www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13947 TAHUN XLll
facebook.com/ lampungpost
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 14 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Palu Godam untuk Predator
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
UANG RETRIBUSI. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengambil uang retribusi yang diberikan kendaraan saat melintas di Terminal Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (13/10).
Tim Pungli Sasar Seluruh Daerah Pungli bukan saja merugikan masyarakat yang mengeluarkan uang yang tidak jelas tujuannya, melainkan juga merugikan negara karena target pendapatan tidak tercapai. DENI ZULNIYADI
T
IM Sapu Bersih Punguta n Liar (Sa ber Pungli) menyasar seluruh daerah di Indonesia dengan Polri sebagai leading sector operasi tim itu. Pem bentukan tim itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pungli dapat dibersihkan dari kehidupan bangsa yang sedang membangun. Di Lampung, tim pungli m e n u n g g u ke d at a n g a n Kapolda baru Brigjen Sud jarno mulai bertugas di Bumi Ruwa Jurai. Pasalnya, kerja tim ini meliputi be berapa institusi penegak hukum. “Pungli akan dibentuk tim, bukan saya, nanti kami menunggu instruksi dari Pak Kapolda, karena ini ranah nya nanti meliputi banyak instansi,” kata Direktur Krim inal Umum (Dirkrimum) Polda Lampung Zariald i, kemarin (13/10). Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden, banyak sentra pelayananan berpo tensi ada pungli, seperti Imi grasi, LP, pelayanan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan tilang. “Kan termasuk Samsat dan sebagainya, seperti di SIM itu kan banyak pe
langgaran sehingga dalam menertibkan ini menunggu Kapolda. Nanti Kapolda yang akan membentuk tim itu,” kata dia. Salah satu potensi pungli itu ada di jembatan timbang jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Km 52—53, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Namun, kini jembatan milik Pemprov Lampung itu tutup.
“
Siapa pun yang memungut secara liar, seperti calo, preman pasar, dan ormas yang memalak rakyat, semua diberantas secara simultan dan serentak. Di Lampung Selatan ada dua jembatan timbang, yak ni di Way Urang dan Gayam, Kecamatan Penengahan. Jembatan Timbang Way Urang khusus memungut restribusi truk dari Jawa, sedangkan Jembatan Tim bang Gayam memungut restribusi truk ke Jawa. Sementara itu, sejumlah satuan kerja perangkat dae rah (SKPD) di Pemkab Lamsel memiliki potensi tinggi ter
Perusahaan Ayam Terbukti Kartel 1. PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk (CPI) 2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3. PT Malindo Feedmill Tbk 4. PT CJ-PIA 5. PT Taat Indah Bersinar 6. PT Cibadak Indah Sari Farm 7. PT Hybro Indonesia 8. PT Expravet Nasuba 9. PT Wonokoyo Jaya Corporindo 10. CV Missouri 11. PT Reza Perkasa 12. PT Satwa Borneo Jaya Sumber: Putusan KPPU
hadap pungli. SKPD itu yakni Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Kependudukan dan Pencatat an Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendapatan Daerah (Dispen da), serta Dinas Perhubungan (Dishub). “Kami lakukan pengawasan melekat ter hadap SKPD ini,” kata Sekkab Lamsel Fredy SM, ditemui di Masjid Agung Kubah Intan Kalianda, kemarin.
