Lampung Post Kamis, 1 September 2016

Page 1

www.lampost.co

Pemerintah Harus Turun Meminimalkan Puso HIMPUNAN Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung menilai pemerin­ tah harus segera berkoordi­ nasi dengan tim pengendalian hama tanaman pangan ­dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu untuk mengetahui langsung kondisi sebelum tindakan guna meminimalkan sawah puso di Lampung. “Untuk wilayah yang belum panen bisa dilihat serangan werengnya seberapa parah. Jika usia tanaman padi masih muda, sedangkan serangan wereng sudah di ambang ba­ tas, harus diberantas dengan menyemprotkan obat hama untuk menyelamatkan padi hingga siap panen,” kata Wakil Ketua HKTI Provinsi Lampung Irwan Efendi, Rabu (31/8). Selain itu, untuk jangka panjang, Irwan berharap pemerintah dapat menye­ diakan benih padi unggul dengan varietas yang cocok pada setiap lahan untuk musim tanam berikutnya. “Benih padi merupakan hal terpenting. Jadi pemerin­ tah harus bisa membedakan varietas yang cocok untuk petani. Karena setiap daerah memiliki tipe lahan atau tanah yang berbeda-beda, se­ perti tanah bergambut, asam, dan payau,” kata Irwan. Ia menambahkan dalam menyediakan benih, peme­ rintah dapat memilih varie­ tas benih padi lokal yang unggul. Namun, sebelumnya harus diuji coba pada setiap wilayah. Jika berhasil, benih padi itu siap untuk direko­ mendasikan kepada para petani di wilayah setempat. “Setiap masing-masing wilayah pasti punya benih-benih padi lokal yang unggul. Itu yang harus dikembangkan karena varietas padi tidak bisa dipaksa­ kan untuk ditanam di lahan yang tidak cocok,” ujarnya. Meski demikian, menurut Irwan, hasil produksi panen padi juga tidak bisa dipaksa­ kan untuk melebihi kapasitas daya tanaman. Untuk pening­ katan produktivitas, perawat­ an padi dilakukan sewajarnya tanpa melebihi aturan. Sebelumnya, serangan hama wereng cokelat dan tikus menjadi penyebab turun­ nya produksi padi petani di Lampung pada 2015—2016. Pada April hingga Agustus 2016, wereng telah menyerang 4.323 hektare (ha) lahan padi, dengan perincian di Lam­ pung Tengah 2.874 ha, Tulang­ bawang Barat 661,5 ha, Metro 402,25 ha, Lampung Timur 289 ha, dengan total lahan puso hingga 19 ha. (ADI/U2)

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13906 TAHUN XLll

Calon Tulangbawang Peta Konstelasi Pemilukada Tulangbawang

(24 Kursi)

DPRD Kabupaten Tulangbawang 45 kursi Syarat Pencalonan 9 Kursi

Winarti-Hendriwansyah (5 kursi)

4 kursi

5 kursi

6 kursi

Belum Mengeluarkan Rekomendasi 3 kursi Pengusung Hanan-Heri

7 kursi

(restu DPD)

2 kursi Kultur all out ke Hanan-Heri

3 kursi

Belum Ada Pernyataan

3 kursi

11 kursi

1 kursi

DPD restui Winarti Sumber: Data Pemberitaan

Syarat pencalonan melalui jalur partai politik pada Pemilukada Tulangbawang adalah sembilan kursi. TRIYADI ISWORO

P

ARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) Per­ juangan menjadi par­ tai penentu jumlah pasang­ an calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tu­ langbawang pada 2017. Apabila PDIP memutuskan untuk mengusung Hanan A Razak-Heri Wardoyo (Han­ doyo), pasangan petahana itu kemungkinan akan menjadi calon tunggal dari jalur parpol. Konstelasi politik di Tu­ langbawang hingga Rabu (31/8) menerangkan Han­ doyo sudah mengoleksi 24 kursi dari Golkar (6), Nas­ Dem (4), Hanura (3), PKS (3), dan PPP (1). Partai lain yang belum mengeluar­ kan rekomendasi, yakni Demokrat (3) dan PKB (2). Meskipun demikian, diprediksi Demokrat yang mengusung Handoyo pada Pemilukada 2012 akan kem­ bali mengusung pasangan tersebut. Selain itu, posisi Heri Wardoyo saat ini ada­ lah sebagai wakil ketua DPD Demokrat Lampung. Akan halnya PKB, meskipun belum menge­ luarkan dukungan resmi,

