VOTING, Edisi LVVII, 1 Oktober - 7 Oktober 2014

16 Halaman l Edisi LVVII/ 1 Oktober - 7 Oktober 2014 10 l Perjuangkan

Lampung di DPD

T E R U J I T E P E R C AYA

Lima Srikandi Senayan dari Lampung ASPIRASI rakyat menjadi salah satu bagian dari tugas yang diemban para wakil rakyat yang duduk di DPR, termasuk para wakil dari kalangan perempuan.

Setidaknya ada lima anggota legislatif terpilih asal Lampung yang siap dilantik menjadi wakil rakyat.

M

ereka terdiri dari tiga wajah lama, yakni Chusnunia Chalim, Ismayatun, dan Itet Tridjajati Sumarijanto, serta dua lainnya wajah baru, yakni Dwi Aroem Hadiatie dan Dwita Ria Gunadi. Mereka menjadi “Srikandi” Lampung yang menjadi tumpuan asa Bumi Ruwa Jurai di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Namun, hingga kini belum diketahui apa tekad yang akan mereka perjuangkan di Senayan. Dari sejumlah wawancara dengan mereka, terkuaklah visi dan misinya.

Seperti Chusnunia Chalim yang ingin mewujudkan jalan politik yang rahmatan lil alamin.

“Saya ingin rakyat mendapat informasi yang jelas dan terlindungi,” kata dia, dalam sebuah wawancara.

Kemudian Ismayatun, mengaku mendorong pengelolaan sumber daya di desa secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi kehidupan. “Allah tegas-tegas memperingatkan bahwasanya manusia dilarang keras melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti yang tercantum dalam Alquran Surah Al Araaf Ayat 56,” katanya.

Untuk Itet Tridjajati, ia mempunyai visi menyesuaikan diri dengan irama kerja Jokowi. “Kami

n ferial

akan lakukan revolusi mental. Artinya kami bergerak cepat dan progresif di semua bidang,” kata Itet.

Untuk dua wakil rakyat yang baru, ada juga hal baru yang ingin mereka gulirkan di gedung kurakura itu. Misalnya Dwi Aroem Hadiatie menjelaskan dia dibesarkan dalam lingkungan yang tidak hanya sekadar “melihat” situasi kehidupan masyarakat, tetapi juga bersentuhan langsung dengan mereka.

“Saya sudah terbiasa untuk berada di tengah rakyat, dekat dengan mereka, peduli dengan mer-

eka, memikirkan kehidupan mereka itu sejak kecil,” kata Dwi Aroem yang juga anak Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie itu.

Sensitivitas terhadap persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya yang sedang berkembang di media televisi, surat kabar, atau majalah kerap ditanyakannya kepada ayah atau ibunya atau dari sumber-sumber lain.

Tak jauh berbeda dengan visi Dwita Ria Gunadi yang mengaku belajar memahami persoalan-persoalan di tengah masyarakat. “Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah kunci dari pembanguan,” ujar dia. (HES/CR11/U1)

Interupsi

l

2 1 Oktober 2014

indeks :

Harapan Rakyat untuk Jokowi-JK

LAPORAN UTAMA Politik untuk Kesejahteraan Rakyat . . . 4 Menuju senayan

PASCATERPILIH sebagai presiden dan wakil presiden, banyak harapan yang disampaikan masyarakat kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Untuk itu, pemerintahan yang baru harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat.

Wujudkan Politik Rahmatan Lil Alamin ...

6

. . .

9

Orator

Proses Politik Berbuah Manis

Harapan - Penyediaan lapangan kerja

: 42,4%

- Perlindungan sosial si miskin : 23,5% - Pendidikan gratis

: 18,3%

- Pemberantasan korupsi

: 18,1%

- Bantuan modal UKM

: 15,9%

Metode: Seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih (sudah menikah) ketika survei ini dilakukan, dengan sampel 3.080 responden dengan wawancara tatap muka, diperkirakan margin of error kurang lebih 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Wawancara dilakukan pada 27 Mei—4 Juni 2014.

jeda

Jokowi Diminta Cermati Kabinet . . .

15

688

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (LSI)

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 1 Oktober 2014

Dorong Kelanjutan RSP Unila Amanah Pertama Warga untuk Wakilnya SETIAP wakil rakyat mempunyai amanah yang besar dari publik yang diwakilinya. Termasuk para wakil Lampung yang duduk di gedung DPR/DPD untuk menyuarakan aspirasi.

M

enjelang pelantikan anggota DPR/ DPD pertengahan Oktober mendatang, mestinya sudah mempunyai gambaran tugas dan apa yang harus disuarakan para wakil rakyat.

Salah satunya, suara dari akademisi di Lampung agar mereka mendorong kelanjutan realisasi pembangunan rumah sakit pendidikan (RSP) Universitas Lampung (Unila). Sebab, pembangunan di atas lahan seluas 4,8 hektare sejak 2011 terbengkalai dan hingga kini belum menemukan jalan keluar.

Target peresmian yang dilakukan pada 2015 bertepatan usia emas Unila mustahil tercapai.

Para anggota Dewan dari Provinsi Lampung di pusat menjadi harapan Unila untuk menyuarakan pentingnya RSP Unila bagi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unila Sutyarso mengatakan kini hanya dapat berharap para wakil rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Lampung di DPR. Mereka sebagai garda terdepan untuk menyuarakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak awal menjadi pelaksana program pembangunan RSP bahwa Lampung memang sudah seharusnya memiliki RSP, seperti Sumatera Selatan dan provinsi lainnya. “Pemerintah jangan hanya bangga saat FK Unila mendapatkan akreditasi A, tetapi kembali diam tak bersuara untuk pembangunan RSP Unila yang mandek,� ujarnya.

Ia berharap perwakilan Lampung di pusat yang baru terpilih ikut menyuarakan dan mencarikan solusi untuk pembangunan RSP Unila yang

anggarannya berasal dari pusat melalui APBN dengan pola multiyears tersebut.

Hal senada dikatakan Rektor Unila Sugeng P. Harianto. Ditemui usai rapat senat luar biasa peringatan dies natalis ke-49 Unila, ia mengaku telah semaksimal mungkin mengupayakan pembangunan RSP Unila berlanjut dan mendapat kucuran dana dari pusat.

Selama 2011, dana yang telah dikucurkan baru satu tahap sebesar Rp53 miliar, yang kini menjadi bangunan tiang pancang yang mulai tertutupi semak belukar. Setiap tahun Unila selalu mengajukan proposal tahapan pendanaan RSP berikutnya, tetapi belum pernah disetujui pusat. “Kami sudah mengusahkan semaksimal yang kami bisa, kaki di kepala dan kepala di kaki, tetapi keputusan memang ada di pusat,� kata Sugeng.

