www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13946 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 13 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
Lampung
Singkirkan Benalu Pembangunan
Pungli
Fungsi Inspektorat lebih digiatkan untuk mengawasi birokrat di satuan kerja pelayanan dalam memberantas pungli.
P
ASCAINSTRUKSI Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menye top pungutan liar (pungli) di seluruh lembaga dan instansi, Lampung langsung meng gelar bersih-bersih pungli. Hal itu diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan publik. Kepala Ombudsman Per wakilan Lampung David Faranto mengatakan upaya pemberantasan pungli di pusat dapat dijadikan mo mentum perubahan dalam aspek pelayanan publik.
“
Metode penertiban pungli itu antara lain dengan membentuk tim. “Pemberantasan pungli harus dijadikan momentum untuk berbenah. Tentunya juga harus diiringi dengan komitmen bersama, baik masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan komponen lainnya,” kata David, saat dihubungi, Rabu (12/10). Ia pun menjelaskan prak tik pungli yang kerap ter jadi, khususnya di Lampung, sangat bervariasi. Hal itu berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, mulai dari sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. “Modusnya beragam. Ada yang berdalih uang rokok, percepatan proses, dan se bagainya,” ujarnya. Oleh karena itu, secara kelembagaan tentu Ombuds man akan terus melakukan pengawasan maraton bersa ma komponen terkait. “Tim pemberantasan pungli yang ada di pusat bisa segera ada juga di daerah. Ini guna memudahkan kami dalam melaksanakan fungsi dan
kewenangan,” kata David. Sementara itu, empat jembatan timbang di Lam pung tidak lagi beroperasi. Penutupan diklaim dilaku kan untuk penataan, meski disinyalir dilakukan terkait operasi tangkap tangan (OTT) pungli di Kementerian Perhubungan. Jembatan timbang di Lam pung masih menjadi we wenang Pemprov Lampung walaupun telah diambil alih Pemerintah Pusat melalui Kemenhub. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung Idrus Ef fendi mengatakan keempat jembatan itu berada di ruas jalan nasional, yakni Way Urang dan Gayam (Lampung Selatan), Blambangan Umpu (Way Kanan), serta Pema tangpanggang (Mesuji). “Saya sudah merencana kannya (penutupan, red) sejak awal sudah dari waktu itu. Saya kan punya rencana kerja. Kalau saya anggap tidak benar, saya warning, lalu saya ganti pimpinan dan jajarannya,” kata dia, saat dihubungi, tadi malam.
Timsus Pungli Menanggapi itu, Guber nur Lampung M Ridho Ficardo mengaku berkomit men memberantas pungli. Pihaknya akan menggiatkan pemeriksaan oleh Inspek torat. “Metode penertiban pungli itu antara lain dengan membentuk tim,” ujarnya saat ditemui di Polinela, Ban dar Lampung, kemarin. Selaras dengan itu, Ka polri Jenderal Tito Karna vian mengimbau seluruh kepala kepolisian daerah untuk segera membentuk tim operasional untuk mem berantas praktik pungli. Sasaran operasi pembe rantasan pungli itu adalah instansi pelayanan publik, seperti yang mengurus surat, perizinan, pembuatan KTP, dan pemakaman. (MAN/HAN/E1) umar@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Bersih-Bersih
UMAR WIRAHADIKUSUMA
facebook.com/ lampungpost
n LAMPUNG POST/ISTIMEWA
SERTIJAB KAPOLDA LAMPUNG. Brigjen Sudjarno (kanan), Kapolda Lampung yang baru, melakukan salam komando dengan Brigjen Ike Edwin usai sertijab Kapolda Lampung di Mabes Polri, Rabu (12/10). Ike Edwin selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Kepala Sespimma Sespim Lemdikpol Polri.
