facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
TAJUK
AKREDITASI SEKOLAH DI LAMPUNG 1 Lampung Barat 2 Tanggamus 3 Lampung Selatan
4 Lampung Timur 5 Lampung Tengah 6 Lampung Utara
7 Way Kanan 8 Tulangbawang 9 Pesawaran
10 Pringsewu 11 Mesuji 12 Tuba Barat
13 Pesisir Barat 14 Bandar Lampung 15 Metro
Evaluasi tanpa Kolusi PENGALIHAN pengelolaan SMA dan SMK menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah tahun ini. Sesuai amanat UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi ditetapkan
SMA/MA Negeri Se-Lampung per 2016
35 30 25 20 15 10 5 0
1
2
3
4
5
6
A
AKREDITASI
7
B
8
9
C
10
11
12
13
14
15
TT (Tidak Terakreditasi)
SMK Negeri Se-Lampung per 2016
70 60 50 40 30 20 10 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sumber: http://bansm.or.id
Disdik Siapkan Perumus Pergub DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung segera menunjuk tim perumus rancangan peraturan gubernur (pergub) pengangkatan kepala SMA/SMK. Penunjukan dilakukan setelah pelantikan pejabat eselon III dan IV. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpakar mengatakan penyu sunan rancangan pergub akan melibatkan berbagai pihak, pendidik tenaga kependidikan (PTK), pengawas sekolah, biro hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Pihaknya berharap penunjukan perumus rancangan pergub merepresentasikan kebutuhan akan kepala sekolah yang berkompeten. Menurutnya, tidak ada lelang jabatan kepala SMA/ SMK. Pihaknya akan melakukan seleksi sesuai dengan kompetensi dan persyaratan mininal untuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah. “Kami enggak ada lelang, semua hanya seleksi kepada mereka yang punya kapasitas dan kompetensi,” kata dia kepada Lampung Post, Kamis (2/2). Ia menambahkan evaluasi terhadap kepala SMA/SMK bukan semata-mata mengacu kepada akreditasi sekolah, melainkan berpedoman kepada Permendiknas No. 28 Tahun 2010. Evaluasi disesuaikan dengan masa jabatan kepala sekolah. Dalam Pasal 10 Permendiknas 28/2010, kepala sekolah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun dan dapat diperpanjang selama dua pe riode apabila memiliki prestasi dan apabila sudah menjabat dua periode dapat kembali menjabat di sekolah lain dengan akreditasi yang lebih rendah. Permendiknas tersebut, kata dia, diturunkan melalui pergub yang isinya lebih spesifik mengatur kriteria calon kepala sekolah. “Kami belum bisa tentukan berapa kepala sekolah yang dievaluasi karena poin utama bukan dari akreditasi sekolahnya, tapi masa jabatannya. Ada yang lebih dari delapan tahun masih menjabat,” ujarnya. (RUL/S1)
Surat Keterangan
Picu Pilkada Curang Sebanyak 17.449 pemilih dengan surat keterangan di empat kabupaten patut diawasi, sebab rentan dimanipulasi. Triyadi Isworo
P
@lampostonline @buraslampost
No. 14055 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | jumat, 3 FEBRuari 2017 | 24 Hlm.