dua hari lalu Ketua Tim Pemenangan PKB Khaidir Buyung menyatakan PKB dan warga Nahdlatul Ulama akan all out memenangkan Handoyo. Partai Gerindra juga belum mengeluarkan rekomendasi, tetapi ketua DPD partai besutan Prabo­ wo itu sudah menyatakan dukungan ke Handoyo.

PDIP masih menunggu hasil survei atau menunggu pinangan koalisi dari partai lain atau penyebab lain. Sementara pasangan Winarti-Hendriwansyah hingga kini telah menda­ pat lampu hijau dari Partai Amanat Nasional (PAN). Surat tugas dari partai itu telah diserahkan ke pasang­ an tersebut, tapi perolehan kursinya hanya lima. Perlu penambahan empat kursi untuk memenuhi syarat pencalonan. Dalam situasi demikian,

Calhaj Perlu Waspadai Nyamuk Arafah PERBEDAAN suhu Indonesia dengan Arab Saudi membuat calon jemaah haji rentan terserang penyakit. Hal itu ditambah dengan adanya virus Zika yang disebabkan banyaknya nyamuk. Direktur Jenderal Kesehat­ an Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugian­ tono mengatakan dari hasil kunjungan lapangan, tim menemukan banyaknya nya­ muk yang bisa menimbulkan potensi penyakit bagi jemaah Indonesia. “Banyaknya nya­ muk ini perlu diantisipa­ si oleh jemaah kita,” kata Anung di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daker Mak­ kah, kemarin. Pihaknya sudah mengo­ munikasikan masalah

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 1 september 2016 l 24 Hlm.

PDIP Kunci Jumlah

Hanan A Razak-Heri Wardoyo

itu dengan Kementerian ­ esehatan Arab Saudi dan K segara dilakukan pengasap­ an (fogging) serta perbaikan sanitasi di Padang Arafah. Menurutnya, faktor-fak­ tor lingkungan seperti ke­ beradaan nyamuk tersebut patut diwaspadai. Apalagi, WHO telah mengingatkan pe­ nyakit Zika yang ditularkan oleh nyamuk itu merupakan penyakit yang perlu diwaspa­ dai, selain MERS-Cov. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Muchtarud­ din Mansur mengatakan keberadaan nyamuk-nya­ muk di Padang Arafah yang mampu hidup dalam suhu di atas 35 derajat Celsius perlu diwaspadai. Nyamuk sebagai vektornya akan

bertemu jutaan manusia yang kemungkinan salah satunya sebagai pembawa atau sumber virus Zika. “Ada sumber dan ada vek­ tornya,” katanya. Jemaah, lanjut Muchtar­ uddin, juga harus meng­ gunakan pelindung, seperti kacamata antisurya, payung, dan alas kaki. Selain itu, asupan makanan yang te­ pat dan istirahat juga akan membantu menjaga kondisi kesehatan jemaah. Sementara itu, hingga ke­ marin, berdasarkan Data Sistem Informasi dan Kompu­ terisasi Haji Terpadu (Sisko­ hat) menyebutkan hampir 118 ribu jemaah telah tiba di Kota Mekah memasuki hari ke-22 keberangkatan. (ANT/K2)

facebook.com/ lampungpost

PDIP yang memiliki 11 kursi akan menjadi par­ tai penentu jumlah calon pada Pemilukada Tulang­ bawang. Jika PDIP mendu­ kung Winarti-Hendriwan­ syah berarti akan terdapat dua pasangan calon dari jalur partai politik yang bakal berkompetisi, yakni Handoyo dan WinartiHendriwansyah. Namun, jika PDIP mengusung Han­ doyo, pasangan petahana itu akan menjadi calon parpol melawan calon jalur perseorangan yang kini masih verifikasi fak­ tual, yakni Syarnubi-Siti Soleha. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin ZP menyatakan aspirasi kader partai banteng itu menghendaki Winarti yang maju pada pemilukada. Winarti saat ini menja­ bat sebagai ketua DPRD Tulangbawang dari PDIP sekaligus ketua DPC PDIP setempat.

