CMYK
ď‚ą ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
" # $ l "
l
T E R U J I T E P E R C AYA
*) $ $ '*
' $ ( ( )
S
ejak itulah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan adat dan budaya di nusantara menjamur. Hal itu pun terjadi di Lampung, mulai dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (Fokmal), Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS), Paguyuban Jawa Barat (Pajar), Kekerabatan Marga Batak (Kerabat), dan lainnya. Namun, sejak satu dekade terakhir, organisasi yang bertujuan menghimpun warga dengan kedekatan daerah asal, etnis, bahkan aliran darah itu justru mulai berbelok arah. Mereka mulai terkontaminasi dunia politik, yang berujung pada perpecahan dalam organisasi itu. Saat tahun politik seperti sekarang, politikus makin berani membelai untuk mengambil pengaruh para organisasi primordial itu. Sebab, mereka memandang organisasi yang mengatasnamakan kekerabatan, adat, dan budaya itu banyak dan jelas basis massanya. Namun, mereka lupa, sikap mereka itu justru akan memecah belah kekerabatan di antara anggota organisasi itu. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan sudah selayaknya organisasi yang berbasis adat dan budaya serta kekerabatan etnis tidak mengikuti politik praktis. Justru organisasi itu, salah satunya Majelis Pertimbangan Adat Lampung (MPAL), harus bisa membantu pemerintah mencegah konflik sosial. “Saya berharap pengurus MPAL, baik Sai Batin maupun Pepadun, dapat memberikan kontribusi mencegah dan menyelesaikan konflik sosial,� kata Sjachroedin. (U1)
SEJAK runtuhnya rezim Orde Baru, keran kebebasan bagi masyarakat kian dibuka lebar. Masing-maisng individu bebas mengeluarkan pendapat, membentuk wadah organisasi, bahkan partai politik pun makin berkembang banyak.
ď Ž FERIAL
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą ď‚ą
ď‚ą
CMYK
$) '*&(
Adian Saputra Wartawan Lampung Post
T E R U J I T E P E R C AYA
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.
Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.
Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
POLITIK itu lama-lama memang menjengkelkan. Apalagi jika perilaku koruptif para politikus menjadi-jadi.
L
embaga yang diamanahkan menguji undangundang yang merupakan keputusan politik pun makin banal. Ketuanya malah sementara ini masuk bui lantaran diduga menerima rasywah. Suap memang akrab dalam dunia politik kita. Apalagi setelah ramai pemilihan umum kepala daerah, makin banyak suap yang terjadi. Sebagian kecil berhasil diungkap komisi antirasywah yang dimiliki negara ini. Tapi sebagian besarnya belum bisa diungkap. Suap itu ada, tapi mencari buktinya bak mencari jerami di tumpukan jarum. Bukan mencari jarum di tumpukan jerami. Saking susahnya. Tapi, lupakanlah dulu politik. Ini masa kita menikmati kemenangan. Ya, Tim Nasional kita, yang diwakili remaja belum genap 19 tahun, baru saja menjadi juara grup dan maju ke putaran ďŹ nal Piala Asia tahun depan di Negeri Burma, Myanmar. Evan Dimas dan sohib-sohibnya di laga pamungkas sukses mengalahkan “Laskar Taegukâ€? Korea Selatan dengan skor 3-2. Ini kemenangan bersejarah. Kemenangan rakyat Indonesia. Pelatih Indra Syafrie bilang, anakanak Indonesia punya militansi yang tinggi dan tak mau harga dirinya diinjak-injak. Sukses Indonesia kali ini menyejukkan hati dan pikiran kita yang dalam sebulan terakhir diwarnai berita banal perilaku korup pejabat negara dan ketua Mahkamah Konstitusi: Akil Mochtar. Mahkamah Konstitusi, yang kata politikus KhoďŹ fah Indar Parawansa, posisinya segaris di bawah Mahkamah Akhirat, malah menjemukan kita. Mereka yang semestinya bisa meneduhkan
konstitusi, malah berlaku culas, menyeleweng, dan khianat. Tidak malu kepada anak-anak hebat dari anak-anak yang dikumpulkan Indra Syafrie dari penjuru nusantara. Sekali lagi, nikmati dulu kemenangan ini. Hidup ini mesti rehat sesekali. Sekadar menyegarkan pikiran, melembutkan jiwa, mengasah mata batin, dan menguatkan tekad. Dan kemenangan pasukan Garuda Muda kali ini bisa dijadikan ajang merelaksasikan pikiran dari jenuhnya warta berita yang makin menyesakkan dada. Ketika politikus, pejabat, dan
penyelenggara negara kita makin tidak punya pesona, kita butuh sesuatu yang memesonakan. Kala mereka makin banal dalam berperilaku, kosong dalam entitas gagasan, dan tak punya kapasitas personal memadai, gembirakan hati dengan membaca, menonton, mendengar cerita-cerita sukses Ilhan Udin Armain dan kawankawan. Merekalah oasis kita. Setidaknya untuk saat ini. Saat di mana ranah politik makin menjemukan dan menyebalkan. Terutama oleh perilaku pegiat politiknya. Sekali lagi, nikmatilah kemenangan ini. Dan camkan ujaran Indra Syafrie ini: “Anak-anak ini militan. Mereka tak mau harga dirinya diinjakinjak.â€? ď Ž
!
Era Matinya Politik Primordial . . .
IPolitisasi Budaya (Lampung?)
Momentum Tepat Kembalikan
Survei Jadi ‘Cemeti’ Kader Bekerja
" !
