www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13914 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 9 september 2016 l 24 Hlm.
SK Plt Tidak Ganggu Rekomendasi Cabup Golkar DPP Partai Golkar telah menunjuk mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal Purn Lodewijk Friedrich Paulus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Lampung. Penunjukan itu pun dipastikan tidak akan mengganggu keputusan rekomendasi pilkada lima kabupaten di Lampung. Untuk diketahui, Partai Golkar telah merekomendasi dukungan di lima kabupaten yang menggelar pilkada. Tulangbawang untuk pasang an Hanan A Rozak-Heri Wardoyo, Tulangbawang Barat (Umar Ahmad-Fauzi Hasan), Mesuji (Khamami-
Kejati Ikut Awasi Ijon Proyek KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung harus ikut meng awasi kasus-kasus ijon proyek yang bisa menghambat pembangunan di Sai Bumi Ruwa Jurai. Salah satunya kasus dugaan setoran uang proyek yang melibatkan pejabat di Pemprov Lampung. Pengawasan dalam kasus ijon proyek itu bisa dilakukan Kejati melalui Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim ini dibentuk berdasarkan instruksi Presiden yang mengharapkan kejaksaan dapat ikut mengamankan anggaran dan pembangunan. Kepala Kejati Lampung Syafrudin mengatakan TP4D bertugas mendampingi dan mengawal anggaran serta pembangunan yang bersifat strategis. “Tujuannya, apa yang diharapkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dapat sejalan. Tim ini tidak boleh melindungi orang-orang menyimpang,” kata dia. Sementara itu, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Irwandi mengatakan pihaknya akan memanggil mantan Karo Perekonomian Pemprov Lampung, Farizal Badri Zaini, pekan depan guna diperiksa terkait kasus dugaan setoran uang proyek senilai Rp14 miliar. Selain Farizal, penyidik juga akan memanggil istri terlapor untuk dimintai keterangan. ”Farizal dan istrinya akan diperiksa. Insya Allah, ming gu depan kami panggil,” kata dia di Mapolda Lampung, Kamis (8/9). Menurut Irwandi, pihak nya masih mendalami ke terangan para saksi guna menguatkan keterangan pelapor, yakni mantan Kasub bid Sarana dan Prasarana Bakorluh Lampung Djoko Prihartanto. “Delapan orang sudah diperiksa. Sejauh ini kendalanya adalah dalam pemeriksaan saksi-saksi belum memenuhi panggilan.” Ia menambahkan pihaknya juga akan memeriksa video yang diduga merekam penye rahan uang setoran proyek tersebut kepada Farizal. “Kami pasti akan cek semua petunjuk, termasuk video itu,” ujar Irwandi. Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan dalam kasus tindak pidana, termasuk soal langkah hukum yang akan dilakukan terkait adanya pencatutan nama Gubernur. “Kami ini kan ex officio kuasa hukum Pak Gubernur. Kalau dicatut orang itu, bukan kewajiban kami. Kami lebih kepada produknya, bukan personal,” ujar dia. (MAN/DEN/K1)
Sapli), Lampung Barat (Edy Irawan-Ulul Azmi Soltiansa) dan Pringsewu rekomendasi diberikan ke Sekretaria DPD I Golkar Ririn Kuswantari. Ririn dibebaskan untuk memilih calon wakilnya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam SK DPP No. KEP-149/DPP Golkar/IX/2016 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Plt DPD Partai Golkar Lampung tertanggal 8 September 2016, yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Alzier Dianis Thabranie (ADT) digantikan Lodewijk Friedrich Paulus yang men-
Ariyadi Achmad jabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategi dan SDM DPP Partai Golkar, yang merupakan Danjen Kopassus ke-24 pada 2009— 2011 dan juga Pangdam I/ Bukit Barisan 2011—2013. “SK-nya terbit hari ini No. KEP-149/DPP Golkar/IX/2016
tentang Pemberhentian dan Penunjukan Plt DPD Partai Golkar Lampung Letnan Jenderal Purn Lodewijk Friedrich Paulus, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera III Ariyadi Achmad, melalui sambungan telepon, Kamis (8/9). Ariyadi ditunjuk membantu Plt Ketua untuk menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa (musdalub). “Pilkada jalan semuanya, kan (wewenang) DPP. Semuanya normal, enggak ada gangguan, cuma mengganti kepengurus
an Alzier,” ujar dia seraya memastikan SK DPP akan dikirim ke DPD I secepatnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra mengatakan belum mene rima SK DPP itu. “Nanti kami lihat dulu mekanisme itu, sesuai dengan prosedur mekanisme dan konstitusi partai. Kami akan pelajari dulu suratnya seperti apa. Kami juga kan tidak mau berandai-andai,” ujar dia. Demikian juga ditegaskan Wakil Ketua DPD I Riza Mirhadi. Sementara Ketua Harian I Made Bagiase justru mengatakan itu hanya isu. (*9/U2)
Bakauheni Fokus Mudik Iduladha
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO/AAN KRIDOLAKSONO.
