Lampung Post Kamis, 30 November 2017

Page 1

Indo n e si a 20

er

b a ik

Berba

sa

17

ha

SERTIFIKAT STANDAR PERUSAHAAN PERS

LAMPUNG POST PERINGKAT V PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI MEDIA MASSA CETAK

T

DALAM RANGKA BULAN BAHASA DAN SASTRA 2017 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERINGKAT V NASIONAL

KAMIS, 30 11 2017

24 Halaman

Rp3.000/eks

NO. 14341 Tahun xliiI TERBIT SEJAK 1974

KPU Fokus Kode Etik Personel

T ERUJI T EP ERC AYA

facebook.com/ lampungpost

@lampostonline @buraslampost

ig@lampost

KPK Bawa Tersangka OTT Jambi ke Jakarta

KPU telah mengantisipasi masalah kerawanan itu, bukan semata karena penilaian Bawaslu, melainkan karena punya pengalaman panjang.

“Kami juga meluncurkan target terpilihnya pemimpin OMISI Pemilihan benar-benar sesuai pilihan Umum (KPU) Lam- masyarakat. Dengan artian, pung terus memfokus- bahwa tidak ada pelanggaran kan program untuk integritas saat penghitungan suara. dan kode etik penyelenggara. Kami ingin pilkada ini tertib, Setelah banyak pengalaman tidak ada laporan DKPP dan yang dilaluinya, KPU Lam- sengketa. Kami antisipasi pung memperkuat jajarannya sejak dini,” katanya. hingga tingkat bawah untuk Komisioner KPU Lampung menggelar pemilihan kepala Divisi Program, Data Pemilih, daerah (pilkada). dan Partisipasi Masyarakat, Ke t u a K P U L a m p u n g Handi Mulyaningsih, menga­ Nanang Trenggono menga- takan pihaknya melakukan takan belajar dari pengalam­ evaluasi. Indikator yang an pilkada sebelumnya, ­h arus dijaga tersebut di pihaknya memperkuat ja- antaranya menjaga suara jaran struktur penyeleng- pemilih, tidak ada pelanggar­ gara pemilu sampai tingkat an kode etik, tertib tahapan, bawah. “Kalau dahulu kami tidak ada gugatan di Mahkabimteknya terkait teknis mah Agung, dan partisipasi tahapan. Tapi, sekarang kami pemilih di atas 77,5%. “Lima program kebijakan tekankan bimtek kode etik di tingkatan PPK, PPS, dan tersebut harus bisa dijalankan baik oleh peKPPS. Setelah nyelenggara. itu, baru ke Penyelenggara teknisnya,” pemilu juga kata dia, Rabu harus paham (29/11). Kami juga mengenai Apalagi, lanmeluncurkan aturan hukum jut Nanang, target terpilihnya dan regulasi indeks keragar tidak tera w a n a n pemimpin yang jadi pelanggar­ pemilu (IKP) benar-benar sesuai an kode etik,” yang digulirkan Bawaslu, pilihan masyarakat. ujar Handi, kemarin. Lampung masuk kategori rawan sedang. Ia mengatakan jajarannya Sorotan S e b e l u m ny a , P i l k a d a melakukan antisipasi-antisipasi sejak dini. “Kalau antisi- Seren­tak 2018 di Lampung pasi itu, kami sudah dari awal, menjadi sorotan Bawaslu sejak dua tahun lalu kami RI. Dari ketiga pilkada yang digelar, Pemilihan Gubernur antisipasi,” kata Nanang. Salah satunya terkait ke- Lampung menempati urutan siapan anggaran yang su- 15 indeks kerawanan pemilu dah dimulai pada Juli 2016 (IKP) atau Rawan Sedang. Untuk diketahui, dalam melakukan pembahasan dan disepakati Rp267,9 ­miliar IKP dengan skor mulai untuk anggaran Pilkada dari 1—4, Pilgub Lampung 2018. Kemudian, ia juga mendapat skor 2,28. Skor mengatakan pada tanggal 13 itu masuk kategori Rawan Desember 2017 mendatang Sedang bersama Pemilihan pihaknya bersama Bawaslu, Bupati Tanggamus dengan Polda, dan kejaksaan yang skor 2,24. Sementara Pildifasilitasi oleh Komisi In- bup Lampung Utara justru formasi menggelar deklarasi masuk kategori Rawan Renserta penandatanganan pak- dah dengan skor 1,86. (R5) ta integritas keterbukaan triyadi@lampungpost.co.id informasi publik. TRIYADI ISWORO