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
ď‚ą
&%' $ ) #
ď‚ą
"%$ * '$*' *$ ! $
POLITIK yang menggunakan basis primordialisme masih terus berkembang di Lampung. Masing-masing calon gubernur (cagub) pun masih meminta dukungan sana-sini terhadap organisasi dengan basis primordial suku, etnis, adat, dan agama. “Kami mengundang Wali Kota Heman H.N. untuk hadir ke acara silaturahmi keluarga besar organisasi ini, tetapi dia mengatakan organisasi sejenis kami (kekerabatan, red) telah diurusi tangan kanannya,� kata Udin, salah seorang pengurus organisasi kekerabatan asal daerah Sumatera itu, beberapa waktu lalu. Akhirnya, mereka pun mengundang Ridho Ficardo dan mendapat sambutan hangat. Mereka pun mengapresiasinya dengan mengangkat Ridho sebagai salah seorang anggota kehormatan keluarga itu. “Kami tidak meminta apa-apa, cuma ingin mengenal calon kepada keluarga,� kata dia. Memang organisasi semacam ini terkadang hanya dimanfaatkan pengurusnya untuk mencari dana tak bertuan dari para cagub. Dengan menggelar acara tertentu, mereka sengaja mengundang kandidat agar bisa memberi perhatian
ď‚ą
dan dukungan materi tentunya. Ada juga organisasi yang terang-terangan mendukung salah satu kandidat walaupun tak semua anggotanya setuju, seperti pasangan kandidat Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim (Amal Berguna) yang mendapat dukungan dari Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang (LAMPTB). Dukungan ini dibuktikan dengan kehadiran Ketua LAMPTB Wan Mauli Sanggem didampingi putrinya, Novelia Sanggem, di kediaman Amalsyah di Rawalaut, Bandar Lampung, awal September 2013. Wan Mauli mengungkapkan dukungan atas pasangan Amal Berguna karena ada kesamaan visi dan misi serta samasama independen. “Kami siap memenangkan dan memperjuangkan pasangan Amal Berguna ini agar dapat terpilih sebagai gubernur Lampung. Amal Berguna adalah pasangan calon yang ideal
ď‚ą
dan terbaik untuk Lampung ke depan,� kata dia. Untuk itu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berharap organisasi yang berbasis adat, budaya, suku, etnis, dan agama tidak terlalu jauh masuk ke area politik. Lebih baik mereka melakukan pendekatan dan mengajak masyarakat mencegah aksi kriminalitas yang marak terjadi di Lampung. “Mereka bisa jadi alat pemersatu, bukannya malah dipecah,� kata dia. MPAL, misalnya, selain berperang mempererat rasa persaudaraan antarkalangan, juga tetap harus menjalankan tugas utamanya, yakni melestarikan budaya serta adat istiadat Lampung. Jika ini tidak dilestarikan, Gubernur khawatir masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi mengenal adat istiadat dan budaya Lampung. “Harus ada pengenalan berkelanjutan terkait adat budaya Lampung dan adat di Nusantara, khususnya kepada generasi muda,� kata Sjachroedin yang diberi gelar adat Kanjeng Yang Tuan Sultan Mangku Negara Pemangku Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai. (CR7/CR13/U1)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
&%' $ ) #
ď‚ą
Era Matinya Politik Primordial KEINGINAN pasangan calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) Lampung untuk melirik basis dari organisasi primordial gencar dilakukan. Namun, mereka tak sadar hasil survei bahwa sejak 2009 rakyat Indonesia tidak lagi suka dengan politik jenis tersebut. Hal itu terbukti dari hasil hasil survei Lembaga Survei Independen (LSI). Sejak Pemilu 2009, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menandai era baru politik Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan kesukuan, agama, asal daerah, gender, maupun permintaan elite organisasi massa. “Politik primordial atau politik aliran telah mati dan yang membunuh adalah masyarakat pemilih itu sendiri,� ujar salah seorang pendiri LSI, Saiful Mujani. Berdasarkan penelitian (exit poll) yang dilakukan pada 8 Juli kemarin, pada hari pemungutan suara, LSI menemukan 1.948 pemilih yang berhasil diwawancarai tatap muka. Mereka yang telah memberikan suaranya di TPS tidak mempertimbangkan rasa primordialnya, melainkan pertimbangan perbaik a n kondisi ekonom. Hal ini, menurut Saiful, membuka pengetahuan baru, bahwa perilaku pemilih di Indonesia telah lebih rasional dalam membuat keputusan politik untuk memilih pemimpin. Dalam exit poll yang dilakukan kemarin, LSI menggunakan populasi semua pemilih yang memberikan suara di TPS (nasional), ditetapkan 2.116 TPS, dipilih secara acak dari populasi TPS tersebut (proporsional). Sampel dipilih secara random, satu responden untuk satu TPS. Dari 2.116 tersebut, ternyata LSI hanya berhasil mewawancarai 1.948 orang sebagai sampel responden. Wawancara tatap muka dilakukan pada pukul 09.00 kepada pemilih yang baru saja keluar dari TPS. Margin of error adalah 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Hasilnya, LSI menemukan satu petunjuk menarik bahwa pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres tidak terpengaruh oleh pernyataan elite ormas Islam yang menjadi aďŹ liasinya. Data menunjukkan SBY-Boediono mendapat dukungan mayoritas pemilih yang mengaku sebagai warga NU (64%) maupun Muhammadiyah (58%). Sementara Mega-Prabowo mendapat dukungan mayoritas kedua dari warga NU (26%) dan Muhammadiyah (24%). Adapun JK-Wiranto, mendapat dukungan paling minimal dari warga NU (10%) dan Muhammadiyah (18%).
Seperti yang tampak dalam pernyataanpernyataan para elite kedua ormas tersebut di media, lanjut Saiful, JK mendapat dukungan dari para elite NU (misal: Hasyim Muzadi) dan Muhammadiyah (misal: Buya SyaďŹ i Maarif). Namun, kenyataannya, JK-Wiranto justru mendapat dukung a n minoritas, justru SBY-Boediono yang mendapat dukungan mayoritas. “Ini seperti ada kesenjangan antara elite ormas tersebut terhadap
massa di bawahnya. Untuk u r u s a n p o l i t i k , p e r nyat a a n para elite ormas itu ternyata tidak didengar oleh para massanya,� kata Saiful. (U1)
Menurut Saiful, fakta ini menunjukkan kesenjangan antara elite NU dan Muhammadiyah dengan massa di bawahnya.
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
(
ď‚ą
Politisasi Budaya (Lampung?) D
I tengah ketidakpastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dengan perdebatan yang cenderung membosankan. Konik kelembagaan antara KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur) yang tak kunjung usai, ada hal menarik yang bisa dijadikan ulasan. Lazimnya, di mana pun pergelaran pemilihan kepala daerah dilaksanakan, beragam cara dilakukan para calon untuk memikat hari pemilih. Proses memikat itu bisa dilakukan dengan cara santun, masif, terstruktur atau dilakukan dengan cara yang elegan dengan dibungkus balutan–balutan nuansa tertentu. Salah satunya adalah penggunaan simbol-simbol budaya dalam politik praktis pemilukada. 4 Modal Penting Secara tidak tertulis, dalam proses pemilukada ada empat (4) syarat yang harus dipenuhi jika ingin memenangkan pemilihan. Syarat pertama, yaitu modal politik, yakni seberapa besar kekuatan politik yang menopang pasangan calon. Kekuatan politik ini adalah partai politik pengusung pasangan. Syarat kedua adalah modal ďŹ nansial, yakni berapa besar kekuatan uang yang dimiliki oleh pasangan calon untuk operasional pembiayaan pemilukada. Misalnya untuk modal kampanye, membayar kerja tim sukses (TS), dan biaya turun lapangan. Syarat ketiga, yaitu modal jaringan, yakni seberapa besar kekuatan masing-masing calon dalam menjalin jaringan (hubungan). Dukungan jaringan penting untuk menguatkan posisi politik calon sehingga publik dapat melihat dan diharapkan dapat terpengaruh. Dukungan jaringan ini bisa dicontohkan dengan dukungan dari organisasi massa, LSM, atau kaukus-kaukus dan perkumpulan atau organisasi sosial lainnya. Syarat keempat atau terakhir, yaitu modal sosial, yakni seberapa besar kekuatan masing-masing
calon dalam menjaling hubungan dengan masyarakat (konstituen pemilih) sehingga pemilih dapat diyakinkan untuk memilih calon tertentu.
