n
mpung
s
beritaan
facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
Underpass Propublik
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
DIBANGUN UNDERPASS. Dua pertigaan di Jalan Zainal Abidin Pagaralam—Jalan Pramuka, Rajabasa, dan Jalan Zainal Abidin Pagaralam—Jalan Soemantri Brodjonegoro, Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis (12/1). Rencananya di dua pertigaan tersebut akan dibangun underpass oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Kuota Pupuk Billing System Gunakan RDKK PENYALURAN pupuk bersubsidi melalui billing system terus dikembangkan di Lampung. Untuk kuota dan penyalurannya berpedoman pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Lampung Indriatmoko mengatakan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani memang harus melalui kelompok keanggotaan yang sudah terdaftar dalam RDKK di Kementerian Pertanian melalui dinas daerah terkait. “Dengan terdaftarnya para petani di kelompok yang sudah terdaftar di RDKK, berarti kelompoknya Kelompok tani menyusun RDKK
1
Diperoleh jumlah alokasi kebutuhan pupuk tiap musim
2
Alur Billing System Pupuk Bersubsidi
3
Kelompok tani membayar alokasi kebutuhan pupuknya ke Bank Lampung
4 5
RDKK dikirim ke produsen pupuk
Produsen mengirim pupuk yang ditebus kelompok tani. Sumber: Data Pemberitaan
1
Kelompok tani mendaftar
Membuat RDKK melalui input ke BP4K kabupaten/kota Alur PendaftKelompok tani menyusun RDKK aran Billing 1 3 Kirim ke Bakorluh Diperoleh jumlah alokasi kebutuhan System di Bank 2 pupuk tiap musim Kirim ke Bank Lampung untuk Lampung Alur Billing 4 unggah ke billing system. System RDKK dikirim ke produsen pupuk 3 Pupuk Syarat Billing System Pupuk Bersubsidi Kelompok tani membayar alokasi 4 tergabung - Petani harus kelompok tani kebutuhan di pupuknya ke Bank Lampung - Kelompok tani terdaftar di Bank Lampung Produsen mengirim pupuk yang ditebus 5 - Kelompok tani sudahtani. menyusun RDKK kelompok
2
Sumber: Data Pemberitaan
ada dan resmi. Jika tidak, petani juga tidak bisa mendapatkan atau membeli pupuk bersubsidi dari pemerintah,” kata Indri, Kamis (12/1). Dengan RDKK tersebut, kata Indri, pemerintah memastikan pupuk bersubsidi benar-benar disalurkan kepada petani penerima. Bahkan, selain melalui billing system, petani juga bisa membeli secara manual bagi yang belum terintegrasi dengan billing system Bank Lampung karena masih dalam tahap pengembangan. “Yang terpenting sudah memiliki kelompok tani yang terdaftar di RDKK. Jika tidak ada RDKK berarti kelompok itu ilegal dan tidak bisa mendapatkan pupuk,” ujarnya. Direktur Bisnis Bank Lampung M Syachroni menjelaskan dengan billing system penyaluran pupuk akan tepat, mulai dari jumlah, jenis, harga, waktu, mutu, dan sasaran. Menurut dia, penyaluran pupuk bersubsidi melalui RDKK bisa menekan penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia mengatakan billing system pupuk bersubsidi saat ini terus dikembangkan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. “Pilot project billing system pupuk bersubsidi Bank Lampung di Lampung Selatan yaitu di wilayah Candipuro, Penegahan, Ketapang, Sragi, dan Palas,” kata dia. (ADI/K2)
@lampostonline @buraslampost
No. 14035 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | jumat, 13 januari 2017 | 24 Hlm.
