facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
132 Pulau di Lampung Sudah Diberi Nama SEBANYAK 132 pulau di Lampung sudah memiliki nama. Kekayaan bahari itu perlu terus dijaga dan jangan sampai dimiliki orang asing. Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung, Endro Basuki Prabowo, mengatakan dari 132 pulau yang dimiliki Lampung sudah masuk data dan daftar pulau di DKP. “Dari 132 pulau ini terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, baik tak berpenduduk maupun berpenduduk,” kata Endro di kantornya, Rabu (18/1). Mantan Kepala Bidang Kelaut an Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) itu menjelaskan dari seluruh pulau yang ada di Lampung, sebagian sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata, konservasi alam, permukiman, pertanian, kawasan hutan, budi daya perikanan, hingga pos jaga keamanan seperti Pos Jaga Krakatau di Pulau Sertung, Kalianda, Lampung Selatan, dan Mercusuar di Pulau Segamat, Penengahan. Untuk kepemilikannya, dari 132 pulau ini di antaranya sebagian besar merupakan hak milik (HM) kabupaten/kota/provinsi dan tanah adat. Kemudian taman nasional seperti Pulau Gosong Sekopong di Labuhanmaringgai, Lampung Timur, Pulau Lelangga Lunik di Punduh Pidada, Pesawaran, dan Pulau Sebesi di Rajabasa, Lampung Selatan. Selanjutnya, hutan suaka alam yaitu Pulau Anak Krakatau di Rajabasa, Lampung Selatan. Pulau Kelagian Lunik, Padangcermin milik TNI AL. Kepala Pusat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dedi Hermawan menilai kekayaan bahari yang dimiliki Lampung harus terus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai pulau-pulau tersebut berpindah tangan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab maupun dimiliki warga negara asing. “Karena ini aset maka harus diawasi. WNA tidak boleh memiliki pulau-pulau kita,” kata Dedi, kemarin. Selain itu, pulau-pulau tersebut juga harus dikelola secara serius agar menambah keindahan destinasi Lampung di mata nasional dan mancanegara, dan pada ak hirnya dapat menambah pendapatan asli daerah. (ADI/UIN/K1)
Emma Stone Prioritaskan... Hlm. 22
n Bandar Lampung: Pulau Pasaran dan Pulau Kubur. n Pesisir Barat: Pulau Betuah, Batu Putih, dan Pulau Pisang. n Lampung Timur: Pulau Segama Basar, Gosong Sekopong, Batang Besar, dan Batang Kecil. n Pesawaran: Pulau Balak, Batu Kerbau, Batu Legundi, Batu Legundi Balak, Batu Putih, Batu Siuncal, Batu Suluh Balak, Batu Suluh Lunik, Batu Bolong, Dua Balak, Dua Lunik, Gaitan, Kepala Siuncal, Legongkae, Legongkae Selatan, Legundi, Legundi Tua, Lelangga Balak, Lelangga Lunik, Lok,
Lunik, Pahawang, Pahawang Lunik, Pertapaan, Serdang, Seserot, Siebi, Suncai, Tanjung Putus, Umangumang, Kelagian, Kelagian Lunik, Lahu Lunik, Maitem, Tangkil, Tegal, dan Tembilik. n Lampung Selatan: Anak Krakatau, Batu Gubugseng, Batu Kauseng, Batu Merah, Batu Mandi, Krakatau, Krakatau Barat, Panjang, Sabesi, Sebuku, Sebuku Kecil, Sertung, Setiga Buntut, Setigahani, Setigalok, Umang, Sulah, Condong Darat, Condong Laut, Keramat, Kopiah, Mundu, Rimau Balak, Rimau Linuk, Seram, dan Seram Ningi. n Tanggamus: Pulau Hiu, Batukhakhong, Batukabulung, Kamintara Tengah,
Kamintara Lunik, Kamintara Timur, Kamintara Balak, Kamintara Barat, Batu Kupiah Pinggir, Batu Kupiah Tengah, Batuwarong, Batu Panjang Limau, Batugondrong, Batu Botak, Teluk Bekakh, Karangdianggayau, Tutung Kalik, Batu Kerita, Batu Burung, Kilua, Batu Kelapa Nunggu, Batu Mandi, Cukuh Pandan Lunik, Cukuh Pandan Tengah, Cukuh Pandan Balak, Cukuh Pandan Pinggir, Batu Kelapa, Gawani, Karang Tahabu, Batu Hiu, Paku, Paku Ayu, Lamang, Kabulung, Langkekuh, Batu rujuk Balak, Batu rujuk Lunik, dan Batu Tajam, Batu Centigi, Batu Putih, Karang Putih, Tabuan, dan Batu Kerbau. SUMBER: DKP LAMPUNG
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
132 PULAU SUDAH DIBERI NAMA. Gugusan pulau di pesisir Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu. Sebanyak 132 pulau di Lampung sudah memiliki nama.