Budaya dan Politik Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya cipta manusia. Kegiatan dalam masyarakat yang berkembang menjadi pola kehidupan dan menjadi ciri khas dari masyarakat disebut. Kebudayaan juga merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Salah satu deďŹ nisinya sebagai kenyataan yang dilahirkan manusia dengan perbuatan. Kebudayaan tidak saja pada asalnya, tapi juga kelanjutannya bergantung pada perbuatan manusia sebagai manifestasi dan jiwanya (Sidi Gazalba;1961). Tesis ini bisa diartikan, budaya itu muncul akibat perbuatan atau perilaku dari kejiwaan manusia. Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem. Pertama, sistem budaya yang lazim disebut adat istiadat, kedua sistem sosial yang merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmaniahnya. Politik memiliki deďŹ nisi yang juga kompleks, jika berdasarkan ďŹ lsafat Socrates, Aristoteles, dan Plato, berdasarkan renungan dan usaha mencari jawaban dengan logika berpikir, politik memiliki tujuan akhir kesejahteraan ummat manusia. DeďŹ nisi ideal itu sering asimetris dengan realita di lapangan sehingga banyak pihak yang berasumsi negatif dengan politik. Secara praktis deďŹ nisi politik sering diartikan â€?Who get what and how?â€? atau siapa mendapatkan apa dan bagaimana, tidak peduli kenapa dan kapan. Terlihat nyata dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terkadang beragam cara dilakukan untuk menang. Budaya secara ideal harusnya netral dari kontaminasi politik praktis karena kehidupan budaya bersifat terpisah dari kehidupan politik.
Budaya bersifat harmonis dengan mengagungkan kepercayaan terhadap nilai yang dianggap luhur dari kearifan lokal.
Netralitas Budaya Vs Kepentingan Politik Netralitas budaya dalam pertarungan politik menjadi kian buram dan suram, kegiatan-kegiatan budaya lebih banyak sebagai pesanan acara para sponsor politik. Nilainilai luhur budaya menjadi absurd dengan kepentingan politik. Pembentukan lembaga-lembaga adat baru menjadi membingungkan bagi masyarakat adat itu sendiri. Tetuatetua adat dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan adat yang ketat, bukan berdasarkan kepentingan penguasa lokal untuk kepentingan (investasi) politik jangka panjang. Adat dan budaya (Lampung), saat ini sudah menjadi komoditas politik lokal yang seksi. Hampir semua calon pernah diangkat sebagai tokoh adat dengan beragam varian adat lokal yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan, kegiatan ini didukung dengan publikasi yang bombastis dan terus menerus oleh media lokal baik cetak maupun elektronik. Dukungan politik juga tidak jarang yang ditujukan pada pasangan calon tertentu, walaupun akhirnya organisasi adat itu mencabut dukungannya dan mengalihkan dukungan pada pasangan calon lainnya. Lalu, adakah relevansi antara dukungan politik lembaga adat lokal dengan pilihan politik warga adat yang bersangkutan? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis (pada Pemilukada Mesuji, Tulangbawang, dan Pringsewu), ternyata tidak ditemukan relevansi yang kuat antara dukungan politik lembaga adat lokal dan dukungan politik (pilihan saat pemilukada) warga adat yang bersangkutan. Secara makro, kekuatan adat dalam konteks masyarakat Lampung secara luas melemah. Lembaga adat tidak dapat menjadi pemersatu ummat secara utuh, disebabkan beber-
ď‚ą
Robi Cahyadi Kurniawan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung apa hal; pertama dikarenakan tidak mengakarnya tokoh adat sehingga tidak dipercayai oleh warga adatnya sendiri. Tokoh adat banyak terlibat politik praktis, dan terkadang diangkat berdasar relasi dengan penguasa lokal. Kedua, adat hanya sebagai sistem sosial dengan aspek seremonial semata, misalnya dalam acara penganugerahan gelar adat, sehingga tidak menyentuh kepentingan warga secara luas. Gelar adat yang berkaitan dengan status sosial pribadi tidak pula menjadi indikator yang dipakai warga dalam menentukan status sosialnya di mata masyarakat. Ketiga, adat tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah warga karena adat tidak diterapkan dalam sistem sosial dan sistem hukum. Sistem hukum adat tidak berlaku secara ketat karena dikalahkan dengan sistem hukum nasional berdasar peraturan perundangan NKRI (contoh: lihat pelaksanaan hukum Islam (adat) dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan DI Yogyakarta). Terakhir, penulis mengajak kita semua untuk mengembalikan adat dan budaya ke dalam khitah yang sesungguhnya. Kembalikan kepada sistem sosial dan sistem teknologi yang memiliki ikatan emosi yang kuat antara nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian warga adat yang tinggal dalam sebuah wilayah budaya yang kompleks. Tabik... tabik pun... Wallahualam bissawab.