Perpres Dari Jakarta, Menko Pol hukam Wiranto memimpin rapat Tim Saber Pungli untuk membahas struktur perang kat tim. Menurutnya, pem bentukan dan kewenangan Tim Saber Pungli akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) agar memiliki lan dasan hukum kuat. “Per pres sedang digarap secepat mungkin,” kata politikus Par tai Hanura itu, kemarin. Selain lembaga negara dan daerah, Tim Saber juga akan menyasar pungli yang dilakukan oleh calo, preman, dan organisasi masyarakat. Pasalnya, ucap Wiranto, banyak praktik pungli yang melibatkan oknum preman ataupun ormas tertentu. “Orientasi pemberan tasan pada punglinya. Sia pa pun yang memungut secara liar, seperti calo, pre man pasar, dan ormas yang memalak rakyat, semua diberantas secara simultan dan serentak,” ujarn ya. (HAN/MAN/SYA/CK11/MI/R5)
Jembatan Timbang... Hlm. 5
Antisipasi Pemilih Siluman dan Migrasi Pemilih JAJARAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) lima kabupa ten saat ini tengah sibuk me nyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran hingga 21 Ok tober mendatang. Tahapan krusial ini menjadi lang kah awal mencegah adanya pemilih siluman pada daftar pemilih tetap (DPT) dan po tensi migrasi pemilih dari kabupaten berbeda. “Petugas di lapangan ha rus benar-benar melakukan sinkronisasi daftar pemilih. Akan rentan sekali penyele wengan apabila nanti daftar pemilih tetap (DPT) tidak sinkron,” kata mantan salah satu tim seleksi panwaslu lima kabupaten, Iwan Sa triawan, kepada Lampung Post, Kamis (13/10). Untuk itu, ia menambah kan peran pengawas pemilu kabupaten (panwaskab) be serta jajaran sangat diper lukan. Ia khawatir surat keterangan telah merekam data KTP-el dari Disduk capil rentan dipalsukan. “Pihak pengawas harus all-
out mengawasi proses DPT ini,” ujar akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hu kum Unila itu. Iwan juga menilai Pan waskab sejak dini harus telah mengantisipasi po tensi pemilih eksodus atau migrasi pemilih dari luar kabupaten yang menghelat Pilkada 2017. Apalagi, fakta yang terjadi pada pilkada sebelumnya, menurut Iwan daftar pemilih tambahan di daerah perbatasan selalu melebihi perhitungan pe nyelenggara. Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar menjamin tidak akan ada pemilih siluman maupun pemilih eksodus di wilayahnya. “Enggak mungkin ada dan kami pas tikan tidak ada karena basis kami adalah NIK elektronik. Terkait eksodus pemilih, kemungkinan datang dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Sela tan. Namun, hal itu kecil kemungkinannya terjadi,” kata dia. (*9/NAS/U2)
Ancaman Pidana Pemalsuan Daftar Pemilih UU 10/2016 tentang Pilkada Pasal 177A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp72 juta. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
Pasal 177B
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.
Pasal 178A
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.
deni@lampungpost.co.id
Sumber: UU 10/2016 tentang Pilkada
NEGARA dan kita semua wajib melin dungi anak-anak. Merekalah harta tak ternilai bangsa ini. Kepada merekalah masa depan bangsa kita sandarkan. Melindungi mereka itu sama saja mempersiapkan masa depan bangsa ini ke arah lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Abai terhadap perlindungan anakanak sama artinya mengabaikan aset terpenting bangsa. Mem biarkan anak bangsa terus-menerus menjadi korban predator seksual itu sama saja mengebiri masa depan bangsa. Karena itu, pengesahan DPR atas Peraturan Pemerin tah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti penting bagi masa depan bangsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada 2010 terdapat 171 kasus, pada 2011 naik menjadi 2.179 kasus, pada 2012 naik lagi menjadi 3.512 kasus, pada 2013 kembali meningkat menjadi 4.311, dan pada 2014 menjadi 5.066 kasus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mengejutkan. Selama 2006, terjadi 2,81 juta kekerasan. Dari sejumlah kejadian, penganiayaan merupakan jenis kekerasan terbanyak, yaitu 53,7%, penghinaan 36,7%, penelantaran 10,3%, dan pelecehan 3,9%. Di Lampung, kasus kekerasaan seksual terhadap anak juga terjadi di berbagai daerah. Kasus paling menyita perhatian publik ialah tewasnya siswi SD kelas II di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, juga dengan kekerasan seksual. Keberadaan Perppu No. 1/2006 diharap memutus talitemali kekerasan