K

n MI/ROMMY PUJIANTO

TERSANGKA OTT KPK JAMBI.Asisten III Pemprov Jambi Syaifuddin (tengah) dan anggota DPRD Jambi Fraksi Partai Demokrat sekaligus istri dari Syaifuddin, Nurhayati (tiga kiri), dikawal petugas ketika tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). KPK membawa empat orang hasil operasi tangkap tangan di Jambi terkait dugaan suap dalam proses penyusunan APBD Pemprov Jambi 2018. Petugas juga mengamankan uang lebih dari Rp1 miliar yang diduga akan digunakan sebagai suap. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang se­ telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi dan Jakarta pada Selasa (28/11) malam. Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan 16 orang secara total dengan 12 orang dari Jambi dan 4 orang di Jakarta. Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengemukakan pihaknya membawa empat orang ke gedung KPK Jakarta untuk pemeriksaan le­ bih lanjut pada Rabu siang (29/11). Keempat orang itu ialah Supriono, ketua harian Dewan Pimpin­

an Wilayah PAN Jambi yang juga menjadi ketua Fraksi PAN sekaligus menjadi anggota Banang DPRD Jambi; Saipudin, asisten sekprov Jambi; Nurhayati, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat yang juga istri Saipudin; serta Arfan, plt kepala Dinas PU Jambi. “Hingga saat ini tim KPK masih berada di Jambi dan direncanakan sejumlah saksi juga masih akan dibawa ke Jakarta,” ujar Basaria dalam konferensi persnya di gedung KPK Jakarta, kemarin. Basaria menjelaskan tim KPK mendapatkan informasi dari

masyarakat bahwa akan ada pertemuan antara Supriono dan Saipudin pada pukul 14.00 di salah satu restoran di Jambi dengan adanya penyerahan uang dengan menggunakan kode undangan. Transaksi diduga dilakukan di dalam mobil Saipudin karena Supriono terlihat meninggalkan kendaraan dengan kantong plastik hitam. “Tim KPK langsung mengamankan Supriono dengan barang bukti kantong plastik hitam berisi uang Rp400 juta,” ujar Basaria. Tim KPK juga bergerak ke rumah SAI dan kemudian mendapatkan

uang Rp1,3 miliar yang diduga akan diberikan ke anggota DPRD lainnya terkait pengesahan RAPBD 2018. Sekitar pukul 19.00 malam, tim KPK kemudian juga mengamankan Arfan di rumah pribadinya dan tim KPK mengamankan dua koper uang Rp3 miliar dari lokasi. Dari Jakarta, tim KPK meng­ amankan empat orang, yakni AMD, kepala perwakilan Provinsi Jambi; ASL, swasta; WRL, kepala Dinas Perhubungan; dan EWM. plt sekprov Jambi. Keempatnya langsung dibawa ke gedung KPK malam itu juga. (MI/R5)

Pungli di Lokasi Jembatan Bailey Marak AKSI pungutan liar terjadi di jembatan bailey Pekon Mandirisejati, Krui Selatan, Pesisir Barat, yang ambruk. Oknum ada yang memasang tarif jaya penyeberangan sebesar Rp350 ribu. Menurut pengaduan pengguna jalan, aksi pungutan liar terjadi di lokasi itu. Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Pesisir Barat Cahyadi Muis menjelaskan pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat bahwa di lokasi jembatan bailey pada Rabu (29/11) dini hari, terjadi penarikan tarif oleh oknum warga. “Pol PP turun ke lokasi karena berdasarkan informasi ada oknum yang menarik uang untuk membantu penyeberangan sebesar Rp350 ribu,” kata Cahyadi di lokasi, kemarin.

Dia menegaskan atas arahan Bupati Agus Istiqlal, warga yang hendak membantu pengendara yang hendak melintas tidak diperkenankan untuk mematok tarif. “Situasinya kan sedang sama-sama dalam kondisi terkena bencana. Jangan malah justru memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujarnya. Untuk ketertiban umum dan perlindungan masyarakat setempat, Satpol PP dalam beberapa hari ke depan menempatkan anggotanya untuk mencegah aksi pungutan liar. “Kami menempatkan empat anggota di lokasi. Masing-masing di ujung jembatan dua anggota,” kata dia. Perbaikan jembatan bailey di Pekon Mandirisejati, Kecamatan Krui Selatan, dilakukan ­setelah ada

Indonesia negara rawan bencana. Maka, kita menganut konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat UU No. 32 tentang Lingkungan Hidup.”

