TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
l
No. 13886 TAHUN XLl
facebook.com/ lampungpost
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 11 AGUSTUS 2016 l 24 Hlm.
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Mencegah Dosa Lingkungan
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
HUT LAMPUNG POST. (Dari kanan) Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain, Pemimpin Umum Lampung Post Bambang Eka Wijaya, Direktur Utama Lampung Post Usman Kansong, Gubenur Lampung M Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, mantan Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong, Rektor Itera Ofyar Z Tamin, dan Pemimpin PerusahaanLampung Post Prianto A Suryono usai menyerahkan cendera mata saat HUT ke-42 Lampung Post di halaman kantor harian ini, Rabu (10/8).
BPK Beri Dua Rekomendasi Dana Bansos BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Per wakilan Lampung memberikan dua reko mendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk menindaklanjuti adanya temuan ketidakjelasan penerima dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun 2015 senilai Rp60 miliar lebih. Dua rekomendasi tersebut, yakni Pemkot harus melakukan monitor dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hibah dan bansos, serta segera meminta laporan peng guna dana tersebut. Humas BPK Perwakilan Lampung Yanuar mengaku hasil temuan soal dana bansos dan hibah serta rekomendasinya telah diberikan kepada Pemkot Bandar Lampung. “Di dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) itu sudah jelas, ada rekomendasi beserta temuan yang kami dapat,” kata Yanuar di kantornya, Rabu (10/8). Mengenai langkah yang akan ditempuh BPK soal temuan tersebut, Yanuar enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, ada bagian lain yang paling mengetahui persoalan tersebut.
Pertanggungjawaban Dana Bansos/ Hibah Pemkot Bandar Lampung Tahun 2015
6,3 miliar
Rp
Belanja hibah kepada instansi Pemerintahan Pusat
Rp
42,1 miliar
Belanja hibah kepada badan/lembaga organisasi
1,6 miliar
Rp
Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
10,5 miliar
Rp
Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat
Sumber: LHP BPK Perwakilan Lampung
Dalam LHP BPK, laporan soal pertang gungjawaban dana bansos dan hibah itu seharusnya sudah disampaikan paling lambat 10 Januari 2016. Terpisah, Kepala Seksi Penerangan dan Hu kum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Yadi Rachmat berjanji akan memantau aliran dana hibah dan bansos di Pemkot tersebut. Menurut Yadi, pihaknya akan terlebih dahulu menelaah dan mengkaji adanya temuan BPK itu sebelum melakukan penye lidikan lebih jauh. “Saya sudah membaca temuan itu. Kami akan telaah dulu, kami pelajari dulu temuan itu seperti apa dan harus ada laporannya juga kepada kami,” kata Yadi, melalui telepon, kemarin. Yadi mengatakan temuan LHP BPK tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan untuk melakukan penyelidikan. “Karena harus ada hal-hal lain untuk dijadikan bukti, walaupun temuan itu sudah cukup membantu.” Diberitakan sebelumnya, dana bansos dan hibah di Pemkot Bandar Lampung tahun 2015 senilai Rp60 miliar lebih diduga bermasalah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung Trisno Andreas mengatakan seharusnya satker terkait, seperti Kesbangpol dan Dinas Sosial, melakukan pengawasan terhadap penerima dana hibah dan bansos. (EBI/RAN/K1)
Anggaran Lampung Dipangkas Rp240 M Pemangkasan anggaran dari pusat akan berimbas terhambatnya proyek strategis dan berpotensi terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan kriminalitas. VERA AGLISA
K
EMENTERIAN Keuang an kembali memangkas dana transfer daerah untuk Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp240 miliar. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menilai hal itu akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminali tas di Sai Bumi Ruwa Jurai. “Kementerian Keuangan me mangkas lagi anggaran untuk Lampung Rp240 miliar. Tentu ini akan membuat kita semakin berat,” kata Gubernur, saat memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT ke-42 Lampung Post di kantor harian ini, Rabu (10/8). Hadir pada acara tersebut, yak ni Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, mantan Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong, Rektor Itera Ofyar Z Tamin, Kapol resta Bandar Lampung Kombes Hari Nugroho, Direktur Utama Lampung Post Usman Kansong, Pemimpin Umum Bambang Eka Wijaya, Pemimpin Perusahaan Prianto A Suryono, dan Pemimpin Redaksi Iskandar Zulkarnain. Menurut Gubernur, dengan adanya pemangkasan dari pusat tersebut, ke depan sejumlah pro gram akan mengalami sedikit perlambatan. Selain itu, juga akan berimbas pada terhambatnya proyek strategis dan sekaligus
berpotensi terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan krimi nalitas. “Pembangunan tentu akan tetap berjalan, tetapi speed-nya mungkin agak lambat.” Ia menjelaskan pemangkasan anggaran dari pusat juga terjadi hampir di seluruh daerah di Tanah Air. Meskipun demikian, berdasar kan data yang didapat Pemprov Lampung, pertumbuhan perekono mian Lampung saat ini merupakan yang tertinggi di Sumatera. Bahkan, untuk nilai tukar petani (NTP) di Sai Bumi Ruwa Jurai juga tertinggi keempat secara nasional. “Kalau di daerah lain, mungkin kondisinya lebih parah.”
