16 Halaman l Edisi XXXXXI/ 9 Juli - 16 Juli 2014
7 l Menyuarakan Aspirasi Warga Pesisir
T E R U J I T E P E R C AYA
Adu Dukungan Prabowo Vs Jokowi AKSI dukungmendukung yang telah dilakukan dalam kurun lebih dari sebulan terakhir akan ditentukan hari ini. Hasil kerja mesin partai, tim pemenangan, atau upaya lainnya dari kandidat diuji hasilnya oleh rakyat di bilik tempat pemungutan suara (TPS).
D
i bilik TPS, rakyat akan menentukan dan merestui siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dalam lima tahun ke depan. Dua kandidat yakni calon presiden dan calon wakil presiden (caprescawapres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (PrabowoHatta) dan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di nomor urut 2. Di Lampung, jika mengukur kekuatan dari dukungan resmi partai politik, calon nomor urut 1 didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Demokrat sebesar 59,03%, sementara nomor ururt 2 yang didukung PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI dengan perolehan 40,97%. Namun, perolehan dalam pemilu legislatif itu belum bisa juga menunjukkan kemenangan yang akan dicapai dalam pemilu presiden. Sebab, hingga kini banyak ka-
langan meragunkan kinerja mesin partai pendukung kandidat. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, mengungkapkan peran mesin partai pada setiap pemilu presiden tidak signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan transfer suara pemilihan legislatif berbeda dengan suara pemilihan presiden. Mesin politik tidak efektif pada setiap
kontestasi sehingga suara partai berubah. “Pemilihan presiden yang menggunakan sistem one man one vote membuat peran partai politik lemah, karena masyarakat langsung memilih pasangan yang disukai. Kemudian, hal itu tidak dikaitkan dengan alasan pada partai tertentu,” kata Boni Koordinator Nasional Pro-Jokowi,
Budi Arie Setiadi, mengatakan semua partai politik belum mencerminkan partai politik modern. “Belum ada satu pun partai yang memiliki ciri partai politik modern. Hal yang mudah dinilai atas partai politik modern adalah partai mampu mendelegasikan saksi di semua TPS,” ujar Budi. Budi menerangkan kemunculan sukarelawan di setiap kontestasi
politik sangat efektif menaikkan keterpilihan calon. “Pasalnya, sukarelawan muncul bukan untuk mendongkrak mesin partai, terlebih pada dukungan pada figur tertentu. Adanya sukarelawan menjadi penjaga suara di semua TPS di lingkungannya. Hal itu terjadi jika figur yang dimunculkan, seperti Pak Jokowi yang disukai semua lapisan masyarakat,” kata dia. (U1)
Interupsi
Survei Terakhir Belum Tentukan Hasil SURVEI elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) masih belum bisa memastikan kemenangan kandidat. Sebab, persentase pemilih yang belum menentukan pilihan masih lebih besar dari selisih perolehan kedua pasangan calon, terutama dalam survei sesuai segmen profesinya, seperti di bawah ini. Buruh (selisih 2,47%) Prabowo-Hatta Jokowi-JK Tidak tahu
: 44,90% : 47,37% : 7,73%
Petani (selisih 4,72%) Prabowo-Hatta Jokowi-JK Tidak tahu
: 44,90% : 49,62% : 5,48%
Ibu rumah tangga (selisih 0,01%) Prabowo-Hatta Jokowi-JK Tidak tahu
: 46,30% : 46,31% : 7,39%
l
2 9 Juli 2014
indeks : GAGAS Pilih Satu Atau Dua . . .
5
perempuan Lampung Jadi Perhatian ...
6
ORATOR Hasi Survei Belum Tentu Pengaruhi Pemilih . . .
8
PILAR Surya Harapkan Sikap Kenegarawanan SBY. . . 10
Metode Pengumpulan data survei ini dilakukan pada 2—5 Juli 2014. Jumlah responden 2.400 orang dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dan margin of error survei lebih kurang 2%.
jeda Pilpres Tanpa Intimidasi . . .
13
Sumber: Lingkaran Survei
Indonesia (LSI)
688
Elektabilitas global (selisih 3,6%) Prabowo-Hatta Jokowi-JK Tidak tahu
: 44,2% : 47,8% : 8%
T E R U J I T E P E R C AYA
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.
Laporan Utama
l
3 9 Juli 2014
Pendukung Saling Klaim Kemenangan TIM pemenangan capres dan cawapres di daerah mengklaim jagoannya menang telak. Namun, parpol pengusung Jokowi-JK tidak bersedia menyebut persentase, sedangkan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yakin memperoleh 61,32%.
K
etua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Lampung Musa Zainuddin optimistis kemenangan Jokowi-JK mampu diraih. Terlebih, dua figur nasional ini merupakan pemimpin yang lahir dari rakyat dan hadir untuk rakyat. Dengan demikian, tidak sulit bagi parpol pengusung untuk menyosialisasikan dua tokoh itu. “Kami mempersiapkan Relawan Jemput Pemilih untuk pemenangan Jokowi-JK,” kata ketua partai yang didominasi kaum nahdliyin itu. Caleg DPR terpilih itu juga menerangkan pasangan Jokowi-JK adalah pemimpin yang tanpa jarak dengan rakyat. Karena itu, pihaknya meyakini Jokowi-JK akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. “Di hari terahir pelaksanaan kampanye ini kami tuntaskan usaha pemenangan, sekaligus berdoa bersama untuk pemenangan Jokowi dan JK,” kata dia. Hal yang sama juga dilakukan DPD PDIP Lampung gencar
berkonsolidasi ke daerah untuk pengamanan suara pasangan Jokowi-JK. Kegiatan itu dihadiri langsung Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. dan Dedy Afrizal. Kegiatan itu dihadiri 300-an kader dan calon saksi Jokowi-JK yang akan disebar di TPS-TPS. “Konsolidasi ini untuk pengamanan suara Jokowi-JK. Kami memberikan pembekalan khusus kepada kaderkader PDIP,” kata Sekretaris DPD PDIP Lampung Dedy Afrizal. DPD PDIP Lampung juga berharap kepada saksi pasangan Jo k o w i - J K n a n t i n ya m a m p u mengamankan suara dari mulai TPS, kelurahan, kecamatan, hingga sampai ke KPU. Dengan begitu, pihaknya optimistis pasangan Jokowi-JK mampu memenangkan pilpres di Lampung dengan tidak ada kecurangan. Sementara itu, parpol pengusung Prabowo-Hatta optimistis caprescawapres jagoannya mampu mengungguli lawan hingga 61,32%. Angka itu didapat melalui survei internal di 14 kabupaten/kota.
