facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
No. 14042 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | jumat, 20 januari 2017 | 24 Hlm.
Pilkada Calon Tunggal Tetap Harus Sosialisasi PERGELARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tulangbawang Barat hanya menyajikan calon tunggal Umar Ahmad-Fauzi Hasan. Mereka bakal melawan kotak kosong pada 15 Februari 2017, dana masyarakat diperbolehkan memilih calon atau kotak kosong. Ketua Divisi Hukum KPU Tulangbawang Barat Yudi Agusman mengatakan untuk mekanisme sosialisasinya, pihaknya memberikan contoh untuk cara pencoblosan surat suara. Artinya boleh mencoblos gambar pasangan calon atau boleh mencoblos kotak kosong. “Masyarakat boleh mencoblos gambar pasangan calon atau kotak kosong. Masyarakat silakan memilih salah satunya. Kalau di luar itu dinyatakan tidak sah,” kata dia, Kamis (19/1). Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan untuk calon tunggal atau calon yang melawan kotak kosong, pihak KPU juga harus melakukan sosialisasi. Tujuannya mengajak masyarakat hadir dan bisa memilih pasangan calon atau bisa memilih kotak kosong. “Untuk yang calon tunggal ini hati-hati ya dalam melakukan sosialisasi,” kata dia. Dia juga mengatakan untuk target partisipasi pemilh secara nasional sebesar 77,5%. Sebab itu, dirinya berpesan kepada KPU lima kabupaten untuk mencapai terget tersebut. Karena kan belajar dari Pilkada 2015 sebelumnya partisipasi hanya 69%. “Untuk target partisipasi di KPU lima kabupaten ini kan macam-macam. Nanti ketika rakor penghitungan suara, maka kami akan tanyakan secara resmi. Tapi teman-teman lima kabupaten ini agak optimis karena sampai 80% partisipasinya,” ujarnya. (TRI/R5)
DBD Serang Warga Bandar Lampung VIRUS demam berdarah dengue (DBD) menyerang warga Jalan Slamet Riady, RT 17, Kampung Umbuljati, Kelurahan Sukaraja, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung. Dari empat yang terjangkit, satu di antaranya meninggal dunia. Dalam sepekan terakhir, setidaknya sudah ada empat anak yang terjangkit penyakit berbahaya itu. Mereka adalah Mutiara (2), Berlian (5), dan Nagib (4). Mereka dirawat di Rumah Sakit Dadi Djokro Dipo sejak Selasa (17/1) lalu. Kemudian pasien lainnya, Aidil (4), meninggal dunia di Rumah Sakit Advent. Ani, orang tua Aidil, tidak menyangka anaknya harus meninggal dunia karena DBD. Dia menyebutkan virus tersebut menyebar dengan begitu cepat. “Awalnya badannya panas tiga hari enggak turun-turun. Sudah berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh,” kata Ani, Kamis (19/1). Menurutnya, kondisi anaknya semakin parah pada hari keempat, saat badan Aidil tiba-tiba berbalik dingin seluruh tubuhnya dan sangat lemas. Kemudian, pada hari kelima dia membawanya ke rumah sakit dan baru diketahui jika terserang DBD. “Di hari keempat sudah enggak mau makan. Hari kelima tambah drop lalu saya bawa ke rumah sakit dan ketahuan positif DBD. Tidak lama dirawat anak saya meninggal,” ujarnya. Merebaknya penyakit DBD itu, menurutnya, karena di wilayah tersebut sudah lama tidak dilakukan peng asapan (fogging). Terakhir dilakukan pada 2016. Selanjutnya sebatas kegiat an penyuluhan bahaya DBD. Susi, nenek Berlian, menjelaskan cucunya menderita DBD selama tujuh hari. “Panasnya tinggi, dibawa ke klinik. Di sana katanya cuma demam biasa, tetapi demamnya enggak turunturun sehingga langsung dibawa ke puskesmas. Di situ baru ketahuan kalau positif DBD dan dirawat,” kata Susi. (RAN/RUL/K2)
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Tinjau Kepemilikan Pulau
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
TAMBAK UDANG DI PESAWARAN. Salah satu lokasi tambak udang yang ada di perairan pesisir Pesawaran, Kamis (19/1). Rencananya hari ini, Jumat (20/1), sebanyak 12 satuan kerja (satker) tim terpadu akan turun langsung ke lokasi tambaktambak udang yang diduga ilegal yang berada di Pesawaran.