Transparansi Dana Pilkada Mendesak Anggaran pilkada digunakan untuk apa, berapa biaya sosialisasi, berapa yang digunakan, dan untuk kegiatan apa saja. Triyadi Isworo RANSPARANSI dana pemilihan kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, selain untuk menilai kinerja lembaga itu, juga untuk mengantisipasi warga pembayar dirugikan akibat tidak baik me ngelola anggaran dan mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Pengamat politik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, mengatakan transparansi anggaran itu wujud pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal yang membahas keterbukaan anggaran publik dan penggunaan serta pertanggungjawabannya. “Semua badan, dinas, dan lembaga yang mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dan APBD wajib untuk mempertanggungjawabkannya ke publik dalam bentuk laporan yang transparan,” kata dia saat ditemui, Rabu (18/1). Khusus KPU di lima kabupaten menggelar pilkada, perlu mem-
Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 kilometer. Terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km). Selain itu terdapat 132 pulau-pulau kecil.
TAJUK
Nama Pulau di Lampung
T
@lampostonline @buraslampost
No. 14041 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | kamis, 19 januari 2017 | 24 Hlm.
beritahukan ke publik berapa besar dana yang diterima. Anggaran itu besarannya digunakan untuk apa, berapa biaya sosialisasi, berapa yang digunakan, dan untuk kegiatan apa. Publik perlu tahu agar jelas dan akuntabel. “Nah itu harus dibuka agar transparan. Jika tidak civil society bisa bertindak dan bila ada permainan anggaran bisa diselidiki, sanksinya pidana jika terbukti,” ujarnya.
“
Civil society bisa bertindak dan bila ada permainan anggaran bisa diselidiki, sanksinya pidana jika terbukti. Hal senada dikatakan Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Dery Hendryan mengatakan KPU sebagai penyelenggara pilkada adalah badan publik. Mereka bertanggung jawab untuk terbuka terhadap segala aktivitas yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, termasuk anggaran. “Iya sesuai de ngan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Anggaran itu kan termasuk informasi yang terbuka untuk konsumsi publik,” kata dia.
Hutan mangrove di Provinsi Lampung 1.460 ha. Tersebar di bibir pantai timur (Lamsel, Lamtim, Tulangbawang) Teluk Lampung, Teluk Semangka, hingga Pantai Barat. Luas hutan mangrove di Teluk Lampung yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Pesawaran, hanya tersisa 10%. SUMBER: DATA PEMBERITAAN LAMPUNG POST
n LAMPUNG POST/AHMAD AMRI
HUTAN BAKAU RUSAK. Seorang warga menunjukkan kondisi hutan bakau yang rusak akibat pesisir pantai berubah menjadi tambak yang diduga ilegal di Desa Bawang, Kecamatan Punduhpidada, Pesawaran, yang diduga ilegal, Selasa (17/1).
Ia juga mengatakan seharusnya data anggaran KPU itu harus ada di website atau laman resmi KPU. Isinya informasi terkait anggaran pilkada secara keseluruhan dan berapa anggaran untuk sosialisasi. “Nah sekarang ini pertanyaannya kenapa pilkada adem ayem. Pilkada ini situasi dan atmosfernya seperti tidak ada pesta demokrasi. Padahal, anggaran yang digelontorkan oleh pemda itu kan cukup besar,” ujarnya.
Sosialisasi Pada bagian lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU membuat program sosialisasi mulai dari awal sebelum pemilu harus sudah dilakukan. “Kami juga berharap KPU itu punya program sosialisasi yang bermacam-macam dan banyak untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” kata dia. Ia juga mengatakan ada beberapa program yang mendapat bantuan dari KPU RI, seperti Rumah Pintar Pemilu atau Rumah Demokrasi. Untuk di Lampung, pihaknya fokus pada lima kabupaten yang melibatkan masyarakat berbagai lapisan yang bisa melakukan gerakan mandiri. (R5) n RAKATA LUNCURKAN Hlm. 8 woro@lampungpost.co.id
Mimpi di Tol Laut CITA-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia harus terwujudkan dengan banyak cara. Salah satunya pengadaan tol laut di sejumlah wilayah di Tanah Air. Tujuan tol laut ialah memperpendek akses transportasi sekaligus menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar Nusantara, serta mengurangi kerusakan jalan. Tol laut bertujuan menciptakan kelancaran distribusi barang hingga pelosok desa. Dengan tol laut, daerah terisolasi jadi terbuka, dan ekonomi biaya tinggi akibat mahalnya transportasi berkurang. Dengan begitu pemerataan pembangunan dapat terealisasikan. Sejak digaungkan tol laut oleh presiden pada 2015 lalu, banyak daerah telah membuka jalur, termasuk di Lampung dengan hadirnya tol laut Pelabuhan Panjang— Tanjung Priok, Jakarta. Dan kini dibuka lagi tol laut kedua di Bumi Ruwa Jurai, yang menghubungkan tiga pelabuhan sekaligus, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta—Mesuji, Lampung, dan