“Hasil survei kami, pasangan Prabowo -Hatta lebih unggul 61,32% dari pasangan Jokowi-JK yang hanya 36,11% dengan margin error 3%—5%,” kata Wakil Ketua DPW PAN Lampung Abdullah Fadri Auli. Menurut dia, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta hanya berimbang di Kabupaten Lampung Barat. Pasangan nomor urut 2 tingkat elektabilitasnya tinggi mencapai 52%, sedangkan nomor urut 1 hanya 46%. “Namun, rata-rata di daerah lainnya masih diungguli oleh Prabowo-Hatta,” kata dia. Dia menjelaskan pola survei yang dilakukan pihaknya bertanya kepada masyarakat langsung dengan metode acak (random sampling) di 14 kabupaten/kota. “Hasil survei itu cukup beralasan. Sebab, tujuh parpol pendukung itu jika digabung perolehan suara saat pemilihan legislatif kemarin 61,54%. Ini kalau dilihat dari parpol dan belum dari dukungan ormas lain, makanya saya berani mengatakan layak,” ujar dia. (UIN/CR11/U1)
Laporan Utama
l
4 9 Juli 2014
Angka Partisipasi WNI di Luar Negeri Meningkat
M
ASYARAKAT Indonesia di luar negeri ternyata antusias mengikuti pemilu presiden. Mereka mendatangi TPS di Kedutaan Besar Repulbik Indonesia (KBRI) untuk memberikan pilihan sejak Minggu (6/7). Bahkan, kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk melaksanakan buka puasa bersama bagi warga muslim. Namun, yang paling menggembirakan adalah angka partisipasi untuk memilih meningkat pada pemilu presiden kali ini. Di Tiongkok, misalnya, WNI me manfaatkan ajang pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 untuk berbuka puasa bersama setelah menyalurkan aspirasi politik sejak pagi hingga petang. Penyelenggaraan Pilpres 2014 di halaman Kedubes RI di Beijing dilaksanakan mulai pagi hingga petang, dilanjutkan dengan buka puasa bersama staf Kedubes RI, panitia pemilihan luar negeri (PPLN), dan masyarakat Indonesia yang hadir pada hari pencobolosan. Jumlah WNI yang akan menggunakan hak politik di wilayah Beijing dan
sekitarnya tercatat 1.739 orang, terdiri atas 1.145 orang berada di Beijing dan sisanya 594 berada di luar kota sekitar Beijing. Di Singapura, warga negara Indonesia yang bermukim di sana sejak pagi hingga siang berbondong-bondong mendatangi Kedutaan Besar RI di Chatsworth Road yang menyebabkan jalan raya di lingkungan kedutaan asing di Singapura itu sempat macet. “Sangat ramai warga yang datang. Antusiasme mereka luar biasa,” ujar Duta Besar Indonesia di Singapura Andri Hadi. Menurut dia, jumlah pemilih yang hadir dalam pemilihan presiden di luar dugaannya karena warga yang datang tidak seperti saat Pemilihan Legislatif 9 April lalu. “Sangat jauh tinggi angka kedatangan WNI ketimbang pileg lalu. Partisipasi masyarakat meningkat,” katanya. Sementara WNI yang berdomisili di Malaysia terlihat antusiasme memberikan suara meskipun cuaca di Kuala Lumpur saat puasa Ramadan ini cukup terik. Second Secretary of Information, Social, and Cultural KBRI Kuala Lumpur
Nurul Dewi Saraswati, dalam siaran pers ke Lampung Post, mengatakan hingga penutupan TPSLN pada pukul 18.30, tercatat 8.990 WNI telah memberikan suaranya di 60 TPS yang terletak di gedung KBRI dan sekolah Indonesia. Secara umum pemungutan suara berjalan lancar, tertib, dan aman. Turut hadir menyaksikan jalannya pemungutan suara antara ain Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Selain melalui TPSLN, pemungutan suara juga menggunakan mekanisme pos dan drop boks. Pemungutan suara melalui pos ditujukan bagi para pemilih yang berdomisili di luar wilayah Kuala Lumpur, seperti Selangor, Putrajaya, Perak, Kelantan, dan Terengganu. Nurul menjelaskan jumlah daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) yang tercatat pada panitia pemilihan luar negeri (PPLN) perwakilan RI Kuala Lumpur sebanyak 420.643 orang. Dari jumlah tersebut, 68.962 pemilih tercatat sebagai pemilih melalui TPSLN, sedangkan 106.374 pemilih melalui drop boks, dan 246.626 pemilih melalui pos. (MI/U1)
Gagas
l
5 9 Juli 2014
Pilih Satu atau Dua Didik Kusno Aji Pengajar di Jurusan Syariah STAIN Metro
H
ARI ini, Rabu, 9 Juli 2014, negara kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum (pemilu) nanti adalah momen yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Sebab, ini adalah momen pilpres pertama yang dilaksanakan bertepatan dengan Ramadan. Menengok sejenak sejarah ke belakang, bahwa pembacaaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 juga dikumandangkan pada Ramadan. Ramadan tahun ini tentu akan semakin terasa indah, jika dalam pesta demokrasi nanti tidak diwarnai dengan berbagai kecurangan. Maka netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sangat dibutuhkan. Semangat pilpres ini jangan sampai ternodai oleh berbagai kepentingan yang dapat merugikan rakyat secara keseluruhan. Semua elemen harus bekerja dan bersikap dengan arif dan bijaksana. Kejujuran para penyelenggara pilpres nanti sangat dibutuhkan sebagai bentuk dan manifestasi mengemban kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Jika terjadi kecurangan dengan memihak salah satu calon, tentu ini akan mencederai semangat kejujuran para pemilih. Dalam Islam, kejujuran, amanah, dan keadilan sangat ditekankan sebagai suatu sikap yang harus dilaksanakan. Hal ini seperti tertuang dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Begitu juga, bahwa setiap insan (manusia) akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt. Seperti tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Beliau berkata: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (H.R. Bukhari-Muslim).