HADAPI LIBUR IDULADHA. Arus kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni saat menjelang libur panjang Iduladha 1437 H masih normal, Kamis (8/9). Mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Iduladha, PT ASDP Cabang Bakauheni mengoperasikan 28 kapal per hari, dari 56 kapal yang disiapkan. (Insert) Calon penumpang mencetak tiket kereta api di Stasiun Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (7—9). Hingga 9 September, tiket keberangkatan kereta api Tanjungkarang—Kertapati habis terjual.
Sesuai SE Menhub, sejak 9—12 September 2016, kendaraan angkutan barang bersumbu lebih dari dua dilarang beroperasi di jalan nasional dan jalur wisata. DENI ZULNIYADI
S
ELAMA libur panjang mudik Iduladha 2016, Bakauheni, Lampung Selatan, menjadi sentral fokus Polda Lampung mengantisipasi kemacetan dan peng amanan. Polda akan menggelar Operasi Iduladha selama empat hari, mulai hari ini (9/9) hingga Senin (12/9). “Khusus di Lampung sentral fokusnya di Lamsel, kami sudah koordinasi dengan fungsi pengamanan dari instansi lainnya,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Prahoro Tri Wahyono, Kamis (8/9). Selama operasi itu digelar, semua kendaraan yang bersumbu lebih dari dua atau truk dan angkutan berat lainnya, baik dari
Jawa maupun mau ke Jawa, tidak boleh melintas, kecuali angkutan sembako dan kebutuhan pokok. “Jika masih ada truk yang melintas, akan diberhentikan dan dimasukkan kantongkantong parkir yang telah disediakan di sepanjang jalur lintas tengah, barat, dan timur,” kata dia. Untuk pengamanan, Polda dan polres, kata Prahoro, mengerahkan 2/3 kekuatan selama operasi Iduladha ini. ”Personelnya seperti biasa 2/3 kekuatan masing-masing polres. Untuk Polda, kami sudah siapkan 150 personel khusus lalu lintas, sedangkan lainnya nanti dikoordinasi Karo Ops,” kata dia. Selain Bakauheni, jalur lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat juga diper-
facebook.com/ lampungpost
kuat. Pola hijau, kuning, dan merah tetap diterapkan di Pelabuhan Bakauheni. Pola itu, kata dia, untuk menandakan tingkat kepadatan kendaraan di pelabuh an, hijau berarti lancar, kuning mulai padat, dan merah berarti darurat. “Kalau mengekor 1 kilometer itu kami mainkan kantong parkir di wilayah Lampung Selatan. Merah kalau sudah panjang meng ularnya itu kami perjauh kantong parkir sampai ke Menggala, Lamteng, dan Lamtim,” kata dia. Kepala Dishub Lampung Idrus Effendi mengatakan pembatasan operasional angkutan itu tidak berlaku bagi beberapa kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak, bahan bakar gas, ternak, sembako atau kebutuhan bahan pokok, dan susu. “Juga kendaraan pengantar barang dari pos,” kata dia, kemarin.
Siagakan 56 Kapal Pada bagian lain, PT Angkut an Sungai Danau dan Penye berangan (ASDP) Cabang Bakauheni mempersiapkan 56 kapal bersiaga dengan 28 unit kapal yang beroperasi setiap hari. Manajer Operasio nal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni Yefri Hendri mengatakan pada angkutan libur Idul adha, fokus lonjakan penum pang pada arus balik. Ia memprediksi arus kendaraan pribadi ataupun penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni bisa naik 100% dibandingkan hari biasa. Pada hari normal jumlah penumpang pejalan kaki mencapai 4.500 orang dan kendaraan campuran sekitar 3.500 unit setiap hari. “Prediksi ini lantaran libur Iduladha cukup panjang,” ujar Yendri, kemarin. (AJI/MAN/KRI/R5) deni@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Bau Busuk Setoran Proyek MAKELAR proyek telah menjadi rahasia umum di negeri ini. Bahkan, fee proyek atau uang pelicin seolah menjadi kewajiban legal bagi kontraktor atau pemenang tender kepada oknum birokrat korup. Adanya uang terima kasih 10%—30% dari nilai proyek jelas-jelas berimbas pada kualitas bangunan yang dikerjakan, baik proyek fisik maupun nonfisik. Fee tersebut harus dikatakan secara jujur mengurangi fisik proyek yang dikerjakan. Belum lagi kontraktor ingin untung dari proyek yang dikerjakan. Anggaran semula yang terpotong memaksa pemborong proyek harus bersiasat agar kewajiban tetap tunai. Wajar jika kemudian hasil pengerjaan proyek menjadi amburadul. Terungkapnya kasus penipuan setoran uang proyek yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, menegaskan postulat uang rakyat semestinya diperuntukkan kepentingan publik, justru menjadi lahan subur mafia di tubuh birokrat. Menilik data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah beperkara hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Dari 2005—2014, sebanyak 1.221 birokrat terjerat korupsi lantaran menerima suap atau gratifikasi proyek. Kini di Lampung, pejabat yang akan