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
' #&* $
ď‚ą
Butuh Keberanian Perempuan Daerah
untuk Menjadi Caleg
BANYAKNYA caleg perempuan yang melaju dalam bursa legislatif tidak hanya menjadi milik kaum sosialita. Banyak caleg perempuan yang berasal dari daerah justru memiliki kemampuan, visi dan misi yang lebih baik. Untuk itu, perlu dukungan agar perempuan yang mempunyai kompetensi maju dalam pencalegan, sekalipun dia dari daerah. Caleg DPRD Provinsi Partai NasDem nomor urut 1 dari daerah pemilihan (DP) 3, Sahanah (Rumzanah). Perempuan yang berkecimpung dalam bisnis hasil bumi ini juga merupakan ketua DPW Garda Wanita NasDem Provinsi Lampung. “Banyak caleg perempuan dari daerah yang memiliki pola pikir maju, punya massa yang cukup banyak dan merupakan tokoh daerah yang justru lebih layak untuk dipilih menjadi anggota Dewan,â€? kata Rumzanah, panggilan akrab Sahanah, Senin (14/10). Menurut Rumzanah, butuh keberanian dari perempuan daerah untuk mencalonkan diri menjadi caleg. Potensi mereka untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan kemajuan daerah sangat dibutuhkan. Tidak hanya milik kaum sosialita perkotaan yang memiliki banyak modal dan pergaulan kota, caleg perempuan daerah justru memiliki potensi yang lebih besar. Meski dengan modal dana yang relatif minim, caleg perempuan daerah lebih mengenal daerahnya. Dan tentu saja, mereka memiliki massa yang cukup besar mengingat silaturahmi antarmasyarakat di daerah lebih erat dibanding di kota besar. Hal itu membuat mereka tidak membutuhkan dana besar untuk memenangkan pencalonan karena modal sesungguhnya kaum perempuan daerah adalah kepekaannya terhadap kondisi daerah, dan tentu saja intelektualitas dan pergaulan yang lebih baik. Menurut perempuan yang tinggal di Padangcermin, Pesawaran, ini, dirinya terjun ke partai politik setelah sebelumnya mendapat mandat dari DPP Partai NasDem memegang Garda Wanita NasDem. “Saya ingin ikut mengawal birokrasi dan memberdayakan kemampuan yang saya miliki,â€? kata dia. Caleg perempuan, menurut dia, bukan hanya menjadi pelengkap atau pemenuhan kuota 30% partai politik, melainkan lebih kepada kemampuan untuk mengaktualisasikan kemampuan diri. Sebagai perempuan sudah seharusnya lebih kreatif dan memiliki inovasi dalam mengurus negara. Dengan mencalonkan diri, kaum perempuan bisa menyuarakan kepentingannya. Menyinggung soal program utama yang dijalankan seandainya dirinya terpilih menjadi anggota legislatif, Rumzanah mengutamakan perbaikan infrastruktur di daerah dan masalah kesehatan. (U1) ď Ž Soni Elwina
Sahanah (Rumzanah) Lahir : 1 Mei 1964 Pendidikan : SLTA Suami : H. Efendi Anak : Empat Cucu : Dua Jabatan: - Direktur CV Cahaya Abadi - Direktur CV Euis Organisasi: - Ketua DPW Garda Wanita NasDem Provinsi Lampung - Anggota Rotary Club Lampung - Pengurus Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Lampung - Anggota Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą ď‚ą
ď‚ą
CMYK
' #&* $
ď‚ą
# " ! $ , $ ' ' ! $ ' #&* $
K
Puan Maharani KINI sudah saatnya kaum perempuan bisa menyelesaikan berbagai persoalan terkait perempuan. Pasalnya, pemerintah telah memberi ruang seluas-luasnya bagi kiprah perempuan di segala bidang, terutama politik.
Anastasia Wiwik Swastiwi
ď‚ą
etua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani mengatakan kini momentum yang tepat untuk mengembalikan kejayaan pergerakan perempuan Indonesia. Pergerakan itu menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan. “Untuk itu, terus didorong agar perempuan memiliki kompetensi untuk berkiprah di jalur legislatif,� kata dia pada suatu kesempatan. Namun, dia mengaku sulit mendorong perempuan untuk mengambil langkah dalam perjuangan bangsa, termasuk memenuhi 30% kuota perempuan dalam daftar caleg. Banyak perempuan tidak bersedia masuk partai politik. “Partai besar saja tidak mudah mengumpulkan perempuan. Banyak yang beralasan tidak boleh sama suami,� ujar Puan. Bukan hanya berpolitik, sambung Puan, dirinya berharap perempuan yang maju dalam panggung politik juga benar-benar mempunyai potensi dan kapasitas, bukan sekadar ingin maju tanpa ada integritas. “Yang dibutuhkan ialah perempuan yang mampu berkompetisi dengan laki-laki,� katanya. Sementara itu, peneliti sejarah dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjungpinang, Anastasia Wiwik Swastiwi, mengatakan kiprah perempuan juga bisa melalui budaya dan seni. Sebab, seni menjadi salah satu alat perjuangan bangsa di masa lampau untuk merdeka. Apalagi keislaman dan keberaksaraan menjadi warisan keberadaban bangsa menjadi kekhasan bangsa. “Ini satu kesatuan identitas yang dapat dilestarikan perempuan. Diharapkan, budaya itu bisa tetap dilaksanakan semua kalangan, pejabat, politikus, pengusaha, atau rakyat
ď‚ą
banyak,� katanya. Perhatian Khusus Pada bagian lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan hak politik untuk kaum perempuan memerlukan perhatian khusus. “Pemikiran ini tentu dilandasi bahwa separuh dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan,� ujar Sidarto, awal Oktober lalu. Perempuan Indonesia, tutur dia, sudah semakin menyadari akan pentingnya kesetaraan ataupun kesamarataan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, termasuk dalam hal hak politik. “Dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas perempuan telah dilakukan melalui pengaturan tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik serta parlemen,� ujar Sidarto. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur setiap partai politik harus menempatkan setidaknya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sementara UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif DPR, DPRD, dan DPD menyebutkan dalam rekrutmen calon legislatif harus memasukkan calon legislatif perempuan setidaknya sebanyak 30%. “Ini bentuk perhatian khusus itu,� katanya. (U1)
Sidarto Danusubroto
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
ď‚ą
' )%'
ď‚ą
Raih Kesempatan Berbuat $, ! *$)*! !, )
J BANYAK alasan orang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun, idealnya menjadi politikus di parlemen bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan lebih pada kesempatan untuk berbuat banyak bagi rakyat yang diwakilinya.
