www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13934 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 30 september 2016 l 24 Hlm.
PON Jabar Lahirkan 89 Rekor Baru PERHELATAN Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat secara resmi ditutup Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (29/9) malam. Pada event terakbar di Tanah Air terse but lahir 89 rekor baru, 33 rekor nasional, 1 rekor SEA Games, 1 rekor Asia, dan 5 rekor dunia. Dari jumlah itu, lifter ang kat berat Lampung yang meraih emas di PON XIX ikut mencatatkan nama nya sebagai pencetak rekor baru. Mereka di antaranya Sri Hartarti, yang membuat empat rekor PON dan empat rekor nasional, Noviana Sari (tiga rekor PON dan tiga na sional), serta Dony Meiyanto (dua rekor PON dan satu nasional). JK berharap pelaksanaan PON XX pada 2020 di Papua bisa lebih baik dari segala segi dibandingkan PON XIX. JK menekankan pen tingnya arti olahraga bagi masyarakat. “Olahraga dan sportivitas bukan cuma soal pertandingan, tapi juga pembinaan kekuatan fisik dan kesehatan, kerja sama, kejujuran, kebang gaan, dan kehormatan,” kata JK. Pada kesempatan yang sama, Ketua PB PON XIX sekaligus Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meng klaim penyelenggaran PON kali ini sudah lebih baik ketimbang penyeleng garaan sebelumnya di Riau. Menurut dia, dari total 5.205 pertandingan, hanya ada 11 pertandingan yang sempat terkendala. “Artinya, hanya 0,2% laga yang terkendala. Sen gketa pertandingan juga hanya sembilan perkara, jauh menurun dari PON se belumnya,” kata Aher. Dari segi prestasi, Aher menyebut PON XIX sukses melahirkan 89 rekor PON, 33 rekor nasional, 1 rekor SEA Games, 1 rekor Asia, dan 5 rekor dunia. “Selain itu, banyak sekali atlet junior yang mampu mendominasi pertandingan.” (RIC/K1) Hasil perolehan medali sementara PON XIX hingga Senin (26/9), pukul 22.00. 1. Jawa Barat 217 emas 157 perak 157 perunggu 2. Jawa Timur 132 emas 138 perak 135 perunggu 3. DKI Jakarta 132 emas 125 perak 119 perunggu 4. Jawa Tengah 32 emas 56 perak 85 perunggu 15. Lampung 11 emas 9 perak 16 perunggu Sumber: www.pon-peparnas2016jabar.go.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Syahwat Penjabat Pengganti
n ANTARA/M AGUNG RAJASA
PENUTUPAN PON XIX JABAR. Suasana atraksi kembang api pada penutupan PON XIX di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jabar, Kamis (29/9). PON XIX resmi ditutup dengan Jawa Barat sebagai juara umum. Selanjutnya PON XX 2020 akan berlangsung di Papua.
Fenomena Calon Tunggal
akibat Minim Tokoh Delapan daerah menyisakan calon tunggal, yakni Tulangbawang Barat, Tambrauw, Pati, Landak, Sorong, Buton, Tebingtinggi, dan Kulonprogo. TRIYADI ISWORO
F
ENOMENA calon tunggal dinilai aki bat daerah tersebut minim tokoh atau kader yang berani bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Se-Indo nesia, setidaknya delapan daerah yang menggelar pilkada dengan calon tung gal, salah satunya Tulang bawang Barat. Pada Pilkada Tulang bawang Barat, 15 Februari 2017, hanya diikuti calon Umar Ahmad-Fauzi Hasan. Pasangan itu juga telah memborong partai politik yang ada di parlemen men dukungnya dan tidak ada lagi calon mendaftar walau masa pendaftaran telah diperpanjang dua hari. Pengamat politik Unila, Himawan Indrajat, men gatakan fenomena calon tunggal karena krisis kader politik dan minim tokoh masyarakat yang ada di kabupaten itu untuk men jadi pemimpin. “Mungkin juga ada anggapan bahwa tidak terlalu menarik atau strategis untuk memiliki jabatan bupati di sana.
Jadi, persaingannya tidak terlalu keras dan akhirnya hanya Umar Ahmad yang kembali mencalonkan diri,” kata dosen Ilmu Pemerin tahan FISIP Unila ini, saat dihubungi, Kamis (29/9).