berurusan dengan hukum adalah mantan Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal BZ dan mantan Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Bakorluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lampung Djoko Prihartanto. Kebijakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menonaktifkan kedua pejabat yang terlibat kasus fee proyek itu merupakan langkah tepat untuk penuntasan kasus tersebut. Iktikad Gubernur agar kasus ini segera tuntas patut diapresiasi. Dari kasus tersebut juga beredar video rekaman yang menyebutkan sejumlah orang penting dan pengusaha. Bisa saja hal itu menjadi siasat pelaku mengegolkan nafsu memperkaya diri. Cara yang tidak halal mendapatkan uang dengan menjual nama pimpinan. Bau busuk setoran proyek itu tercium dan mengalir ke mana-mana. Soal kebenarannya akan dibuktikan oleh aparat pene gak hukum dan pengadilan. Jelasnya, publik berharap pengungkapan kasus tersebut tidak tebang pilih. Bahkan, kasus ini menjadi pintu masuk pembongkaran mafia fee proyek di seluruh kabupaten/kota, termasuk di provinsi sendiri. Kasus tersebut juga menjadi momentum bersih-bersih calo, suap untuk mendapatkan proyek di daerah. Apalagi makelar proyek dengan sistem ijon, kini menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh paling anyar, operasi tangkap tangan (OTT) bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu lalu. Terlebih Provinsi Lampung tengah guyub melaksanakan berbagai proyek nasional. Berbagai proyek mahapenting itu bagi kemajuan daerah harus selesai dengan hasil yang berkualitas dan juga bebas dari mafia proyek. n
oasis
Virus Zika Serang Mata BAYI yang lahir dari seorang ibu yang tertular virus zika tak hanya dapat mengalami microcephaly (otak yang mengecil), tapi mungkin juga kebutaan. Hal itu terungkap dari sebuah studi yang dipublikasikan di Journal Cell baru-baru ini. Dari uji coba yang dilakukan para peneliti dari Washington University School of Medice di St Louis, AS, virus zika ternyata dapat hidup dan berkembang di mata seekor tikus. Uji coba ini juga dilakukan terhadap janin hewan tersebut serta bayi tikus yang baru lahir. “Studi yang kami lakukan menunjukkan bahwa area mata dapat menjadi habitat virus zika,” ujar Michael Diamond, profesor di Washington University School of Medice di St Louis, Amerika Serikat, Rabu (7/9). Hasil uji coba ini dapat menjelaskan pasien yang terinfeksi virus ini kemungkinan dapat mengalami gangguan penglihatan, bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kebutaan. (MI/R5)
Data Guru SMA/SMK se-Lampung Mulai Dikirim ke BKN DATA guru PNS SMA/SMK dari 13 kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan peralihan ke Pemerintah Provinsi Lampung mulai dikirim ke pusat data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Zaini Nurman mengatakan BKN memberi tenggat hingga akhir September. “Pengiriman data 13 kabupaten/kota via internet ke pusat data BKN sudah selesai. Penyerahan berkas
resmi menunggu semua daerah lengkap. Saat ini kurang dua daerah lagi, yaitu Bandar Lampung dan Way Kanan. Mereka sedang berproses,” kata Zaini, saat dihubungi, kemarin (8/9). Menurut dia, untuk tahap awal, data yang dikirim masih data pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS. “Ini untuk guru berstatus PNS di SMA/ SMK dulu, kalau honorer belum,” ujarnya. Menurut dia, setelah data
dari 15 kabupaten/kota lengkap, selanjutnya akan ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) untuk ditembuskan ke BKN. Penelusuran Lampung Post dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, jumlah guru SMA seLampung, baik yang berstatus PNS maupun honorer, mencapai 15.448 pada 2015. Sebelumnya, Asisten IV Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Hamar toni Ahadis memaparkan
ada 14.797 guru dan tenaga administrasi SMA/SMK yang akan dialihkan ke provinsi, yaitu 8.864 berstatus PNS dan 5.933 honorer. Sementara itu, 1.456 guru SMA/SMK di Bandar Lampung siap dialihkan ke provinsi. Adapun perincian nya, 1.003 guru SMA dan 416 guru SMK. Kepala BKD Bandar Lampung M Umar mengatakan sudah meng-input seluruh data guru di BKN agar nantinya tidak terkendala
keterlambatan gaji. Dia menjelaskan pengalihan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi otomatis mengubah proses p engiriman gaji yang biasanya lewat kabupaten/ kota, nantinya disalurkan lewat pemerintah provinsi. Anggota DPRD Lampung, Muchlas E Bastari, memin ta BKD membantu proses penga lihan pengelolaan SMA/SMK . “BKD harus membantu semua mekanismenya sehingga semua bisa
berjalan lancar. Data sudah disamakan dari BKN,” kata Muchlas. (MAN/EBI/S1)
Sisilia Ingin Kenalkan Tari Daerah... Hlm. 16