ika setiap caleg memiliki paradigma seperti itu, masyarakat akan merasakan manfaat keberadaan wakil rakyatnya. Seperti Kecamatan Panjang dan Bumiwaras, seharusnya masyarakat di wilayah itu bisa merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang mengeruk keuntungan di daerah itu. Namun sebaliknya, masyarakat sekitar justru hanya menerima ampas debu, bukan kesejahteraan. Kondisi ini tak lain karena kurang seriusnya pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif ) dalam membuat kebijakan dan program-program legislasi daerah yang tak prorakyat. “Karena selama ini daerah Panjang sebenarnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar untuk Bandar Lampung, tapi sayangnya masih banyak hal-hal yang belum terpenuhi untuk masyarakat, contohnya tingginya angka pengangguran,� kata caleg Partai NasDem nomor urut 7 daerah pemilihan 3 Bandar Lampung, Lamsihar Sinaga, kemarin. Fakta ini tak lain disebabkan pemberdayaan masyarakat setempat yang masih kurang. Masyarakat Panjang mayoritas masuk kategori tingkat ekonomi lemah. “Kita berharap kelak pemerintah dapat menyediakan sekolah kejuruan yang bisa menjadi penghasil sumber daya manu-
sia yang bisa terakomodai di perusahaan-perusahaan yang ada. Kalau sekolahnya jauh, mereka kan perlu ongkos yang lebih,â€? ujar mantan jurnalis senior yang lama ngepos di pemerintahan Bandar Lampung itu. Menurutnya, dengan adanya kekuatan politik, bisa dijadikan wahana untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah untuk terealisasinya halhal itu. Kelahiran : Tapanuli, 18 Februari 1972 Ia mengakui jika Alamat : Kampung Barunajaya, Jalan Selat Malaka konsep pemer6, RT 07 Lk III, Kelurahan Karangmaritim, intahan yang diKecamatan Panjang lakukan Wali Kota Pekerjaan : Jurnalis Bandar Lampung saat ini sudah Riwayat Organisasi: baik dan menyen1. Peasmagama (Pecinta Alam SMA Gadjah Mada) tuh kepentingan 2. Karang Taruna Kelurahan Karangmaritim masyarakat yang 3. LPM Karangmaritim, Ketua Pokmas Karangmaritim. paling mendasar, seperti pembangunan infrastruktur jalan-jalan, program kesehaLampung.â€? tan gratis, dan sekolah gratis Di samping itu, dirinya juga yang sudah dirasakan warakan concern melakukan penga Panjang dan Bumiwaras gawasan dan komunikasi ke khususnya. “Ke depan tinggal perusahaan agar CSR-nya bermenyiapkan sarana untuk jalan. “Karena itu sudah jadi bisa memberdayakan tamakewajiban setiap perusahaan tan-tamatan yang memiliki untuk masyarakat sekitar keterampilan. Maka diperlumereka. Baik itu kesehatan, kan adanya kejuruan negeri pendidikan atau sarana prasdi situ,â€? kata dia. arana umum, dan pembanguBerbekal amanah rakyat, nan infrastruktur yang perlu kata Alam, panggilan akrabditingkatkan. Ini kan kurang nya, akan lebih mudah memmaksimal dilakukan perusainta perusahaan agar prioritas haan walau kita tidak pungmempekerjakan masyarakat kiri ada perusahaan yang sekitar. “Sekarang ini masih sudah melakukan itu,â€? kata banyak tenaga kerja dari luar Alam. (U1) ď Ž Eka Setiawan
Lamsihar Sinaga
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
' )%'
ď‚ą
ď‚ą
$ ' !! $ ') ( & (
H PEMUDA merupakan gerenasi pembaru dan pemimpin bangsa di masa mendatang. Untuk itu, perlu dorongan kuat kepada pemuda agar lebih giat berkontribusi di segala sektor kehidupan.
Rycko Menoza S.Z.P. Lahir : Jakarta, 30 Agustus 1971 Alamat : Jl. Raya Bakauheni Km 0,5, Desa Bakauheni, Bakauheni, Lampung Selatan Istri : Ny. Pitka Rycko
al itu yang menggerakkan tokoh pemuda Lampung, Rycko Menoza S.Z.P., terus membangun wadah-wadah bagi pemuda untuk bisa bergerak maju menghadapi perkembangan global. “Ada banyak wadah pemuda agar bisa berkiprah dalam pembangunan. Untuk bidang politik bisa menjadi kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG),� kata Ketua DPD AMPG Lampung yang sekaligus Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPD I Partai Golkar Lampung itu. Bupati Lampung Selatan itu mengaku tentu banyak kalangan terkejut dengan sikapnya yang berpindah haluan partai politik. Menurutnya, hal itu wajar saja. “Untuk membangun itu tak peduli posisi kita di partai mana, yang penting kita berkontribusi dan partai memfasilitasinya,� kata Rycko yang juga Ketua DPD KNPI Lampung. Kepindahannya dari PDI Perjuangan ke Partai Golkar Lampung menjadi pilihan terbaik. Sebab, dia mengaku tidak nyaman di partai pimpinan ayahnya itu. “Saya merasa tidak enaklah dengan teman-teman di PDIP. Selama ini saya jarang aktif di partai karena keterbatasan jarak dan kesibukan, bagaimana pandangan mereka,� kata Rycko. Apalagi, katanya, saat di PDI Perjuangan dia duduk di jajaran pengurus harian. Sementara tak bisa disangkal ketua partai itu adalah ayahnya, Sjachroedin Z.P., yang juga gubernur Lampung. “Hanya khawatir mereka memandang buruk dengan saya, mentang-mentang anak ketua sehingga tetap tidak diberi sanksi walau tidak aktif,� kata Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung itu. Sementara di partai berlambang pohon beringin itu, Rycko mengaku memang diusulkan pengurus Golkar Lampung untuk bergabung. Konsekuensi tak bisa sepenuhnya aktif karena kesibukan dan jarak sudah diketahui seluruh pengurus Golkar di Lampung. “Ini (pindah partai) biasa. Lagi pula membangun daerah dan bangsa bisa dari partai mana
ď‚ą
saja,� kata dia. Cucu dan anak dari dua gubernur di Lampung, Zainal Abidin Pagaralam (kakeknya) dan Sjachroedin Z.P., itu mengaku di usianya yang kepala empat menjadi momentum dirinya untuk lebih berpikir bijak dan introspeksi. Sebab, pada usia itulah kemapanan seorang manusia dimulai. “Mulai dari berpikiran dan perilaku haruslah mapan. Alhamdulillah, hidup juga harus mapan, agar bisa maksimal dalam ikut serta membangun daerah,� kata suami dari Ny. Pitka Rycko Menoza itu.