Berbagai alternatif juga tengah diupayakan Unila seperti menggandeng perusahaan, baik BUMN hingga Islamic Development Bank (IDB) dan ASEAN Development Bank (ADB), yang juga hingga kini belum terlihat hasilnya. (*1/U1)

Menuju Senayan

l

4 1 Oktober 2014

Politik untuk Kesejahteraan Rakyat

P

ERJALANAN karier politik anggota DPD Lampung Andi Surya telah lebih dari 12 tahun. Pergelutannya dengan partai politik juga mengantarkannya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2004—2009 dan 2009—2014.

Posisinya sebagai wakil rakyat menyadarkannya secara penuh bila politik merupakan satu-satunya kekuatan untuk memengaruhi kesejahteraan masyarakat. “Melalui kebijakan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, ternyata politik adalah faktor utama dalam meralisasikan wujud kesejahteraan rakyat. Hal ini karena di lembaga representasi rakyat itulah kita bisa berdebat, baik kepada pemerintah maupun stakeholder negara merealisasikan aspirasi dan agregasi keinginan rakyat,” kata Andi Surya.

Andi menjelaskan sepanjang hidupnya banyak mengabdikan diri di dunia pendidikan dan pengajaran, baik di perguruan tinggi maupun sekolah atau akademisi. Namun, dia merasa ternyata di dunia seperti ini seakanakan dirinya duduk di menara gading, dengan segudang idealisme yang tentu kurang membumi. Sementara di sekeliling bertebaran persoalanpersoalan kemasyarakatan yang membutuhkan penanganan segera, terutama terkait dengan kebijakan negara (dalam hal ini pemerintah).

“Jalan satu-satunya untuk dapat menyentuh persoalan masyarakat dan menawarkan solusi adalah pada aspek memengaruhi kebijakan pemerintah tersebut, yaitu melalui lembaga politik.

Atas dasar itu maka saya terjun ke dunia politik,” kata suami dari Armalia Reny W.A.

Dalam perjalanan politiknya, Andi mengakui harus melalui jalan terjal dan berliku.

Meski demikian, kedewasaannya dalam berpolitik mampu menepis setiap hambatan, hingga mampu mengantarkannya menjadi wakil daerah di pusat.

Sebagai anggota DPD periode 2014—2019 ini, Andi Surya menimbang yang paling penting untuk diaspirasikan di pusat yaitu pemerataan pendidikan, agar semua anak bangsa cerdas. Upayanya dengan mendorong penambahan jumlah institusi yang diiringi dengan peningkatan kualitasnya. Selanjutnya, dia akan menyuarakan adanya pemerataan Kelahiran : Banda Aceh, 11 Maret 1964 kesehatan masyarakat Alamat : Jalan Pagaralam No. 207, Segala Mider, menjangkau daerah

Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, terpencil agar semua

Kode Pos 35152 E-mail : andi.surya64@gmail.com, andigs45@yahoo.com bisa sehat. Demikian Telepon : 0721-267333,0811720937, halnya dengan pemar 0721-701417 (kantor) ataan pembanguan infrastruktur, seperti Keluarga : jalan, jembatan, dan Ayah : Mayor Purn. H. Syamsoeri Boyan (Alm) Ibu : Hj. Siti Aminah Syamsoeri (Almh) bangunan.

Ayah Mertua: Prof. Dr. H. Madrie, M.S. (Alm) Kemudian doktor Ibu Mertua : Hj. Safar Dwiyatmi Madrie ilmu ekonomi itu juga Istri : Ir. Hj. Armalia Reny W.A., M.M. akan mendorong pemerataan kesejateraan Putra-putri : 1. M. Renandi Ekatama Surya petani dan nelayan 2. Syiefa Renanda Surya dengan program3. Aulia Regendi Surya program yang solutif dan substantif untuk Pendidikan: mereka, dan menin- SD Negeri 29 Banda Aceh, tamat 1977 - SMP Negeri 1 Banda Aceh, tamat 1980 gkatkan daya tawar - SMA Negeri 1 Banda Aceh, tamat 1984 buruh terhadap kaum - S-1 (Sospol) Universitas Iskandarmuda pengusaha agar para Banda Aceh, tamat 1989 buruh menjadi bagian - S-2 (Magister Manajemen) Universitas sentral dalam perusaBandar Lampung, tamat 1999 - S-3 (Doktor Ilmu Ekonomi) Universitas Borobudur haan dan mendapat Jakarta, tamat 2013 penghasilan yang wajar. (U1) n Eka Setiawan

Andi Surya

Gagas

l

5 1 Oktober 2014

Menyoal Pemilihan Tidak Langsung

Slamet Riadi Mahasiswa Program Pascasarjana, tinggal di Metro

R

ANCANGAN Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sudah sejak 2010 disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, berdasarkan rapat paripurna DPR pada Jumat (26/9) melalui voting memutuskan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jumlah suara yang memilih opsi pertama (pemilukada langsung) sebanyak 135 orang anggota DPR. Sementara itu, yang memilih opsi II (pilkada tidak langsung) sebanyak 226 orang anggota DPR. Partai Demokrat melakukan aksi walk out setelah pimpinan sidang tidak mengakomodasi pilihan ketiga, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, aksi walk out Partai Demokrat ini memunculkan dugaan pencitraan dan rekayasa politik yang dipermainkan partai pemerintah saat ini. Salah satunya karena aksi walk out ini dilakukan justru saat PDIP, PKB, dan Hanura menyatakan dukungannya kepada pilihan ketiga tersebut.

Tanpa mengabaikan peran substantif lembaga legislatif, panggung perpolitikan di Indonesia kerap dihinggapi wacana-wacana baru bernuansa provokatif-destruktif. Berbekal mandat legislasi dan dominasi mayoritas di parlemen, kekuatan oposisi seenaknya mengobrak-

abrik tatanan demokrasi. Logika berdemokrasi dibangun atas rasionalisasi bengkok. “Mereka� lupa bahwa hukum tertinggi negara adalah kehendak rakyat.

Dan, itu tidak melulu diukur dari jumlah kursi di parlemen. Politik diakali atas nama mayoritas.

Pemilu kepala daerah secara tidak langsung tidak hanya merampas hak demokrasi rakyat, tetapi juga menghilangkan proses demokrasi itu sendiri. Sebab, jika pun kepala daerah dipilih melalui DPRD, sejatinya bukan anggota DPRD setempat yang memilih, melainkan para pemimpin partai politik yang ada di Jakarta.

Dalam paradigma demokrasi tidak langsung, ikhtiar mengembalikan mandat Undang-Undang Pilkada ke tangan DPRD tidak menyimpang dari substansi demokratisasi. Toh DPRD dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi, pilihan untuk memercayakan hak politik rakyat ke tangan DPRD merupakan langkah yang juga tepat.

Dampak Pemilihan Tidak Langsung Ada beberapa dampak terburuk yang akan terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan pihak DPRD. Pertama adalah model pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh para anggota DPRD akan melahirkan sistem kekuasaan oligarki atau sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elite kecil dari masyarakat. Dalam hal ini oligarki tersebut adalah DPRD. Dampak buruk lainnya, yakni rakyat banyak tidak mengenal dan mengerti tentang kepala daerah yang akan memimpinnya. Sebab, tidak ada mekanisme kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya.