Apa pun yang dibangun di atas atau di bawah aset jalan nasional wajib berizin, segala aktivitas harus izin. Berbeda dengan pembangun an underpass yang tidak akan mengganggu tempat usaha ataupun bangunan di sisi kiri dan kanan jalan. Sebab, terowongan tidak akan membuat bangunan tinggi yang menutup sisi jalan. Pengguna jalan masih bisa menikmati area jalan utama. Lagi pula pembangunan flyover di Bandar Lampung bukan solusi mengatasi kemacetan. Pengamat transportasi Universitas Lampung, Sasana Pu-
FIRMAN LUQMANULHAKIM
P
EMBUATAN terowongan atau underpass lebih propublik dibanding flyover (jalan layang). Sebab, jika dibangun di atas jalan, tentu akan mengorbankan tempat usaha di sepanjang jalan karena tertutup badan flyover. Salah satunya yang terlihat adalah apotek dan minimarket di Jalan Gajahmada, Bandar Lampung, harus tutup akibat dibangun flyover di atasnya. Selain itu, banyak juga tempat usaha yang terpaksa tutup di Dari evaluasi arus lalu Jalan Ki Maja ataupun Jalan Tirtayasa akibat keberadaan lintas di flyover yang flyover. 1 Kelompok tani mendaftar telah dibangun bukan Begitu pun yang terjadi Membuat RDKKpada melalui input 2 ke BP4K kabupaten/kota menghilangkan titik stasiun pengisian bahan bakar Alur Pendaftaran Billing umum (SPBU)3 Natar tuKirim keyang Bakorluh kemacetan, hanya Systemtup di Bank akibat adanya flyover perKirim ke Bank Lampung untuk Lampung bergeser. 4 unggah billing system. lintasan rel kereta apikesehingga akan dibangunnya flyover Syarat Billing System Pupuk di depan Mal Boemi Kedaton - Petani harus tergabung di kelompok tani tra, mengatakan dari evaluasi - Kelompok terdaftarJalan di BankZainal Lampung arus lalu lintas di flyover yang (MBK), tani simpang - Kelompok tani sudah menyusun RDKK Abidin Pagaralam—Jalan Sul- telah dibangun bukan mengtan Agung—Jalan Teuku Umar, hilangkan titik kemacetan, bakal menutup SPBU di depan hanya bergeser. Selain itu, pembangunan jalan layang juga pasar modern itu. Kelompok tani mendaftar “Ya sejak 1ada flyover usaha saya merusak tata ruang. Membuat RDKK Ini melalui inputContohnya flyover di Satelit, pindah, omzet2 terus turun. ke BP4K kabupaten/kota Alur Pendaftakibat kebijakan Wali Kota yang Pahoman, yang memindah tiaran Billing 3 seorang Kirim ke Bakorluh tidak tepat,” kata pemi- tik kemacetan ke persimpang System di Bank lik Warung Nasi Goreng Satelit, Kirim ke Bank Lampung an untukJalan Dr Susilo menuju Lampung 4 unggah terkenal ke billing system.Stadion Pahoman. “Banyak laPahoman, yang sangat Syarat System Pupuk ramai Billing sebelum dibangunnya han mati, tidak bisa dikelola,” - flyover Petani harus tergabung di kelompok tani kata dia. itu, kemarin.
“
- Kelompok tani terdaftar di Bank Lampung - Kelompok tani sudah menyusun RDKK
Bebaskan Lahan Pada bagian lain, Peme rintah Kota Bandar Lampung mulai membebaskan lahan untuk pembangunan flyover di depan MBK. Untuk diketahui, flyover itu dibangun sepanjang sekitar 350 meter dan lebar 12 meter, dimulai dari Puskesmas Kedaton dan akan turun di depan SDN 2 Labuhanratu. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan target pembebasan lahan akan memakan waktu hingga satu bulan mengingat dijadwalkan pada Maret akan dimulai pembangunannya. “Untuk satu jalan layang akan memakan biaya sekitar Rp40 miliar,” kata Herman. Padahal, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang, Suma tera Selatan, memastikan Pemkot Bandar Lampung baru mengirimkan surat izin terkait perencanaan flyover di depan MBK. “Untuk membangunnya belum ada izin,” kata Kasubbag Barang Milik Negara (BMN) BBPJN V Habibi, kemarin. Seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan nasional P2JN Provinsi Lampung mene gaskan apa pun yang dibangun di atas atau di bawah aset jalan nasional wajib berizin. “Tiap aktivitas di lahan jalan nasional, maka harus izin,” kata PPK yang enggan disebut identitasnya itu. (ANT/R5) firman@lampungpost.co.id
TAJUK
Mutasi untuk Rakyat PEMBERLAKUAN Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah menginisiasi penataan kembali organisasi pemerintahan daerah di Indonesia. Penataan kembali organisasi perangkat daerah tersebut bertujuan supaya daerah menjadi lebih efisien. Di Lampung, perombakan berlangsung di sejumlah daerah, antara lain Pringsewu, Mesuji, Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Utara. Kemudian disusul Metro, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Teranyar, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melantik 51 pejabat di lingkungan Pemprov Lampung, Rabu (11/1). Mutasi berdasar keputusan orang nomor satu di Lampung itu dan