Narkoba Terkait bahaya narkoba, juga menjadi perhatian khusus dalam mendorong pemuda untuk lebih banyak berkiprah. Dimulainya dengan mengajak kaum ibu se-Kecamatan Katibung menjaga putraputrinya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras). “Kita wajib memperhatikan perkembangan anak-anak dan cucu, terutama sekali menjauhkan mereka dari penggunaan narkoba dan mengonsumsi minuman keras,â€? ujar Rycko. Menurutnya, narkoba sudah menjadi racun bagi pemuda untuk lebih matang berkiprah. Cenderung beraktivitas negatif akan muncul jika seorang pemuda sudah terpengaruh narkoba. “Daripada bergaul dengan narkoba, lebih baik giat menjadi kader pembangunan bangsa. Salah satunya di AMPG ini,â€? kata dia. (R4) ď Ž Mustaan Basran Pengalaman Organisasi: - Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPD I Partai Golkar Lampung - Ketua AMPG Lampung - Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung, 2005-2010, 2010-2014 - Ketua DPD KNPI Lampung 2007-2010, 2010-2013 Pengalaman Pekerjaan: - PT Sumber Tambang Lampung, Komisaris, 2007-Sekarang, Jakarta - PT Polygrana, Direktur Utama, 2002-Sekarang, Jakarta - Bupati Lampung Selatan, periode 2010-2015
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą ď‚ą
ď‚ą
CMYK
" '
*'+ # ) ' ! '
“ HASIL survei memang menjadi ajang pro-kontra dan akan ditolak oleh objek yang dinyatakan kurang, terutama pada survei politik. Namun, tak begitu dengan Partai Bulan Bintang (PBB), yang menanggapi hasil lembaga survei itu.
Justru kami berterima kasih kepada lembaga survei telah memberikan gambaran umum peta kekuatan 12 parpol meski wilayah riset mereka terbilang kecil dan kami anggap belum mewakili seluruh Indonesia,â€? kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PBB Endang Rudiatin, dalam satu diskusi. Endang menyebut hasil survei itu mendorong PBB bekerja keras dan lebih baik lagi untuk memenangi pemilu. Menurut dia, PBB akan memilah dan memilih hasil jajak pendapat mengingat semakin menjamurnya lembaga survei beberapa tahun terakhir, terutama yang beraďŹ liasi kepada parpol tertentu. “Susah memang untuk menentukan mana lembaga survei y a n g kredibel dengan yang tidak mengingat di belakang mereka terkadang ada yang mendanai demi tujuan tertentu,â€? katanya. Apalagi partai sekuat PBB yang dimotori salah satunya tokoh Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengaku siap memperjuangkan partainya walau Pemilu 2014 sebagai “pertarunganâ€? terakhirnya di PBB. Alasannya agar ada regenerasi di parpol yang
ď‚ą
Pu
dulunya dikenal sebagai Partai Masyumi tersebut. “Kalau gagal lagi, saya tidak tahu kami mau menjadi partai atau organisasi dakwah saja,� katanya dalam sebuah kegiatan. Untuk meraih kemenangan tersebut, seluruh caleg dan kader PBB harus aktif bergerak dalam menarik simpati masyarakat melalui berbagai kegiatan. “(Caleg) harus memiliki inisiatif tanpa menunggu komando DPC atau DPW,� kata Yusril. Menurut dia, Pemilu 2014 merupakan peluang dan kesempatan besar bagi PBB karena pesertanya lebih sedikit dibandingkan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan semakin menguntungkan bagi PBB karena kebanyakan partai sedang mengalami “musibah� disebabkan kader dan pengurusnya banyak yang bermasalah dengan hukum. “A p a l a gi pemilu semakin dekat. Jangan buang waktu lagi, bergeraklah. Seriuslah kita bekerja,� kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu. (U1)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
!
ď‚ą
T.B. SIMATUPANG
# $" % $ ! " MENJADI pejuang adalah inspirasi terbesar dalam hidupnya. Itulah Tahi Bonar (TB) Simatupang, pria kelahiran Sidikalang, Raja Pejuang Batak melawan kolonialis Belanda, Sumatera Utara, 28 Januari 1920. Dia adalah seorang perwira tinggi militer, ahli strategi perang sekaligus diplomat ulung.
Menjadi perwira dan pejuang pun berawal dari niatnya mematahkan mitos yang ditebar gurunya saat menempuh studi setingkat SLTA di AMS, Jakarta. Sang guru, seorang keturunan Belanda selalu berkata kepada Simatupang dan siswa pribumi lain bahwa Indonesia tidak mungkin bersatu dan memiliki angkatan perang untuk merdeka. Demikian pula pidato radio dari Panglima Eskader Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda, Laksamana Helfrich, yang tak terlupakan olehnya. Uw naam zal blijven voortleven onder de bevrijders van Nederland yang artinya nama Anda akan hidup terus di antara para pembebas Negeri Belanda. Kalimat itu serta-merta diterjemahkan Simatupang menjadi heroik berbunyi nama Anda akan hidup terus di antara pembebas Indonesia. Setelah melewati berbagai tahapan seleksi ketat secara berjenjang selama berbulan-bulan Simatupang akhirnya diterima sebagai kadet taruna, bersama sedikit saja warga pribumi lain yang lulus untuk menggenap total 150 kadet taruna yang diterima LMA Bandung. Ratusan taruna lain adalah warga Belanda totok dan Belanda keturunan. Sesuai kebutuhan perang, semua p e r wira
ď‚ą
KMA Breda Bandung diproyeksikan siap dimobilisasi ke daratan Eropa. Karena itu, latihan praktik-praktik kemiliteran sangat dominan diajarkan pada tahun-tahun pertama dan kedua, padahal Simatupang sudah sangat menunggu-nunggu tibanya pelajaran teoritis tentang strategi militer dan taktik perang. Keahlian berpikir tentang strategi militer dan taktik perang lebih dibutuhkan Simatupang mengingat tujuan sesungguhnya adalah untuk membuktikan ketidakbenaran mitos ketidakmampuan Indonesia memerdekakan diri dan membangun angkatan perang yang tangguh. Di zaman kemerdekaan, dia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI (1948—1949) dan Kepala Staf Angkatan Perang RI (1950—1954). Dia pun pensiun dini dari dinas militer karena prinsip yang berbeda dengan Presiden Soekarno. Lalu dia mengisi hari-harinya menjadi aktivis gereja. Sampai kemudian menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (1959— 1984), Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Asia dan Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Pak Sim lahir sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara, di tengah keluarga dengan tradisi Gereja Lutheran yang saleh dan tetap kuat memegang adat Batak. Ayahnya, Simon Mangaraja Soaduan Simatupang, terakhir bekerja sebagai pegawai PTT. Pak Sim betah berlama-lama membaca atau menulis sesuatu, dan selalu tidak lepas dari kacamata. Ia ayah empat orang anak, satu di antaranya telah meninggal. Istrinya, Sumarti Budiardjo, kebetulan adik kawan seperjuangannya, Ali Budiardjo. Pak Sim dan Bu Sumarti sudah mulai akrab sewaktu berlangsung Konferensi Meja Bundar. Mereka menikah pada 12 Desember 1948, persis tujuh hari sebelum Agresi Militer II Belanda terjadi pada 19 Desember 1948 yang membuat Simatupang harus mengenakan “seragam� tak resmi berupa setelan celana bahan warna abu-abu dan kemeja bermerek buatan luar negeri. (U1)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
* '
ď‚ą
# $ "
D
Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu
Pasal 233 (1) Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu. (2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1): a. lembaga swadaya masyarakat pe mantau pemilu dalam negeri; b. badan hukum dalam negeri; c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
Pasal 234 (1) Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang
ALAM gerakan demokrasi semua harus ada pengawasnya. Sebab, tak ada kekuasaan total selain kedaulatan rakyat dalam sistem itu. Untuk itu diaturlah tim pemantau independen sebagai penyeimbang lembaga pengawas, yakni Bawaslu. Ada sejumlah persyaratan dari lembaga pemantau yang menjadi mitra penyelenggara pesta demokrasi. Seperti diatur dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terutama bagian yang mengatur tentang pemantau pemilu.