Polda Bidik Tambak Perusak Mangrove Plt Sekkab Pesawaran Silahuddin mengatakan hari ini (20/1) sebanyak 14 personel satuan kerja (satker) tim terpadu turun langsung ke lokasi tambak udang yang diduga ilegal di Desa Bawang, Kecamatan Punduhpidada. Ahmad Amri
K
EPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung membidik pemilik tambak yang merenovasi tanggul dan memperluas areal tambak dengan cara mengeruk tanah gunung dan merusak pohon mangrove (green belt) di Desa Bawang, Kecamatan Punduhpidada, Pesawaran. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP M Anwar menegaskan pihaknya akan memeriksa pengusaha yang membandel tersebut. Pihaknya segera mendalami dan mengumpulkan bahan keterangan untuk mendapatkan keakuratan data dan informasi yang telah dihimpun sehingga tindak pidana di dalamnya dapat diketahui. “Kami mengecek lokasi dulu untuk mendalaminya. Kami juga akan mintai keterangan pemilik dan pengelola tambak udang itu,” kata Anwar di ruang kerjanya, Kamis (19/1). Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran Silahuddin mengatakan hari ini (20/1) seba nyak 14 personel satuan kerja (satker) tim terpadu turun langsung ke lokasi tambak udang yang diduga
ilegal di Desa Bawang, Kecamatan Punduhpidada. Dia menjelaskan 14 personel tersebut terdiri atas 12 perwakilan satker, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Munzir, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ariawan. Mereka turun ke lokasi tambak udang untuk mengecek perizinan dan lain sebagainya. “Insya Allah, hari ini (20/1), 14 personel satker yang tergabung dalam tim terpadu langsung cek ke lokasi,” kata Silahuddin melalui telepon, Kamis (19/1). Menurut dia, jika dari hasil pemeriksaan tim terpadu terbukti melanggar, tim akan menghentikan sementara kegiatan di lokasi tambak udang tersebut dan memberikan tempo satu minggu dan jika masih tidak bisa memenuhi diberikan sanksi.
yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, dengan pembuatan tambak tanpa merusak habitat tanaman bakau yang berada di pinggiran pantai. “Tanaman bakau merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penahan abrasi gelombang air laut. Di sisi lain dengan adanya tanaman bakau, habitat hewan laut, seperti kepiting, ikan, dan lainnya, akan terjaga kelangsungan hidupnya,” kata dia di kantornya, Kamis (19/1). Menurut Endro, jika memang pemilik tambak ingin dibina dengan baik, DKP provinsi bisa membina para petani tambak seperti tambak di Jawa Timur yang menerapkan tambak ramah lingkungan yang tidak memakai obat-obatan (udang organik) yang menerapkan pola dikelilingi tanaman bakau di setiap petak tambak. (RAN/ADI/D2) amri@lampungpost.co.id
Aturan Menanggapi hal ini, Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Endro Basuki Prabowo mengatakan untuk tambak legal berdasarkan UndangUndang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian
Shakira Desak Pemerintah...Hlm. 22
INDONESIA merupakan negara kepulauan. Sebanyak 17.508 ribu pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah itu, 5.707 di antaranya telah memiliki nama. Lampung sendiri setidaknya memiliki 132 pulau yang sudah diberi nama dan terdata di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari jumlah itu terdiri pulau besar dan kecil, baik tak berpenduduk maupun berpenduduk. Dari seluruh pulau yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai, sebagian sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata, konservasi alam, permukiman, pertanian, kawasan hutan, budi daya perikanan, hingga pos jaga keamanan. Keberadaan pulau itu sangatlah strategis karena batasbatas negara dan daerah ditentukan berdasarkan pulau tersebut. Sudah seharusnya aset strategis ini mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengganggu keutuhan wilayah. