INDONESIA KERJA NYATA
TH
www. lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13893 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 19 AGUSTUS 2016 l 24 Hlm.
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Persoalan Rekayasa Lalu Lintas Kota
Rundingan Vonis Korupsi
Rekayasa lalu lintas diterapkan Pemkot Bandar Lampung 23 Februari 2016. Pemkot menutup jalur di Tugu Juang dan dijadikan taman. Titik kemacetan: Jalan Kartini, Jalan Teuku Umar, Jalan Raden Intan, Jalan Pemuda, dan Jalan Pangkal Pinang. Warga menyomasi Pemkot Bandar Lampung awal Juli 2016. Kemenhub audit rekayasa lalu lintas akhir Juli 2016. Ke me nhub me re kome n dasikan untuk mengem balikan lalu lintas seperti semula 16 Agustus 2016. Sumber: Pemberitaan Lampung Post
MACET PARAH. Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Kartini, Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. Hingga kini kemacetan di sejumlah jalan protokol di Kota Tapis Berseri seperti Jalan Teuku Umar dan Jalan Raden Intan masih terus terjadi. n LAMPUNG POST/ IKHSAN DWI NUR SATRIO
Hasil Audit, Rekayasa Lalu Lintas Bermasalah Tiga poin kesimpulan dari rekomendasi Kemenhub di antaranya mengembalikan akses jalan dari Jalan Kartini menuju Jalan Raden Intan dengan membongkar taman yang ada. FIRMAN LUQMANULHAKIM
K
facebook.com/ lampungpost
EMENTERIAN Perhubung an (Kemenhub) meme rintahkan rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk dikembalikan seperti semula karena dinilai menjadi penyebab keruwetan lalu lintas. Rekomendasi yang dikeluarkan dengan mengacu pada hasil audit tersebut bernomor AJ.401/ II/X/ORJD/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dan ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar. Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi mengaku telah menerima surat rekomendasi tersebut. Dalam surat itu, Kemenhub memerintahkan pengembalian rekayasa lalu lintas seperti semula. “Surat sudah kami terima dan diteken langsung Pak Dirjen. Suratnya juga sudah ditembuskan Kemenhub ke mana-mana, termasuk ke Wali Kota Bandar Lampung,” kata Idrus, saat dihubungi, Kamis (18/8). Idrus menjelaskan ada tiga poin kesimpulan dari reko mendasi Kemenhub tersebut. Pertama, mengembalikan akses jalan dari Jalan Kartini menuju
Jalan Raden Intan dengan membongkar taman yang ada. Kedua, memfungsikan kembali akses jalan menuju RSUDAM dan Jalan Teuku Umar yang ditutup sebagian. Ketiga, mengoperasikan kembali sistem area traffic control system (ATCS) yang merupakan aset Kementerian Perhubungan, yakni mulai dari simpang RSUDAM dan simpang Tugu Juang. Idrus mengatakan untuk menindaklanjuti surat rekomendasi itu, Pemprov akan menggelar rapat dengan mengundang seluruh instansi terkait, Jumat (19/8). “Besok kami rapat di kantor guber-
“
Suratnya sudah ditembuskan ke manamana, termasuk ke Wali Kota. nur. Kami akan libatkan seluruh instansi dan ahli, termasuk meng undang Pemkot, karena kami hanya melaksanakan perintah dalam surat itu,” kata dia. Idrus juga memastikan akan melakukan rekayasa ulang lalu lintas sesuai dengan kondisi terkini. Namun, langkah itu akan dilakukan usai rekayasa yang ada saat ini dikembalikan terlebih dulu seperti semula. “Yang pen ting dikembalikan dulu, sehingga tidak macet seperti sekarang.”