Islam dan Politik Dalam pandangan Islam, politik dan agama sangat terkait erat. Sejarah kekhalifahan adalah contoh konkret bahwa Islam memandang politik begitu penting. Sebab, dari tindakan poltik itulah akan lahir suatu keputusan dan kebijakan. Sementara, hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imam al-Ghazali: “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berfondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap.” Apa yang disampaikan Ghazali ini menarik untuk kita renungkan sebagai bentuk pijakan kita dalam bertindak di mana agama harus menjadi fondasinya. Sebab, jika fondasi agama tidak kokoh, negara dapat runtuh. Bahwa agama yang dimaksud adalah suatu sikap dan kebijakan harus berdasarkan pada nilai moral, etika, dan maslahat. Kesemuanya itu begitu lengkap dibahas dalam ajaran agama.
Indonesia dan Kebhinnekaan Adalah sesuatu anugerah yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Negara kita begitu kaya dengan berbagai corak, baik suku, bahasa, agama dan kekayaan alam. Maka kita harus menjaganya secara bersamasama dari berbagai macam ancaman. Momen pilpres kali ini mempunyai dua mata pisau yang saling berkaitan. Di satu sisi, jika pilpres kali ini berjalan dengan baik, akan selamatlah bangsa kita dari benih
perpecahan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, ini akan menjadi salah satu asap dari berbagai bara perpecahan. Penyelenggara pemilu (KPU) begitu berperan dalam hal ini. Sebuah netralitas, kejujuran, keamanahan dan menghormati kebhinnekan bagitu penting untuk diperhatikan. Bulan puasa kali ini tentu akan sangat bermakna jika kita bisa memegang prinsip-prinsip ajaran agama dalam bertindak dengan niatan ibadah. Sebab, setiap amal akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah. Hal ini seperti keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, “Setiap amal anak keturunan Adam dilipatgandakan. Setiap satu kebaikan sepuluh lipat gandanya hingga 700 kali lipat.” Semangat kebhinnekaan tentu akan terasa bermakna positif jika kita mampu menangkap pesan Tuhan, bahwa perbedaan adalah suatu anugerah. Ini seperti tertuang dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13. Maka kita harus senantiasa berupaya mensyukuri kebhinnekaan ciptaan Tuhan, baik dari segi jenis keragaman, kebangsaan maupun kesukuan. Syukur tersebut harus direfleksikan secara nyata dalam tindakan sehingga akan tercipta sebuah panaroma yang begitu indah. Konteks kebhinnekaan kita hari ini harus terealisasi dalam berbagai segi, baik ekonomi, budaya maupun politik sehingga akan tercipta sebuah toleransi yang bertujuan membangun kesepahaman dalam satu visi, yaitu persatuan. Maka apa pun pilihannya, baik 1 (Prabowo SubiantoHatta Rajasa) atau 2 (Jokowi-Jusuf Kalla), sejatinya adalah sama. Yaitu dalam satu bingkai saudara sebangsa dan setanah air yang satu. Maka tak ada alasan bagi kita untuk memaknai pilpres nanti sebagai perpecahan. Sebab, semangat kebhinnekaan kita jauh lebih penting untuk mewujudkan sebuah cita-cita bangsa, yaitu kemakmuran bersama. n
Perempuan
l
6 9 Juli 2014
Lampung Jadi Perhatian
Komnas HAM
Lampung belum memiliki data valid terhadap jumlah pemilih disabilitas, pemilih yang berstatus sebagai pasien rumah sakit, dan tahanan.
K
OMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan 16 sukarelawannya untuk melakukan pengawasan di 27 titik di lima kabupaten di Lampung saat masa pencoblosan Pemilu Presiden, 9 Juli 2014. Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, di Bandar Lampung, Selasa (8/7), menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin asas free and fair election betul-betul dijalankan dalam Pilpres 2014 dan memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga. Ia menyebutkan pemantauan di lima kabupaten/kota itu, yaitu Bandar Lampung, Mesuji, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Tengah. Lampung, menurutnya, menjadi satu dari 13 provinsi di Indonesia yang menjadi titik perhatian Komnas HAM
untuk dilakukan pengawasan. Provinsi lain yang juga menjadi titik perhatian Komnas HAM adalah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Menurut Laila, penetapan lokasi difokuskan pada tiga hal, yaitu kerentanan wilayah atau potensi konflik yang tinggi berdasar hasil analisis intelijen kepolisian dan BIN, potensi pelanggaran hak konstitusional terhadap kelompok rentan seperti pasien rumah sakit, warga binaan rumah tahanan negara di bawah pengawasan kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, dan penyandang disabilitas. Hal terakhir yang menjadi dasar penetapan lokasi untuk dilakukan pengawasan adalah kekhususan mengenai wilayah-
wilayah tertentu, seperti konflik agraria di Register 45. Ia menjelaskan untuk Lampung temuan Komnas HAM pada pemantauan prapilpres pada 10—13 Juni 2014 menyimpulkan bahwa Lampung belum memiliki data valid terhadap jumlah pemilih disabilitas, pemilih yang berstatus sebagai pasien rumah sakit, dan tahanan. Selain itu, KPU Lampung dan KPU kabupaten/kota dianggap masih belum maksimal memberikan pendidikan politik dan sosialisasi terhadap kelompok rentan, serta netralitas penyelenggara yang dianggap masih bermasalah. Komnas HAM, menurut dia, juga mencatat mobilisasi pegawai akibat ketidaknetralan aparat negara karena hampir seluruh kepala daerah di Lampung memiliki afiliasi dengan tim sukses, serta potensi konflik yang tinggi akibat banyak materi kampanye dengan muatan SARA dan kampanye hitam. Pemantauan Pilpres yang dilaksanakan Komnas HAM akan berlangsung pada 7—10 Juli 2014 ke sejumlah wilayah yang diprediksi rentan pelanggaran hak konstitusional warga, yaitu rumah sakit, lapas dan rutan, penyandang disabilitas, masyarakat yang sedang berkonflik agraria, masyarakat minoritas, masyarakat adat, dan buruh perkebunan. (ANT/U3)
Perempuan
l
7 9 Juli 2014
Komitmen Tidak Lupakan Konstituen
Pebriani Piska Kelahiran Alamat Ayah Ibu Suami Anak
: Bandar Lampung, 29 Februari 1988 : Jalan R.A. Basit, Sinar Semendo No. 43, Labuhandalam, Tanjungseneng : H. Sulaiman : Hj. Ariana : Wisman Sumarto : Annisa Maulida Salsabila (1,5 Tahun)
Pendidikan: SDN 1 Labuhandalam SMP Alkautsar SMAN 12 Bandar Lampung Ilmu Tanah Universitas Lampung Jabatan: Wakil Bendahara DPC Partai Demokrat Bandar Lampung
Publik masih meragukan kepasitas calon anggota legislatif perempuan.