terhadap anak yang demikian masif. Ancaman hukuman para predator anak makin diper berat. Ancaman hukum kebiri kini mengintai pelaku kekerasan seksual agar memberi efek jera. Pemerintah dan DPR telah menunaikan tugasnya, menerbitkan perangkat hukum yang lebih baik dalam hal melindungi anak bangsa dari perilaku biadab para pengebiri masa depan bangsa. Wajar jika hukum kebiri kini diterapkan kepada mereka. Tugas mahapenting berada di pundak kejaksaan untuk menerapkan Perppu Kebiri. Korps Adhyaksa diharap memberi tuntutan maksimal bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Tidak hanya kejaksaan, hakim Pengadilan Negeri juga siap memakai Perppu No. 1/2016 untuk menghukum berat pelaku kekerasan seksual. Tanpa palu godam demikian kuat menghantam predator anak, perppu tersebut menjadi pepesan kosong. Selain menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, hal tak kalah penting adalah upaya advokasi, rehabilitasi, juga pemberian kompensasi kepada korban. Jangan sandarkan masa depan bangsa ini kepada anak-anak penuh luka juga trauma. n
Janet Jackson Antusias Kehamilan Pertama Hlm. 16 oasis
Manggis Sembuhkan Skizofrenia SEBUAH penelitian terbaru yang di lakukan di Universitas Queensland Australia menemukan buah mang gis dapat menyembuhkan pasien Skizofrenia. Seperti diketahui, Skizofrenia berpengaruh terhadap fungsi normal dari otak manusia. Peneliti menemukan bahwa antioksidan yang ditemukan dalam kulit manggis bisa membantu mengobati pasien Skizofrenia tanpa efek samping sama sekali. Profesor pe neliti utama John McGrath dari Queensland Brain Institute mengatakan uji klinis tetap perlu dilakukan untuk menen tukan peran manggis dalam mengurangi gejala psikosis. “Ini adalah intervensi lembut dan aman yang terbukti sejauh ini menunjukkan hasil yang positif,” kata McGrath. Seperti diketahui, dari penelitian sebelumnya kulit manggis berwarna ungu dan tebal mengandung senyawa yang disebut xanthones yang sering digunakan dalam teh herbal dan obat-obatan tradisional. (MI/R5)
Perusahaan Unggas Kartel Didenda Rp119 Miliar DUA belas perusahaan pembibitan ayam terbukti melakukan praktik kartel. Karena itu, 11 dari 12 kor porasi itu dikenakan denda Rp119,7 miliar yang harus dibayarkan ke kas negara. Ketua Majelis Komisi Penga was Persaingan Usaha (KPPU) Kamser Lumbanradja menga takan seluruh perusahaan pembibitan ayam tersebut ter bukti melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia. Pasalnya, telah terjadi pertemuan dan kesepakatan
yang dilakukan ke-12 per usahaan pada 14 September dan 21 September 2015 untuk menentukan jumlah ayam yang diapkir dini oleh masing-masing perusahaan. Ke-12 perusahaan tersebut di antaranya PT Japfa Com feed Indonesia Tbk (seleng kapnya lihat tabel). “Berdasarkan porsi yang diapkir dini dan keuntungan yang didapat, PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ditetapkan harus mem bayar denda maksimal sesuai UU 5/1999, yakni Rp25 miliar
untuk masing-masing peru sahaan,” kata Kamser saat pembacaan putusan di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (13/10). Menurut Ketua KPPU M Syarkawi Rauf, CPI dan Jap fa semestinya dikenakan denda lebih besar lagi dari putusan tersebut. Pasalnya, keuntungan yang mereka dapat dari praktik terse but lebih besar ketimbang denda yang dikenakan. “Namun, denda maksi mal dalam UU hanya Rp25 miliar. Padahal, marketshare mereka menguasai lebih dari 70% industri unggas
nasional,” ujar Syarkawi. Tindakan ke-12 perusaha an itu telah membuat peter nak mandiri merugi. Sebelum ada apkir dini PS, harga bibit ayam (DOC) hanya Rp4.200/ ekor. Namun, setelah apkir dilakukan sebanyak Rp2 juta ekor DOC pada tahap I Desember 2015, harga DOC langsung melambung men jadi di atas Rp6.000/ekor. “Anehnya, kok setelah harga DOC naik, harga ayam hidup di peternak mandiri hanya Rp10 ribu—Rp15 ribu/ekor dan di konsumen jadi Rp40 ribu—Rp45 ribu/ekor. Mesti
nya hanya Rp20 ribu—Rp27 ribu/ekor,” ujar Syarkawi. Menurutnya, peternak ayam mandiri menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan pasokan DOC. Pasokan tersebut hanya diberikan kepada peternak mitra para perusahaan yang melakukan kartel. Keputusan KPPU itu dinilai tidak adil bagi para perusa haan. Pengacara dari PT CPI, Harjon Sinaga, mengatakan akan mengajukan keberatan pada pengadilan negeri kare na pihaknya tidak melaku kan apkir dini. (MI/K2)