www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13954 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 21 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
KPU Lambar Batasi Dana Kampanye Rp39,9 Miliar BATASAN dana kampanye para calon kepala daerah, partai politik, gabungan partai politik, dan tim pemenangan Pilkada Lampung Barat (Lambar) 2017 sebesar Rp39,6 miliar. Sementara empat KPU kabupaten lainnya belum juga menetapkan batasan dana kampanye para calon yang akan ditetapkan pada 24 Oktober mendatang. Pada rapat koordinasi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lambar bersama liaision officer (LO), kemarin (20/10), juga telah ditetapkan jumlah alat peraga kampanye yang akan dibuat KPU dan masingmasing calon. “Untuk bahan kampanye, kami ngambil yang 100% dari jumlah KK yang ada sekitar 78 ribu lebih. Kemudian untuk alat peraga, mereka mengambil yang 150% jumlah maksimum dari yang KPU buat. Jadi, kalau KPU membuat lima baliho, mereka membuat delapan baliho yang akan diletakakan di titik strategis yang telah ditetapkan,” kata Ketua KPU Lambar Imtizal saat dihubungi Lampung Post, Kamis (20/10). Begitupun soal zonasi kampanye, KPU telah menetapkan zona I untuk delapan kecamatan dan zona II untuk tujuh kecamatan. “Pada prinsipnya kami sudah siap untuk penetapan calon pada 24 Oktober mendatang.” Ketua KPU Pringsewu A A n d oy o m e n g a t a k a n pihaknya baru akan mene tapkan batasan dana kampanye para pasangan calon dalam rakor, hari ini (21/10). Senada, Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar juga menyatakan belum menyepakati batasan dana kampanye. Di Tulangbawang, Ketua KPU setempat Reka Punnata mengatakan pihaknya baru saja menyelesaikan tahapan varifikasi faktual pasangan bakal calon dari jalur independen. Hasilnya, SyarnubiSolehah dinyatakan telah lulus verifikasi faktual. (*9/CK9/U2)
Sheryl Sheinafia Raih Inbox Awards Hlm. 16
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Mendidik tanpa Kekerasan
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH. Pegawai melayani pembuatan sertifikat tanah di loket Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung, Kamis (20/10). Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) secara nasional baru mencapai 46%, sedangkan untuk Lampung sudah mencapai 80%.
Jokowi Tuntut Gubernur
Komitmen Berantas Pungli Seluruh sektor pembangunan diminta Jokowi untuk bersih dari pungli karena sudah sangat menyusahkan masyarakat. FIRMAN LUQMANULHAKIM
P
RESIDEN Joko Widodo menuntut gubernur se-Indonesia untuk b e r ko m i t m e n m e l a k ukan langkah nyata pem berantasan pungutan liar di daerah masing-masing. “Saya ajak gubernur membicarakan langkah konkret di daerah dalam pemberantas an pungli,” kata Jokowi pada rapat koordinasi bersama gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10). Selama ini, lanjut Jokowi, nyaris semua pihak m enganggap pungli hal biasa. Bahkan, masyarakat permisif terhadap praktik ilegal tersebut. Menurut Jokowi, pungli tidak hanya soal pembuat an KTP, sertifikat, dan izinizin. Segala hal menyangkut jalan raya, pelabuhan, kantor, instansi, bahkan rumah sakit pun menjadi sasaran pungli. “Apa pun berkaitan pungutan tidak
resmi, harus kita bersama mulai kurangi dan hilangkan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Di sektor perizinan, lanjut Jokowi, keluhan masyarakat masih sama. Pengurusan perizinan menjadi cikal bakal pungli. Akibat praktik ini sangat besar, apalagi pungli bisa menghambat investasi di daerah. Saat bertemu investor, Jokowi mengaku kerap mendengar aduan. Ratarata pengurusan izin mencapai 2.000 proses dan 20 ribu lembar bila diurutkan dari pusat ke daerah. “Kalau seperti ini diteruskan, investor tidak akan tahan sehingga indeks daya saing, kemudahan di Indonesia, masih jauh sekali,” ujarnya. Menanggapi itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengaku berkomitmen memberantas pungli. Pihaknya akan menggiatkan pemeriksaan oleh Inspektorat. “Metode penertiban
pungli itu antara lain dengan membentuk tim,” kata Ridho di Jakarta, kemarin. Namun, di Lampung masih ada saja pengaduan masyarakat tentang adanya pungli. Salah satunya keluhan yang dilontarkan seorang warga pembuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung,
“
Kalau seperti ini diteruskan, investor tidak akan tahan sehingga indeks daya saing, kemudahan di Indonesia, masih jauh sekali. Pur (40). Selain pelayanan yang buruk, ada juga jual beli formulir pengajuan paspor dan map sebesar Rp5.000. “Petugasnya bilang beli formulirnya di belakang. Jadi, saya ke situ dan dapat formulir, meterai, dan map. Totalnya Rp11 ribu saya keluarkan,” ujar warga
yang bekerja di bilangan Kedaton itu, kemarin. Perinciannya, meterai dihargai Rp7.000, map Rp3.000, dan formulir Rp.1.000.
