU ini akan dibahas lagi pada Minggu ke-3 Agustus karena saat ini DPR sedang masa reses. Selain itu, terkait desentralisasi dan otonomi daerah, saat ini juga sedang dibahas RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). “Kami berharap akhir September dua-duanya (RUU Pilkada dan RUU Pemda) sudah diketok palu. Hal ini karena pemerintahan baru kan mulai Oktober sehingga pemerintahan ke depan tidak terbebani,” ujar Djohermasyah. Desentralisasi dan otonomi daerah dituangkan dalam UndangUndang No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan melalui UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Djohermansyah mengatakan sudah lebih dari 1.000 pemilukada
digelar di Indonesia sejak 1 Juli 2005, tetapi ternyata banyak terjadi pelanggaran. Ia memamparkan terdapat 327 kepala daerah yang terjerat kasus yang mana 86 persen di antaranya tersandung kasus korupsi. Selain itu, sebabnyak 94 persen kepala daerah dan wakilnya memiliki hubungan yang tidak harmonis sehingga pecah kongsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menambahkan politik dinasti pun semakin marak, setidaknya ada 11 persen politik dinasti dari total kepala daerah yang saat ini sedang menjabat. “Bahkan dari politik dinasti ini berkembang ke pileg, banyak yang menang meraih kursi di DPRD dan DPR,” ujarnya. “Meskipun banyak juga lahir gubernur, bupati, wali kota hebat, bahkan ada yang nyalon presiden. Itu buah dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun,
politik uang makin masif, politisasi birokrasi juga, birokrasi terbelahbelah oleh fraksi-fraksi politik,” kata Djohermansyah. Ketua Tim Rancangan UU Pemerintahan Daerah Made Setiawan menambahkan saat ini aturan yang membatasi urusan pemerintahan pusat dan daerah belum jelas. “Saat ini masih abu-abu mana u r u s a n p u s at , m a n a u r u s a n provinsi atau kota. Kalau sudah ada UU Pemda, nanti pembagian urusan pusat dan kota jadi jelas sehingga tidak ditabrak di UU sektor. Yang berat itu membagi kewenangan,” ujar Made. “Nanti kementerian-kementrian akan memetakan, misal Kementerian Pariwisata memetakan daerah mana sih yang unggul di sektor wisata. Saat ini 70—80 persen APBD habis untuk pengurus dan hanya 20 persen untuk pelayanan publik, kapan makmurnya?” kata Made. (ANT/U3)
Pernik Pemilu
l
15 23 Juli 2014
Ujung Persaingan Frekuensi Publik Sikap Kemenkominfo itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai isi siaran dua stasiun televisi swasta.
K
EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memberikan teguran keras kepada dua stasiun televisi, yaitu Metro TV dan TV One, karena menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan seseorang atau kelompok. “Kami akan memberikan teguran keras kepada dua media televisi yang (isi siarannya) berpihak, dan kami umumkan pada Senin (21/7) sore,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring usai acara Antaranews CSR Award di Jakarta, Senin. Tifatul mengatakan teguran keras itu memiliki konsekuensi apabila kejadian tersebut terulang lagi, izin siarannya bisa dicabut. Dia menjelaskan Kemenkominfo sudah memanggil kedua pihak untuk dimintai penjelasannya dan hasilnya keduanya mengakui keberpihakannya dalam isi siaran. “Tentu siapa pun menilai isi siaran kedua televisi tersebut
berlebihan,” ujarnya. Dia mengatakan sikap Kemenkominfo itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai isi siaran kedua stasiun televisi tersebut. Menurut dia, saat itu KPI memberikan rekomendasi, yaitu pencabutan izin siaran dan izin siaran tidak diperpanjang. “Ya kan tahun depan izin mereka diperpanjang,” katanya. KPI merekomendasikan Kemenkominfo untuk mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) untuk Metro TV dan TV One. Hal itu disebabkan kedua stasiun televisi itu tidak netral dalam pemberitaannya seputar pemilu. KPI telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk mengevaluasi kelayakan IPP TV One dan Metro TV. KPI menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, “Isi
siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.” Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar serta kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Di seluruh dunia, tidak ada pers yang tidak partisan tapi jangan terlalu partisan, Antara menjaga batas kepatutan, termasuk upaya Antara untuk melakukan peliputan Pemilu 2014,” kata Presiden, Senin. Ia mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi. “Pesan saya, jagalah sikap dasar dan kultur yang sudah tercantum dalam kode etik jurnalisme. Peran Antara tidak semua suka, (ada yang bilang, red) ah Antara kurang nendang, kurang serang, tapi jangan salah,
rakyat suka (media, red) yang tahu batasnya dan tidak berlebihan,” katanya. Dalam acara yang dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono itu juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara. Penghargaan Antaranews CSR Award diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Astra Internasional. Selain itu, juga menerima penghargaan Dato Sri Prof. Dr. Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014. Ibu Negara dinilai penggagas Rumah Pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 Rumah Pintar di seluruh Indonesia. (ANT/U3)
Geliat Antikorupsi
l
16 23 Juli 2014
Meneladani Kepemimpinan Antikorupsi Rasulullah
S
EORANG pemimpin tidak boleh memikirkan diri sendiri. Ia harus memikirkan umatnya. Sudah sewajarnya umat muslim mencontoh Rasulullah saat dia memimpin sebuah kelompok atau umat. Menurut Ustaz M. Syafii Antonio, banyak sifat yang harus dimiliki pemimpin. Namun, setidaknya pemimpin harus memiliki tiga sifat utama, yaitu berlaku adil, jujur, dan bersih. Ia mengemukakan Rasulullah saw. memiliki empat sifat yang sangat mulia. Sifat keempat Rasulullah saw. merupakan sifat yang ia gunakan ketika memimpin. Sifat itu disebut tablig. Salah satu dari tujuh manifestasi sifat tablig ialah mampu mengomunikasikan visinya. “Pemimpin harus memiliki visi, seperti apa dia memimpin selama jabatannya. Pemimpin yang berhasil ialah pemimpin yang berhasil melihat ke depan,” ujarnya. Ia menyatakan pemimpin juga harus memiliki misi. Misi berguna untuk menjalankan visi yang ingin dicapai pemimpin. Misi sering ter-
diri dari beberapa bagian untuk mencapai visi yang sudah disampaikan pemimpin. Misi juga harus disampaikan dengan cara yang sesuai dan cara yang baik kepada umatnya. Terkadang, kata pakar ekonomi Islam itu, ketika diberikan tugas skala kecil, seorang pemimpin akan melaksanakan tugas tersebut dengan mudah. Sebaliknya, jika diberikan tugas dalam skala besar, jarang pemimpin yang dapat mengerjakannya dengan baik. Ustaz menjelaskan ada dua faktor yang memengaruhi hal tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. “Sifat internal itu seperti kejujuran yang ada dalam diri seseorang, misalnya seperti pemimpin yang diberi dana Rp500 juta untuk sebuah proyek. Berjalan dengan baiknya proyek tersebut bergantung pada sifat internal. Banyak pemimpin yang suka korupsi uang proyek sehingga tidak berjalan dengan baik proyeknya.” “Kalau sifat eksternal berasal dari luar diri pemimpin, misalnya seperti tim-tim yang membantu pemimpin tersebut dalam melakukan segala hal,” kata Ustaz Syafii. Sebagai muslim yang menjadi seorang pemimpin, kata dia, kita harus kembali mencontoh Rasulullah. Orang yang tidak menjadi pemimpin juga harus memperhatikan pemimpinnya dengan baik. Perhatikan apakah pemimpin sudah benar dalam memimpin atau belum baik dalam memimpin. Ia mengemukakan hingga kini masih banyak kejadian perbedaan pendapat antara pemimpin dan yang dipimpin. Surah An-Nisa Ayat 59 berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulmu, dan taatilah pemimpinmu. Apabila terjadi perbedaan pendapat pada pemimpinmu, kembalilah pada Allah dan Rasul.” “Jadi ketika kita memiliki perbedaan dengan pemimpin, kita harus kembali pada Allah dan Rasul kita. Dalam Islam, ketika kita kembali pada Allah dan Rasul, kita juga kembali kepada kitab suci Alquran yang menjadi pedoman hidup.” (MI/U1)