dasi pada menit-menit akhir (injury time). “Untuk kasus Tulang­ bawang mungkin seperti itu. Hal tersebut disebab­ kan beberapa faktor, misal­ nya PDIP masih menunggu hasil survei atau menunggu pinangan koalisi dari partai lain atau penyebab lain,” kata dia kepada Lampung Post, kemarin. Kemudian juga ia menga­ takan kecenderungan PDIP akan memberikan rekomen­ dasi kepada pasangan calon yang memenuhi kriteria dari partai. “Hanan A Razak-Heri Wardoyo maupun Winar­ ti-Hendriwansyah harus menunjukkan keseriusan atau bargaining untuk menda­ pat rekomendasi PDIP,” kata dia. (EKA/R5) triyadi@lampungpost.co.id

Menit Terakhir Pengamat politik dan akademisi ilmu pemerin­ tahan FISIP Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, berpendapat melihat pengalam­a n pemilukada sebelumnya, kecenderung­ an PDIP memang sering mengeluarkan rekomen­

Puteri Indonesia Suka Beras Kencur Hlm. 16

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

Penaikan Gaji Minim Prestasi PEMERINTAH memberi “angin surga” bagi anggota legislatif. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang keduduk­an keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD bakal menaikkan tunjangan wakil rakyat di daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mel­ ontarkan kabar baik bagi para wakil rakyat itu saat menghadi­ ri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Selasa (30/8). Presiden menyatakan menyetujui RPP tersebut dengan beberapa alasan dan pertimbangan. PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berusia 13 tahun memerlukan penyesuaian. RPP tersebut memang belum ditandatangani dengan alasan negara tengah melakukan penghematan. Tapi, Jokowi menjanjikan RPP disahkan tahun ini juga. Sebab itu, Jokowi meminta anggota DPRD maklum, bersabar, juga memakai perasaan. Perubahan dalam RPP tersebut terkait hak keuangan, pengaturan tunjangan bulanan, tunjangan komunikasi, insentif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan rumah tangga, jaminan kesehatan, dana operasional, dan be­ lanja rumah tangga pimpinan DPRD. Penaikan tunjangan merupakan perjuangan Adkasi beberapa tahun terakhir. Ketua Umum DPN Adkasi Luk­ man Said menyebut anggota DPRD menderita selama 13 tahun karena PP tersebut tidak kunjung direvisi. Akibat­ nya, penaikan tunjangan Dewan mandek. Adkasi beralasan kesejahteraan anggota DPRD sangat penting untuk menghindari praktik korupsi. Faktanya, memang perilaku korup anggota Dewan sudah menjadi berita biasa. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Aksi itu juga kerap dilakukan beramai-ramai. Ke­ mendagri menyebutkan dari 2005 hingga Agustus 2014 terdapat 3.169 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat kasus korupsi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ribuan anggota DPRD terjaring KPK karena diduga menerima suap atau menggarong APBD yang sejatinya uang rakyat. Namun, aksi lembaga antirasywah negeri ini yang gencar menggulung korup­ tor nyatanya tak membuat legislator kotor ciut nyali. Pertanyaannya adalah apakah dengan menaikkan segala tunjangan anggota Dewan yang terhormat itu lantas menyurutkan perilaku korup di gedung Dewan? Sebab, koruptor di rumah rakyat itu nyatanya orangorang berfinansial lebih dari cukup. Publik tentu mendukung, bahkan sangat mendukung, pe­ naikan tunjangan Dewan manakala para legislator mampu berkinerja baik. Patokan sederhananya adalah angka perilaku korupsi di rumah wakil rakyat itu mampu turun drastis. Sejatinya, rakyat cuma menuntut anggota Dewan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi juga golongan. Jangan sampai terjadi, gaji atau tunjangan ditingkatkan tetapi kinerja Dewan masih mengecewakan. n