Pelayanan Agraria Selain itu, ada juga aduan warga melalui layanan SMS Interaktif melalui nomor 085269871XXX terkait pembuatan sertifikat tanah Prona Rp1 juta—Rp1,2 juta plus sampul Rp100 ribu. Terkait hal itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Lampung Iing Sarkim secara tegas telah meng instruksikan jajarannya di kabupaten/kota untuk tidak melakukan penarikan biaya di luar aturan dari masyarakat khususnya program Prona. “Kami tegas kalau memang masyarakat program Prona terkena pajak harus bayar. Jika di luar itu ada biaya lain, akan saya tegur dan beri sanksi pimpinan BPN di wilayah itu,” ujar Iing saat dihubungi, tadi malam. (MI/K1)
GURU SDN... Hlm. 22 firman@lampungpost.co.id
PENDIDIKAN dan kekerasan merupakan dua sisi yang berlawanan dan seharusnya saling menegasikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dalam ikhtiar membangun masyarakat beradab, sedangkan kekerasan justru dapat meruntuhkan peradaban. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan dalam dunia pendidikan harus kita tolak. Praktik kekerasaan, apa pun alasannya, tidak sepatutnya menjadi bagian dari proses mendidik. Kekerasan bukan ciri komunitas akademik. Kita menyayangkan bahkan amat menyayangkan masih lekatnya kekerasan dalam ranah pendidikan di negeri ini. Teranyar adalah aksi cubit dan tempeleng oknum guru SDN 4 Kampung Sawahlama, Bandar Lampung, kepada sebagian siswa yang ia didik. Praktik kekerasan oknum guru di sekolah tersebut tergambar jelas dalam rekaman video yang kemudian beredar di ruang publik. Tak ayal, sebagian orang tua siswa yang merasa anaknya menjadi korban protes bahkan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Kekerasan terhadap anak Indonesia di sekolah masuk kategori gawat. Riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) Maret 2015 menunjukkan fakta mencengangkan: 84% siswa mengalami kekerasan di sekolah. Kekerasaan itu terjadi baik oleh siswa kepada siswa dalam praktik bullying. Lebih mengkhawatirkan lagi kekerasan itu menjadi bagian berbagai bentuk perilaku punsihment guru kepada murid dengan alasan mendidik dan menegakkan kedisiplinan. Kekerasaan guru kepada murid merupakan soal amat serius. Perilaku seperti itu sama halnya mengajarkan atau bahkan membudayakan kepada peserta didik bahwa tindak kekerasan bagian dari solusi atau jalan keluar mengatasi persoalan. Telah menjadi postulat, kekerasan hanya melahirkan kekerasan berikutnya. Oleh karena itu, tegas kita katakan, sebagai bangsa beradab, berbagai rupa tindak kekerasan guru terhadap siswa harus dijauhkan dari dunia pendidikan di Tanah Air. Indonesia memiliki UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Antikejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai perangkat hukum itu terang menandakan melindungi anak-anak merupakan hajat penting bangsa ini. Anak-anak merupakan aset dan juga masa depan bangsa. Sebab itu, keberadaan mereka harus terlindungi dari ancaman termasuk kekerasan. Patut pula kita ingatkan, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), kasus kekerasan guru terhadap murid sepatutnya dibawa ke ranah etik, bukan ranah pidana. Sebab, profesi guru bekerja dalam koridor etika juga undang-undang, tidak boleh juga dikriminalkan. n
oasis
Janggut dan Daya Tarik STUDI terbaru sekolah psikologi di Universitas Queens land, Australia, mengungkapkan janggut dapat mening katkan daya tarik laki-laki. Studi tersebut telah diterbitkan dalam jurnal biologi Evolusioner. Perempuan lebih tertarik dengan laki-laki berjanggut penuh di wajah untuk hubungan jangka panjang. Sementara itu, laki-laki dengan wajah maskulin atau garis rahang dan alis terlihat jelas lebih menarik untuk hubungan jangka pendek. Peneliti melakukan penelitian dengan 36 lembar foto lakilaki yang memiliki berbagai jenis janggut, tidak berjanggut, janggut tipis (lima hari pertumbuhan), janggut tebal (10 hari pertumbuhan), dan janggut penuh (sebulan pertumbuhan). Peneliti menanyakan 8.520 perempuan untuk memilih laki-laki mana yang cocok untuk hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasilnya, perempuan lebih memilih laki-laki berjanggut tebal atau janggut penuh, baik dalam foto asli maupun yang telah dimanipulasi. Janggut penuh dapat mengurangi perubahan dalam wajah laki-laki. (MI/R5)