Sudjarno Siap Adopsi Program Dang Ike BRIGADIR Jenderal (Brigjen) Sudjarno resmi menjabat sebagai Kapolda Lampung menggantikan Brigjen Ike Edwin, Rabu (12/10). Man tan Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Baharkam Polri itu menyatakan siap mengadopsi program Ka polda sebelumnya. “Berbagai program yang sudah dilakukan Kapolda lama sangat bagus. Saya tidak akan ragu untuk mengadopsinya menjadi program, termasuk halhal terkait kearifan lokal,” kata Sudjarno usai serah terima jabatan di Jakarta, kemarin. Kapolda mengakui Ike Edwin yang kini menja bat sebagai Kepala Ses pimma Sespim Lemdikpol sangat dekat dan dicintai masyarakat Lampung. Di kepemimpinannya, Sud jarno juga ingin Polri se makin dicintai masyarakat, L a m p u n g k h u s u s n ya . “Wah saya pengin juga nih ‘ditembak’. ‘Ditembak’ oleh masyarakat yang jatuh
cinta dengan saya,” ujarnya mencandai. M a n t a n Wa k a p o l d a M etro Jaya itu menegas kan akan memaksimalkan tindakan preventif. Ia juga berkomitmen bekerja solid bersama tim dengan meli batkan seluruh jajaran. Kapolri Jenderal Tito Karnav ian mengatakan sekitar dua pekan lagi sta tus Polda Lampung akan diresmikan menjadi tipe A bersama Polda Kepri dan Polda Riau. Peresmian akan dilakukan serentak di ma sing- masing daerah. “Saya ke Lampung, Waka ke Kepri, dan Irwasum ke Riau,” kata Tito usai sertijab sejumlah kapolda dan kaintel Polri. Perubahan status ini membawa konsekuensi atas pangkat kapolda yang sebelumnya brigjen menja di irjen dan wakapolda dari kombes menjadi brigjen. “Hari ini juga, saya minta diproses kenaikan pangkat kapolda dari bintang satu menjadi bintang dua, dan juga wakapolda menjadi
bintang satu.” Sementara itu, Ike Edwin optimistis Lampung akan semakin baik di tangan Kapolda Sudjarno dan se bagai prajurit ia menegas kan siap ditempatkan di mana saja. “Sekarang saya kembali mengajar. Saya kepala sekolah di Ciputat. Sudjarno orangnya baik, berpengalaman. Saya ya kin Lampung akan makin maju,” kata Dang Ike, sa paan akrabnya. Bersama Sudjarno juga dilantik sejumlah kapolda, di antaranya Kapolda Ke pri, Riau, Sumut, dan Ban ten, serta Kadit Intelkam Mabes Polri. (HES/RUL/U2)
Tika Bravani Belajar... Hlm. 16
SALAH satu penghambat kema juan negeri ini adalah maraknya pungutan liar (pungli). Pungli seakan sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Budaya yang merusak dan menggerus kesejahteraan umum. Ibarat tanaman, pungli bagai benalu yang mengisap zat makanan yang hendak dikirim untuk menjadi batang, ranting, daun, dan buah. Praktik pungli sudah bukan rahasia lagi. Pungutan pajak ilegal itu dapat dengan mudah ditemukan di jalan raya serta instansi pelayanan dan perizinan. Pelakunya berasal dari berbagai kalang an, mulai kelompok preman hingga oknum aparatur berseragam resmi. Geram dengan maraknya pungli, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya memberantas praktik pun gutan tak resmi itu di Tanah Air. Instruksi disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang reformasi hukum di Istana Negara, dua hari lalu. Beberapa jam setelah memberikan instruksi, Presiden Jokowi meninjau langsung operasi tangkap tangan (OTT) pungli oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di Direk torat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Pungli ini diduga untuk memuluskan izin pengurusan buku pelaut dan surat-surat kapal. Dari lokasi itu, polisi mengamankan enam orang yang ter diri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas, dan swasta. Polisi menyita uang puluhan juta rupiah dan buku tabungan berisi total Rp1 miliar yang diduga hasil korupsi. Pungli yang terbongkar di Kemenhub hanya puncak gunung es. Masih banyak praktik yang sama berjalan lancar di seluruh daerah dan pelakunya pun bebas berkeliaran. Di sejumlah kabupaten/kota di Lampung, pungli terjadi juga di instansi yang berhubungan dengan pelayanan dan perizinan. Beberapa yang pernah mencuat, antara lain pungli di kantor Samsat Gunungsugih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan dan Mesuji. Kemudian, pungli rekomendasi izin usaha di Pardasuka, Pringsewu, serta pungli penyewaan lahan Kota Baru. Pungli yang sudah dianggap kelaziman adalah potongan sertifikasi guru dan tenaga honorer di Dinas Pendidikan. Demikian pula pungli dana bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, dan proyek pendidikan. Selain dilakukan oknum pegawai di kantor pemerin tah, praktik pungli juga terjadi di jalan raya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Research Center pernah mencatat nilai pungli transportasi darat di In donesia mencapai Rp25 triliun per tahun, dan khusus Lampung sekitar Rp1 triliun. Pungli transportasi darat meliputi pungli administrasi kendaraan oleh pemda dan pungli terhadap sopir di tengah jalan, tambahan penyeberangan, pemerasan oleh ormas, LSM, dan preman. Juga pungli saat truk keluar dari gudang, pelabuhan, dan saat parkir di pasar. Jika diakumulasi, pungli terhadap dunia usaha di Lampung mencapai Rp4 triliun, hampir setara dengan APBD provinsi ini. Melihat besarnya daya rusak terhadap kesejahteraan umum, sudah saatnya pemerintah menindak tegas para pelaku pungli. Mereka tidak lebih dari benalu pembangunan yang harus disingkirkan demi kepenting an publik yang lebih luas. n