para kepala desa saat melakukan studi banding ke Bandung dan Bali. “Kami memimpikan di tempat-tempat strategis se perti rest area, SPBU, dan lain nya, seperti yang ada di Jawa menjadi aset atau pemerintah tiyuh yang memiliki saham nya sehingga keuntungan dapat dirasakan oleh warga Tubaba, bukan milik pribadi cukong,” kata Eribudi saat mengisi pelatihan LPj dana desa di balai Desa Penumang an Baru, Kamis (29/9). Jika gagasan tersebut ter laksana, kata dia, pertum buhan ekonomi masyarakat tiyuh di Tubaba akan cepat meningkat seiring dengan beroperasinya jalan tol. BPMPD Provinsi Lampung tidak mempermasalahkan
Pengamat politik Uni la lainnya, Robi Cahyadi Kurniawan, mengatakan meskipun calon tunggal secara aturan diperbole hkan, hal itu mengurangi semangat kompetisi dalam pilkada. Sebab, tidak ada la wan dalam pesta demokrasi yang digelar. “Halangan dan hambatan yang akan dialami penyelenggara dan pemilih
UU 10/2016 tentang Pilkada Pasal 54D (1) KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. (3) Pemilihan berikutnya, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, untuk mengukur kepuasan atas kepemimpinan pasangan calon tunggal yang juga pe tahana itu, hanya tinggal melihat tingkat pertisipasi pemilih. Dari partisipasi itu juga akan terlihat tingkat kekritisan masyarakat atas kepemimpinan keduanya. “Meskipun Umar Ahmad me nang, kalau tingkat golputnya tinggi, berarti ada ketidak puasan masyarakat dengan kepemimpinannya,” ujar dia.
BUMT di Tubaba akan Bangun SPBU BADAN Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerin tahan Desa (BPMPD) Tu langbawang Barat bersama kepala desa se-Kabupaten Tubaba menggagas pem bangunan stasiun peng isian bahan bakar umum (SPBU) yang dikelola ber sama dalam Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT). Kepala BPMPD Tubaba Eribudi Santoso mengata kan rencana pembangunan SPBU yang dikelola BUMT ini memiliki prospek kare na tol Sumatera akan melin tas di Tubaba. Keberadaan jalan tol harus dimanfaat kan agar masyarakat tidak cuma jadi penonton. Menurutnya, gagasan mendirikan SPBU ini dila tarbelakangi pengalaman
facebook.com/ lampungpost
BUMT mengelola usaha SPBU. Kepala BPMPD Lam pung Yudha Setiawan meng ingatkan seluruh prosedur mulai dari musyawarah hingga masuk APBDes harus dijalankan dan sesuai aturan yang berlaku. “Selama hasil musyawarah kemudian prosedurnya dila lui semua. Mulai APBDes kemudian dievaluasi kabu paten. Kalau sudah lewat semua enggak ada masalah,” kata Yudha saat dihubungi Lampung Post, kemarin. Ia menjelaskan dalam aturan tidak ada larangan pendirian usaha SPBU dengan syarat dalam bentuk BUMT. BUMT harus dalam bentuk peraturan desa dengan keten tuan dan kesepakatan bersa ma antardesa. (CK11/MAN/M1)
dengan adanya calon tung gal tidak ada, tetapi esen si demokrasinya menjadi berkurang,” katanya. Sebelumnya, anggota KPU Lampung, Ahmad Fau zan, mengatakan dalam UU 10/2016 calon tunggal bisa diakomodasi. Ia men jelaskan nanti ada kertas suara untuk pemilih dari KPU. “Dalam regulasi UU No 10/2016, dalam satu lembar kertas suara akan ada foto pasangan calon dan poto
pasangan kosong. Pemberi an suara dilakukan dengan mencoblos,” ujarnya.
Pengawasan Melekat Sementara itu, komisio ner Bawaslu Lampung Di visi Pencegahan, Nazarudin, mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan melekat walau hanya ada calon tunggal. “Sebelum penetapan calon, fokus pen gawasan kami itu kepada pe tahana terkait penggerakan birokrasi dan fasilitas serta anggaran daerah,” ujar dia. Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari mengatakan setiap partai politik punya pandang an dalam melakukan rekrut men dan evaluasi penilaian terhadap kemampuan dan kapasitas kepala daerah. “Ben tuk apresiasi dari partai politik yang menilai kepala daerah itu berhasil berupa dukungan un tuk melanjutkan kepemimpin an,” kata dia, kemarin. (R5) triyadi@lampungpost.co.id
Follower Instagram Selena... Hlm. 16
TAK lama lagi, lima kepala daerah di Provinsi Lampung akan habis atau di habiskan masa jabatannya. Habis atau dihabiskan dilakukan untuk keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap dua 2017. Dua kepala daerah yang memang habis masa jabatan nya sebelum pelaksanaan pilkada itu yaitu Umar Ahmad selaku bupati Tulangbawang Barat (14 November 2016) dan Sudjadi Saddat di Pringsewu (23 November 2016). Sementara akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah tiga kabupaten lainnya, yang berakhir setelah pilkada atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru, diha biskan lebih awal untuk kepentingan Pilkada 2017. Mengisi kekosongan jabatan kepala daerah definitif di Tulangbawang Barat dan Pringsewu, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Lampung mengajukan dua penjabat (pj) bupati untuk ditetapkan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Untuk