Lampung Post Jumat, 12 Agustus 2016

Page 1

INDONESIA KERJA NYATA

TH

www. lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13887 TAHUN XLl

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 12 AGUSTUS 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Pelonco Berujung Penjara

n LAMPUNG POST/AGUS SUSANTO

TONGKANG DISANDERA. Tongkang di tengah laut areal Tanjungbohong, Labuhanmaringgai, Lampung Timur, disandera nelayan, Kamis (11/8). Sebanyak 30 perahu nelayan Labuhanmaringgai menyandera tongkang pengeruk pasir yang diduga milik PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara.

Rusak Lingkungan,

Tongkang Disandera Hingga saat ini belum ada aturan yang jelas tentang perizinan penambangan pulau-pulau kecil. AGUS SUSANTO

R

ATUSAN nelayan di Labuhanmaringgai, Lampung T i m u r, m e n ya n d e r a tongkang pasir milik PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara di ­tengah laut, Kamis (11/8). Sebab, kapal berkapasitas 4.500 kubik itu dianggap merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Penyanderaan dilakukan ratusan nelayan menggunakan 30 perahu di areal Tanjungbohong. Mereka menggiring tongkang tersebut agar menepi. Menurut koordinator nelayan, Soni Suroso, masyarakat menolak keberadaan tongkang yang akan mengeruk pasir di laut tersebut. Apalagi, berdasarkan mediasi antara warga dan perusahaan oleh camat Labuhanmaringgai, di aula kantor UPTD Kelautan pada Selasa (9/8), belum ada titik temu. “Kami minta pemerintah membatalkan rencana pengerukan pasir laut oleh perusahaan. Tongkang pasir harus pergi dari sini. Warga tidak ingin lingkungan rusak,” kata Soni. Menurut mereka, enam desa, yakni Margasari, Sukorahayu, Sriminosati, Muaragading Mas, Srigading, dan Karanganyar, sudah secara tegas menolak penam-

bangan pasir laut. Warga ingin mempertahankan pulau-pulau kecil di daerah itu agar tidak dikuasai perusahaan. Namun, ternyata perusahaan tidak menggubris penolakan tersebut dengan malah mengirim tongkang. Pemantuaan Lampung Post, tongkang berhasil ditepikan di Kualapenet, sekitar pukul 13.00. Ratusan warga kemudian meminta polisi memeriksa isi tongkang. Selain menyandera tongkang, ratusan warga juga merusak sejumlah rumah yang diduga

Tongkang pasir harus pergi dari sini. Warga tidak ingin lingkungan rusak. pendukung beroperasinya perusahaan tersebut, yakni rumah Asep, Dori, dan Kepala Desa Margasari Sunyoto. Kabag Operasional Polres Lampung Timur Kompol Ujang Suprianto mengatakan pihaknya menyiagakan 150 personel agar suasana menjadi kondusif. “Terkait perusakan rumah, kami masih menyelidiki dan mencari provokator,” kata Ujang. Perwakilan perusahaan, Rudi, mengatakan perusahaan akan memberikan sebagian keuntung­ an dari pengerukan pasir itu untuk warga dan nelayan. “Kami akan siap memenuhi permintaan nelayan jika kami sudah melakukan pengerukan,” kata dia.

Berdampak Luas Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan mengatakan aktivitas pengerukan oleh PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara menimbulkan dampak kerusak­ an yang cukup luas, seperti meng­ akibatkan tenggelamnya pulau, sekaligus hilangnya akses nelayan mencari ikan. “Pengerukan pasir itu tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar,” kata dia, kemarin. Tidak hanya itu, aktivitas perusahaan juga dapat mematikan terumbu karang serta hilangnya ikan-ikan. Walhi menegaskan bersama warga menolak aktivitas pengerukan pasir. “Ini harus menjadi perhatian Pemprov Lampung dan Pemkab Lamtim. Sebab, hingga saat ini belum ada aturan yang benar tentang perizinan penambangan di pulau-pulau kecil,” ujarnya. (NUR/K2) agus@lampungpost.co.id