oasis

Diet, Puasa, dan Kualitas Hidup SEBUAH penelitian terbaru di Pennington Biomedical Research Center di Louisiana, AS, menemukan bahwa diet dan kebiasaan puasa memberi dampak positif bagi kualitas hidup seseorang. “Rupanya tidak hanya berdampak pada kondisi badan atau fisik semata, tetapi juga pada kualitas hidup sesorang,” kata ketua tim peneliti, Corby Martin. Ia menambahkan soal kualitas hidup terlihat pada hari-hari yang dilalui jadi makin cerah, optimistis, dan termasuk kehidupan seksual juga makin menyenangkan. “Jadi manfaatnya bukan hanya supaya tubuh ramping, melainkan lebih dari itu,” kata Corby. Penelitian dilakukan pada 218 orang yang melakukan diet dengan pengurangan pasokan kalori sebesar 25% selama kurang lebih dua tahun. Hasilnya bukan saja ba­ dan mereka terlihat ramping, melainkan hidup mereka juga jadi lebih berkualitas, termasuk fungsi seksual yang makin baik. “Mereka juga tentu menjadi makin mudah bergerak dan hidup lebih bergairah,” ujar dia. (MI/R5)

Polda Tingkatkan Kasus Farizal-Djoko

n LAMPUNG POST/DOK.

Kombes Dicky Patrianegara Dirkrimsus Polda Lampung KEPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung meningkatkan kasus Kepala Biro Pereko­ nomian Lampung Farizal Badri Zaini dan Kepala Sub­ bidang Sarana dan Prasa­ rana Bakorluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lampung Djoko Prihartanto ke tahap penyidikan. “Saat ini kasusnya su­

dah ditingkatkan dari lidik ke sidik,” kata Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lam­ pung AKBP Irwandi, mela­ lui telepon, Rabu (31/8). Meskipun kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan, Irwandi mengaku pihaknya be­ lum menetapkan tersangka da­ lam perkara tersebut. “Belum. Belum ada tersangkanya.” Irwandi mengaku sebelum menetapkan tersangka, pe­ nyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait kasus dugaan penggelapan uang setoran proyek senilai Rp14 miliar tersebut. Ia menegaskan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Namun, ia mengaku tidak hafal secara pasti siapa-sia­

pa yang sudah dipanggil. Sementara terkait pemerik­ saan Farizal, Polda Lampung juga masih belum bisa mene­ tapkan waktunya. “Saya tidak hafal siapa saja (saksi). Yang jelas banyak. Kalau Farizal belum diperiksa karena kami masih mengumpulkan ke­ terangan dari saksi lain un­ tuk memperkuat keterangan pelapor,” ujarnya. Irwandi menambahkan pelapor, yakni Djoko Pri­ hartanto, telah diperiksa terkait adanya penyerah­ an sejumlah uang untuk proyek tersebut. “Kalau pe­ lapor sudah diperiksa. Soal ngasih uang itu ke siapa, saksinya siapa, di mana. Dari situ kami periksa saksi lainnya, baru ke Farizal.”

Direktur Reserse Krimi­ nal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengatakan akan mengusut kasus tersebut apabila ter­ indikasi adanya tindakan ko­ rupsi. “Sekarang kan sedang ditangani Krimum. Nanti apabila ada indikasi korupsi akan dilimpahkan ke Krim­ sus,” kata Dicky, kemarin. Diberitakan sebelumnya, Farizal dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga melakukan penggelapan proyek senilai Rp14 miliar pada 2 Agustus 2016. Pelapor dalam kasus ini yakni Djoko Prihartanto. Lantaran tengah menjalani proses hukum, Farizal dan Djoko untuk se­ mentara dinonaktifkan dari jabatannya. (DEN/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Kamis, 1 September 2016 by Lampung Post - Issuu