“
Pembangunan akan tetap berjalan, tetapi speed-nya mungkin agak lambat. Gubernur meminta masyarakat untuk memahami kondisi keuangan daerah. Namun, Ridho memastikan beberapa program unggulan akan tetap menjadi prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
sumber informasi. “Ada satu hal yang tidak bisa menggantikan media cetak, meski kini hadir media digital. Seperti saya yang lebih memilih koran sebagai sumber informasi,” ujarnya. Sementara itu, Usman Kansong mengapresiasi perkembangan Lampung Post yang cukup signifikan, ter utama dalam menjaga konten lokal. “Saya mengamati konten Lampung Post mengutamakan proximity atau isu-isu lokal. Ini menjadi keunggulan Lampung Post sebagai koran daerah karena semakin dekat dengan masyarakat,” kata Usman Kansong, yang juga direktur pemberitaan Media Indonesia. Menurutnya, konvergensi yang dilakukan Lampung Post dengan mengembangkan divisi media online dan radio sudah tepat. Konvergensi media, ujarnya, tidak hanya dilakukan antardi visi di Lampung Post, tapi juga antargrup, seperti Media Indonesia dan MetroTV. “Konvergensi ini harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, terutama dengan induk, seperti saling ber bagi konten, tampilan, dan foto sehingga semakin kaya dan lebih berwarna,” ujarnya. (YAR/S1)
PARADE FOTO Hlm. 7 vera@lampungpost.co.id
Apresiasi Lampost Terkait HUT ke-42 Lampung Post, Gubernur mengapresiasi dukungan media ini terhadap pembangunan Lampung. Menu rutnya, kehadiran Lampung Post telah berperan nyata sebagai pilar keempat dalam pembangunan. Ridho berharap Lampung Post dapat terus eksis. Apalagi diya kininya masyarakat akan tetap memilih media cetak sebagai
Davina Veronica Ajak Masyarakat... Hlm. 16
TUJUAN ekonomi kerap mengi kis tanggung jawab manusia menjaga kelestarian alam. Demi keuntungan sesaat kelestarian alam kerap dikesampingkan atau bahkan diabaikan. Celakanya, keinsafan atas perilaku buruk terhadap alam itu melulu datang terlambat. Keinsafan itu biasanya baru mengemuka manakala datang bencana lantaran alam telah rusak dan sulit diperbaiki. Di Lampung, “dosa” itu amat terang benderang terlihat. Mulai dari habisnya bukit-bukit di Bandar Lampung, ru saknya area pesisir lantaran reklamasi di Teluk Lampung, hingga kasus penambang pasir di Lampung Timur. Perusak lingkungan itu pelakunya bermacam-macam, dari perusahaan swasta hingga rakyat jelata, juga pemer intah setempat yang secara tidak langsung memberi izin eksplorasi yang ujung-ujungnya menjadi eksploitasi. Namun, ada pula pihak yang memiliki nurani dan kesalehan lingkungan seperti masyarakat enam desa Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur. Mereka tegas menolak pengerukan pasir di Tanjung Sekopong. Mereka menyatakan pengerukan yang dilakukan di Tan jung Sekopong bukan hanya merugikan nelayan, melainkan juga akan merusak ekosistem. Atas sikap para nelayan itu, kita patut memberikan apresiasi juga dukungan. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perizinan perlu menimbang ulang atas izin yang diberikan kepada perusahaan terkait untuk melakukan pengerukan atas 1.000 hektare pasir laut di perairan Tanjung Sekopong. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelo laan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan adanya larangan melakukan penambangan pasir. Larangan itu terutama pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan atau budaya menim bulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau kerugian masyarakat sekitarnya. Patut pula kita ingatkan persoalan eksplorasi kekayaan alam bukan melulu soal legalitas dan dorongan ekonomi se mata. Ada pertimbangan kelestarian lingkungan yang patut dikedepankan agar tak timbul persoalan kemudian. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Lam pung patut menjelaskan ke publik aktivitas pengerukan pa sir laut di Tanjung Sekopong benar-benar dapat dipastikan aman dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Jika persoalan pencemaran lingkungan benar-benar tuntas, langkah selanjutnya adalah memastikan komit men perusahaan terkait menjaga dan memelihara ling kungan sekitar eksplorasi pengerukan pasir. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, meskipun legal, usaha penambangan kerap menyisakan dosa lingkungan lantaran alam yang telah dieksplorasi tidak segera dipu lihkan bahkan malah ditelantarkan. Terakhir, pihak pemberi izin juga harus memastikan, mampu mengawal dan menjaga komitmen perusahaan, juga berani bertindak tegas jika di kemudian hari ternya ta izin itu merugikan alam dan rakyat nelayan. Jika pemerintah terkait tak dapat menjamin itu se mua, langkah paling tepat ialah menimbang ulang izin pengerukan. Jangan sampai ia menjadi aib atau dosa lingkungan yang amat sulit dimaafkan. n
oasis
Obat Tidur dan Tulang OBAT tidur jenis terbaru saat ini dianggap sudah aman dan tidak menimbulkan kecan duan. Namun, ternyata obat tidur itu masih berisiko, teru tama untuk para manula. Sebuah temuan ilmiah di Inggris menyebutkan obat tidur terbaru memiliki dampak bagi kesehatan tulang para manula usia 50 tahun hingga 60 tahun. Obat tidur itu ditengarai membuat tulang pergelangan tangan, lengan, atau kaki menjadi lebih rapuh dan mudah kehi langan keseimbangan hingga terjatuh. Tim peneliti di Universitas Keele, Inggris, mengiden tifikasi hampir 3.500 orang di atas 45 tahun diberikan resep obat tidur untuk insomnia. Hasil penelitian menunjukkan orang-orang yang mengonsumsi obat tidur itu dua kali lebih berisiko mengalami retak atau patah tulang ketimbang yang tidak mengonsumsi. (MI/K1)
hut lampung post
Menara Kerukunan dan Perdamaian
n LAMPUNG POST/DOK.
Reva Natigor Pendeta EDICT of Milan, Januari 313, berisi kesepakatan Kaisar Kon stantin dan Kaisar Licinus un tuk mengakhiri perang antara
gereja di dunia Barat dan gereja dunia Timur. Entah negara yang melakukan kooptasi atas gereja atau gereja yang mengooptasi negara, hasil pertempuran: umat yang berdarah dan tega menumpahkan darah. Ke kerasan atas nama agama telah menumpas yang dipandang liyan (mereka yang berbeda). Kegelapan pun pernah turun lewat agama saat Paus Urbanus II, tahun 1905, membuat keputus an: mengirim tentara ke Timur Tengah. Dengan semboyan Deus lo volt (atas kehendak Tuhan),
kekuatan militer dari daratan Eropa menyerbu dan melukai kaum Yahudi dan umat Islam. Kekerasan yang sama diwarisi Hitler dalam tindakan genosida: Eropa dijadikan kuburan mas sal bagi 6 juta orang keturunan Yahudi.
Sisi Gelap Agama Agama, yang secara hakiki adalah baik, akan berubah wajah saat ditafsir untuk me menuhi hasrat yang semata duniawi. Kala agama jadi wa hana perebutan kekuasaan poli
tik, yang terjadi kekerasan atas nama Tuhan. Kalau menjadi “modal” menyingkirkan pesaing dalam kegiatan ekonomi, liyan terusir secara tidak adil. Sebab, di pasar yang (harus terbuka) terjadi diskriminasi agamais. Agama yang dipaksakan un tuk menata struktur sosial akan membawa umat tidak lagi ramah pada teman dan tetangga. Mereka yang dulu dipandang baik kini di lihat sebagai lawan dan ancaman. Kalau norma agama menjadi ukuran tunggal menyelenggara kan kebudayaan, tradisi luhur
dan kearifan lokal akan dibuang karena tidak “bermoral.” Ini sisi yang gelap dari agama. Ketegangan beragama dalam ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan di ranah yang lain, kerap berujung pada kekerasan berdarah. Kini nyaris tidak ada lagi bangsa atau wilayah tanpa kekerasan atas nama Tuhan. Kita sering menyaksikan betapa seorang atau satu komunitas beragama tega memakai nama Tuhan dan ayat-ayat suci untuk mendera liyan.
BERSAMBUNG KE Hlm. 12