Selanjutnya, mekanisme pilkada di DPRD juga berpotensi menumbuhkan praktik politik uang yang lebih besar. Sebab, calon kepala daerah tidak perlu lagi bersusah

payah menemui, berkampanye, dan meneriakkan harapan atau janji-janjinya kepada rakyat, tetapi dengan cukup memberikan harapan kepada DPRD. Bahkan, itu tidak perlu karena cukup dengan memberikan uang.

Dampak Pemilihan Langsung Dalam perjalanannya, pemilihan langsung memang menimbulkan sejumlah persoalan. Dampak perseteruan sosial politik seperti demonstrasi anarki dengan membakar kantor pemerintahan atau kantor polisi dan korban jiwa tidak terelakkan dalam perseteruan pemilukada langsung itu.

Selain itu, dampak besar pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuat banyak pihak prihatin adalah maraknya politik uang. Penggunaan uang yang semakin marak dari waktu ke waktu untuk membeli suara konstituen, tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang dan akibat biaya kampanye yang besar, maka hasil pemilukada sulit dipisahkan dari perilaku koruptif kepala daerah terpilih. Menurut kajian pemerintah, sebagian besar pemilukada langsung berdampak pada pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dampak penyelenggaraan pemilukada langsung yang biayanya cenderung tinggi, menurut kajian pemerintah, antara lain menyebabkan banyak kepala daerah terpilih tersangkut kasus hukum, khususnya karena korupsi untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.

Kadang-kadang politik uang yang terjadi, ongkos politik yang mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas, dan seterusnya.

Pemilihan langsung juga menyebabkan banyaknya mobilisasi pejabat birokrat atau PNS yang dilakukan oleh calon incumbent.

Selain dampak negatif, pemilihan langsung juga banyak memiliki dampak positif. Pemilukada

langsung membuat masyarakat daerah mengenal calon kepala daerahnya. Konstituen akan lebih dekat mengenal calon. Kemudian siapa pun yang terpilih berarti mendapatkan mandat dari rakyat yang dipimpinnya.

Jika melihat sisi positif pemilihan langsung, sebenarnya sejumlah persoalan yang muncul dalam pemilukada langsung sebenarnya bisa diatasi dengan tidak harus mengubah pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung. Tetapi yang perlu diatasi adalah ekses, mencegah semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi, dan masalah-masalah baru yang tidak perlu terjadi.

Langkah Positif Karena RUU Pilkada sudah disahkan menjadi UU Pilkada, setidaknya ada sejumlah langkah positif yang bisa dilakukan.

Pertama bagi yang tidak sepakat dengan pemilihan tidak langsung dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sejumlah pasal dalam undangundang tersebut juga berpotensi dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Mendahulukan langkah konstitusi adalah jalan terbaik, bukan dengan melakukan aksi anarki dan menghasut masyarakat untuk membuat kerusuhan maupun menebar kebencian kepada partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Langkah kedua adalah menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi dengan legawa.

Baik apakah MK menerima gugatan dengan mengembalikan pilkada ke tengah rakyat dengan pemilihan langsung maupun memperkuat putusan DPR dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kemudian, baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat selanjutnya harus kembali bersama-sama membangun bangsa. n

Menuju Senayan

l

6 1 Oktober 2014

Wujudkan Politik Rahmatan Lil Alamin

M

UDA dan energik terpancar dari anggota DPR dari Fraksi PKB ini. Sebagaimana komitmen partainya yang melakukan muktamar pada bulan lalu, Chusnunia Chalim, ingin mewujudkan jalan politik yang rahmatan lil alamin. Wasekjen DPP PKB Chusnunia Chalim lahir di Karanganom, Senin, 12 Juli 1982.

Sebelum menjadi anggota DPR, alumnus Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2003) ini pernah menjadi Ketua Divisi Eksternal Komite Independen Pematau Pemilu Jawa Tengah (2003—2004), Staf Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Lolos ke Senayan dalam pemilu 2009—2014 dari daerah pemilihan Lampung, Chusnunia duduk sebagai anggota Komisi IX DPR. Dia sering terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Saat peringatan Hari HIV lalu, dia menilai kampanye penggunaan kondom yang dilakukan Menteri

Kesehatan (Menkes) sebagai hal yang tidak pantas. Menkes semestinya fokus kepada program-program yang masih berjalan. Terkait upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS, tidak hanya mengampanyekan kondom sebagai program unggulan.

Dia juga pernah walk out pada rapat Komisi IX DPR saat membahas merek susu berbakteri pada 2011. Dia kesal dengan sikap keras pemerintah dan IPB yang berkeras tak mau membuka informasi tersebut secara terbuka. Baginya, selain dapat membuat masyarakat kembali tenang, tindakan pemerintah untuk mengumumkan merek susu berbakteri itu mesti dilakukan.

Apalagi hal itu sudah menjadi putusan tetap dari Mahkamah Agung yang harus ditaati. Chusnunia, yang kembali ke Senayan, juga mewakili Lampung, ingin rakyat mendapat informasi yang jelas dan terlindungi. (HESMA ERYANI/U4)

PENDIDIKAN • SDN 2 Sumberrejo, Lampung Tengah (1995) • SLTPN 3 Jabung, Lampung Tengah (1998) • SMUN 1 Mayong Jepara (2001) • IAIN Wali Songo, Semarang (2005) KARIER • Koordinator Zona Kementerian Negara Pembanguan Daerah Tertinggal • Staf Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD provinsi Jawa tengah • Sekretaris Redaksi Jurnal Justisia Semarang • Deputy Office Manager Sekjen DPP PKB • Staf Menteri Tenaga Kerja RI • Anggota DPR

Politik dengan Niat Tulus

Ismayatun Kelahiran : Palembang, 12 Oktober 1965 Pendidikan: SMAN 4 Jakarta (1983) Fakultas Teknik Kimia Universitas Sriwijaya American Filed Service, Exchange Student, Selandia Baru (1984) Pekerjaan: PT Bank Danamon Indonesia (1990–1997) PT Elnusa Fabrikasi (1997–1998) PT Elnusa Petro Teknin (1998–2001)

BAGI Ismayatun, anggota Komisi VII DPR, memikul amanah sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung I tentulah sangat berat. “Akan tetapi dengan nawaitu lillahi taala akhirnya saya mampu menuntaskan pekerjaan sebagai wakil rakyat walaupun masih ada beberapa pekerjaan yang belum sepenuhnya telah dikerjakan,” kata Ismayatun.

Di antara PR yang belum diselesaikan oleh alumnus FT Unsri ini adalah revisi UU Migas, padahal revisi ini sangat ditunggu berbagai pihak yang terkait di dalammnya.