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mengelola pulau-pulau terkecil dan terluar secara benar dan berimbang. Payung hukum telah tersedia, yakni UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar, yang mengatur hak pengelolaan pulau dan wilayah pesisir. Jika mengacu pada undang-undang maksimum kepemilikan pulau, baik perorangan maupun perusaha an, adalah sebesar 70%, sementara 30% tetap dimiliki negara. Dari 70% kepemilikan tersebut, 30% harus di alokasikan untuk wilayah hijau atau wilayah publik. Namun pada praktiknya, jamak terjadi pulau-pulau dikelola perseorangan dan perusahaan. Padahal, kepemilikan pulau pribadi sebenarnya hanya kepemilikan tanah. Pulaunya tetap milik negara. Tapi selama ini pemahaman yang berkembang pemilik izin seolah memiliki satu pulau. Pulau-pulau disulap menjadi tempat pariwisata, bahkan dijadikan sarana industri. Akibatnya, pemerintah kerap susah mendapatkan lahan, saat memerlukannya untuk membangun tempat penjagaan atau sarana lainnya. Ditambah lagi, tidak ada pemasukan ke kas daerah maupun kas negara. Salah kaprah ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah wajib menertibkan kepemilikan pulau pribadi ini mengembalikan menjadi milik negara. Pemerintah sudah harus mengubah hak milik yang dikantongi warga menjadi hak pakai. Dengan begitu, pemilik pulau membayar sewa kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebagai negara berwawasan Nusantara, Pemerintah Pusat dan daerah wajib menjaga keutuhan wilayahnya. Karena itu memberi nama saja tidak cukup. Mengembalikan pulau-pulau menjadi milik negara patut didukung. Segera tinjau ulang kepemilikan pulau pribadi dan asing. Kalau tidak sekarang kapan lagi. n
OASIS
Urine dan Diet URINE saat diet menentukan sehat atau tidaknya diet yang dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Penelitian dari Imperial College London Department of Medicine, Isabel Garcia-Perez. Penelitian dilakukan kepada 19 orang yang mengikuti empat tipe diet berbeda dari diet tinggi sayuran dan buah-buahan hingga diet tinggi makanan berlemak, kurang sayuran, dan buah-buahan. Setiap orang pada penelitian tinggal di laboratorium selama tiga hari dan setiap pagi, siang, dan malam para peneliti mengumpulkan urine mereka. Peneliti melakukan analisis dan menciptakan profil model kandungan urine dari masing-masing tipe diet. Hasilnya, profil model kandungan urine yang menjalani diet sehat berasal dari diet tinggi sayuran dan buahbuahan. “Tes ini baru tahap awal untuk digunakan untuk laporan pengawasan individu yang sedang diet atau untuk laporan diri sendiri. Kami akan mengembangkan tes lanjutan,” kata Garcia-Perez. (MI/R5)
KPK Resmi Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ESA) sebagai tersangka pengadaan 50 pesawat Airbus S.A.S dan mesin pesawat merek Rolls Royce sejak 2005—2014. Dari pengadaan tersebut, Emir diduga telah menerima uang dalam bentuk 1,2 juta uero dan 180 ribu dolar AS serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyi dikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu Dirut PT Garuda Indonesia persero Tbk periode 2005—2014 ESA, dan SS (Sutikno Sudarjo), beneficial owner Connaught International Pte.ltd,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat memberikan keterangan di gedung KPK, Kamis (19/1).
n ANTARA/AUDY ALWI
SUAP PENGADAAN MESIN GARUDA AIRBUS. Pesawat Airbus 330-200 disambut dengan semprotan air dari dua mobil pemadam kebakaran setibanya di Hanggar Garuda Maintenance Facility, Tangerang, Banten, beberapa waktu yang lalu. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap oleh KPK. Menurutnya, penetapan dua orang tersangka tersebut dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan sekitar enam bulan dan menemukan bukti
permulaan cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan modus suap terkait pengadaan 50 pesawat Airbus S.A.S dan mesin pesawat merek
Rolls Royce sejak 2005—2014 pada Garuda Indonesia. ESA diduga telah menerima suap dari SS dalam bentuk uang dan barang. “Dalam bentuk uang 1,2 juta uero dan 180 ribu dolar AS atau setara Rp20 miliar dan dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia,” ujarnya. KPK, menurutnya, menjerat ESA dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sementara SS dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Ia menjelaskan perkara korup si ini tergolong bentuk korupsi lintas negara dan transnasional
sehingga dalam p enanganan kasus ini KPK bekerja sama secara intensif dengan dua lembaga antikorupsi Inggris dan Singapura, Serious Fraud Office dan Corrupt Practices Investiation Bureau. Sementara itu, ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengharapkan KPK mengungkap pencucian uang Emirsyah Satar. Pasalnya, suap Rp20 miliar dan 2 juta dolar AS sekitar tahun 2005—2014 dari Rolls Royce diduga telah disamarkan. “Berarti dia (Emrirsyah Satar) menerima suapnya sudah sekian tahun yang lalu. Maka, KPK harus telusuri bagaimana pemberian suap itu, apakah cash atau transfer dan setelah itu uang suap diterima dikemanakan, untuk apa, itulah TPPUnya,” kata dia. (MI/O2)