pelantikan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung. Mutasi di kabupaten dan kota di Lampung ini bertujuan mempercepat pembangunan Sai Bumi Ruwa Jurai. Kita menolak mutasi yang dilakukan hasil kompromi orangorang yang berkepentingan mengeruk uang rakyat. Tantangan tahun 2017 kian berat, maka penempatan pejabat harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga rakyat tidak tersakiti oleh kebijakan yang salah. Kita meyakini, mutasi yang dilakukan Gubernur merupakan langkah positif menuju Lampung sejahtera. Hal itu tentunya membutuhkan prasyarat utama, yakni proses mutasi bebas dari jual beli atau pemberian mahar jabatan. Praktik seperti itu merupakan bibit awal dari perilaku korup pejabat. Begitu pula sebaliknya, proses penetapan pejabat yang diawali dari proses yang bersih diyakini menghadirkan sistem yang bersih pula. Sebab, pejabat yang dilantik itu tidak perlu berpikir culas memakan uang rakyat agar modal awal mereka menjadi pejabat cepat kembali. Publik berharap praktik dagang sapi jabatan publik yang membelit Bupati Klaten Sri Hartini tidak terjadi di Pemprov, juga pemerintah kabupaten dan kota di Lampung. Terlebih, laju pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada tahun lalu tengah baik-baiknya dengan capaian 5,2 persen. Capaian itu bahkan lebih baik dari pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Prestasi itu seharusnya menjadi cerminan seluruh pejabat di Lampung untuk menunaikan amanah di balik jabatan yang mereka sandang. Harus kita ingatkan, kemiskinan dan pengangguran menjadi kendala utama. Inilah tugas berat yang harus dituntaskan seluruh pejabat di Lampung tanpa terkecuali. Tidak bisa tidak, rolling jabatan di awal tahun ini untuk kesejahteraan rakyat. n
Inul Daratista Mengeluh soal Spam dan Promosi di Instagram Hlm. 22 OASIS
Daging Merah SEBUAH studi terbaru yang dilakukan para peneliti di Harvard University TH Chan School of Public Health menemukan bahwa mengonsumsi daging merah secara rutin memiliki risiko lebih tinggi terkena kondisi radang usus atau yang biasa disebut diverticulitis. Diketahui bahwa diverticulitis terjadi ketika dinding usus menonjol keluar dari posisi biasa dan membentuk kantong kecil—disebut divertikulum—dan pada kantong ini terjadi peradangan. Penelitian itu menyebutkan bahwa asupan daging merah dalam jumlah besar terkait dengan tingkat peradangan kronis. Selain itu, asupan daging merah juga dapat meng ubah microbiome usus. Dibandingkan dengan daging olahan, daging yang belum diproses, seperti steik, yang biasanya dikonsumsi dalam porsi yang lebih besar, dapat menyebabkan sepotong tercerna lebih besar di usus besar dan menginduksi perubahan yang berbeda dalam microbiome usus. (MI/R5)
Kemenag Tunggu Jatah Baru Jemaah Haji Lampung KEPASTIAN kuota jemaah haji asal Provinsi Lampung 2017 masih menunggu surat resmi dari Menteri Agama. Mulai tahun ini, Indonesia mendapatkan jatah haji sebesar 221 ribu orang. Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Luqmanul Hakim mengatakan belum bisa memberikan kepastian kuota haji untuk Lampung. “Katanya kembali lagi ke kuota awal 6.282 orang, tapi saya belum bisa pastikan. Surat resmi belum ada, saya enggak bisa mengandai-andai,” ujarnya kepada Lampung Post, Kamis (12/1). Luqman menerangkan hingga saat ini daftar tunggu
n ANTARA/PUSPA PERWITASARI
PENAMBAHAN KUOTA HAJI. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan pers terkait kuota haji di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1). jemaah haji asal Lampung berdasarkan sistem komput-
erisasi haji sebanyak 88.539 orang atau hingga keberang-
katan 2034. Dengan adanya penambahan kuota ini, belum bisa dipastikan apakah waktu keberangkatan 17 tahun tersebut bisa dipangkas. “Waktu tunggu kami hingga 2034 atau 17 tahun. Tiap provinsi berbeda, di Jawa Timur saja ada yang hingga 30 tahun. Kami belum bisa prediksi jika belum ada angka pasti,” kata dia. Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 221 ribu orang pada 2017. Jumlah ini naik dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kuota haji ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Indonesia mengalami kenaikan sebesar 52.200,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1). Jokowi mengatakan kenaikan kuota haji itu tak terlepas dari upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 orang menjadi 211 ribu orang untuk 2017. Selain pengembalian kuota, Peme rintah Arab Saudi juga menye tujui permintaan tambahan kuota bagi Indonesia dan memutuskan tambahan 10 ribu. “Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia tahun 2017 dari 168.800 menjadi 221 ribu,” ujar Jokowi. (RUL/MTVN/S1)