M
INIMNYA anggota DPRD dari kalangan perempuan mendorong Pebriani Piska untuk maju menjadi anggota legislatif. Politikus Partai Demokrat ini kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Bandar Lampung dari daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Tanjungseneng, Labuhanratu, Rajabasa, dan Kedaton. Menurut dia, minimnya jumlah perempuan di lembaga legislatif karena masyarakat masih belum percaya dengan kemampuan mereka. Publik masih meragukan kepasitas caleg perempuan
seh ingga lebih memilih caleg laki-laki. Selain itu, perempuan juga belum begitu tertarik dengan politik. Pilihan politik untuk bergabung dengan Partai Demokrat dilatarbelakangi rekam jejak partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini yang dinilainya baik. Dia menolak jika Demokrat disebut sebagai sarang koruptor. Justru partainya berkomitmen untuk memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan diberhentikannya kaderkader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ibu satu anak ini memperoleh dukungan terbesar di daerah pemilihan I dengan 4.224 suara. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai calon anggota legisatif terpilih dengan perolehan suara terbesar kelima di Kota Bandar Lampung. Pebriani mengaku sudah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri menjadi legislator. “Jauh sebelum kampanye, saya sudah dekat dengan warga. Saya ikut kegiatan pengajian dan arisan. Jadi, saat kampanye, sudah tidak kaget karena sebelumnya memang sudah aktif di masyarakat,” katanya, saat dihubungi, Senin (7/7). Setelah melengkapi berkas caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pebriani makin aktif sosialiasi ke masyarakat. Dia pun turun langsung untuk bertemu dengan konstituen di empat kecamatan. Selama masa kampanye dan bertemu dengan warga, dia mengaku tidak banyak menjanjikan program. Lulusan Ilmu Tanah Universitas Lampung ini hanya
berkomitmen membantu warga agar bisa mengakses program dan bantuan yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Misalnya, membantu anak yang putus sekolah dan membantu mereka dalam mengakses program bina lingkungan. Perempuan kelahiran Bandar Lampung 26 tahun silam ini siap ditempatkan di komisi yang membidangi pendidikan atau pertanian. Namun, dia menyerahkan semuanya pada keputusan partia. “Saya punya minat pada isu pendidikan dan pertanian. Isu pertanian misalnya makin berkurangnya sawah di Bandar Lampung karena dialihfungsikan menjadi perumahan,” ujarnya. Masyarakat, lanjutnya, tidak banyak berharap kepada anggota DPRD. Mereka hanya meminta agar jangan dilupakan ketika sudah terpilih dan duduk di kursi legislatif. Saat berkampanye, Pebriani berkomitmen untuk tidak melupakan dan meninggalkan konstituen. Sebagai politikus perempuan, ada beberapa isu yang juga akan menjadi perhatiannya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gizi buruk. Dia berharap tidak ada lagi anak-anak di Bandar Lampung yang terkena gizi buruk. Lewat program kesehatan yang ada di Pemerintah Kota Bandar Lampung, seharunya kasus gizi buruk bisa ditanggulangi. Mengenai isu KDRT, Pebriani mengatakan perlu ada sosialisasi yang masif agar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa ditekan. Memang sulit untuk dihilangkan, tetapi minimal kasusunya bisa ditekan dan tidak banyak menimpa perempuan. (PADLI/U1)
Orator
l
8 9 Juli 2014
Hasil Survei Belum Tentu Pengaruhi Pemilih Lembaga survei juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi, sehingga hasil surveinya terkadang dimanfaatkan untuk memengaruhi opini masyarakat.
P
ENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyatakan hasil survei belum tentu memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan terkait Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Hal itu disampaikan Gun Gun usai Diskusi Pengaruh Hasil Survei terhadap Perilaku Pemilu dalam Pemilu 2014, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (8/7). Gun Gun mengatakan kendati tidak berpengaruh kuat, hasil survei bisa menggiring opini masyarakat mengenai prediksi pemenang pemilu. Di beberapa negara lain, kata dosen komunikasi politik itu, hasil survei juga tidak berpengaruh kuat terhadap perubahan perilaku pemilih. Ia mengatakan publik mendapat banyak informasi dari berbagai media, sehingga tidak hanya dari hasil survei. Apalagi, katanya, selain memiliki kepentingan publik untuk menyampaikan produk akademik berupa survei yang dikemas menjadi angka-angka yang mudah dipahami oleh masyarakat, lembaga survei juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi sehingga hasil surveinya terkadang dimanfaatkan untuk memengaruhi opini masyarakat.
“Ada pengusaha media yang berafiliasi ke lembaga politik sehingga rilis hasil survei tersebut menjadi agenda media tersebut untuk menciptakan opini,” kata Gun Gun yang juga direktur eksekutif The Political Literacy Institute. Dia mengkritik sejumlah media yang menyiarkan hasil survei yang tidak menyertakan opini tenaga ahli yang netral untuk menilai survei tersebut. “Posisi media juga tidak kritis, hampir tiap hari ada hasil survei yang menjadi berita utama,” ujarnya. Doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran itu mempertanyakan di mana liputan berimbangnya (cover both side) bila media hanya menyiarkan survei tanpa komentar tenaga ahli yang netral. Gun Gun menekankan kepada lembaga survei mengutamakan etika akademik dalam menyampaikan hasil surveinya karena sebagian besar masyarakat memercayai hasil survei sebagai produk akademik. “Tanggal 9 besok etika akademiknya harus diperkuat, bagaimana mengolah produk elite akademik menjadi populis di mata masyarakat,” ujar peneliti pada Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) itu, terkait Pemilu Presiden 9 Juli 2014. (ANT/U3)
Gun Gun Heryanto Kelahiran : Cianjur, Jawa Barat, 12 Agustus 1976 Pekerjaan : Dosen komunikasi politik UIN Jakarta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Pendidikan : S-1 Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Magister Sains Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI
Orator
l
9 9 Juli 2014
Menyuarakan Aspirasi Warga Pesisir K
Program kesehatan gratis dan bantuan usaha sulit diperoleh warga karena mereka tidak tahu cara mengaksesnya.
