TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
Jaminan Aman
l
No. 14016 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 23 desember 2016 l 24 Hlm.
Bambang Akhirnya Ditahan KPK
Natal dan Tahun Baru Untuk mengantisipasi aksi teror, polisi mengawasi mantan narapidana dan narapidana teroris yang ada di Lampung. DENI ZULNIYADI
K
EPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) menyatakan jamin an keamanan libur peraya an Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Umat kristiani diminta tidak khawatir dan melaksanakan ibadah Natal dengan damai. “Silakan nikmati Natal dan Tahun Baru, kami akan terus bekerja keras,” kata Kapolri Jenderal Tito Kar navian, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/12). Tito mengatakan Polri menggelar Operasi Lilin pada 23 Desember 2016 hingga 1 Januari 2017 dengan melibatkan 85 ribu personel Polri, yang dibantu 15 ribu anggota TNI. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kesehatan dan ban tuan organisasi massa serta instansi lain sebanyak 50 ribu anggota.
“
Kami juga meningkatkan pengawasan mantan napi, napi teroris yang ada di Lampung. “Jumlah itu, meningkat ketimbang tahun lalu. Fokus utama keamanan Operasi Lilin ialah wilayah Jakarta dan Bali,” kata mantan Kepala Ba dan Nasional Penanggulang an Teroris (BNPT) itu. Di Lampung, Polda juga telah melakukan koordinasi dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Ka polda Lampung Irjen Sudjar no mengatakan Lampung merupakan wilayah yang diantisipasi ancaman teror terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. “Lampung wilayah yang perlu diantisipasi dengan kejadian-kejadian teror bom serta teroris. Untuk itu, kami koordinasi dengan Densus
88,” kata Kapolda usai apel gelar pasukan Operasi Lilin Krakatau 2016 di lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, kemarin. Ia mengatakan untuk meng antisipasi aksi teror, pihaknya terus mengawasi mantan narapidana dan narapidana teroris yang berada di Lam pung. Saat ini setidaknya ada dua narapidana teroris yang menjalani hukuman di LP Rajabasa dan Metro. “Kami sudah antisipasi sejak awal, baik di polsek, polres, maupun Polda. Kami juga tingkatkan pengawasan mantan napi, napi teroris yang ada di Lampung,” ujar Sudjarno.
Jaga Gereja Sementara di Way Ka nan, polres setempat menu runkan sekitar 300 personel dalam Operasi Lilin 2016, termasuk menjaga gereja saat umat kristiani beriba dah Natal. Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chan dra Erlianto mengatakan pihaknya telah berkoordi nasi dengan TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Sentral Komunikasi, dan lainnya. “Untuk penjagaan di se tiap gereja yang ada di Ka bupaten Way Kanan itu juga sudah kami persiapan personel Polri sekitar lima anggota, TNI (3), dan Satpol PP (2),” ujar dia. Di Lampung Selatan juga dilakukan penjagaan di gereja. Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra mengatakan peng amanan gereja sebelum dan pada hari Natal menjadi perhatian pihaknya, mini mal dua personel. “Pengamanan tidak hanya dilakukan gereja, tetapi juga objek-objek vital, seperti pusat keramaian dan tem pat wisata, menjadi perha tian khusus. Semua tempat menjadi perhatian khusus pengamanannya,” ujar dia, kemarin. (TRA/HAN/R5)
Polres Tuba... Hlm. 21 Pengamanan Natar... Hlm. 23 deni@lampungpost.co.id
n ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
BUPATI TANGGAMUS DITAHAN KPK. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan (tengah) menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/12). Bambang Kurniawan ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Kabupaten Tanggamus untuk pengesahan APBD Tanggamus tahun anggaran 2016.
Tersangka
Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan
Kasus : Dugaan gratifikasi Pelapor : Anggota DPRD Tanggamus (8 dalam perlindungan LPSK) Modus : Permintaan Bupati ke anggota Badan Anggaran tidak mengubah nilai KUA-PPAS pada APBD 2016. Imbalannya, Bambang memberi sejumlah uang ke sejumlah anggota DPRD di Jakarta melalui pegawainya. Sumber: Data Pemberitaan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memutus kan untuk melakukan penahanan kepada Bu pati Tanggamus Bambang Kurniawan. Pasalnya, dia sempat menghalangi pe meriksaan dan meneror sejumlah saksi. “Terhadap tersangka BK (Bambang Kurniawan), Bupati Kabupaten Tang gamus periode 2013—2018, dilakukan penahanan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (22/12). Febri Diansyah menga takan Bambang ditahan un tuk 20 hari pertama setelah diperiksa untuk kedua ka linya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Bambang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur. “Penahanan kepada BK se lama 20 hari terhitung mulai
facebook.com/ lampungpost
Baru 22 orang yang melapor dan mengembalikan uang ke KPK. Perincian : Agus menyerahkan Rp65 juta, Nursyabana (Rp40 juta), Heri Ermawan (Rp30 juta), Baheran (Rp64,8 juta), Herlan Adianto (Rp65 juta), Sumiyati (Rp38,6 juta), Fahrizal (Rp30 juta), Tahzani (Rp29,9 juta), Kurnain (Rp40 juta), Ahmad Parid (Rp30 juta), Tri Wahyuningsih (Rp30 juta), Hailina (Rp30 juta), dan Diki (Rp30 juta). Totalnya senilai Rp523.350.000.