e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.
bersangkutan pernah melakukan pemantauan; b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU PEM
Pasal 235 (1) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota. (2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. proďŹ l organisasi/lembaga; b. nama dan jumlah anggota pemantau; c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
ď‚ą
d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan e. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pasfoto diri terbaru. (3) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). (4) Pemantau pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau pemilu serta mendapatkan sertiďŹ kat akreditasi. (5) Dalam hal pemantau pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemantau pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan pemilu. (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau pemilu diatur dalam peraturan KPU. ď Ž
ILU
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
ď‚ą
# " "$
SISTEM politik yang kuat adalah yang dapat menghimpun beragam warna dan corak aspirasi rakyat. Untuk itu, di Indonesia, sistem politik harus tetap sesuai dengan empat pilar kebangsaan yang memang dikenal ideal sejak dahulu.
S
alah seorang tokoh politik Indonesia, Akbar Tandjung, mengatakan meski kini politik Indonesia menganut sistem kebebasan berdasarkan demokrasi, hal itu tak dapat dipisahkan dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. “Dalam kehidupan politik, tetapi tetap dalam konteks wawasan nusantara (harus), berpegang prinsip dasar melalui empat pilar,� kata politikus Partai Golkar dalam sebuah kesempatan diskusi, beberapa waktu lalu. Penerapan politik berdasarkan demokrasi melalui empat pilar harus diterapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk level eksekutif. “Setelah reformasi kita lakukan perubahan politik, kenegaraan, kemasyarakatan. Tapi, tetap berlandas pada NKRI. Kebebasan itu bukan hanya sematamata (bebas), melainkan harus untuk kemajuan bangsa dengan wawasan nusantara melalui prinsip dasar empat pilar,� ujarnya. Namun, tampaknya wujud menyesuaikan sistem politik dengan empat pilar itu bakal gagal.
Pasalnya, banyak pejabat publik, baik pusat dan daerah, tidak memahami dan memaknai empat pilar itu. Alhasil, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak terlihat pada perilaku para pejabatnya sehingga para pejabat publik itu pun tidak bisa dijadikan teladan bagi masyarakat. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, pada sosialisasi empat pilar, mengatakan dengan kondisi seperti itu juga membuat banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Diindikasikan juga menimpa pejabat tinggi mulai dari gubernur, bupati, wali kota, serta para pejabat di bawahnya, bahkan anggota DPRD. “Jadi kami juga menyadari betul jika sosialisasi empat pilar ini seharusnya ditujukan utamanya buat para pejabat publik. Karena harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam berperilaku. Tetapi kondisi sekarang
ini malah banyak masyarakatnya yang sudah paham dengan empat pilar, justru pejabatnya yang tidak,� ujar Lukman. Kondisi para pejabat yang seperti ini, menurut dia, tidak terlepas dari proses serbainstan para pejabat publik itu dalam mendapatkan posisinya yang tidak melalui proses pematangan dan pendewasaan yang sebenarnya harus dilalui. �Banyak pejabat publik, seperti bupati, wali kota, dan gubernur, mendapatkan posisi tanpa melalui proses yang seharusnya dan lebih menyukai dengan cara-cara instan. Hal ini membuat banyak pimpinan itu tidak tahu prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam menjalankan tugasnya. Mereka yang tadinya pengusaha tidak memahami aturan-aturan birokasi, ditambah kurangnya wawasan empat pilar itu,� kata dia. (U1)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
ď‚ą
" ' #%!' ( ' # ' () # %'*&
SEJUMLAH kejadian dalam kurun beberapa waktu terakhir sangat mencengangkan publik. Terutama yang terakhir tragedi tangkap tangan penyuapan oleh pimpinan lembaga yudikatif—salah satu pilar demokrasi.
B
anyak kalangan menilai memang dari empat pilar demokrasi, tiga di antaranya sudah tercemar dengan sistem yang korup. Hal itu akibat kondisi politik Indonesia saat ini, sudah menjurus kepada oligarki. Sebab, kekuatan politik cenderung makin dikendalikan sekelompok orang atau kalangan tertentu. “Tiga pilar demokrasi, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif bisa dianggap sudah tercemari sistem yang korup. Bahkan, cenderung oligarki karena dikendalikan sekelompok orang atau kalangan tertentu,� kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. dalam acara diskusi, beberapa waktu lalu. Namun, tinggal satu pilar demokrasi yang masih dapat diandalkan. Bahkan, mampu men-
gontrol kebobrokan politik dan hukum di Indonesia. Satu pilar demokrasi tersebut adalah pers. Lembaga ini dianggap masih dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kontrol. “Anda semua boleh katakan pers sekarang ini, berlebihan membuka blak-blakan. Tetapi semua juga perlu tahu bahwa pers setidaknya telah berhasil menghalau oligarki. Media massa memang bisa diintervensi kepentingan pemiliknya, tetapi menjadi terimbangi berkat adanya media massa yang lain,� kata mantan anggota DPR ini. Mahfud memberikan contoh bentuk intervensi pemilik terhadap pers. Ada banyak kasus yang berhubungan dengan pemiliknya untuk dikawal pers. Tetapi, pers lainnya tetap bisa memberitakan sesuai dengan fakta yang ada. “Di sinilah terjadi perimbangan informasi dan masyarakat bisa bijaksana,� kata Menhan era Presiden Gus Dur tersebut. Sebenarnya, lanjut Mahfud, ada fase dua hingga tiga tahun dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut sangat baik. Namun, sejak 2001, lembaga tersebut ciut kembali dengan transaksi uang dan politik. Namun, pers tetap kon-
ď‚ą
sisten menyuarakan fakta dan kebenaran yang terjadi. “Lihat saja, pers mampu menghalau kasus-kasus besar. Satu di antaranya adalah kriminalisasi KPK. Jika tidak ada pers, sudah lama KPK itu dihabisi. Tetapi berkat kekritisan pers, niat jahat itu berhasil dibongkar dan gagal diwujudkan,� ujar Mahfud. Meski demikian, Mahfud mengatakan dalam menjalankan perannya menopang demokrasi, pers selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam idealisme. “Banyak orang yang ingin membelokkan pers dengan iming-iming. Ada juga yang beli berita, bahkan ada yang tidak punya pers tapi menyiapkan dana misalnya Rp400 miliar untuk 2014, ini kan bukan masalah owner saja, tapi wartawan dan lain-lain,� kata dia. Mahfud menambahkan pada titik inilah idealisme wartawan dibutuhkan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan di atas jalurnya. “Pers bukan hanya sebatas mendukung demokrasi prosedural, melainkan juga demokrasi substansial. Kalau tidak disadari ada potensi seperti itu, berbahaya bagi kehidupan demokrasi,� ujarnya. (U1)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą ď‚ą
ď‚ą
CMYK
ď‚ą
" ) % ' !)