Selama menjadi anggota DPR, Ismayatun memang konsen pada sumber daya alam (SDA). Baginya, SDA adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Ini sesuai dengan

amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan SDA, Ismayatun sudah melakukan beberapa program, seperti pembuatan sumur bor, penanaman bibit pohon lada, mendirikan PLTS di wilayahwilayah yang belum teraliri listrik, bantuan GPS bagi nelayan, dan pemberian bibit padi dari BATAN. Ia gembira karena seluruh program ini terlaksana dengan baik, dan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang telah mendukung selama hampir lima tahun ini.

Menurut wanita yang rajin blusukan hingga ke pelosok-pelosok desa di Lampung, pengelolaan sumber daya itu haruslah berkelanjutan dan bermanfaat

bagi kehidupan. “Allah tegas-tegas memperingatkan bahwasanya manusia dilarang keras melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti yang tercantum dalam Alquran Surah Al Araaf ayat 56,” katanya.

Secara detail, ia menyebut ayat tersebut berbunyi: ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Konsep ini, kata Ismayatun, berkebalikan dengan konsep ekonomi liberal yang bukan sekadar menguasai, melainkan boleh mengeksploitasi tanpa batas bahkan memperjualbelikan dengan pihak lain dengan mengabaikan negara sebagai pemiliknya. (HESMA ERYANI/U4)

Perempuan

l

7 1 Oktober 2014

Galang Kekuatan Gugat UU Pilkada

G

ELOMBANG protes menolak pengesahan Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah terus berlanjut.

Lembaga swadaya masyarakat mulai mengumpulkan kartu tanda penduduk untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada telah mengumpulkan puluhan ribu KTP sebagai syarat mengajukan uji materi ke MK. “Kedaulatan rakyat itu telah terkonsolidasi luar biasa.

Sudah terkumpul 32 ribu KTP, baik dalam bentuk fotokopi maupun yang dikirim ke e-mail kami,” kata Direktur Eksekutif Titi Anggraini Perkumpulan untuk Pemilu Direktur Eksekutif Perludem dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Minggu (28/9).

Titi menjelaskan berkas pengajuan daerah dan partai politik yang harus gugatan mulai disusun dan diperkirakan ditata dengan lebih baik lagi,” kata dia. selesai pekan depan. Ia menambahkan Dia menjelaskan International Crisis pengumpulan fotokopi KTP masih akan Group (ICG) mencatat jumlah kekerasan berlangsung sampai beberapa men- yang terjadi dalam 200 lebih pemilukada datang. Untuk masyarakat yang ingin selama kurun tahun 2010 lalu hanya menyampaikan dukungan KTP dapat 10 persen. Dari ketiga kasus kekerasan mengirimkan ke perludem@gmail.com. pemilukada yang diteliti ICG di Mojok“Kami berharap peran serta masyarakat erto, Tana Toraja, dan Toli-Toli, semua itu menolak UU Pilkada,” ujarnya. dipicu oleh suatu peristiwa yang terjadi Perludem, kata Titi, juga menyayang- di luar dugaan. kan maraknya konflik horizontal atau Lanjutnya, ICG juga mencata memang kekerasan dalam pemilukada sebagai ada beberapa faktor lainnya yang muncul alasan mengalihkan pemilihan langsung disemua kasus itu, antara lain adanya kepala daerah ke DPRD. “Argumentasi petahana yang dianggap korup tapi seperti itu sangat disayangkan karena berusaha memperpanjang kekuasaannya tidak disertai dengan data yang kuat ten- dengan mencalonkan diri lagi atau lewat tang masifnya hal itu terjadi,” kata dia. orang pilihannya.

Ia mengatakan pada 2010 terdapat “Pendukung calon yang memiliki 224 pemilihan langsung kepala daerah, harapan berlebihan dan bertindak di kalaupun terjadi kekerasan hanya 10—20 luar kendali sehingga menimbulkan daerah di antaranya efek kekerasan serta polisi yang tak siap Mojokerto, Toraja, Humbang Hasundu- menghadapi kekerasan massal atau aksi tan, dan Sumbawa. penyerangan yang terkoordinasi,” kata Karena hanya sebagian kecil daerah dia. yang terjadi kekerasan dalam pemiluTiti juga mengatakan tidak relevan kada, tidak lantas melegitimasi bahwa dan terbantahkan secara faktual adanya pemilukada langsung identik dengan argumentasi bahwa kekerasan horikekerasan. zontal dalam pemilihan kepala daerah “Justru dengan adanya pemilihan lang- (secara langsung) salah satunya disebabsung itu sebagai bentuk pembinaan poli- kan oleh mekanisme pemilihan secara tik yang jadi tanggung jawab pemerintah langsung. (MI/U4)

Bekerja untuk Rakyat Nasional ITET Tridjajati Sumarijanto lahir di kota santri Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 22 oktober 1946. Ia sempat tinggal di Bandar Lampung dan menamatkan sekolah di SMAN 1 Tanjungkarang pada 1965. Itet kemudian memilih melanjutkan pendidikan tinggi bidang sastra di Universitas Indonesia.

Itet bergabung ke PDIP pada Pemilihan Legislatif 2009 lalu, Itet terpilih sebagai anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP sebagai wakil Lampung dari daerah pemilihan (DP) II. Kini wanita yang mengusung slogan “bekerja untuk rakyat nasional secara umum dan bekerja untuk daerah pemilihan Lampung” ini kembali melenggang ke Senayan setelah lolos dalam Pileg 2014.

Sebagai anggota DPR dari PDIP, kata Itet, ia akan menyesuaikan diri dengan irama kerja Jokowi. “Kami akan lakukan revolusi mental. Artinya kami bergerak cepat dan progresif di semua bidang,” kata Itet.

Ia mencontohkan bidang pendidikan harus bergerak cepat dan berdaya guna cepat, serta memberi bekal bagi terdidik, termasuk ketika mereka harus keluar atau tidak melanjutkan sekolah.

“Saya berharap ada SD kejuruan. Tentunya mengedepankan kearifan lokal. Di Lampung Barat, misalnya, ada pantai bertaraf internasional. Maka SD kejuruan di sini harus mengakomodasi, misalnya dengan membuat berbagai kerajinan yang dapat dijual kepada turis yang datang,” kata Itet.

Dengan adanya SD kejuruan yang mengedepankan kearifan lokal, para siswa mendapat bekal pasti yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari–hari untuk ekonomi diri dan keluarganya. Andaikan mereka tak mampu melanjutan pendidikan, setidaknya mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri. (HESMA ERYANI/U4)

Itet Tridjajati Kelahiran: Tasikmalaya,

22 Oktober 1946

Orator

l

8 1 Oktober 2014

Prioritaskan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

P

ERSOALAN inf r a s t r u k t u r, p e layanan publik, dan keamanan masih menjadi masalah serius di daerah ini. Untuk itu, anggota DPRD Lampung Tengah, Musa Ahmad, bertekad akan memperjuangkannya di legislatif.

