Lampung Post Jumat, 4 Agustus 2017

Page 1

jumat, 04 08 2017 NO. 14226 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974 24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

facebook.com/ lampungpost

ig@lampost

@lampostonline @buraslampost

Kejati Terima Aduan Dana Desa Dikorupsi 21 256 Desa R p2 10. 513 .55 0 301 Desa Rp 241 .43 4.9 63 232 Desa Rp 1 87. 528 .19 2 264 Desa Rp 217 .64 2.3 48 299 Desa Rp 233 .59 4.2 39 147 Desa Rp 1 18. 521 .74 0 221 Desa Rp 174 .76 0.3 46 144 Desa Rp 118 .74 5.4 03 126 Desa Rp 9 9.7 50. 756 105 Desa Rp 83. 570 .46 7 93 Desa Rp 75. 378 .99 0 116 Desa R p9 2.4 17. 906

.62

8.8

250 juta

150 juta

50 juta 0

103

D

ANA desa yang meng ­ gelontor di Lampung menjadi bahan korupsi ­p engelolanya. Kejaksaan Ting­ gi (Kejati) Lampung menerima puluh­a n aduan terkait penyele­ wengan dana yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Kepala Kejati Lampung Sya­ frudin mengaku berkomitmen mengawal alokasi dana desa di setiap kabupa­t en di Lampung. Seluruh Kejaksaan telah diimbau mengawasi dana desa di setiap kabupaten, selain peng­a wasan yang dilakukan Kejati. “Sejak dana desa digelontorkan kami dari Kejaksaan Lampung tu­ rut serta melakukan pengawasan dengan menurunkan tim TP4D, selain melakukan pengawasan tim ini juga melakukan penyuluhan supaya para perangkat desa dan pejabat daerah tidak melakukan penyelewengan dana negara terse­ but,” kata Syafrudin saat dikonfir­ masi, Kamis (3/7). Syafrudin tidak menampik se­ jauh ini sudah ada laporan yang masuk ke Kejati Lampung terkait penyeleweng­an anggaran untuk pembangunan daerah itu. “Kalau untuk jumlah pastinya berapa laporan masuk saya lupa yang jelas ada, puluhan laporan sampai sekarang,” ujarnya. Terkait adanya jaksa yang ter­ tangkap tangan oleh Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) terkait suap dana desa, Syafrudin menga­ ku sebagai pimpinan melaku­ kan pengawasan melekat kepa­ da jajaran­nya. “Jadi kita sebagai pimpinan jangan diam saja, seperti penangan­an perkara selalu kita awasi perkembangannya selalu tanya progresnya,” ujarnya. Kemudian, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengatakan Bhayangkara Pembina Keaman­ an dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sudah dibekali pengetahuan tentang DD dan ADD.

Rp

Rp

FEBI HERUMANIKA

ALOKASI DANA DESA 2017

131 Desa

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sudah dibekali pengetahuan tentang DD dan ADD.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lampung: Rp1.957.487.721 KABUPATEN/KOTA 1. Lampung Barat 2. Lampung Selatan 3. Lampung Tengah 4. Lampung Utara 5. Lampung Timur 6. Tanggamus 7. Tulangbawang 8. Way Kanan 9. Pesawaran 10. Pringsewu 11. Mesuji 12. Tulangbawang Barat 13. Pesisir Barat

KASUS KORUPSI Dugaan korupsi dana APBDes 2015 senilai Rp312 juta melibatkan Kades Kotajawa, Pesawaran, Rusli. Dugaan korupsi dana desa 2015 senilai Rp131 juta melibatkan Kades Negerikaton, Lampung Timur, Takim. Sumber: Data Pemberitaan

n LAMPUNG POST/ARMANSYAH

ANGGARAN DANA DESA. Pekerja melakukan pembangunan jalan lapen salah satu desa di Lampung Selatan yang dibangun menggunakan anggaran dana desa, beberapa waktu yang lalu. Pengetahuan itu terkait definisi, penggunaan, pengawasan, serta fungsi apa saja dari anggaran yang diterima desa. “Beberapa saya random ke Bhabin­k amtibmas di desa yang saya kunjungi, mereka tahu misal ada anggara 680 juta, untuk buat selokan, infrastruktur dan lain-

lain. Jadi pengetahuan mereka juga sudah bentuk pengawasan,” kata Sudjarno ditemui di Mapolda Lampung, kemarin.