Adele bakal Duet dengan Barbra Streisand Hlm. 16

hut lampung post

Reformasi Pelayanan Publik di Lampung PELAYANAN publik yang prima (excellent service) hingga saat ini masih seperti barang langka di tengah masyarakat. Masyarakat masih terus berharap n LAMPUNG POST/DOK. akan terwujudnya Dedy Hermawan pelayanan publik Ketua Jurusan Administrasi yang memuaskan Negara FISIP Unila masyarakat, baik layanan barang-barang publik (public goods) maupun jasa. Kata memperjuangkan seper­ tinya masih tepat untuk menggambarkan kondisi pelayanan publik hari ini. Direktur Eksekutif Institute Democracy and Education (IDE) menyatakan bahwa selama tahun 2015 pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan daerah masih sangat rendah. Ada beberapa parameter yang memperkuat buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia, baik pusat maupun daerah, seperti skor Corruption Perception Index (CPI) di angka 32 dan ber­ada pada peringkat 109 dari 177 negara pada 2014, masih dipandang sebagai negara yang rawan korupsi, proses birokrasi panjang dan berbelit, penuh ketidakpastian, dan diskriminatif. Informasi hasil survei kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI semakin menggambarkan keprihatinan akan kondisi layanan publik. Mayoritas instansi Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berada di zona kuning dan merah yang artinya sedang dan rendah dalam kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik (laporan hasil penelitian Ombudsman RI tahun 2015). Inilah sekelumit potret buruknya kinerja pelayanan publik di Indoensia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung memberikan kontribusi di dalamnya.

BERSAMBUNG KE HLM. 12

Krishna Murti Dukung Kebijakan Kapolda

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

SAMBUT KRISHNA MURTI. Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin (dua kiri) menyambut kedatangan Wakapolda Lampung Kombes Krishna Murti (empat kanan) di Mapolda setempat, Kamis (11/8). Acara penyambutan dilakukan secara adat Lampung. SERAH terima jabatan (sertijab) Wakapolda Lampung dari Kombes Bonifasius Tampoi kepada Kombes Krishna Murti digelar di Mapolda Lampung, Jumat (12/8). Krishna mengaku siap mendukung berbagai

kebijakan dan program Kapolda Brigjen Ike Edwin, baik internal maupun eksternal. “Saya siap menjalankan perintah Kapolda dengan baik. Saya akan mendukung penuh dalam berbagai

kegiatan, baik internal maupun eksternal, baik pembinaan maupun operasional,” kata Krishna di Mapolda Lampung, Kamis (11/8). Selain menjalankan tugas utamanya sebagai wakapolda, Krishna mengaku hal paling utama yakni menjabarkan berbagai kebijakan Kapolda. Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu menegaskan bakal bersinergi dan mendukung seluruh jajaran Polda Lampung, pejabat utama, dan para kapolres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sai Bumi Ruwa Jurai. “Saya akan dukung seluruh anggota dalam menjaga kamtibmas di seluruh wilayah Lampung,” ujarnya. Krishna Murti tiba di Bandara Radin Inten II kemarin, sekitar pukul 14.00, dengan didampingi istrinya. Krishna disambut dengan prosesi adat Lampung dan pengalungan bunga. Sejumlah pejabat, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, ikut menyambut Krishna.

Usai berbincang dengan Ketua MPR dan Wagub, bersama Irwasda Polda Lampung Kombes Budi Susanto dan Kabid Humas AKBP Sulistyaningsih, Krishna kemudian menuju Mapolda Lampung. Krishna mengaku senang kedatangannya disambut dengan prosesi adat Lampung. “Saya suka. Terima kasih Bapak Kapolda telah menyambut kami begitu antusias.” Sulistyaningsih mengatakan sertijab Wakapolda Lampung dilaksanakan hari ini di Mapolda Lampung. “Sertijab akan dipimpin langsung Bapak Kapolda,” kata Sulistyaningsih. Diberitakan sebelumnya, se jumlah kalangan menilai positif penunjukan Krishna Murti sebagai Wakapolda Lampung. Pakar kriminolog FISIP Universitas Lampung, Heni Siswanto, menilai duet Ike Edwin dan Krishna Murti akan menjadi dwitunggal dalam penegakan hukum di Lampung, khususnya dalam pemberantasan tindak kriminal. (DEN/K1)