Politikus Partai Gerindra ini tidak ingin berpangku tangan melihat persoalan tersebut. Ia berkomitmen untuk membangun tanah kelahirannya menjadi lebih baik lagi.

“Persoalan infrastrukturlah yang masih dikeluhkan warga. Perjalanan menjadi lebih lama karena jalan rusak. Padahal, jika bisa di-

hotmix, jarak tempuhnya bisa lebih cepat,” kata Musa.

Untuk itu, kata dia, prioritas yang akan dia perjuangkan adalah infrastruktur jalan. Sebab, kerusakan jalan di Lampung Tengah ini sudah merata dan sangat merugikan masyarakat.

Selanjutnya dari sisi pelayanan publik. Selama ini ia menilai masih ada kesenjangan pelayanan antara warga kaya dan miskin. Padahal, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dalam undangundang, masyarakat harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama dari pemerintah daerah.

Selain soal infrastruktur jalan dan pelayanan publik, faktor keamanan dan ketertiban di Lampung Tengah juga akan menjadi perhatiannya.

Ia meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, terus meningkatkan rasa keamanan bagi masyarakat. Begitu juga warga yang juga harus membantu kinerja aparat agar tercipta keamanan dan ketertiban di Lampung Tengah.

“Masalah keamanan ini masih sering dikeluhkan. Bukan hanya oleh masyarakat, melainkan juga investor sehingga koordinasi pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat keamanan harus terus dijalankan,” kata dia. (WAH/U4)

H. Musa Ahmad, S.Sos. Kelahiran : Yukumjaya, 30 Maret 1973 Istri : Mardiana Anak : 1. Marsha Dita Pitaloka

2. Marsha Khusnul Aziza

3. Ahmad Gautama Prawira Negara Orang Tua : H. Muhammad dan Hamidah

Mengabdi lewat Demokrat dan DPRD

Fahmi Anwar Kelahiran : Pelembang, 3 Januari 1978 Agama : Islam Istri : Shinta Citra Sari Anak : M. Dimazs Mahardika

Shakila Zhafira Pendidikan: SDN, SMPN, SMAN, Universitas Muhammadiyah Organisasi: Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro Ketua HMI Cabang Kota Metro, Wakil Sekretaris Umum Pengurus Besar HMI

ANGGOTA DPRD Metro, Fahmi Anwar, berkomitmen meningkatkan kinerjanya di legislatif dengan menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai perpanjangan Partai Demokrat, dia ingin bermanfaat untuk rakyat.

Satu periode duduk sebagai anggota DPRD Kota Metro periode 2009—2014 menjadi modal berharga bagi Fahmi untuk berbuat lebih maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat pada periode keduanya, 2014—2019.

Dipercaya sebagai ketua Komisi I DPRD Kota Metro periode 2009—2014, yang membidangi pemerintahan, hukum, dan perundang-udangan, banyak nilai positif yang

sudah dilakukannya. Sifat kritis selalu ditunjukkan mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah itu.

Selain ketua Komisi I, suami Shinta Citra Sari ini juga masuk jajaran anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi. Melalui ketiga jalur alat kelengkapan Dewan inilah, mantan Ketua HMI Cabang Kota Metro itu terus menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Masih menggunakan gerbang yang sama, yakni Partai Demokrat, Fahmi berhasil meraih kursinya dari daerah pemilihan III, Kecamatan Metro Timur. Berbeda dengan periode sebelumnya, raihan satu kursi baginya didapat

dari daerah pemilihan I, Kecamatan Metro Pusat.

Kematangan berpolitik bapak dua anak itu makin teruji manakala kembali terpilih menjadi ketua Komisi III DPRD Kota Metro periode 2014—2019. Kursi ketua Komisi III yang membidangi pembangunan dan keuangan bukan diraihnya dengan mudah, melainkan melalui proses panjang dan membutuhkan kepiawaian dalam memainkan perannya sebagai politikus.

Selain ketua Komisi III, Wakil Ketua Bidang Politik DPC Partai Demokrat Kota Metro itu juga dipercaya m e m e g a n g ke t u a B a d a n Ke h o r m a t a n D P R D Ko t a Metro. (OGI/U4)

Orator

l

9 1 Oktober 2014

Proses Politik Berbuah Manis

P

ERJALANAN karier Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Hamrin Sugandi dalam menapaki dunia politik cukup panjang. Akibat mencintai proses yang tidak singkat itu, akhirnya dia dipercaya sebagai wakil rakyat dan memimpin lembaga legislatif.

Politikus PAN itu awalnya hanya pengusaha hasil bumi biasa. Setelah meletusnya reformasi, dia mulai tertarik terjun ke dunia politik. Pada periode 1998—2000, Hamrin hanya sebagai wakil ketua DPC PAN Sukarame. Energi positif dan intuisi politik membuatnya bersemangat untuk berkompetisi menjadi ketua DPC PAN Sukarame pada periode 2000—2005.

Karier politik Hamrin terus menanjak hingga akhirnya terpilih menjadi ketua DPD PAN Bandar Lampung periode 2005—2010 dan sekarang dipercaya partai menjadi ketua Bappilu DPW PAN Lampung.

“Pada era Orde Baru, saya kurang berminat berpolitik karena hanya orangorang tertentu yang bisa mencapai puncak karier. Nah pada reformasi yang dimotori Amien Rais, baru saya tertarik terlibat aktif di parpol di jajaran paling bawah,” kata Hamrin di kantornya, Rabu (24/9).

Saat itulah, dia bersama teman-temannya aktif memperjuangkan keinginan masyarakat kecamatan melalui PAN. “Selanjutnya saya maju menjadi ketua DPC Sukarame. Alhamdulillah saya menang,” ujarnya.

Periode kedua ini Hamrin menjadi wakil ketua I yang mengoordinatori Komisi I dan Komisi III. Komisi I mengurusi tentang perizinan, pemerintahan, dan hukum.

Komisi III membidangi infrastruktur, kebersihan dan pertamanan, perhubungan, dan BPPLH. Hamrin mengakui masih banyak tugas dan tanggung jawab yang belum terealisasi pada periode lalu sehingga pada periode kedua ini dia bertekad akan menunaikannya. “Mudah-mudahan di periode ini yang belum terealisasi, khususnya infrastruktur, akan terealisasi sesuai harapan masyarakat,” ujar caleg peraih hampir 3.000 suara itu.

Di sisi lain, sebagai perpanjangan tangan partai, Hamrin menegaskan akan tunduk dan patuh pada kebijakan partai. Dia juga berharap seluruh anggota DPRD Bandar Lampung dapat bekerja sama membangun kota ini sesuai dengan komisi dan bidangnya masing-masing. (CR11/U4)

Hamrin Sugandi, S.E., M.H.

