Lampung Post Kamis, 12 Januari 2017

Page 1

facebook.com/ lampungpost

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

Billing System Pupuk Butuh Sosialisasi POLA distribusi pupuk bersubsidi dengan transaksi elektronik atau billing system membutuhkan sosialisasi. Pasalnya, belum seluruh petani atau kelompok tani bisa mengaplikasikannya. Direktur Bisnis Bank Lampung M Syahroni mengatakan konsep billing system yang diajukan Pemprov Lampung berdampak baik pada penya­ luran pupuk tepat waktu dan tepat sasaran. Konsep digital itu sebagai upaya implementasi amanat dari Pemerintah Pusat bisa tercapai. Kelompok tani di daerah bisa mengakses melalui smartphone ataupun komputer yang terkoneksi jaringan internet. Dengan mengakses portal www.pupuklampung. com dan www.pupuklampung. co.id, mereka dapat mengetahui jumlah pupuk yang tersedia. “Kami hanya men-setting bagaimana menebus pupuk dengan cara transaksi pembayaran melalui banking digitalisasi karena kini eranya digital,” ujarnya. Dia melanjutkan sejak diluncurkan pada 6 April 2016 lalu, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, menjadi pilot project dan kini sudah lima kecamatan atau 2.000 kelompok tani. Nantinya dibentuk peraturan gubernur sebagai payung hukum. “Intinya sesuai dari ketentuan dari Kementerian Pertanian agar penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan enam tepat, yakni tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” kata dia. Sementara pada musim tanam awal 2017 ini, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Joko Umar Said meminta petani segera menanam padi kembali setelah panen. Menurut Joko, yang langsung turun ke sawah bersama petani, program gaduh model padi MK II 2016 seluas 31.500 hektare di wilayah Sekam­ pung Sistem mampu melawan serangan hama wereng batang cokelat dan tikus sehingga dapat dipanen secara keseluruhan. “Setelah panen disarankan segera melakukan percepatan tanam padi berikutnya karena air irigasi dalam kondisi cukup. Untuk menghindari serangan hama wereng, petani disarankan melakukan pergiliran varietas,” kata Joko saat monitoring sekaligus evaluasi dan pembinaan para petani di Lamteng, Lamtim, dan Metro, Selasa (10/1). (AJI/RIS/R5)

Peningkatan hasil... Hlm. 7

Kuota Haji Lampung 2017... Hlm. 5

No. 14034 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | kamis, 12 januari 2017 | 24 Hlm.

Kaji Ulang Flyover MBK

TAJUK

Kuburan Jalan Layang

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO/ZAINUDDIN/M UMARUDDIN MOKOAGOW

TUTUP. Pejalan kaki melintas di depan deretan ruko yang tutup akibat pembangunan flyover di Jalan Gajah Mada-Jalan Ir Juanda, Bandar Lampung. ( I n s e r t) R u k o ruko yang tutup di bawah flyover Jalan Ki Maja-Jalan Ratu Dibalau dan Jalan Pangeran AntasariJalan Tir taya s a , Bandar Lampung, Rabu (11/1).

PPK Wilayah V memiliki wewenang atas jalan nasional ruas dalam kota Jalan Zainal Abidin Pagaralam dan Jalan Teuku Umar. FIRMAN LUQMANULHAKIM

P

EMBANGUNAN jalan layang atau flyover di kawasan Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, perlu dikaji ulang. Selain tidak ada izin dari Pemerintah Pusat sebagai pemilik ruas jalan yang bakal jadi tempat pendiriannya, sejumlah flyover yang telah dibangun juga masih menyisakan masalah. Untuk diketahui, rencananya salah satu bangunan flyover yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berdiri di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, mulai dari sekitar depan pul PO Gumarangjaya. Bangunan itu memanjang hingga Jalan Teuku Umar sekitar depan kantor PTPN VII Lampung. Sepanjang jalan itu memang terjadi kemacetan akibat adanya persimpangan di Jalan Pagaralam (Gang PU), Jalan Sultan Agung, juga sejumlah putaran atau U-turn di dekat lokasi tersebut. Namun, untuk membangun di aset milik Pemerintah Pusat, tentu ada prosedur dan izin. Sebab, Pemkot tidak boleh mengeluarkan anggarannya untuk

membangun di aset milik pusat. Hingga kemarin (11/1), pihak berwewenang di jalan itu, yakni Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Kementerian PU-Pera perwakilan Lampung mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan Pemkot terkait pembangunan flyover MBK. Salah satu pejabat pembuat komitmen (PPK) ruas jalan nasional di P2JN mengatakan sudah dua kali pihaknya

Hatta (bypass) hingga Bakauheni, lalu jalan di dalam kota mulai dari Jalan Zainal Abidin Pagaralam— Jalan Teuku Umar, dan Jalan Sriwijaya hingga Pelabuhan Panjang. “Mungkin langsung ke kementerian pusat koordinasinya,” ujarnya. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga mengaku tidak ada koordinasi dari Pemkot dengan pihaknya yang merupakan wakil Pemerintah Pusat. “Kalaupun Pemkot langsung surati Kemenhub (Pemerintah Pusat), pasti diteruskan ke Pemprov,” kata Kasi Perhubungan Darat Dishub Lampung Edy Riyanto, Rabu (11/1).