Bangka Belitung. Kehadiran tol laut di Mesuji ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah setempat yang selama ini terkesan sebagai wilayah agak terbelakang dibandingkan kabupaten lainnya. Memanfaatkan dermaga Sungai Sidang Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji, sebagai dermaga transit kapal sebelum melanjutkan ke Pelabuhan Bangka Belitung. Tol laut ini bisa menjadi suar yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Semua pihak, baik pengelola selaku pihak ketiga, pemerintah kabupaten, maupun provinsi, mampu mendorong keberadaan tol laut benar-benar bermanfaat agar tak sepi peminat hingga merugi. Tol laut Pelabuhan Panjang—Pelabuhan Tanjung Priok yang kini mati suri karena beragam persoalan harus menjadi catatan untuk pengopersionalan tol laut kedua di Lampung tersebut. Faktanya, sejak diresmikan menteri perhubungan pada 6 Mei 2015 lalu, tol laut Panjang-Priok sepi peminat. Penumpang umum juga perusahaan ekspedisi enggan menikmati jalur alternatif ini. Kita menyarankan adanya studi kelayakan sebelum dibukanya tol laut. Kajian ilmiah itu penting guna mengantisipasi beragam persoalan yang membuat tol menjadi stagnan tidak terulang. Pemerintah pun harus turut serta ambil bagian meng atasi kendala operasional tol laut, dengan begitu tujuan tol laut untuk efisiensi dan efektivitas transportasi dapat terwujud. Publik Lampung berharap keberadaan tol laut bukan semata menara gading. Bukan pula mimpi untuk menorehkan cita-cita poros maritim dunia. Tapi keingin an mulia itu harus dikawal sehingga tidak meredup pada tataran operasionalnya. n
OASIS
Migrain dan Stroke SEBUAH penelitian baru dari Harvard Medical School menemukan risiko stroke lebih besar mengenai seseorang yang memiliki riwayat sakit kepala sebelah atau migrain, terutama seseorang yang pernah menjalani ope rasi bedah. Penelitian yang telah dipublikasian di jurnal BMJ ini melakukan studi dari 124.558 pasien dengan kelompok usia 52 tahun antara Januari 2007 hingga Agustus 2014. Hasilnya stroke berisiko 2,4 kali menyerang setiap 1.000 pasien bedah, tapi risiko tersebut meningkat 4,3 kali untuk pasien dengan riwayat migrain. Lebih dari 50 juta orang menjalani operasi bedah di Amerika Serikat dan stroke adalah salah satu komplikasi yang sangat potensial. Stroke juga mengakibatkan sekitar 6,2 juta kematian setiap tahunnya dan merupakan penyebab utama kecacatan jangka panjang. Migrain kerap dipandang sebagai kondisi jinak dan belum menjadi fokus penilain risiko ketika operasi. (MI/R5)
Dendi Perintahkan Tambak Udang Ditutup BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona dengan tegas m e m e r i n t a h k a n s a t ke r terkait untuk menutup dan menghentikan kegiatan tambak udang, khususnya di Desa Bawang, Kecamatan Punduhpidada. “Semalam bapak camat Punduh Pidada sudah melaporkan kepada saya dan saya perintahkan tambak udang tersebut ditutup dan dihentikan sementara semua kegiatan di sana sampai tim investigasi ke lokasi dan adanya pertanggungjawaban administrasi,” kata Dendi di ruang kerjanya, Rabu (18/1). Dia menjelaskan tambak udang di Desa Bawang tersebut memang telah memiliki
izin, tetapi izinnya hanya seluas 4 hektare pada November 2014. Sementara fakta di lapangan, kegiatan tambak yang dilakukan lebih dari 4 hektare. Bupati melanjutkan kepe milikan tambak udang tersebut sudah berpindah tangan kepemilikannya dari si A ke si B. Menurutnya, yang menjadi permasalahan bukan hanya masalah perizinan dan luas lahan yang digunakan untuk lokasi tambak, melainkan juga masalah dampak kerusakan lingkungan dan penebangan hutan mangrove-nya. “Fokus permasalahan bukan hanya pada perizinan, melainkan tim yang dibentuk akan melakukan inves-
tigasi terkait penebangan hutan mangrove (greenbelt) dan kerusakan lingkungan (ekosistem laut). Terkait kasus hukum, saya sudah perintahkan camat untuk melaporkan ke Polsek Padangcermin,” ujarnya. Camat Punduh Pidada Thamrin mengatakan pihak kecamatan sudah melayangkan surat pemberitahuan dan teguran agar pihak pengelola dan pemilik perusahaan tambak bisa menunjukkan surat administratif pengelolaan tambak itu. “Dari kecamatan langsung mengirimkan surat kepada pemilik atau pengelola tambak tersebut. Insya Allah, Jumat (20/1), tim terpadu
akan turun ke lokasi, untuk memastikan pelanggaran tambak tersebut, terkait kelengkapan perizinan dan sebagainya,” kata Thamrin melalui telepon, kemarin. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan mengatakan akibat maraknya tambak udang ilegal di Pesawaran berpotensi merusak ekosistem yang ada. Dia mengungkapkan pembiaran tambak ilegal itu bakal menjadi preseden buruk oleh Pemkab setempat dan dikhawatirkan oknum-oknum lainnya akan mengikuti untuk membuat tambak lain yang tidak berizin. (AMR/RUL/D2)