Tingkatkan Kesejahteraan Petani

H. Aryanto, S.H.

DUA periode dipercaya menjadi wakil rakyat membentuk pribadi Aryanto makin matang dalam memainkan perannya sebagai penyambung lidah rakyat yang diwakilinya. Keperawanan duduk dibangku legeslatif diawali pada periode 2009—2014 di bawah naungan Partai Nasionalis Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Kota Metro.

Pada lembaga legislatif dipercaya sebagai sekretaris Komisi I dan menjadi anggota Badan Legislasi. Kemudian, periode 2014—2019 ia dipercaya kembali sebagai wakil rakyat bukan melalui partai yang sama (sebelumnya), melainkan membawa bendera

Partai Gerindra. Pasalnya, PNBKI tidak lagi bisa menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Meski pernah gagal dalam percaturan politik sebagai calon anggota legislatif menuju kursi Dewan pada 2004, tidak membuatnya patah semangat. Hal itu dibuktikannya dengan dua periode, melenggang sebagai wakil rakyat.

Alumnus Fakultas Hukum Unila itu mengakui terjun di dunia politik praktis berawal dari usahanya sebagai juragan jual beli beras. Dari situlah, berbagai keluhan petani kecil berkaitan dengan masalah pupuk, rendahnya harga gabah saat

musim panen tiba, hingga mahalnya sarana pertanian selalu terngiang di telingannya. Karena itu, sesuatu yang sangat mendasar dalam kiprahnya sebagai anggota Dewan untuk periode kedua ini tetap akan memperjuangkan nasib petani.

Menyuarakan kepentingan petani kepada pemerintah agar memberikan subsidi berupa sarana yang berkaitan dengan pertanian, baik melalui APBN maupun APBD, menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Hal yang sangat wajar bahkan wajib bagi pemerintah, bukan hanya perhatian, melainkan juga bantuan kepada para petani.” (OGI/U1)

Menuju Senayan

l

10 1 Oktober 2014

Perjuangkan Lampung di DPD

A

Ahmad Jajuli Agama : Islam Kelahiran : Serang, 11 Mei 1968 Pengalaman Organisasi: • Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Lampung • Mentoring Islam di Masjid Al-Wasi’i, Universitas Lampung • Yayasan Dakwah Dan Sosial Bumi Andalas Lampung • Guru Dewan Ta’lim di Bandar Lampung • Ketua DPW PKS Lampung • Konsultan Sakinah Keluarga di Bandar Lampung • Pendiri KOSBI Lampung (Kongres Islam Buruh) Lampung

HMAD Jajuli merupakan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Lampung periode 2009—2014 dan terpilih lagi untuk periode 2014—2019. Pada pemilihan umum periode kedua ini, mantan ketua DPW PKS Lampung itu berada di urutan kedua dengan mendapatkan 338.596 suara.

Di periode pertama menjadi anggota DPD, Ahmad Jajuli diberi amanah sebagai anggota di Komite III yang membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan.

Bidang ini tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi dari Komisi III DPRD Provinsi. Oleh karena itu, Jajuli tidak membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan tugasnya. Pada masa itu, beberapa prestasi yang patut diapresiasi, antara lain saat DPD mendorong Komisi VII DPR untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2010, serta mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan haji bagi jemaah, antara lain penambahan biaya konsumsi bagi kegiatan manasik haji di KUA dan kabupaten.

Ahmad Jajuli juga terlibat dalam menanggapi dan menangani langsung ke Arab Saudi saat peristiwa Sumiati, TKW Indonesia di Arab Saudi yang disiksa majikannya. Selain itu, dalam bidang pendidikan, melalui Komite III pula Jajuli juga turut memperjuangkan variasi alternatif kegiatan guru setara 24 jam mengajar untuk menunjang sertifikasi guru.

Kemudian, Ahmad Jajuli turut mengokohkan prioritas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan sarana rumah sakit pendidikan di Lampung.

Bersama Pemprov Lampung dan Bappenas, Ahmad Jajuli juga ikut memonitoring dan merekomendasikan hadirnya Institut Teknologi Sumatera.

Dalam bidang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, Komite III DPD telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Serta memberikan pertimbangan dan pandangan atas Rancangan Undang-undang Gerakan Pramuka, RUU Cagar Budaya, dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Juga menjadi tim revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri.

Dalam periode 2009—2010, beliau juga mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL). Tugasnya, membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sebagai wakil ketua PHAL, banyak hal terkait hubungan kelembagaan DPD dan lembaga tinggi negara maupun lembaga legislatif negara-negara sahabat yang dikelola oleh beliau dan PHAL. Salah satu kinerjanya adalah sebagai delegasi Asia Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) General Assembly dan Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) dan juga menghadiri pertemuan-pertemuan lintas lembaga, nasional, maupun internasional.

Demikian juga pada periode 2010—2011, beliau diamanahi sebagai wakil ketua Komite III mewakili Indonesia bagian barat. Bersama dengan anggota Komite III yang lain, beliau menyelesaikan beberapa tugasnya dengan baik, beberapa di antaranya melakukan pengawasan haji atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Beberapa catatan yang menjadi perhatian pengawasan haji, telah diberikan kepada pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan haji.

Untuk memperbaiki penyelenggraan haji pula, Komite III telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama dan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak dan organisasi.

Ahmad Jajuli bersama dengan Komite III juga telah melakukan pengawasan di bidang budaya, dengan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Banyak cerita dan pengalaman berkesan selama Ahmad Jajuli menjadi anggota DPD, seperti saat ia ditunjuk mewakili Indonesia pada forum negara Rusia dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan menyampaikan peluang ekonomi dan investasi di Kazan Summit, Rusia.

Selain itu, ia turut serta dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke tiga negara, yakni Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang, juga menjadi pengalaman yang mengesankan.

Banyak peran dan tugas anggota DPD, terutama membawa aspirasi masyarakat daerah, khususnya Lampung. Oleh karena itu, dalam upaya mengakomodasi kepentingan daerah dan konstituen, Ahmad Jajuli juga rutin melaksanakan kegiatankegiatan di daerah pemilihan.

Beberapa yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat daerah. Jajuli rutin turun ke tengah-tengah masyarakat, berdialog, dan berbincang dengan warga Lampung, memberi kesempatan untuk warga menyampaikan keluh kesah tentang berbagai hal. Kegiatan yang lain adalah program sebagai anggota MPR, yaitu menyampaikan sosialisasi empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari kewenangan tugas dan fungsi sebagai anggota DPD yang terbatas, Jajuli berusaha memberikan segenap kemampuan daya upaya untuk menjadi wakil masyarakat Lampung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. (HESMA ERYANI/U4)

Menuju Senayan

l

11 1 Oktober 2014

Tetap Advokasi dan Dampingi Warga Kawasan Register

L

IMA tahun menjadi anggota DPD mewakili Lampung sudah cukup banyak yang dilakukan Anang Prihantoro. Mulai dari advokasi kasus-kasus pertanahan dan pendampingan warga yang ada di kawasan register hingga gerakan konservasi.