Fandi Tjandra Kelahiran : Bandar Lampung, 21 September 1966 Istri : Mega Teresia Anak : Oktaviani (24) Tjandra Kurniawan (19) Tjandra Setiawan (14)
Pendidikan Jabatan
: S-1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa, Jakarta : Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDIP Bandar Lampung
ONDISI masyarakat pesisir Bandar Lampung masih memprihatinkan. Warga, terutama nelayan, penghasilannya tidak menentu dan mereka juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Program kesehatan dan pendidikan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung juga belum menyentuh masyarakat miskin pesisir ini. Melihat kondisi warganya di Pesisir itu, Fandi Tjandra terdorong untuk maju menjadi calon anggota lagislatif dari daerah pemilihan Bandar Lampung IV: Kecamatan Telukbetung Timur, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, dan Telukbetung Selatan. Ayah tiga anak ini sudah 30 tahun tinggal di daerah Telukbetung. Dia hafal dan paham dengan kondisi masyarakat. Selama bertahun-tahun menjadi ketua RT, Fandi menerima banyak keluhan warga soal akses pelayanan publik yang masih mendiskriminasikan rakyat miskin. “Awalnya saya enggak tertarik maju jadi caleg, tapi beberapa warga minta saya maju. Politikus yang jadi caleg di daerah pemilihan IV kebanyakan bukan warga Telukbetung. Mereka tinggal jauh di kecamatan lain,” katanya, saat dihubungi, Senin (7/7). Dia menilai anggota DPRD yang selama ini mewakili daerah pemilihan Telukbetung tidak terlalu peduli pada konstituen. Kondisi ini karena anggota DPRD yang bersangkutan tidak tinggal dekat dengan pemilihnya. Warga pun kesulitan untuk mengadukan kesulitan dan menyampaikan aspirasi. Fandi sebagai warga Telukbetung Timur merasa punya tannggung jawab moral atas warga pesisir yang selama ini dekat dan dikenalnya. Akhirnya, dia memutuskan maju untuk mewakili masyarakat Telukbetung. Dia mengakui saat pemilu legislatif lalu terjadi praktik politik uang.
Namun, dia menyerahkan pilihan sesuai keinginan masyarakat. “Politik uang hanya sesaat. Setelah terpilih, caleg akan melupakan konstituen karena merasa sudah membayar. Jadi, saya katakan lebih baik memilih caleg yang tidak memakai money politics sehingga tidak akan lupa pada pemilihnya,” kata Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDIP Bandar Lampung ini. Selama masa kampanye, lulusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa ini blusukan dan langsung bertemu dengan warga. Dia pun membantu warga yang sakit dengan mengantarkan mereka berobat ke dokter. Setelah dilantik menjadi anggota DPRD, Fandi berjanji akan terus mengadvokasi masalah kesehatan warga pesisir. Dia bersama timnya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Menurutnya, program wali kota Bandar Lampung untuk bidang kesehatan dan pendidikan sudah sangat baik. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui cara mendapatkan pelayanan itu. “Jika ada anggota DPRD yang memang tinggal dekat dengan masyarakat, mereka bisa mengadukan semua permasalahan yang dialami dalam pelayanan publik,” ujarnya. Suami dari Mega Teresia ini juga masih menemukan diskriminasi aparatur pemerintah dalam memberikan bantuan dan pelayanan. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dana atau modal hanya yang memiliki kedekatan saja dengan lurah atau petugas kelurahan. Dia mencontohkan nelayan di pesisir sulit mendapatkan bantuan modal untuk membuat kapal. Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Telukbetung Barat ternyata diisi mereka yang bukan profesinya nelayan, padahal rusunawa ini diperuntukan nelayan. (padli/u1)
Pilar
l
10 9 Juli 2014
Surya Harapkan Sikap Kenegarawanan SBY
Surya Paloh
K
ETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa khidmatnya sebagai pemimpin negeri ini dengan baik sebagai ketua umum Partai Demokrat yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. “Meskipun Pak SBY sebagai ketua umum partai telah memberikan dukungan politik, sebagai presiden dan yang saya kenal, yakin SBY tidak akan melakukan hal-hal yang menodai
nama baiknya sebagai bapak bangsa dan negara. Sekali lagi, saya yakin SBY yang saya kenal akan mengakhiri masa jabatannya dengan sejarah yang bijak dan fair. Sebab, jika saya menjabat pada posisinya, tidak akan mungkin mencederai nama baik sebagai orang yang pernah menjabat presiden dua periode,” ujar Surya, di sela-sela acara buka puasa bersama keluarga besar Partai NasDem, di gedung DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Partai NasDem menggelar jamuan buka bersama dengan pengurus dan ratusan anak yatim. Acara itu juga bertujuan mendoakan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang pada Pilpres 9 Juli. Pada kesempatan itu, Surya menolak prasangka sebagian pihak yang menyatakan SBY akan melakukan pengerahan kekuatan melalui kewenangannya sebagai presiden. “Memang saya mendengar bahwa ada ketakutan ketidaknetralan SBY dengan bergabungnya Partai Demokrat kepada pasangan nomor urut 1. Tapi, saya yakin itu tidak akan ia (SBY) lakukan,” ujarnya. Surya mengaku tidak kaget dengan bergabungnya partai yang ditukangi Presiden SBY ke Koalisi Merah Putih. “Namun, saya yakin SBY akan mengakhiri masa jabatannya dengan catatan yang baik,” kata dia. Dalam merespons sikap akhir Partai Demokrat tersebut, tim pemenangan pasangan Jokowi-JK menyatakan tidak mengubah strateginya. Menurut Surya, strategi yang dibangun tim pemenangan Jokowi-JK sudah tepat, yakni pendekatan langsung kepada masyarakat. “Kemudian kami tidak mendasari dukungan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan
atau kursi,” ujarnya. Hal itu dilakukan koalisi PDIP, Partai NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI sebagai strategi baru dan jalan menuju pembaruan politik nasional serta diharapkan dapat memenangkan pasangan nomor urut 2 menjadi presiden dan wapres masa khidmat 2014—2019 dengan bersih. Akhiri Kampanye Hitam Maraknya kampanye hitam yang mewarnai perjalanan Pilpres 2014 kali ini sangat disesalkan Surya Paloh. Menurutnya, kampanye hitam sangat merusak moral dan budaya politik santun. Surya menegaskan perlunya keterlibatan langsung dari penegak hukum untuk memberantas kampanye hitam yang secara beruntun menyerang pasangan nomor urut 2. “Pak Jokowi dan Pak JK telah bersikap bijak menghadapi serangan kampanye hitam selama ini. Tentu hal itu haruslah disikapi secara proaktif oleh kepolisian untuk menuntaskannya,” ujar Surya. Ia menilai kepolisian dalam menanggapi laporan kampanye berisi fitnah harus tegas. “Kita semua tentu menilai bagaimana sikap kepolisian dalam memberantas kampanye hitam. Saya tidak bisa menyimpulkan sendiri penilaian kinerja kepolisian atas kampanye hitam. Silakan masyarakat yang menilai apakah lamban atau cepat, tegas atau tidak,” kata dia. Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan kampanye hitam mesti diakhiri. Selain itu, karena pilpres bertepatan dengan Ramadan, Patrice berpesan agar masyarakat tidak memercayai dan terprovokasi upaya yang mencederai demokrasi. “Saya harap masyarakat tidak terprovokasi. Selain itu, kami jaga Ramadan ini dengan ibadah dan kejujuran,” ujarnya. (MI/U1)