22 Desember 2016 sampai 10 Januari 2017,” ujar dia. Usai diperiksa dan lang sung dikenakan rompi tahanan, Bambang enggan memberikan keterang an soal perkaranya. Dia diperiks a sekitar 10 jam sejak pukul 10.00. Seperti diketahui, KPK sem pat kewalahan menangani perkara suap perubahan nilai KUA-PPAS pada APBD Tang gamus 2016 kepada DPRD Kabupaten Tanggamus. Pasalnya, diduga Bambang melakukan intimidasi ter hadap anggota DPRD Tang gamus yang melaporkan perkara itu sehingga sempat KPK bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Awalnya ada 13 anggota DPRD Tanggamus, sekarang tinggal delapan orang yang konsisten dengan laporan
nya (terkait korupsi Bupati Tanggamus ke KPK). Hal ini disebabkan adanya tekanantekanan kepada mereka, seperti ancaman PAW, ber usaha menyingkirkan peran mereka di DPRD, sampai dibuntuti,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, usai bertemu Biro Hukum KPK membahas perlindung an saksi perkara gratifikasi Bambang Kurniawan, di Ge dung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Abdul Haris menjelas kan delapan anggota DPRD tersebut sejak mengungkap perkara korupsi Bambang ke KPK seluruh gerakgeriknya diawasi orang tidak dikenal. Bahkan, ru mah para pelapor sempat mendapatkan ancama n dengan kehadiran yang mengatasnamakan anggota ormas kedaerahan. (MI/O2)
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Formalitas Razia Pangan UNTUK kesekian kalinya otoritas ber wenang, seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kesehatan, menggelar razia kualitas bahan makanan yang beredar dan siap konsumsi di masyarakat. Hasilnya, untuk kesekian kali pula selalu ditemukan barang kedaluwarsa, serta penggunaan bahan kimia yang tidak diper kenankan menjadi bahan makanan dalam jumlah banyak. Pengungkapan seperti itu menjadi rutinitas saban tahun. Pada Rabu (21/12), misalnya, tim gabungan Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPOM, dan Polda Lampung menemukan bahan makanan dan buah impor positif mengandung formalin di pasar tradisional juga swalayan. Mirisnya lagi, pedagang tidak mengetahui jika buahbuahan yang dijualnya menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Alasannya, mereka terima jadi dari agen di Jakarta. Temuan ini bukan pertama, melainkan sudah sekian kali ditemukan dalam razia. Razia rutin terjadi, seperti menjelang Lebaran, Natal, dan perayaan Tahun Baru Masehi. Tapi, tetap saja pro dusen atau penjual nekat mengedarkan bahan berba haya dalam makanan dengan tujuan sebagai pengawet, terutama untuk buah-buahan dan sayuran. Secara logika, usia produk hortikultura, terutama buah dan sayur, tidak tahan lama. Tak heran pengusaha menggunakan pengawet agar dagangannya bertahan lama. Untuk kebutuhan impor, rantai distribusi demikian panjang dari produk sampai ke konsumen. Sayangnya, pengusaha tetap saja menggunakan ba han kimia yang tak direkomendasikan untuk makanan, dipakai buat mengawetkan buah dan sayur. Mereka beralasan efektif dan efisien dari sisi biaya. Namun, hal itu merugikan konsumen. Sejatinya konsumen telah dibentengi oleh banyak undang-undang. Sayangnya, produk hukum itu seolah tak bertaji. Ia hanya menjadi aksesori penegakan hu kum, tapi tidak benar-benar memberikan jaminan dan kepastian hukum atas makanan yang aman. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen tegas menyebut pelaku usaha bertanggung jawab memberi kan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan. Ada pula UU No. 7/1996 tentang Pangan menekankan badan usaha yang memproduksi pangan olahan diberi tanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengonsumsi makanan tersebut. Kedua payung hukum itu jelas memiliki kekuatan me lindungi konsumen. Tetapi, aplikasinya di lapangan men jadi hambar tak bertaji. Tim gabungan hanya bisa mem berikan rekomendasi atau teguran tanpa bisa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Razia tersebut seharusnya bisa sebagai momentum awal untuk menghentikan prak tik nakal pelaku usaha yang membahayakan konsumen. Utamanya memberikan efek jera para pelaku usaha nakal dengan menyeret mereka ke meja hijau. Sebagai gerbang Sumatera dan terbukanya pasar bebas, Lampung rentan diserbu penganan berbahaya. Jika razia amat kentara hanya formalitas, alih-alih pe langgar hukum ciut nyali, mereka justru tambah berani berpraktik lancung kepada konsumen. n