Korpri Jaga Netralitas

Tajuk | Hlm 2

Ragam | Hlm 8

izin dari kepolisian. Tim Pelaksana­ an Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung Rolli Ekianto menjelaskan Kementerian PU-Pera telah melayangkan surat permohon­an izin pembongkaran jembatan kepada kepolisian. Menanggapi hal itu, Kasat Lantas Polres Lampung Barat AKP Agustinus mengatakan hingga kemarin sopir dan kernet truk yang diduga menjadi penyebab ambruknya jembatan bailey sudah diperiksa. Terkait rencana perbaikan jembatan yang jebol itu, Agustinus mengakui PPK Pesisir Barat—Bengkulu telah mengajukan permohonan pembongkaran jembatan dan Polres Lampung Barat telah mengizinkannya. “Namun, hingga kini belum diketahui dibagaimanakan jembatan itu,

karena PPK masih akan berkoordinasi dulu dengan Pemkab dan Dinas PU. Untuk itu, pengendara yang akan menuju ke Bengkulu sebaiknya melintasi Kotabumi, Bukitkemuning, Liwa, lalu ke Bengkulu. Jangan melalui Pesisir Barat dulu,” ujarnya di sela acara yang diikutinya di SPN Kemiling, Bandar Lampung, tadi malam. (CK10/RIS/D2)

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional, Lampung Post tidak terbit pada Jumat (1/12). Harian ini akan terbit kembali pada Sabtu (2/12). Anda masih dapat mengikuti berita-berita aktual melalui Lampost.co. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. n Penerbit

Presiden Joko Widodo mengingatkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai korps aparatur sipil negara harus mampu menjaga netralitas organisasi.

Gubernur Ridho Gelontorkan 3.000 Ton Beras Medium untuk Stabilkan Harga GUBERNUR Lampung Muhammad Ridho Ficardo memerintahkan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memakai 3.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk mengatasi naiknya harga beras medium dari patokan harga Rp8.100 per kg. Selain naik, beras medium mulai menghilang dari pasar retail modern dalam dua bulan terakhir. “Provinsi Lampung surplus beras hingga 1,2 juta ton. Saya

meminta agar Satgas Pangan dapat menstabilkan harga beras medium yang ­banyak dibutuhkan masyarakat agar harganya tidak naik dan harus tersedia di pasar retail ­modern,” kata Gubernur Ridho, Rabu (29/11). Khusus Lampung, Gubernur Ridho meminta harga beras medium lebih murah dari harga nasional Rp8.100 per kg menjadi Rp8.000 per kg. Pertimbangannya, Lampung masih surplus dan cadangan beras cukup hingga Maret 2018.

n LAMPUNG POST/DOK.

Muhammad Ridho Ficardo Gubernur Lampung Untuk itu, mulai Selasa (28/11) hingga 31 Desember 2017, Gubernur meminta Di-

nas Perdagangan, Perum Bulog, dan Satgas Pangan Polri menggelar operasi pasar di daerah yang harganya mulai bergejolak. “Saya mendapat laporan di beberapa wilayah Lampung, beras medium tidak lagi dijual. Bahkan, di beberapa retail modern hanya menjual beras premium. Tentu ini memberatkan masyarakat untuk mendapat beras medium. Padahal, kita sudah bersusah payah meningkatkan produksi beras hingga surplus, tapi

masyarakat tidak mendapat beras medium,” kata Ridho. Atas kondisi tersebut, Gubernur Lampung mengeluar­ kan Surat Perintah Nomor 500/221/04/2017 tertanggal 21 November 2017 kepada Perum Bulog Divre Lampung untuk menggelar operasi pasar. Operasi tersebut langsung kepada masyarakat, rumah pangan kita (RPK), dan pedagang yang mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Fenomena menghilang-

nya beras medium, menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia, sejak Pemprov Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produknya pada 1 September 2017. “Hasil sidak dan kunjungan ke beberapa pasar retail modern cenderung tidak mau lagi menjual beras medium. Demikian halnya di pasar tradisional, harga beras medium merangkak naik dari patokan Rp8.100 per kilo menjadi Rp9.400 per kilo,” ujar dia. (*/K10)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.