Kalaupun Pemkot Ekonomi Wakil Wali Kota Bandar Lampung langsung surati Kemenhub Yusuf Kohar mengatakan memang (Pemerintah Pusat), pasti pembangunan dua flyover bisa diteruskan ke Pemprov. dilakukan setelah izin dilengkapi. tidak diajak koordinasi dengan Pemkot terkait penggunaan jalan nasional. Pertama saat pembangunan taman di Tugu Juang dan kini pembangunan flyover. “Karena yang namanya jalan nasional di bawah Kemenpu-Pera apa pun aktivitas di atasnya harus seizin kementerian karena menyangkut lahan millik pusat,” kata PPK yang enggan disebut namanya itu, kemarin. Ia memaparkan PPK Wilayah V memiliki wewenang atas jalan nasional mulai dari Jalan Soekarno-

@lampostonline @buraslampost

“­ Izinnya harus beres dulu. Kalau tidak, nanti bisa dibongkar di tengah jalan, seperti rekayasa lalu lintas dahulu,” kata Yusuf Kohar, kemarin. Selain izin, kajian yang matang dan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak, terutama sejumlah tempat usaha seperti toko dan apotek atau sejenisnya yang dilintasi, juga kualitas bangunannya bagus. “Karena yang sudah-sudah itu kualitasnya di bawah standar,” ujarnya. (UIN/R5) firman@lampungpost.co.id

INFRASTRUKTUR jalan serta jembatan merupakan modal besar dalam perekonomian. Mapan dalam dua infrastruktur vital itu dipercaya memperlancar distribusi barang, menekan ekonomi biaya tinggi, sekaligus menciptakan koneksi antarwilayah. Pembangunan jalan layang (flyover) di Bandar Lampung dimaksudkan menjadi salah satu pilihan mengurai kemacetan sekaligus menciptakan efisiensi transportasi kota yang pada akhirnya dapat mendukung geliat ekonomi Kota Seribu Tapis. Saat ini Bandar Lampung telah memiliki empat jalan layang, yakni di Jalan Ir H Juanda-Jalan Gajah Mada (panjang 600 meter dan lebar 9 meter) dibangun dengan biaya Rp60 miliar, flyover Jalan Pangeran Antasari-Jalan Tirtayasa (panjang 425 meter dan lebar 14 meter) di­ bangun dengan biaya Rp33 miliar, flyover Jalan Sultan Agung-Jalan Ryacudu (panjang 350 meter dan lebar 12 meter) dibangun dengan biaya Rp31 miliar, dan terakhir flyover di Jalan Pangeran Antasari-Jalan Gajahmada. Saking semangatnya, Pemkot Bandar Lampung tahun ini akan kembali membangun dua flyover, yakni di Jalan Teuku Umar-Jalan Zainal Abidin Pagaralam (depan Mal Boemi Kedaton) dan di pertigaan Universitas Lampung. Rencana pembangunan flyover ini menimbulkan persoalan. Sebab, jalan yang bakal dibangun merupakan jalan negara sehingga perlu meminta izin dari Peme­ rintah Pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Namun faktanya, izin dari si empunya jalan belum ada, Pemkot tetap ngotot untuk membangun jalan layang. Ditambah lagi dengan keuangan Pemkot yang tengah defisit dan memiliki utang dana sertifikasi guru, biling, Jamkeskot, dan lainnya. Keuangan Pemkot seperti besar pasak daripada tiang. Apalagi Pemkot tidak melakukan kajian komprehensif membangun flyover. Pengalaman di empat jalan layang yang sudah dibangun, Pemkot terkesan tidak memiliki kepedulian terhadap situasi masyarakat yang tinggal di bawah flyover, terutama geliat ekonomi di sekitarnya. Faktanya, flyover menjadi kuburan bagi pemilik usaha di bawah atau samping flyover. Usaha mereka mati akibat letaknya yang tidak lagi strategis lantaran tertutup jembatan. Kebanggaan melihat jalan layang dari kejauh­ an, kelegaan dan kenyamanan melintasinya, berubah menjadi ironi saat publik memandang geliat ekonomi di sekitarnya. Flyover boleh dibangun, tetapi prospek ekonomi masyarakat yang tinggal di bawahnya juga tetap harus diperhatikan. Begitu juga dengan perizinannya yang harus tuntas, baik izin kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Jangan sampai flyover menjadi kuburan bagi pelaku usaha dan kuburan bagi Pemkot karena salah memilih kebijakan. n