Jejak
l
11 9 Juli 2014
Iwa Koesoemasoemantri Politikus dan Penulis untuk Membangun Indonesia
I
WA Koesoemasoemantri lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada 31 Mei 1899. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah yang dikelola pemerintah kolonial Belanda, ia berangkat ke Bandung utnuk masuk di Sekolah Pegawai Pemerintah Pribumi (Opleidings School Voor Inlandse Ambtenaren/ OSVIA). Tidak mau mengadaptasi budaya Barat dalam menuntut ilmu di sekolah, ia keluar dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk masuk di sekolah hukum. Ketika di ibu kota kolonial tersebut, ia juga bagian dari Jong Java, sebuah organisasi untuk pemuda Jawa. Iwa lulus pada 1921 dan melanjutkan studinya di Universitas Leiden di Belanda. Di negara itu, ia bergabung dengan Serikat Indonesia (Indonesische Vereeniging), sebuah kelompok nasionalis para intelektual Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia harus bekerja sama, terlepas dari ras, keyakinan, atau kelas sosial, untuk memastikan kemerdekaan dari Belanda. Dia pun menyerukan tentang non-kerja sama dengan kekuatan-kekuatan kolonial. Pada 1925 ia pindah ke Uni
Soviet untuk menghabiskan setengah tahun belajar di Universitas Komunis kaum tertindas dari timur Moskwa. Di Uni Soviet, ia sempat menikah dengan seorang wanita Ukraina bernama Anna Ivanova. Keduanya memiliki seorang putri bernama Sumira Dingli. Setelah kembali ke Hindia tahun 1927, Iwa bergabung dengan Partai Nasional Indonesia dan bekerja sebagai pengacara. Dia kemudian pindah ke Medan, Sumatera Utara, tempat ia mendirikan surat kabar Matahari Terbit, koran yang mengaspirasi hak-hak pekerja dan mengkritik perkebunan milik Belanda yang besar di daerah itu. Karena tulisan-tulisannya dan mengikuti upaya untuk mengorganisasi serikat dagang, pada 1929 Iwa ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan menghabiskan satu tahun di penjara sebelum dibuang ke Banda Neira, di Kepulauan Banda, untuk jangka waktu 10 tahun. Sementara itu, ketika di Banda, Iwa menjadi seorang muslim yang taat, tetapi ia terus percaya pada nilai Marxisme. Dia juga bertemu beberapa tokoh nasionalis terkemuka
yang juga ada di pengasingan, termasuk Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tjipto Mangunkusumo. Iwa kemudian kembali ke Batavia dan selama pendudukan Jepang (1942—1945) dioperasikan sebuah firma hukum di sana. Dia juga memberi beberapa kuliah tentang penyebab nasionalis, di bawah pengawasan ketat pasukan pendudukan Jepang. Pasca-kemerdekaan Sebagai akibat dari kekalahan Jepang di Pasifik yang semakin jelas, pemimpin nasionalis Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Iwa menyarankan penggunaan istilah proklamasi, yang akhirnya digunakan dan membantu menyusun UUD 1945, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Selama bulan-bulan awal revolusi yang kemudian diikuti dengan proklamasi, Iwa bekerja sama dengan elemen baru, pribumi, dan pemerintah. Pada 31 Agustus ia terpilih sebagai menteri sosial dalam kabinet pertama di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat sampai No vember 1945. Ia kemudian
bergabung dengan Persatuan Perjuangan, yang dipimpin Tan Malaka. Ia dituduh terlibat dan sempat ditahan karena didakwa terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, yang menyebabkan Pemerintah Indonesia memenjarakannya, tahanan lainnya termasuk Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, dan Tan Malaka. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Di Republik Indonesia Serikat yang baru ini, Iwa menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga 1950. Pada 1953 Iwa terpilih sebagai menteri pertahanan pertama di Kabinet Ali Sastroamidjojo, di bawah Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo; masa jabatannya berlangsung sampai 1955. Pada 1957 Iwa menjadi rektor di Universitas Padjadjaran di Bandung. Istilah politik terakhir, 1963—1964, adalah sebagai menteri untuk Kabinet Kerja IV. Setelah pensiun dari politik, Iwa menulis panjang lebar, yang sering bertema tentang sejarah. Karya yang diterbitkan dalam periode ini termasuk Revolusi Hukum di Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia (dalam tiga jilid). Dia meninggal pada 27 November 1971 di Jakarta dan dimakamkan di Permakaman Umum Karet Bivak. Pada 6 November 2002 Iwa dinyatakan sebagai pahlawan nasional indonesia. (U1)
Luber
l
12 9 Juli 2014
Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden
P
ELANGGARAN yang dituduhkan ke seseorang atau lembaga terkait pemilu presiden harus diusut dengan proses. Prosesnya diatur dalam UU No. 42/2008 sehingga ada aturan jelasnya dan prosedur. Pasal 190 (1) Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri menerima laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. pemantau pemilu presiden dan wakil presiden; atau c. pasangan calon/tim kampanye. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri dengan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama tiga hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden. (5) Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri wajib menindaklanjuti
laporan paling lama tiga hari setelah laporan diterima. (7) Dalam hal Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan paling lama lima hari setelah laporan diterima. (8) Laporan pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (9) Laporan pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam peraturan Bawaslu. Pasal 191 Pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu presiden dan wakil presiden dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pasal 192 Pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Pasal 193 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/kota. Pasal 194 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam peraturan KPU.