oasis
Daging Olahan dan Asma PENELITIAN terbaru menyebutkan konsumsi daging olahan terlalu sering ternyata berpengaruh buruk bagi seseorang yang menderita asma. Penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal BMJ Thorax, yang menyebutkan daging olahan memicu pembengkakan saluran pernapasan yang memengaruhi kondisi asma seseorang. Penelitian dari Rumah Sakit Paul Brousse di Paris ini meneliti 971% dan memantau makanan serta gejala asma mereka, seperti kesulitan bernapas, nyeri, dan sesak di dada. Hasilnya, di antara yang memakan daging olahan satu hingga empat kali seminggu, 20% dari mereka meng alami gejala asma yang memburuk. Sementara untuk yang mengonsumsi lebih dari empat kali seminggu, 22% mengalami kondisi asma lebih buruk. (MI/R5)
Jaksa Percepat Pengajuan Banding Cik Raden
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
OPERASI LILIN KRAKATAU 2016. Kapolda Lampung Irjen Sudjarno memeriksa pasukan marinir yang masuk dalam tim pengamanan saat apel gelar pasukan Operasi Lilin Krakatau 2016 di Lapangan Korpri, Bandar Lampung, Kamis (22/12).
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung akan memper cepat proses penga juan memori banding atas perkara asusila di City Spa dengan terdakwa Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Cik Raden. Ketua tim jaksa, M Syarief, menjelaskan saat ini pihaknya masih mem buat laporan terkait hasil putusan pengadilan. “Kami masih ada waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding ke Peng adilan Tinggi (PT) Tanjung karang. Namun, kami akan berupaya agar pengajuan nya bisa dipercepat,” kata
Syarief, melalui telepon, Kamis (22/12). Menurut dia, keharusan mengajukan banding di sebabkan putusan hukuman penjara 1 bulan oleh hakim terhadap terdakwa Cik Raden jauh dari tuntutan jaksa, yak ni 2 tahun. Selain itu, jeratan pasal yang dikenakan pun menjadi pertimbangan kare na perkara splitan (pecahan) dari terpidana Gusti Zaldi terjerat Pasal 289 KUHP. “Tuntutan kami kan Pasal 289 KUHP, tetapi pu tusannya Pasal 335 KUHP. Masak hukuman yang dike nakan hanya sebulan, jauh dari tuntutan kami, yaitu 2
tahun,” ujarnya. Syarief melanjutkan Pasal 289 KUHP patut dikenakan terhadap Cik Raden. Pasalnya, dalam perkara ini terbukti mengandung unsur ancaman dan kekerasan dengan me mukul terapis dan membuka pakaian dalam secara paksa yang dilakukan Gusti atas arahan Cik Raden. “Semuanya itu atas arahan Cik Raden. Saat itu ada katakatanya agar dikondisikan dan terapis dalam keadaan telanjang. Untuk itu, kami pasti banding,” kata dia. Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, menilai secara
etis, pejabat publik yang divo nis bersalah semestinya harus diganti. Secara administrasi publik, ia tidak patut dan tidak layak lagi untuk duduk seba gai pejabat birokrat. “Sebenarnya banyak orang yang berkompeten untuk mengganti posisi itu (Kepala Badan Pol PP) dan ini harus segera dilakukan,” kata Dedi, melalui telepon, kemarin. Menurutnya, pemerintah harus bisa membangun kepercayaan publik dengan memastikan lembaga terse but bersih, berintegritas, dan diisi orang-orang yang punya teladan baik. Sebelumnya, Ketua Maje
lis Hakim PN Tanjungkarang Yus Enidar memvonis Cik Raden 1 bulan penjara. Dia dinyatakan bersalah turut melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersama anak buahnya, Gusti Zaldi, yang lebih dulu divonis 1 tahun. (RAN/AJI/K1)
Ibu, Guru Terbesar... Hlm. 16