oasis
Obat Hipertensi dan Bipolar SEBUAH penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Glasgow di Inggris menemukan obat tekanan darah tinggi (hipertensi) juga memengaruhi gangguan mood, seperti depresi bahkan gangguan bipolar. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 114.066 pasien dengan kelompok usia 40—80 tahun yang mengonsumsi obat antihipertensi dari data 299 rumah sakit. Peneliti kemudian memantau data tersebut selama lima tahun. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal Hypertension ini menemukan dua obat antihipertensi berisiko menyebabkan depresi atau bipolar. Gangguan mood tersebut terjadi rata-rata 2—3 tahun setelah konsumsi obat dimulai. “Dari empat obat yang biasa digunakan penderita darah tinggi, dua ditemukan berisiko menyebabkan gang guan mood, sementara satu obat ditemukan mengurangi risiko tersebut,” ujar Sandosh Padmanabhan. (MI/R5)
Repotkan Penyidik, Tersangka Puskesmas Keliling Dipenjarakan
n LAMPUNG POST/PERDHANA WIBYSONO
TIDAK BEROPERASI. Suasana lengang jembatan timbang di Jalinsum Kelurahan Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (11/10). Setelah Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan untuk seluruh lembaga dan instansi menyetop pungutan liar, jembatan timbang tersebut tidak lagi beroperasi.
PENGUMUMAN SKH Lampung Post menerima pengaduan terkait aksi pungli yang dialami masyarakat di seluruh wilayah di Lampung. Silakan SMS ke nomor 08154059000 atau e-mail redaksi@lampungpost.co.id.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung telah membekuk dua tersangka kasus du gaan korupsi pengadaan lima unit ambulans dan sejumlah mobil kesehatan keliling dari Dinas Kesehat an (Dinkes) Provinsi Lam pung tahun anggaran 2012, Rabu (12/10) malam. Sebelum ditahan, ter sangka Wayan (pejabat pembuat komitmen/PPK) dan Heri Purnomo (rekan an) sempat merepotkan penyidik Kejati untuk men cari keberadaan keduanya yang tidak kunjung kembali ke kejaksaan setelah izin makan siang. Hal tersebut
sontak membuat tim penyi dik mencari keberadaan kedua tersangka hingga malam hari. Pemantauan Lampung Post, kedua tersangka ber sama kuasa hukumnya, Ah mad Handoko, menjalani pemeriksaan di gedung pidana khusus Kejati sejak pukul 09.00. Sekitar pukul 13.00, ke dua tersangka keluar dari gedung pemeriksaan untuk izin makan siang. Namun, keduanya tidak kunjung kembali hingga pukul 17.00 sehingga penyidik harus mencari dan menjemput tersangka.
Berdasarkan sumber yang dihimpun Lampung Post, dalam penjemputan yang dilakukan penyidik ber sama petugas kepolisian, tersangka Heri dan Wayan diamankan di lokasi ber beda di kawasan Way Halim, Bandar Lampung. Atas keja dian itu, keduanya langsung ditahan di Rutan Way Huwi selama 20 hari ke depan. “Tersangka HP diamankan sekitar pukul 17.30 di ru mahnya wilayah Way Halim, sedangkan tersangka WA diamankan di seputaran Way Halim juga sekitar pu kul 21.00, tetapi bukan di rumahnya. Keduanya sudah
dibawa ke Rutan Way Huwi sebagai tahanan penyidik an,” kata sumber yang eng gan disebutkan namanya, kemarin. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat menjelaskan keduanya telah memenuhi agenda pemeriksaan seba gai tersangka. Namun, dia belum dapat memastikan tindakan tegas yang akan diambil penyidik dalam me nanggapi tersangka yang mempersulit jalannya proses hukum. Untuk izin makan yang diinginkan tersangka, lanjut dia, pihaknya tidak dapat
melakukan pengawalan ke pada keduanya karena status nya yang masih tersangka dan belum adanya surat perintah penahanan. “Justru itu me reka izin makan dan kami pun belum ada dasar untuk mengawal apalagi menahan mereka,” ujar Yadi. Diketahui, Kejati menetap kan tiga tersangka, yaitu WA (pejabat pembuat komitmen/ PPK), HK (rekanan), dan LHP (kepala ULP) dalam kasus dugaan korupsi yang me nelan anggaran Rp8 miliar. Dalam perkara tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. (RAN/O2)