Pasal 195 Pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu presiden dan wakil presiden yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 196 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama empat belas hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/kota. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama tiga hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama lima hari sejak menerima berkas perkara. Pasal 197 (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Pasal 198
(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama tiga hari setelah permohonan banding diterima. (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama tujuh hari setelah permohonan banding diterima. (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Pasal 199 (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Ayat (1) dan Ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah putusan diterima oleh jaksa. Pasal 200 (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden yang menurut undang-undang ini dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon harus sudah selesai paling lama lima hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan pasangan calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan. n
Jeda
l
13 9 Juli 2014
Pemilu tanpa Intimidasi Harus ada kepastian logistik pemungutan suara dari penyelenggara pemilu, baik dari kuantitas yang tepat dan kualitas yang baik, sehingga pemungutan suara lancar.
L
EMBAGA pemerhati pemilu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengeluarkan empat catatan yang dinilai patut diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014. “Dalam mewujudkan keberhasilan pemilu, JPPR memiliki catatan menghadapi Pilpres 9 Juli 2014,” kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, melalui siaran pers di Jakarta, Senin (7/7). Masykurudin mengatakan pertama perlu adanya jaminan rasa aman bagi pemilih saat hadir dan mencoblos di TPS. Menurut dia, semua pihak dinilai berkewajiban menciptakan situasi damai dan tenang sehingga tidak ada kekhawatiran akan intimidasi saat melakukan pemungutan suara. Pemilih pada akhirnya dapat menentukan calonnya atas dasar pertimbangan rasional dan pilihan bebasnya. Kedua, ketersediaan logistik pemilu dengan seluruh keperluan dan alat pemungutan suara harus sudah sampai di TPS secara lengkap dan tepat satu jam sebelum pembukaan TPS dimulai. “Harus ada kepastian logistik pemungutan suara dari penyelenggara pemilu, baik dari kuantitas yang tepat dan kualitas yang baik, sehingga pemungutan suara lancar,” ujar dia. Ketiga, seluruh pihak harus menjaga integritas pemilu dengan menjaga kemurnian suara pemilih dan tidak mencobacoba untuk melakukan penyelewengan dan
mencuri hasil suara sejak dari TPS hingga rekapitulasi suara berikutnya. JPPR menekankan kemurnian suara pemilih adalah hal pokok dari seluruh tujuan penyelenggaraan pemilu. Keempat, seluruh pihak harus menghargai pilihan orang lain dan hasil pemilu dengan tetap membangun kedamaian. “Pemilih tidak perlu tersulut oleh individu atau kelompok yang mengarahkan ke situasi yang tidak kondusif. Partai politik, pasangan calon, dan tim sukses tidak perlu merencanakan rencana buruk apabila perolehan suaranya tidak seperti yang diharapkan,” ujarnya.
Dia mengingatkan secara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara tidak hanya bergantung kepada integritas penyelenggaraan, tetapi juga ketatnya pengawasan, kesediaan tim kampanye untuk menahan diri menghalalkan segala cara, kedamaian yang diserukan oleh panutan masyarakat, dan kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung 9 Juli 2014 dan diikuti dua pasang kandidat, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla. (ANT/U3)
Jeda
l
14 9 Juli 2014
Perlu Pemulihan Politik Usai Pilpres Kedua calon presiden idealnya turun langsung menyampaikan statament siap kalah dan menang yang disampaikan secara sportif untuk mengindari terjadinya gesekan antarpendukung.
P
ENGAMAT politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menyebutkan pemulihan kondisi sosial politik seusai Pemilu Presiden 2014 menjadi prioritas pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas nasional. “Saya berharap Pemilu Presiden 2014 bisa menghasilkan pemerintahan yang solid dan mampu melakukan recovery sosial politik secara cepat,” kata Asvi Marwan Adam, di Bandung, pekan lalu. Asvi menyebutkan ada beberapa hal yang harus ditangani. Melihat tantangan bangsa di masa depan seusai Pemilu Presiden 2014, akan muncul dinamika sebagai dampak dari janji-janji politik pada sebelum pilpres. Kondisi yang harus dilakukan pemerinthan terpilih adalah mengakomodasi massa pendukung, mitra koalisi, realisasi janji kampanye, dan tantangan bangsa pasca-pemilu presiden. “Kedua calon presiden idealnya turun langsung menyampaikan statament siap kalah dan menang yang disampaikan
secara sportif. Hal ini untuk mengindari terjadinya gesekan antarpendukung,” katanya. Ia menyebutkan kondisi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 cenderung lebih siap dan tidak lagi ada dikotomi calon dari militer atau nonmiliter. Menurut Asvi Marwan, masyarakat telah memandang sosok calon presidennya lebih realistis. Sementara itu, dosen hukum Universitas Parahyangan, Liona Nanang Supriatna, menyatakan pemilu harus menjadi pendidikan politik untuk pemilih, sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya. “Warga negara harus menjadi pemilih cerdas, menilai dari latar belakang atau sosok calon dan program secara rasional, serta melihat masa depan Indonesia yang lebih baik dengan pilihan yang terbaik,” kata Liona. Pemilu Presiden 2014 diikuti oleh pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PBB, dan PPP, serta pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung Partai PDIP, NasDem, PKB, PKPI, dan Hanura. (ANT/U3)
Asvi Warman Adam
Liona Nanang Supriatna
Pernik Pemilu
l
15 9 Juli 2014
Dunia Soroti Pemilu Presiden Indonesia I