) & $)*$ ! $ KETIDAKPASTIAN jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tidak memengaruhi gerak calon gubernur dan calon wakil gubernur Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Jadwal 2013 memang sesuai harapan, tetapi andaipun 2015 berarti makin banyak kesempatan mereka untuk bersosialisasi.
U
ntuk itu, Ridho meminta semua pendukungnya terus bergerilya melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Kami semua harus terus lakukan silaturahmi dengan masyarakat. Jangan terpengaruh dengan berbagai hal, termasuk belum jelasnya jadwal pilgub,� kata Juru Bicara Ridho-Bachtiar, Fajrun Najah Ahmad. Menurut dia, jadwal Pilgub Lampung yang belum pasti menjadi momen yang strategis bagi para pendukung untuk makin mendekatkan sosok pasangan Ridho-Bachtiar ke masyarakat. Ridho, kata dia, meminta seluruh kader partai yang mengusungnya, yakni Partai Demokrat, PKS, PKPB, PDK, dan belasan partai nonparlemen, untuk terus melakukan kerja-kerja politik dengan bersih, cerdas, dan santun. Seluruh masyarakat Lampung nantinya akan makin bersimpati pada pasangan Ridho-Bachtiar. Sebagai Ketua DPD PD Lampung, Ridho telah menginstruksikan untuk pengurus DPD dan para caleg melakukan pemantapan jaringan partai sampai ke tingkat bawah.
ď‚ą
Sekaligus melihat kesiapan para kader untuk mewujudkan target trisukses, yakni sukses pilgub, sukses pemilu legislatif, dan sukses pilpres. “Seluruh mesin partai dari DPD sampai anak ranting harus bergerak secara simultan. Dengan demikian, komitmen seluruh kader PD untuk utamakan kepentingan rakyat dapat diwujudkan dengan
baik,� kata dia. Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPD PD Lampung M. Yusuf Kohar. DPD Demokrat menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas soliditas kader, pengurus, simpatisan DPAC, serta pengurus ranting di kedua kecamatan tersebut. “Saya apresiasi semangat dan tekad para kader
ď‚ą
untuk terus besarkan partai dalam rangka mewujudkan trisukses, sukses pilgub, sukses pemilu legislatif, dan sukses pilpres. Mari kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kebesaran PD ada di tangan rakyat. Kader PD tidak boleh sakiti hati rakyat. Jadilah solusi atas permasalahan rakyat,� kata Yusuf Kohar.(U10)
ď‚ą
ď‚ą
ď‚ą
CMYK
" ) % ' !)
ď‚ą ď‚ą
% ' !) '!%' $ *$)*! # !#*' $ !, ) SEORANG pemimpin memang selayaknya siap berkorban untuk kemakmuran rakyatnya. Hal itu yang menjadi prinsip pasangan cagub dan cawagub Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Ridho Berbakti) yang menyatakan siap memberi dan melayani masyarakat.
P
ada Iduladha ini, pasangan yang diusung Partai Demokrat berkoalisi dengan sejumlah partai lainnya itu melayani masyarakat dengan memberi ternak kurban. Mereka menyiapkan hewan kurban untuk masyarakat di semua kecamatan se-Provinsi Lampung. Bentuk kepedulian Ridho Berbakti kepada masyarakat juga akan memecahkan rekor sapi terbesar di Tanah Air. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKS, PKPB, PDK, dan belasan parpol nonparlemen itu akan mengurbankan sedikitnya 300 ekor sapi untuk masyarakat Lampung. Kemudian, ditambah dengan dua ekor sapi yang tercatat sebagai sapi terbesar di Indonesia dengan bobot 1,8 ton per ekor. Hewan kurban tersebut akan
dibagikan kepada masyarakat kurang mampu pada Iduladha. “Hewan ini akan ditempatkan di semua kecamatan se-Lampung,� ujar Bachtiar Basri. Bachtiar mengatakan pemberian hewan kurban merupakan bentuk kepedulian tim Ridho Berbakti untuk masyarakat Lampung. “Penyembelihan hewan kurban ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Masing-masing kecamatan disiapkan satu ekor sapi,� ujar Bupati Tulangbawang Barat itu. Ketua Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti) Wahid Hamdan, yang menangani kurban langsung, mengatakan pihaknya telah mendatangkan dua ekor sapi pemecah rekor sapi terbesar di Indonesia dengan bobot 1,8 ton per ekor. “Sapi itu kami datangkan dari Kabupaten
ď‚ą
Nganjuk, Jawa Timur,� kata Wahid. Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan seperti tahuntahun sebelumnya, Ketua DPD PD Lampung Muhammad Ridho Ficardo selalu berkurban. Jadi, kata dia, bukan lantaran sebagai cagub saja Ridho berkurban. “Ini bukan karena maju pilgub saja, melainkan ini memang bentuk kepedulian Ridho terhadap masyarakat,� kata pemilik sapaan Fajar itu. Dia mengatakan Ridho menginginkan seluruh masyarakat dapat merasakan daging kurban yang dibagikannya. Karena itu, seluruh kecamatan diberi hewan kurban. Selain itu, beberapa ponpes dan masjid juga diserahkan hewan kurban dari politikus muda itu. (U10)
ď‚ą