“Yang mengadukan persoalan tanah saya itu cukup banyak,” kata pria kelahiran Nambahdadi, 10 April 1965 ini.

Selain itu, Anang juga melakukan gerakan pembuatan sumur bor secara mandiri dan gotong royong pada air permukaan, serta gerakan pembuatan pupuk organik (bokashi) berbasis kotoran ternak (sapi, kambing, dan ayam).

Untuk periode kedua ini, Anang tetap memiliki visi dan misi tersendiri. Namun, ia tetap akan melakukan advokasi dan pendampingan kepada warga register. Kini, misinya antara lain menggalang sinergi antara tokoh–tokoh (eksekutif, legislatif, adat, dan tokoh masyarakat serta kalangan dunia usaha dan profesi) untuk membangun Lampung.

“Saya akan aktif dan mengawal proses legislasi yang terkait dengan kepetingan daerah Lampung. Yang tak kalah penting, mengawasi realisasi subsidi terhadap rakyat yang digulirkan ke Lampung (seperti benih, pupuk, kompensasi, BBM) serta mengawal anggaran untuk rakyat,” kata dia.

Jika Anang tampak begitu luwes, terutama ketika memimpin sidang-sidang atau ketika melakukan advokasi terhadap kaum tani dan nelayan, sesungguhnya hal tersebut sangat wajar mengingat sebelum masuk parlemen (2009—2014) dia merupakan aktivis gerakan tani yang berkecimpung di banyak aktivitas dan advokasi untuk petani di Lampung.

“Berbagai pengalaman itu sangat bermakna dan bermanfaat ketika saya harus melakukan lobi dan negosiasi,” kata alumnus FP Unila (1989) ini.

Menurut Anang, peran ideal yang bagaimanakah yang harus dilakukan anggota DPD terhadap daerah pemilihan adalah harus sesuai dengan perintah konstitusi, yaitu terkait legislasi, pengawasan, dan anggaran, juga harus bertambah dengan fungsi representasi terhadap kepentingan rakyat dan daerah.

“Kita harus menjadi jembatan antara Pemerintah Pusat dan daerah terkait dengan regulasi dan program pembagunan daerah serta melakukan advokasi untuk persoalan-persoalan rakyat,” katanya.

(U1) n Hesma Eryani

Anang Prihantoro Kelahiran : Nambahdadi, 10 April 1965 Pendidikan: 1. Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1989) 2. SMA Negeri 1 Gunungsugih, Lampung Tengah (1986) 3. SMP Negeri 1 Gunungsugih, Lampung Tengah (1981) 4. SD Negeri 1 Nambahdadi, Terbanggibesar, Lampung Tengah (1977) Riwayat pekerjaan: 1. ESD SADHANA Bandar Lampung (Manajer Operasional) (1994) 2. Asuransi Wahana Tatta, Kancab Bandar Lampung (Aksebtasi) (1991) 3. Anggota DPD (2009—2014/2014-…….)

Pengalaman Organisasi: 1. Ketua Karang Taruna Kampung Nambahdadi (1982-1986) 2. Ketua Kemaskalam Bandar Lampung (1986-1988) 3. Sekretaris Ranting PDI Perjuangan Nambahdadi (1999-2001) 4. Wakil Sekretaris PAC PDI Perjuangan, Terbanggibesar, Lampung Tengah (2001-2005) 5. Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Lampung Tengah (2005-2009) 6. Ketua Umum Sertani (Serikat Tani Indonesia) (2006-2009) 7. Ketua Departemen Tani DPD PDI Perjuangan Lampung (2007-2010) 8. Ketua Umum Sertani (Serikat Tani Indonesia) (2009-2012) 9. Pengurus Departemen Tani dan Nelayan DPP PDIP (2010-2014)

Luber

l

12 1 Oktober 2014

Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang Rancangan undang-undang setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa berlaku setelah melalui sejumlah tahapan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatur hal itu.

BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan

Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya

Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.

Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. n

Jeda

l

13 1 Oktober 2014

Jokowi Diminta Cermati Kabinet Jokowi meminta semua pihak untuk tetap mengawasi dan mengingatkan dirinya dan JK pada pemerintahannya nanti.

Untuk menghindari terjadinya kabinet pemerintahan yang transaksional di pemerintahan mendatang, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diminta lebih mencermati penempatan sosok yang akan menjadi menteri di pemerintahan mereka.

Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, Jokowi perlu mengutamakan integritas yang baik dan tidak diragukan di mata publik dalam menetapkan calon di Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. “Kalau mau menerapkan Trisakti, Jokowi tidak usah mengurusi kementerian lain, tetapi cukup mengurusi keuangan dan energi karena semua struktur kabinet, rohnya itu ada di Kemenkeu dan ESDM,� ujar Uchok dalam diskusi bertemakan Membaca arah kabinet pemerintahan Jokowi-JK, kabinet Trisakti atau transaksi? di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, kemarin.

Untuk Kementerian Keuangan, Uchok menilai harus dipegang oleh orang yang memiliki ideologi kerakyatan. Sebab, lanjut dia, sejak era Orde Baru hingga kini menteri keuangan dijabat oleh orang-orang berideologi neoliberal.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Said Salahuddin mengingatkan JokowiJK menghindari transaksi politik dalam penyusunan kabinet. Menurut Said, ajaran Trisakti yang diharapkan Jokowi ke depan harus benar-benar dijaga.

Uchok Sky Khadafi (Direktur Fitra) Di sisi lain, kelompok kerja (pokja) yang telah membantu Tim Transisi dalam melakukan kajian untuk persiapan pemerintahan Jokowi-JK dibubarkan Senin malam. Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja keras pokja itu. “Ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan,� kata Jokowi dalam kata sambutan di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat.

Jokowi menyampaikan apresiasi setinggitingginya atas usaha dan kerja keras pokja yang telah memberikan masukan dan pilihan kepada Jokowi-JK. Masukan dan pilihan itu, tambahnya, kelak dijadikan pertimbangan untuk menyusun kebijakan. Tidak lupa ia meminta semua pihak untuk tetap mengawasi dan mengingatkan dirinya dan JK pada pemerintahannya nanti. (U4)

Said Salahuddin (Pengamat Politik)

Jeda

l

14 1 Oktober 2014

Kepala Daerah Boleh Pimpin Parpol

D

ENGAN dihapusnya Pasal 76 Ayat (1) huruf f, gubernur, bupati, dan wali kota masih boleh menjabat sebagai ketua partai

politik.

Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda). Setelah melalui lobi-lobi, pasal tentang larangan kepala daerah rangkap jabatan di partai politik akhirnya dihapus.

“Pasal 76 Ayat (1) huruf i merangkap jabatan sebagai ketua parpol dihapus.

Apakah RUU Pemda bisa disetujui?” kata pimpinan sidang paripurna, Priyo Budi Santoso, sambil mengetuk palu sidang, Jumat (26/9).