Kekerasan Siswa, Guru Diminta Empati
Delapan Pejabat Pemkot Telah Diperiksa Kejakgung
KASUS pemukulan guru SDN 4 Sawah Lama, Rompidah Saragih, kepada delapan siswanya mendapat sorotan khalayak. Wakil Ketua PGRI Provinsi Lampung Haryanto mengatakan sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, jika hanya karena anak tidak mengerjakan tugas atau PR, lalu guru mencubit dan menampar, itu hal yang tidak tepat. “Masih banyak cara untuk memotivasi siswa belajar tanpa kekerasan,” kata Haryanto, saat dihubungi tadi malam (20/10). Menurutnya, guru memang punya kewajiban dan hak dalam mendidik siswa, tapi sebaliknya, siswa juga memiliki kewajiban dan hak. Bahkan,
KEJAKSAAN Agung (Kejakgung) telah memeriksa delapan pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dugaan gratifikasi perizinan reklamasi di Teluk Lampung. Pejabat yang diperiksa tersebut adalah Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Kepala Dinas Tata Kota Effendi Yunus, Kepala Bagian Hukum Wan Abdurrahman, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amrullah, dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Rejab. Kemudian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Trisno Adreas, Kabag Pemerin-
ada undang-undang perlin dungan atas hak anak. “Jadi, guru memang harus terus mengembangkan kemampuan berempati, sabar dan mendidik dengan hati. Guru juga punya kode etik, tidak boleh membuat anak stres dan trauma,” ujar Kepala SMPN 1 Bandar Lampung itu. Haryanto mengatakan ada beberapa cara memberikan peringatan kepada siswa-siswa yang nakal, misalnya dengan teguran lisan, tulisan, memanggil orang tua siswa, dan membuat perjanjian tertulis dengan siswa serta kedua orang tuanya. “Kalau memang pihak sekolah benar-benar tidak bisa meng atasi lagi, kembalikan kepada orang tuanya,” kata dia.
Menurutnya, kasus-kasus pemukulan biasanya terjadi karena guru dengan karakter keras bertemu dengan siswa yang nakal, suka meledek, tidak sopan, sehingga memicu emosi yang berujung pada kekerasan fisik. “Sebenarnya di sekolah itu ada proses pembinaan guru, biasanya dipanggil oleh kepala sekolah, diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan. Namun, itu juga dipengaruhi oleh karakter yang melekat pada guru itu. Maka itu, guru tidak boleh berhenti mengembangkan kepribadian, mengen dalikan diri menghadapi beragam perilaku siswa,” kata Haryanto. (RAN/RIN/S2)
ORANG TUA... Hlm. 4
n LAMPUNG POST/DOK.
Syafrudin Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tahan Syahriwansyah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ibrahim. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafrudin menjelaskan pihaknya me nerima surat tembusan dari Kejaksaan Agung terkait
adanya pemeriksaan yang digelar penyidik satuan tugas khusus (satgassus) pidana khusus Kejakgung di Jakarta. “Semua yang diperiksa di Kejati waktu lalu diperiksa lagi di Kejakgung,” kata dia kepada Lampung Post, kemarin. Pemeriksaan kedua ter hadap pejabat Pemkot tersebut dilakukan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (18/10). Wali Kota Herman HN diperiksa selama 7 jam. Satgassus Kejakgung telah memeriksa sekitar 20 saksi terkait kasus reklamasi teluk Lampung ini. Menurut dia, seluruh ket erangan yang diberikan dalam penyelidikan
ini masih dalam penelitian penyidik Satgassus. Pihak Kejati Lampung tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. “Yang pasti, sekarang ini masih diteliti hasil keterangan dan data-data yang didapat kemarin,” kata Syafrudin. Direktur Penyidikan Jampidsus, Fadil Zumhana, berjanji mengumumkan hasil pemeriksaan setelah adanya laporan dari penyelidik. “Masih penyelidikan yang reklamasi. Saya belum tahu hasilnya secara detail. Nanti saya tahu setelah Kasubdit melaporkan ke saya,” kata Fadil di Kejakgung, Rabu (19/10). (RAN/M1)