ENGGUNAAN surat keterangan bagi pemilih tanpa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) membuat pemilih an kepala daerah (pilkada) curang. Kondisi itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu menjadi pemilih siluman. Pengamat politik dari Universitas Lampung, Himawan Indrajat, berpendapat surat keterangan itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk memilih pada hari pencoblosan. “Iya, ini kan terkait dengan KTP-el mereka
yang belum jadi sehingga menggunakan surat keterangan memilih. Ini juga yang harus diawasi,” kata akademisi FISIP Unila itu saat dimintai pendapatnya oleh Lampung Post, Kamis (2/2). Kemudian, untuk melakukan pencegahan harus ada koordinasi Disdukcapil dengan KPU dalam pendataan pemilih. Koordinasi itu harusnya sejak penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) sampai DPT dan pemilih sampai di tempat pemungutan suara (TPS). “Sehingga potensi pemalsuan surat keterangan bisa dihindari. Kalaupun namanya tidak terdaftar di DPT tapi tetap memaksa untuk memilih harus ada surat pengantar dari KPU atau menggunakan KTP-el,” kata dia. Untuk diketahui, hingga kini di Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, dan Tulangbawang, ada sekitar 17.449 pemilih yang
belum melakukan perekaman akan menggunakan surat keterangan. Anggota KPU Lampung Divisi Data Pemilih, Handi Mulyaningsih, menga takan kalau Lampung Barat dan Tulangbawang Barat sudah lengkap. Tidak ada lagi pemilih yang menggunakan KTP-el dan menggunakan surat keterangan memilih dari Disdukcapil. “Mereka sudah terdata dalam DPT semua dan tinggal datang membawa C6 ke TPS,” kata Handi, kemarin. Menurut Handi, pihaknya juga telah bersiap untuk mengantisipasi pemilih siluman, menggunakan surat keterang an Disdukcapil dan KTP-el. “Dalam aturannya, masyarakat memilih sesuai dengan alamatnya di KTP elektronik atau surat keterangan memilih dari Disdukcapil. Jadi tidak boleh memilih di tempat yang lain,” ujarnya. Dia juga mengatakan pihaknya melakukan rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terdiri dari orang-orang yang tinggal di RT/RW itu. Tujuannya agar mengetahui persis siapa saja warganya.
Pengawasan Melekat
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
PENGAMANAN PILKADA. Ratusan personel Direktorat Sabhara Polda Lampung dan siswa Pendidikan Pembentukan (Diktut) Brigadir Polri TA 2016—2017 mengikuti latihan simulasi pengendalian unjuk rasa Pemilukada Lampung di SPN Polda Lampung, Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (2/2).
Sementara pimpinan Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan, Nazarudin, mengatakan pihaknya selaku pengawas pemilu menginstruksikan jajaran peng awas sampai ke tingkat paling bawah untuk melakukan pengawasan melekat. “Jangan sampai ada pelanggaran yang timbul karena apabila ada orang yang melanggar hukum akan dapat sanksi pidana yang sudah diatur sesuai dengan UU 10/2016 tentang Pilkada,” kata dia. (R5) triyadi@lampungpost.co.id
mulai Oktober 2016. Namun, proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan dan ada kemungkinan baru dapat tuntas tahun ini. Tidak mudah mengalihkan sistem penggajian serta manajemen kependidikan yang menyangkut ribuan pegawai. Di Lampung, terdapat 681 SMA/MA dan 260 SMK dengan 8.619 guru PNS dan tenaga kependidikan, belum termasuk guru-guru di sekolah swasta, berikut 310 ribu siswa. Selain manajemen, tujuan paling mendasar dalam pengalihan kewenangan tersebut adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Salah satu langkah untuk mendongkrak kaulitas dan pemerataan pendidik an, yakni dengan mengevaluasi kembali kepala sekolah, terutama yang memiliki kinerja kurang sesuai dengan ketentuan. Kepala sekolah yang sudah terlalu lama memegang jabatan atau yang tidak mampu meningkatkan kualitas lulusan memang layak dievaluasi. Mutu pendidikan di Lampung memang masih jauh dari harapan. Tahun lalu, kualitas pendidikan Lampung masuk peringkat 27 dari 34 provinsi di Tanah Air. Jika dilihat dari indeks pembangunan manusia, pada 2016 Lampung berada di level 66,95 atau masih di bawah IPM nasional sebesar 69,55. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, kepala sekolah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun dan dapat diperpanjang selama dua periode apabila berprestasi. Bila sudah dua periode, dapat kembali menjabat kepala sekolah lain dengan akreditasi lebih rendah. Jika merujuk pada peraturan tersebut, hal pertama yang harus dievaluasi adalah kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode. Baru kemudian disusul sejumlah standar kompetensi lain. Permendiknas tersebut hendaknya dijadikan satu pedoman pokok dalam setiap proses evaluasi kepala sekolah. Kita tidak berharap penunjukan dan pengangkatan kepala sekolah diwarnai dengan kepentingan lain yang mengarah pada tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sudah bukan rahasia lagi di beberapa daerah kepala sekolah diangkat karena memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu. Bahkan, santer beredar kabar ada tarif tertentu jika ingin menghendaki jabatan kepala sekolah. Dunia pendidikan seharusnya tidak dinodai dengan kepentingan uang maupun politik. Jika hal itu terjadi, cita-cita konsitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa jelas akan terganggu. Kita juga percaya aparatur pemerintahan daerah akan bersikap arif bijaksana dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung. n
OASIS
Perangkat VR dan Vertigo VIRTUAL reality (VR) yang lekat dengan industri game dan hiburan ternyata dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati vertigo visual, demikian menurut temuan para psikolog Cardiff University, Inggris. Orang dengan kondisi tersebut menderita pusing dan mual dan merasa tempat atau lingkungan sekitarnya berputar-putar. Sekelompok tim psikolog mengembangkan lingkungan virtual untuk membantu mendiagnosis dan merehabilitasi penderita vertigo visual. Para ilmuwan percaya pendekatan ini memiliki potensi yang nyata. Hasilnya, semua pasien berbeda-beda dan objek yang menimbulkan gejala ini juga berbeda-beda. Juga dapat ditemukan apa saja objek visual yang memancing timbulnya gejala. Peneliti mengatakan mereka tidak tahu banyak tentang apa yang menyebabkan vertigo visual dan tidak banyak tersedia terapi rehabilitasi sehingga tujuan penelitian adalah untuk mencoba dan memahami kedua hal itu. (MI/R5)
Pemkot Bandar Lampung Jangan Tambah Utang MESKI sudah dililit banyak utang, Pemkot Bandar Lampung berencana meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Padahal, Pemkot masih memiliki utang kepada pihak ketiga Rp150 miliar. Menanggapi rencana tersebut, Pemprov Lampung mengirimkan surat pertimbangan ulang kepada Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) di Jakarta tersebut untuk tidak menyetujui peminjaman itu. Hal itu didasarkan hasil pencermatan
terhadap peraturan daerah (perda) APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017, dengan Pemkot telah memiliki banyak tunggakan utang. Sekprov Lampung Sutono mengiyakan hal itu dan telah menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Dalam Ne geri (Kemendagri). “Mengingat kemampuan fiskal mulai dari PAD yang tidak sesuai dan masih adanya tanggungan kiranya menjadi pertimbangan untuk tidak menyetujui pinjaman yang diajukan Pemkot Bandar
Lampung,” kata Sutono di ruang kerjanya Kamis (2/2). Sutono mengatakan p i h a k ny a m e ny a m p a i kan juga informasi ke Kemendagri secara lengkap sebagai bahan pertimbang an. “Supaya ada informasi yang cukup, kasian kalau seperti ini menambah beban APBD kota,” ujarnya. Sementara itu, Pemkot melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan jika utang yang dialami Kota Tapis Berseri dalam batas wajar. Menurut Kepala BPKAD
Bandar Lampung Trisno Andreas, bahkan negara pun memiliki utang. “Wajarlah kita berutang. Negara saja berutang, kenapa memang kalau ada utang, itu hal yang wajar, hanya tinggal mampu tidak membayar,” ujarnya saat dihubungi kemarin. Mengenai berapa tahun lagi utang tersebut dilunasi, ia enggan berkomentar. “Kalau soal itu belum berani komentar. Tapi yang jelas semua juga berutang, itu wajar. Coba tanyakan apakah provinsi ada utang
atau tidak?” ujarnya. Anggota Komisi IV DPRD setempat, Syarif Hidayat, mengatakan BPK dapat memeriksa pengelolaan anggaran dan lain-lain jika memang beban utang yang ditanggung Pemkot terlalu tinggi. “Kalau melihat defisit anggaran di pemda biasanya wajar, yang penting pemda itu punya kemampuan untuk membayar,” kata Syarif. Pembayaran, kata dia, bisa melalui sisa lebih p e n g g u n a a n a n g g a ra n (silpa) atau penjualan
aset. “Tapi intinya konteks berutang itu kalau neraca keuangannya masih stabil,” ujarnya. (MAN/K1)
Velove Vexia Perankan Istri Chrisye Hlm. 22