OASIS

Video Game dan Depresi STUDI terbaru oleh University of Washington dan University of California-San Francisco AS menunjukkan hasil yang menjanjikan terkait pengobatan depresi dengan terapi video game antarmuka. Terapi, ini fokus pada masalah kognitif ketimbang hanya mengelola gejalanya. Tim peneliti merekrut orang dewasa yang didiagnosis dengan depresi. Mereka dilibatkan antara menerima terapi teknologi berbasis mobile atau tablet yang dikembangkan Akili Interactive Labs (EVO) atau teknik terapi personal yang dikenal sebagai problem-solving therapy (PST). Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Medical Internet Research (JIMR) ini meminta responden bermain video game lima kali sepekan selama 20 menit atau lebih, yang lainnya menjalani terapi perilaku. Mereka juga diharuskan menghadiri pertemuan pekanan dengan seorang dokter. Hasilnya menunjukkan terapi bermain video game memiliki manfaat kognitif tertentu, seperti atensi, dibandingkan terapi perilaku. (MI/R5)

Mutasi Percepat Pembangunan Lampung GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo melantik 51 pejabat di lingkungan Pemprov Lampung, Rabu (11/1). Mutasi kali ini bertujuan mempercepat laju pembangun­an Sai Bumi Ruwa Jurai. Mutasi pejabat berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/16/II.10/2017 dan Nomor 821.22/17/II.10/2017. Pelantikan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung. Pejabat yang dilantik, antara lain Minhairin sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah), Bayana (Karo Humas dan Protokol), Heriyana (Kepala Badan Penghubung), Achmad Saefullah (Kadisdukcapil), Kherlani (Sekwan), Hamartoni Ahadis (Asisten I), Adeham (Asisten II), Hery Suliyanto (Asisten III), Harun Al Rasyid (staf ahli), Choiria

Pandarita (staf ahli), dan Theresia Sormin (staf ahli). Kemudian Sulpakar (Kadisdikbud), Reihana (Kadis Kesehatan), Budi Darmawan (Kadis PU), Jayadi (Kasatpol PP), Sumarju Saeni (Kadinsos), Sumiarti Somad (Kadisnakertrans), Dewi Budi Utami (Kadis PPPA), Kusnardi (Kadis Ketahanan Pangan), Fitter Syahbudin (Kadis Lingkungan Hidup), Qudratul Ikhwan (Kadis­hub), Ahmad Chrisna Putra (Kadis Kominfo), Prihartono (Kadis ESDM), serta Tonny OL ­Tobing (Kadis Perindustrian). Lalu Edarwan (Kadis Perumah­ an dan Kawasan Permukiman), Yudha Setiawan (Kadis PMD), Satria Alam (Kadis Koperasi UMKM), Hannibal (Kadispora), Herlina Warganegara (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan), Budiharto (Kadis

Pariwisata), Edi Yanto (Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura), dan Dessy Romas (Kadis Peternakan dan Perkebunan). Selanjutnya Ferynia (Kadis Perdagangan), Taufik Hidayat (Kepala Bappeda), E Pitterdono (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Zaini Nurman (Kepala BKD), Syaiful Bahri (Kadishut), Zulfikar (Karo Hukum), serta Fahrizal Darminto (Kaban Pengembangan SDM). Ridho mengatakan ada sejumlah pejabat yang belum beruntung. “Ada delapan orang yang diistirahatkan. Ke depan juga akan diprio­ ritaskan untuk ditempatkan pada posisi yang tepat,” kata Ridho. Menurutnya, memilih formasi pejabat yang tepat tidaklah mudah. Ridho berharap formasi yang ada saat ini mampu bekerja ­dengan

n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW

PELANTIKAN PEJABAT. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melantik sebanyak 52 pejabat eselon II di ruang rapat utama Kantor Gubernur, Pemprov Lampung, Rabu (11/1). baik dan tidak mengecewakan masyarakat Lampung. Sebab, tantangan ke depan semakin tinggi.

“Saya percaya pejabat dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanggung jawab yang diberikan

harus ditunaikan dengan sebaikbaiknya,” ujarnya. (MAN/ADI/K2) DAFTAR NAMA PEJABAT... Hlm. 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.