tiga kabupaten lainnya, Mesuji (AMJ 13 April 2017), Lampung Barat (AMJ 10 Desember 2017), dan Tulangbawang (AMJ 17 Desember 2017), Gubernur Lampung menunjuk langsung dan menetapkan pelaksana tugas (plt). Penetapan plt dan pj kepala daerah itu perlu mendapat perhatian serius. Penjabat pengganti kerap memanfaat kan waktu singkat kekuasaannya dengan merombak pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas beragam motif politik. Setidaknya, ada dua peraturan tentang kepala daerah definitif dan sementara, yaitu UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 49/2008 tentang Pemi lihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada intinya, plt atau pj diangkat mengisi kekosongan pejabat definitif dengan berbagai pembatasan kewenang an seperti dilarang melakukan mutasi pegawai. Larang an itu bisa dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Faktanya aturan itu hanya menjadi macan ompong. Tercatat 491 pegawai negeri sipil (PNS) di lima pemerin tah kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2015, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Selatan, mengalami mutasi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya mengeluarkan rekomendasi pembatalkan mutasi yang dilakukan lima pj kepala daerah di Lampung karena dinilai melanggar UU No. 5/2014 tentang ASN. Persoalan yang mendasar mengapa ada mutasi? Karena PNS ikut berpolitik praktis, secara terang benderang menjadi tim sukses. Inilah merusak tatanan birokrasi. Seharusnya, pj atau plt mampu menahan syahwat kekua saanya untuk memutasi PNS. Dan, PNS bersikap netral. Sepatutnya pula mereka fokus kepada peningkatan pe layanan kepada masyarakat dan menyiapkan situasi yang mendukung terselenggaranya pemilukada dengan baik. Jangan gunakan jurus aji mumpung memutasi pejabat yang lebih banyak pertimbangan politiknya ketimbang kebutuhan. Kebijakan itu hanya akan menuai protes dan mendulang sengketa. Dan, PNS bekerjalah secara pro fesional dan proporsional. Jika tidak, pelayanan publik melorot, masyarakat pun menjadi korban. n
oasis
Apel dan Kanker DIET sehat termasuk asupan rutin buah dan sayuran diduga melindungi terhadap berbagai jenis kanker. Namun, apel ternyata memiliki manfaat paling banyak melawan penyakit mematikan itu. Bahkan, menurut sebuah studi dari Universitas Perugia, Italia, jika memakan apel setiap hari, akan mengurangi risiko terkena sedikitnya lima jenis kanker, yaitu kanker payu dara, usus, paru-paru, mulut, dan saluran pencernaan. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Public Health Nutrition ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 40 lebih studi yang berbeda terkait kanker dan hasilnya menunjukkan konsumen buah terbesar memiliki tingkat kanker yang lebih rendah. Dalam laporan hasil tersebut para ilmuan mengatakan, “Karena komposisi apel yang tinggi akan flavonoid, senyawa yang diduga mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung.” (MI/R5)
Satgas Jadi Solusi Konflik BNIL
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
KONFLIK PT BNIL. Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin hormat kepada Asops Kapolri Irjen Pol Unggung Cahyono usai berdialog terkait masalah konflik PT BNIL di Mapolda Lampung, Bandar Lampung, Kamis (29/9). KEPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung bersama Mabes Polri, Forkopimda Provinsi Lampung, dan perwakilan masyarakat Bujukagung, Kecamatan Banjarmargo,
Tulangbawang, serta PT Bangun Nusa Indah Lam pung (BNIL) bersepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi konflik yang terjadi pada
lahan PT BNIL di Mapolda Lampung, Kamis (29/9). “Nanti akan dibentuk satgas untuk menangani permasalahan itu,” kata Ka polda Lampung Brigjen Ike Edwin, kemarin. Menurut dia, satgas itu akan dibentuk oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Kapolda juga mengatakan akan kembali turun ke lahan PT BNIL. “Kan baru akan dibentuk oleh Gubernur. Langkah-langkah apanya, ya nanti setelah dibentuk. Besok saya akan turun ke sana.” Diketahui, pertemuan itu membahas masalah warga Bujukagung dengan manajemen PT BNIL me nyusul tidak dipenuhinya kompensasi lahan plasma masyarakat di sekitar hak
guna usaha (HGU) per usahaan. Permasalahan ini muncul lantaran pihak perusahaan terkesan cuek akan nasib masyarakat yang menjadi korban penggu suran oleh anak perusahaan Sungai Budi Group itu ketika membuka lahan perkebun an pada 1991. Asisten Operasional (Asops) Kapolri Irjen Ung gung Cahyono mengatakan ada dua permasalahan yang terjadi dalam konflik BNIL, yaitu konflik PT BNIL dan masyarakat serta PT BNIL dan Pemkab Tulangbawang. Dia meminta mulai Kamis (29/9) wilayah itu harus dikosongkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta mencari jalan keluar dari permasala han itu. (DEN/RUL/D2)