PERPELONCOAN, terlebih disertai kekerasan, amat jauh dari proses dan tujuan pendidikan. Pendidikan sejatinya membebaskan. Namun, pendidikan tinggi di Republik ini celakanya justru kerap memasung peserta didik dalam kedok jeruji disiplin yang disertai kekerasan di luar batas nalar. Lebih celaka lagi, kekerasan di lingkup pendidikan tinggi itu silih berganti terjadi hingga berujung maut. Terhitung sejak Maret 2000 hingga Januari 2015, setidaknya terjadi sepuluh kasus kekerasan berujung maut. Jika ditelisik lebih jauh ke belakang, jumlahnya pasti lebih banyak lagi. Di Lampung, kasus kekerasan di lingkungan kampus juga kerap terjadi meski tidak berujung maut. Kekerasan terjadi terutama pada pelaksanaan program orientasi perguruan tinggi (propti) mahasiswa baru. Tahun lalu, Lampung dihebohkan praktik perpeloncoan di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Atas kasus tersebut, Rabu (10/8), Majelis Hakim Peng­adilan Negeri Tanjungkarang memvonis bersalah tiga mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Mereka terbukti menganiaya korban Reky Rifiano pada pelaksanaan propti bagi mahasiswa baru angkatan 2015 lalu. Maraknya perpeloncoan menunjukkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/2000 yang melarang kekerasan pada ajang propti terbukti tidak manjur. Program yang sejatinya mengenalkan dunia kampus kepada mahasiswa baru itu menjadi petaka akibat ulah segelintir oknum mahasiswa senior. Dalih para senior memelonco ialah menegakkan kedisiplinan dengan memberikan hukuman fisik. Dalih itu harus ditolak mentah-mentah. Dalih itu sangat melecehkan kampus sebagai lembaga pencetak kaum intelektual. Perpeloncoan hanya menciptakan tradisi buruk dalam kampus sehingga harus dihapus. Oleh karena itu, pada masa orientasi mahasiswa tahun ajaran baru September mendatang, tidak hanya bagi Universitas Lampung, seluruh kampus di provinsi ini harus mengantisipasi terjadinya perpeloncoan. Jangan sampai praktik kekerasan kembali terulang dan memakan korban berikutnya. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sepatutnya menjadi peringatan keras bagi seluruh mahasiswa senior di kampus untuk tidak meneruskan budaya balas dendam tahunan ini kepada junior barunya. Dengan begitu, spiral kekerasan di lingkungan kampus dapat diputus untuk selamanya. Namun, mengandalkan kesadaran para mahasiswa senior saja tidak cukup lantaran mereka yang menjadi pelaku perpeloncoan biasanya juga korban perpeloncoan pada tahun sebelumnya. Pihak kampus harus menciptakan aturan ketat dan memberi sanksi keras bagi para pelaku vandalisme di kampus. Kita semua harus belajar lebih dari banyaknya kasus kekerasan yang dibungkus dalam kegiatan propti. Pihak kampus harus mengontrol mahasiswanya. Propti dan semacamnya harus benar-benar menjadi sarana beradaptasi mahasiswa baru. Bukan zamannya propti sebagai ajang balas dendam. n

oasis

Sinar Lampu Ganggu Kesehatan PENELITIAN yang dipublikasikan di Jurnal Cell Press Current Biology menemukan bahwa terlalu lama terpapar sinar lampu akan berakibat buruk bagi tubuh. Gangguan kesehatan yang dialami seperti inflamasi sistem kekebalan tubuh, kehilangan otot, dan tanda-tanda awal osteoporosis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tikus yang dipaparkan cahaya lampu selama lebih dari lima bulan. Hasilnya tikus-tikus tersebut mengalami penurunan psikologi ke arah negatif. Sementara jika cahaya lampu dikurangi, efek negatif juga akan berkurang. “Penelitian kami menunjukkan bahwa siklus lingkung­ an gelap sangat penting bagi kesehatan. Kami menunjukkan ketiadaan siklus tersebut akan mengakibatkan gangguan buruk bagi kesehatan,” kata Johanna Meijer dari Leiden University Medical Center. (MI/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.