NSIDEN kericuhan proses pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres) Indonesia yang terjadi di Hong Kong pada akhir pekan lalu menjadi sorotan media massa asing. Berbagai sudut pandang menjadi perhatian dari kantor-kantor berita di sejumlah negara. Portal berita Filipina, Rappler, menyoroti kericuhan pelaksanaan pilpres di Victoria Park, Hong Kong. Peristiwa tersebut telah memicu keraguan terhadap kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, tercatat 2 juta lebih pemilih tetap yang terdaftar menyetorkan suara mereka di 130 negara pada 4—6 Juni lalu. Ada pun berita media Singapura Channel News Asia, kemarin, melaporkan pilpres yang berlangsung hari ini (9/7) merupakan yang paling menentukan sejak jatuhnya rezim Soeharto. Pasalnya, hanya ada dua kandidat, pertama ialah Prabowo Subianto, mantan jenderal yang dipecat dari militer dan juga bagian dari era Soeharto, kandidat kedua ialah Joko Widodo, gubernur Jakarta yang sepak terjang kepemimpinannya diakui sejak menjabat wali kota Surakarta. Media Thailand, Bangkok Post, menyoroti kepemimpinan selanjutnya Indonesia terkait kebijakan ekonomi. Selain itu, media yang berbasis di ibu kota Thailand itu mengupas ancaman badai ekonomi, yakni pemotongan subsidi bahan bakar dan penegakan hu-
kum, terutama pemberantasan korupsi. Kantor berita Australia, ABC, kemarin, lebih menyoroti mengenai janji kedua kandidat presiden RI yang ingin mengakhiri ketergantungan impor sapi dari Australia. “Kebijakan swasembada Indonesia telah menyebabkan
masalah besar bagi negara dan produsen ternak Australia,� demikian berita ABC yang mengacu pada debat kandidat presiden. Di sisi lain, kemarin, Reuters memberitakan perjalanan umrah kandidat presiden Jokowi ke Mekah pada masa tenang. Selain itu, kantor berita yang berbasis di London, Inggris, tersebut menyoroti kampanye-kampanye hitam dan praktik kotor politik di Indonesia dalam pilpres. The Guardian menyorot Pemilu Presiden Indonesia sebagai pertarungan antara harapan baru dan kembali ke Orde Baru. Media itu mengungkap ada lima hal dalam pilpres Indonesia menjadi perhatian dunia. Pertama, Indonesia sebagai negeri megademokrasi atau negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, Indonesia memiliki perekonomian sehat dan masuk bagian negara G-20. Ketiga, satu-satunya negara di ASEAN yang sukses melakukan transisi demokrasi pascarezim otoriter tumbang pada 1998. Keempat, sekitar 90% penduduk pemeluk Islam sehingga menjadikan Indonesia negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Kelima, Indonesia memiliki persatuan bangsa dengan tingkat kemajemukan yang sangat besar. (MI/U1)
Geliat Antikorupsi
l
16 9 Juli 2014
Menyindir Koruptor lewat Kartun
“S
AYA kehabisan katakata. Saya berdoa agar bangsa ini lebih maju dan doa itu lewat kartun.” Dodo Karundeng hanya mengucapkan sebaris kalimat pendek tersebut saat dipersilakan memberi kata sambutan di hadapan pengunjung saat pembukaan pameran tunggalnya. Malam itu, dia mencoba untuk tak bertele-tele sebagaimana para kartunis atau penggambar lainnya yang kerap menyampaikan sambutan berpanjang-panjang, sehingga terkadang kehilangan roh dan esensi pameran itu sendiri. Lewat pameran kartun bertajuk Tahu Politik di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 20—30 Mei, Dodo menghadirkan karyakarya teranyar yang diraciknya dalam lima tahun terakhir ini. Jika diperhatikan secara jeli, ada benang merah yang begitu kuat, yaitu kemarahan. Dia marah atas perilaku keboborokan para pejabat
yang menyeleweng sehingga dilampiaskan lewat karya seni. Tengok saja kartun Teater Absurd Menunggu di Monas (2013). Dalam karya ini, ada seekor anjing menggonggong. Gonggongannya bertuliskan kata ‘sprindik’ yang erat dengan kasus Anas Urbaningrum. Tepat di samping objek itu, seorang lelaki telanjang dan kemaluannya ditutupi dengan lambang Mercy. Tak hanya itu, ada tulisan ‘Hambalang Curi 6,7 M’. Sindiran atas kasus Hambalang yang menjadi salah satu skandal terburuk di negeri ini pun sangat kuat tersaji. Di karya lainnya, suami Miere Wahyu Kartini itu menyuguhkan karya Gantung Anas!!! (2012) dengan kalimat berbunyi ‘Aku pengen banget menyaksikan itu, Pak.’ Persoalan hukum dan politik memang sengaja Dodo ambil untuk mengingatkan kepada pengunjung lewat 62 karya. Semua memiliki runtutan dan periode sehingga mudah dipahami pengunjung.
Karya yang mengandung unsur sadisme terlihat pada Hakim Agung yang Korupsi. Dalam karya itu, tampak sesosok hakim agung yang diduga bersalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipanggang seperti kambing guling di atas bara api panas. Pun sesosok dewi keadilan terselip rapi di sisi lainnya dengan pedang yang tersungkur dekat tungku perapian. “Saya paling suka karya ini,” ujar pengunjung yang juga seorang cerpenis, Martin Aleida, seraya bergegas bangun dari tempat duduk dan berjalan menuju karya yang dimaksudkannya itu. “Oh, iya. Itu tentang hakim agung yang bermasalah itu, lo,” kata Dodo semringah. Dodo sebagai sosok kartunis berani menghadirkan peristiwa mutakhir dalam karya. Lewat bahasa gambar itulah, dia tergolong sesosok yang anti akan korupsi. Pameran ini merupakan lanjutan dari pameran Dodo bertajuk Otak Kartun pada 2012 silam.
“Saya hadirkan karya-karya ini sebagai kartun editorial. Ini bisa sindiran terhadap koruptor dan bisa juga sebagai pengingat kepada masyarakat akan realitas yang terjadi di negeri ini,” ujar pensiunan pewarta foto Antara (1985—2007) itu. Penulis Masmimar Mangiang yang didapuk membuka pameran kartun ini menilai seniman kartunis yang berbicara tentang masalah sosial dapat menjadi saksi zaman karena punya peranan penting. “Kekuatan kartun terletak pada visual. Ia tak berbicara pada mata, tapi berbicara pada pikiran,” kata dia filosofis. Pada media kartun politik, Dodo tak sekadar berbicara sebagai individu. Namun, dia mampu mewakili sebagian besar masyarakat yang menaruh kekesalan terhadap para pemakan uang rakyat. Sebuah sindiran pedas yang barang tentu dialamatkan kepada koruptor di negeri ini. (MI/U1)