Kapasitas SDM Sementara dari Jakarta, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemen­ terian Keuangan Boediarso Teguh

Jangan juga ada oknum penyeleweng dana segar itu. Aparat hukum harus mengawal dan berani menindak tegas setiap pelanggar.”

Pengadaan KTP-El Malaadministrasi

Tajuk | Hlm 2

Kota | Hlm 6

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung menemukan masih terdapatnya kesalahan administrasi (malaadministrasi) dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Widodo mengatakan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penge­lola dana desa itu menjadi dilema tersendiri. Menurutnya, penyaluran dana yang harus lang­ sung ke desa dalam jumlah besar akan menjadi masalah jika tidak diimbangi kapasitas SDM. “Dana desa bersumber APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum mengatur kepentingannya berdasar prakarsa,” kata Boediarso dalam diskusi dana desa: APBN prorakyat atau proelite di Demang Restaurant, Sarinah, Jakarta, ke­ marin. Diskusi yang digelar Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS) itu juga menghadirkan Plt Dirjen Pem­ bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemen­ terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid, dan tokoh lainnya sebagai pembicara. (HES/RUL/R5) febi@lampungpost.co.id

Prodi Bahasa Lampung Diusulkan Sejak 2009

Ribuan Karyawan di Lamteng Belum Terasuransi

Tim Universitas Lampung memperjuangkan pendidikan program studi strata satu Bahasa Lampung sejak 2009.

Lebih dari 100 perusahaan yang telah resmi beroperasi dan berbadan hukum di Lamteng belum mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS.

Pendidikan | Hlm 14

Daerah | Hlm 17

Wali Kota Diultimatum Serius Perbaiki Izin Flyover D I R E K T O R AT J e n d e r a l (Ditjen) Bina Marga Ke­ menpu-Pera mengultima­ tum pemkot serius me­ nyelesaikan persyaratan pembangun­an jalan layang (flyover) di depan Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung. Jika rajin dikerjakan, izin pembangunan di jalan na­ sional tersebut cepat disetu­ jui menteri. “Enggak ada batasan waktu pengurusan. Kalau dia rajin kemudian benar, ya cepat di­ setujui. Kami tidak memberi­ kan limit waktu, toh itu kan untuk kepentingan dia (Pem­ kot, red). Kalau dia mau cepat selesai ya harus rajin, kami siap melayani,” kata Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Iwan Zarkasi saat dihubungi Lampung Post, Kamis (3/8). Mengenai kepastian peng­ alihan status jalan nasional menjadi milik Kota Bandar Lampung, Iwan belum dapat memastikannya. Pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan menggelar rapat. “Saya kira begitu. Ya kan dibahas juga belum, biarlah dibahas dulu. Dikompilasi datanya dan saya laporkan ke atasan dulu untuk dianalisis,” kata dia. Sementara Wali Kota Her­ man HN mengaku andalalin dari Kemenhub telah selesai, sementara persyaratan lain­

nya telah lengkap. Jika jadi diundang Kemenpu-Pera pada Senin (7/8), Herman menyatakan siap hadir. “Saya datang kalau diundang. Ber­ kas sudah lengkap, andalalin sudah ada, UKL, dan UPL ada semua,” kata Herman di Ru­ mah Dinasnya, kemarin. Mantan Kadispenda Lam­ pung itu menyatakan tidak ada setop-menyetop pem­ bangunan yang sudah ber­ jalan. Mengenai pernyataan kementerian soal berkas syarat yang tidak sampai, Herman mengatakan hal itu bisa saja macet di Balai Besar Pelaksana Jalan Na­ sional (BBPJN). “Enggak ada yang nyetop-nyetop, semua sudah selesai. Kalau (dokumen) enggak sampai, artinya di balainya macet. Kalau MoU kan memang urus di kementerian dan enggak mungkin macet. MoU sudah dibahas pasal per pasal antara KemenpuPera dan Pemkot,” ujarnya. Berdasarkan pemantauan Lampung Post, kemarin, pembangunan masih terus dilakukan. Bahkan, sebagian trotoar di Jalan Zainal Abi­ din Pagaralam mulai dihan­ curkan. Padahal, dalam su­ rat terakhir Kemenpu-Pera meminta pengerjaan proyek itu disetop hingga izinnya lengkap. (MAN/K1)

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

TETAP JALAN. Pengerjaan rangkaian besi di proyek flyover Jalan Teuku Umar—ZA Pagaralam Bandar Lampung tetap berjalan hingga Rabu (2/8).

“Kami telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang berarti di masa depan.” Bae Suzy Populer | Hlm 22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.