Wakil Ketua DPR asal Partai Golkar itu mengaku berbangga hati. Sebab, setelah Jumat dini hari, energinya tersedot akibat alotnya pengesahan Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), sedangkan kemarin pengesahan RUU Pemda dapat berjalan lancar dan cepat.

“Hari ini kami gembira karena usulan bagus ini dari PKB dan PDIP. Kemarin usulan mereka soal RUU Pilkada ditolak, hari ini kami terima dengan aklamasi,” ujar Priyo.

Priyo juga meminta masing-masing kader partai untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ketua umum partai masing-masing. “Pak Arif (PDIP) beri tahukan ke Mbak Puan (Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani)

bahkan Mba Mega (Megawati Soekarnoputri). PKB sampaikan kepada Pak Muhaimin. Ketok palu sudah. Kami ketok palu lagi,” kata Priyo, sambil mengetuk palu kedua.

Sebelum disahkan, perwakilan Fraksi PDIP dan PKB sempat menyampaikan pendapatnya agar pengurus parpol tetap diperbolehkan menjadi kepala daerah. “Pengurus parpol tidak boleh menjadi bupati, gubenur, sangat tidak relevan. Justru kita harus bisa memberikan kesempatan kepada siapa pun, asalkan tidak melakukan penyimpangan,” kata politikus PDIP, Arief Wibowo.

Namun, setelah tahapan lobi antarfraksi dan pimpinan rapat, akhirnya larangan pengurus parpol menjadi kepala daerah dihapus.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebut pengesahan UU Pemda bertujuan agar penyelenggaraan daerah lebih baik sekaligus menjawab permasalahan yang akan muncul. Ia juga berharap UU Pemda ini bisa bertahan 25 tahun ke depan.

“Akhirnya, RUU Pemda dapat disahkan.

Ini sudah sangat ditunggu untuk memperkuat daerah dan membantu sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam sistem otonomi daerah bisa lebih baik,” ujarnya. (MI/U4)

Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR Politikus Partai Golkar

Pernik Pemilu

l

15 1 Oktober 2014

Kecewa Pilkada melalui DPRD K OMISI Pemilihan Umum (KPU) mengaku kecewa dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab, proses itu dinilai tidak demokratis dan menghilangkan hak pilih masyarakat.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan kecewa dengan keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. “Sebagai anggota KPU, secara pribadi, tentu saya kecewa karena yang saya sayangkan adalah hilangnya hak pilih masyarakat. Hak memilih itu adalah partisipasi masyarakat yang paling mendasar,” kata Hadar di sela-sela rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 pascaputusan akhir MK di Jakarta, Minggu (28/9).

Dia menjelaskan dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lokal menjadi terbatas sehingga kualitas demokrasi menjadi menurun.

“Demokrasi itu elemen pentingnya ada di partisipasi. Kita sudah pernah mengalami masa pemilihan secara langsung dan itu diberikan melalui perjuangan, kok malah sekarang dihilangkan,” kata Hadar.

Selain partisipasi masyarakat, sejumlah proses tahapan yang telah dilakukan KPU juga akan menjadi sia-sia dengan keputusan pilkada melalui DPRD. Sebelumnya KPU akan menerapkan data daftar pemilih pada saat pilpres sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih di pilkada. Sistem penyusunan daftar pemilih tersebut kemudian tidak dapat diadopsi dalam pilkada.

“Ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan untuk pilkada, tetapi yang utama adalah hilangnya hak pilih masyarakat sehingga tidak lagi one man one vote,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil

Manik mengatakan pihaknya belum menentukan sikap kebijakan terkait akan diselenggarakannya 246 pilkada pada 2015.

KPU masih menunggu penerbitan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebelum membuat kebijakan pelaksanaan pilkada yang berlangsung 2015. “Kami harus menunggu dahulu sampai terbitnya Undang-Undang Pilkada ini, kan masih ada waktu maksimal 30 hari sampai nomor UU itu terbit,” kata Husni. (MI/U4)

Geliat Antikorupsi

l

16 1 Oktober 2014

KPK Lebih Mudah Awasi Pilkada DPRD

D

Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si. Kelahiran : Garut, 11 Desember 1954 Jabatan : Direktur Institut Madani Nusantara Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Guru Besar Sosiologi Agama UIN Bandung Staf Ahli Menteri Agama

IREKTUR Institut Madani Nusantara, Nanat Fatah Natsir, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih mudah mengawasi terjadinya korupsi dan suap bila kepala daerah dipilih DPRD. “Pemilihan di DPRD akan lebih mudah diawasi bila ada korupsi atau suap. KPK tentu akan lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang berjumlah 50 orang hingga 100 orang daripada jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat,” kata Nanat Fatah Natsir di Jakarta.

Karena itu, Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efektif dan efisien daripada pemilihan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga lebih menghemat biaya daripada pemilihan langsung yang menghabiskan anggaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. “Pemilihan secara langsung menghabiskan banyak anggaran.

Lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD,” kata mantan rektor UIN Bandung itu.

Nanat berpendapat pemilihan kepala daerah di DPRD bukan berarti menghilangkan makna demokrasi.

Sebab, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat di daerah. Karena itu, pada hakikatnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak jauh berbeda dengan pemilihan secara langsung. Bahkan, pemilihan kepala daerah di DPRD lebih mudah diawasi bila terjadi kecurangan.

“Yang diperlukan rakyat itu adalah kebebasan dalam beragama; pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Kalau itu bisa dipenuhi oleh DPRD dan kepala daerah, maka demokrasi sudah tercapai,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD bila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan.

“Kalau perlu setiap ada pilkada, KPK ikut mengawasi calon kepala daerah dan anggota DPRD secara langsung sejak sebelum, saat dan setelah pemilihan agar mereka tidak berani mainmain,” kata dia.

Saleh meyakini pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan menyuburkan praktik korupsi, sebaliknya akan bisa mengantisipasi dan menghindari praktik transaksional.

Dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan, Saleh menilai KPK akan mudah mengawasi proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Apalagi, yang diawasi hanya berkisar 20—50 orang untuk DPRD kabupaten/kota. “Sedangkan untuk DPRD provinsi yang jumlah anggotanya lebih banyak, KPK bisa menggandakan jumlah personel yang mengawasi,” ujatnya.

Saleh mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat tepat untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi biaya demokrasi, yang saat ini cukup mahal melalui pemilihan langsung.

Pemilihan melalui DPRD juga diyakini akan mengurangi biaya politik yang dikeluarkan para calon kepala daerah sehingga bila terpilih mereka tidak akan dibebani pikiran bagaimana mengembalikan dana tersebut.

Dengan begitu, mereka diharapkan dapat lebih fokus mengurus pembangunan di daerahnya masing-masing, bukan sibuk mencari uang untuk membayar utang saat mencalonkan diri dengan jalan korupsi. (MI/U4)