dikeluarkan Pemerintahan Pusat itu harus dipatuhi Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandar Lampung. “Itu kan jelas instruksi dari pusat, ya tentunya wajib dipatuhi dan disikapi dengan baik,” kata Sasana melalui telepon, kemarin. Dia menilai setelah rekayasa lalu lintas dikembalikan seperti semula. Opsi yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan agar tidak semakin parah di antara nya melakukan rekayasa lalu lintas yang baru atau paling tidak membongkar taman di Tugu Juang yang kini menututup akses jalan dari Jalan Kartini menuju Jalan Raden Intan. “Karen a dengan adanya penutupan itu, bukan mengurai konflik ke macetan, justru malah menambah persoalan,” kata dia. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung I Kadek Sumarta enggan memberikan komentar saat dimintai tanggapan nya soal rekomendasi dari Kemenhub tersebut. “Saya no comment ya soal itu. Pokoknya no comment ya,” kata Kadek melalui telepon, kemarin. (EBI/RUL/K1) firman@lampungpost.co.id
Wajib Dipatuhi Pengamat transportasi Universitas Lampung, Sasana Putra, mengatakan rekomendasi yang
Rachel Amanda Rindu... Hlm. 16
Menpan-Kapolri Bahas Tipe A Polda Lampung MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini (19/8) akan membahas kenaikan tipe Polda Lampung. “Besok (hari ini) Menpan-RB datang ke sini (Mabes Polri) untuk mengkaji kenaikan tipe Polda,” kata Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/8). Menurut dia, ada beberapa alasan Polda Lampung dan dua Polda lainnya, Polda Riau dan Kepulauan Riau, itu diajukan naik tipe, di antaranya dinamika kriminal tinggi, jumlah penduduk besar, dan daerah perbatasan. Meski Polda naik jadi tipe A, Tito menegaskan tidak ada penambahan personel Polri. Ia memilih mengefisiensikan personel. “Kalau personel ditambah, semua anggaran personel akan bertambah,” kata dia. Bila belanja personel kurang, lanjut Tito, bakal terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang untuk menutupi ongkos kegiatan operasi. “Jadi, kami tidak akan tambah. Hanya mengganti yang pensiun dan menambah beberapa,” kata dia. Kabag Strajemen Rorena Polda Lampung AKBP Dasep mengatakan perubahan tipe hanya di tingkat Polda, sedangkan polres jajaran tetap. Polda Lampung yang saat ini bertipe B, ucap Dasep, masih kekurangan personel. Jumlah anggota tipe B yakni 3.955 personel, sedangkan saat ini hanya 2.822 personel, atau baru terpenuhi 71%. Jika nanti Polda naik ke tipe A, jumlah personel idealnya 5.132. “Artinya, kami masih banyak kekurang an. Namun, tergantung kebijakan dari Mabes Polri. Kami mungusulkan, namun yang akan memberikan kebijakan adalah Mabes,” kata Dasep, kemarin. Untuk jumlah personel Polda Lampung serta jajaran saat ini adalah 10.974 orang. Jika dibanding dengan jumlah penduduk, 1 polisi berbanding sekitar 800 warga. “Jumlah penduduk Lampung sekitar 9,8 juta berdasarkan Disdukcapil. Kalau BPS, sekitar 9,5 juta,” ujarnya. (DEN/K2)
PENEGAK hukum di Republik ini tengah berjalan mundur dalam perang melawan korupsi. Majelis Hakim kerap memvonis ringan kepada para pelaku korupsi. Fenomena itu amat tidak sepadan dengan tingkat kejahatan luar biasa yang disandang para pengisap uang rakyat. Seperti vonis yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi, Selasa (16/8) lalu. Tauhidi yang juga mantan Penjabat Bupati Lampung Timur itu dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan oleh Hakim Ketua Syamsudin. Vonis itu lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Nuritias yang menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk korupsi bernilai Rp8,9 miliar. Terdakwa Tauhidi juga hanya diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara atas tindak pidananya tersebut. Vonis hakim itu tidak sesuai dengan dikorupnya uang rakyat. Sejak awal, tuntutan jaksa yang hanya 1,5 tahun sudah membuat publik meragukan komitmen Korps Adhyaksa yang lebih garang memberantas korupsi. Karena jelas, dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak diperkenankan memvonis lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Vonis ringan Tauhidi di Pengadilan Negeri merupakan cerminan umum loyonya sistem peradilan di Tanah Air menghukum koruptor. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan vonis korupsi semester I tahun 2016 sebagian besar ringan, yaitu 1 hingga 4 tahun penjara. ICW melansir, dari total 384 terdakwa, 275 atau 71,6% divonis ringan. Sedangkan 46 terdakwa divonis bebas, 37 terdakwa divonis sedang, 7 divonis berat, dan 19 lainnya tak teridentifikasi. Parahnya, tren vonis ringan tersebut sudah terjadi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada 2012 pengadilan memvonis ringan 99 terdakwa, 2013 sebanyak 93 terdakwa, 2014 dengan 195 terdakwa, dan 2015 sebanyak 163 terdakwa. Sedangkan rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada 2013 selama 2 tahun 11 bulan. Tahun 2014 selama 2 tahun 8 bulan, tahun 2015 selama 2 tahun 2 bulan, dan semester I-2016 selama 2 tahun 1 bulan. Harus tegas dikatakan vonis ringan itu mestinya tidak dijatuhi untuk perampok uang negara. Sudah saatnya Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung menyusun standar dan pedoman khusus bagi hakim dan jaksa dalam menangani kasus korupsi, sehingga tidak lagi loyo menuntut hingga berani mengganjar hukuman maksimal koruptor. Kita mendorong jaksa melakukan banding ke pengadil an lebih tinggi lagi. Jika tidak, publik mencurigai jaksa ikut andil dalam proses pembobolan keuangan negara atau vonis itu sudah masuk angin. Ingat, hukuman ringan kasus pidana korupsi memajalkan efek jera bagi koruptor dan calon koruptor! Jika bangsa ini loyo menghukum koruptor, yang timbul di kemudian hari adalah tersangka korupsi terus muncul bak jamur di musim hujan, tanpa ada rasa takut. Sudahilah berbaik hati dengan koruptor. Kecuali sudah ada rundingan di luar pengadilan antara hakim, jaksa, dan terdakwa untuk merekayasa persidangan agar koruptor dijatuhi vonis lebih ringan. n
oasis
Nyeri Haid dan Demensia SEBUAH penemuan mengejutkan datang dari bidang peng obatan penyakit alzheimer. Studi anyar yang dilakukan di University of Manchester, Inggris, menemukan obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengobati nyeri haid (mefenamic acid atau NSAID) benar-benar bisa memulihkan gejala alzheimer dalam percobaan pada tikus. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communicatios ini, 10 tikus alzheimer dirawat selama satu bulan dengan mefenamic acid dan 10 tikus lain dengan masalah kesulitan memori disuntik dengan plasebo atau zat tidak aktif. Tikus-tikus itu ditempatkan dalam labirin untuk melatih mereka melalui rintangan yang ada. “Yang menakjubkan adalah obat itu tampaknya membuat tikus normal. Ini sesuatu yang benar-benar belum pernah kami lihat sebelumnya, tapi perlu ada lebih banyak pekerjaan yang dilakukan untuk benar-benar memastikan apakah ini nyata,” kata Mike Daniels, salah seorang peserta studi di University of Manchester. (MI/K1)
Musa Disebut Tahu Hilangnya Program Aspirasi MANTAN anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, menyatakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB yang juga Anggota DPR asal Lampung Musa Zainudin mengetahui hilangnya program Aspirasi yang diajukan Alamudin Dimyati Rois dan Fathan di Maluku. “Yang saya tahu diambil Kapoksinya, Pak Musa,” kata Damayanti saat bersaksi buat terdakwa Budi Supriyanto di Penga dilan T i p i ko r, Ja k a r t a P u s at , Kamis (18/8). Alam, Fathan, Damayanti,
serta Budi diketahui bersepakat untuk menaruh program Aspirasi di Maluku. Keempatnya diminta mena ruh program Aspirasi oleh Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Setelah daftar program Aspirasi keluar dari Kementerian PU-Pera, nama Alam dan Fathan tidak ada di daftar. Program aspirasi yang masuk hanya milik Damayanti dan Budi. Menurut Damayanti, Budi juga sempat bercanda pada keduanya supaya menanya
kan hilangnya program Aspirasi. Eks anggota DPR Fraksi Golkar itu menya rankan menanyakan ke Alam. “Pada saat itu Pak Budi bicara bilang dengan Alam dan Fathan, guyon. Bahasa Indonesianya, ‘Berani enggak tanya sama Musa dana aspirasimu hilang?’,” ujarnya. Di sisi lain, Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, kontraktor yang bakal mengerjakan proyek di Maluku, disebut memberikan duit pada Amran sejumlah Rp500 juta, Rp2 miliar, Rp25 juta, dan Rp200 juta.
Abdul juga memberikan duit sejumlah Rp4,8 miliar dan SGD 328.377 pada anggota DPR Fraksi PKB, Musa Zainuddin. Duit diberikan sebagai fee atas proyek pembangunan jalan Taniwel— Saleman. Selain itu, dia memberikan duit pada anggota DPR dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro, sejumlah Rp2,2 miliar dan SGD 462.789 sebagai fee lantaran Andi memasukkan program Aspirasi pembangunan ruas jalan Wayabula—Sofi dan peningkatan ruang jalan Wayabula—Sofi. (MTVN/D2)
n ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
SIDANG SUAP. Mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti (kiri), bersama asisten, Dessy Ariyati Edwin (tengah) dan Julia Prasetyarini (kanan), menjadi saksi pada persidangan terdakwa kasus penerima suap dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/8).