Lampung Post Kamis, 20 Juli 2017

Page 1

KAMIS, 20 07 2017

facebook.com/ lampungpost

NO. 14211 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974

ig@lampost @lampostonline @buraslampost

24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

Dengan keberadaan Densus Antikorupsi, penilaian itu pun harus menjadi lebih baik lagi.”

Kadinkes Lamtim Tempati Sel Tahanan

Putusan MK Diapresiasi

Tersangka Korupsi Kapal segera Ditetapkan

Direktorart Kriminal Khusus Polda Lampung akhirnya menempatkan Kadinkes Lamtim Evi Darwati ke dalam sel tahanan usai dibantarkan di rumah sakit Bhayangkara Polda Lampung, sejak 3 Juli yang lalu.

Pengamat pendidikan di Lampung menilai putusan MK yang menolak gugatan pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi dinilai tepat.

Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tinggal selangkah lagi. Penyidik tipikor Polres Pesawaran tinggal melengkapi besaran kerugian negara dari BPK RI.

Tajuk | Hlm 2

Kota | Hlm 6

Humaniora | Hlm 16

Daerah | Hlm 19

HIZBUT TAHRIR INDONESIA SEJARAH

- Hizbut Tahrir Internasional berdiri pada 1953 di Palestina - Keberadaan HTI di Indonesia sejak 1980-an - Hizbut Tahrir ada di Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, dan Indonesia, dll

TUJUAN

Melanjutkan kehidupan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia Keberadaan Hizbut Tahrir juga berusaha mengembalikan kejayaan dan keemasan umat Islam seperti masa lampau

DPD HTI LAMPUNG

Alamat: Jalan Pagar Alam No. 15, Gang Cendana, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132

Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

PASAL 59 ORMAS DILARANG

1

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

Badan Hukum Dicabut, HTI Melawan

PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum b. menggunakan dengan tanpa izin nama, dan HAM resmi menlambang, bendera negara lain atau a. menerima dari atau memberikan kepada cabut badan hukum lembaga/badan internasional menjadi nama, pihak mana pun sumbangan dalam bentuk lambang, atau bendera ormas; dan/atau Hizbut Tahrir Indoneapa pun yang bertentangan dengan ketentuan c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau sia (HTI), Rabu (19/7). peraturan perundang-undangan; dan/atau tanda gambar yang mempunyai persamaan Keputusan itu mendapat b. mengumpulkan dana untuk partai politik. pada pokoknya atau keseluruhannya dengan perlawanan dari ormas nama, lambang, bendera, atau tanda gambar tersebut. ormas lain atau partai politik. ORMAS DILARANG 5 Pencabutan badan hukum HTI merupakan tina. menggunakan nama, lambang, bendera, ORMAS DILARANG 3 dak lanjut dari terbitnya atau simbol organisasi yang mempunyai a. melakukan tindakan permusuhan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruPerppu Nomor 2 Tahun suku, agama, ras, atau golongan; hannya dengan nama, lambang, bendera, atau 2017 tentang Perubahan simbol organisasi gerakan separatis atau b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau atas UU 17/2013 tentang organisasi terlarang; penodaan terhadap agama yang dianut di Organisasi Kemasyarakat­ Indonesia; b. melakukan kegiatan separatis yang an. Presiden Joko Widodo mengancam kedaulatan Negara Kesatuan c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu Republik Indonesia; dan/atau menegaskan pembubaran ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; c. menganut, mengembangkan, serta HTI sudah melalui kajian dan dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang pengamatan yang mendalam. bertentangan dengan Pancasila. d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan Selain itu, telah mendapat wewenang penegak hukum sesuai dengan masukan dari berbagai pihak. ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kan sudah saya sampaikan yang lalu bahwa pemerinPasal 82A tah telah mengkaji lama, telah (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara mengamati lama, dan juga masulangsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. kan dari banyak kalangan, para (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara ulama, dan dari masyarakat,” langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) kata Jokowi, kemarin. huruf a dan huruf b, dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Juru bicara HTI Pusat, Ismail paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Yusanto, menilai keputusan (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan Kementerian Hukum dan Hak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Asasi Manusia mencabut badan

4

ORMAS DILARANG

SANKSI PIDANA

hukum HTI merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga pihaknya tidak akan tinggal diam. “HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan perlawanan hukum,” kata Yusanto. Humas DPD HTI Lampung Hammam Abdullah menilai pemerintah telah memperlihatkan wajah diktator dengan memaksakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menurutnya, pembubaran HTI dipaksakan, sebab dalam UU No. 17 Tahun 2013 ormas yang dilarang adalah yang mengan­ dung unsur ateisme dan marxisme. Sementara dalam perppu ditambah poin paham anti-Pancasila, tetapi tidak jelas maksudnya. “Di negara yang mayoritas muslim, malah kita dianggap bertentangan dengan Pancasila, padahal kita cuma dakwah sesuai dengan sila satu,” ujarnya. Terkait langkah hukum, HTI Lampung terus ber­ koordinasi dengan Pusat yang telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan upaya hukum ke MK dan PTUN. Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengatakan pihaknya siap meng­ amankan aksi massa jika ada pihakpihak yang menolak pembubaran ormas tersebut. (MI/RUL/D2)

Membumikan Aksara Lampung RIBUAN pelajar SMP berkumpul di Islamic Center Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (19/7) pagi. Mereka menulis aksara Lampung di atas kertas yang sudah disiapkan. Para pelajar ini hadir untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk penulisan aksara Lampung. Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke71 Kabupaten Lampun Utara. Turut hadir Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo, Sekretaris Kabupaten Samsir, Ketua Dekranasda Lampung Utara Endah Kartika Prajawati Agung, dan Wakil Ketua Dekranasda Dayuk Ratih Handayani Widodo.

“Semua angkat tangannya, tunjukkan hasil penulisan aksara Lampung,” kata tim penilai dari Muri. Total peserta yang hadir dalam penulisan aksara Lampung ini mencapai 1.269 pelajar dari puluhan SMP sederajat. Perwakilan MURI menyerahkan plakat sebagai simbol bahwa Kabupaten Lampung Utara telah memecahkan rekor penulisan aksara Lampung dengan peserta ter­b anyak. “Ini membuktikan masyarakat Lampung Utara dapat menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Semoga dapat terus di­ tingkatkan dan selalu dipakai dalam

kehidupan sehari-hari,” ujar Yusup Ngadri mewakili Muri. Endah menerangkan pemecahan rekor Muri ini untuk mengembangkan dan melestarikan aksara Lampung. Masyarakat Lampung, tertutama anak muda, kurang mmenyadari penguasaan bahasa dan aksara Lampung. Kegiatan ini juga untuk mengukur capaian pembelajaran aksara Lampung sebagai salah satu mata pelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Pencapaian rekor Muri ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya bahasa dan aksara Lampung. Bahasa Lampung makin terpinggirkan. Baru-baru ini, guru

Bahasa Lampung kesulitan untuk mengakses informasi uji kompetensi dan sertifikasi karena formasi bahasa Lampung tidak tercantum dalam sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan (SIM-PKB). Lampung telah memiliki Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung No. 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung. Namun, tidak semua kabupaten/kota mewajibkan penggunaan bahasa Lampung di instansi pemerintah. (PAD/S1) n Fajar Nofitra

Densus Antikorupsi Tetap Bersinergi Rencana pembentukan tersebut pasti sudah dipersiapkan sejak dini, melihat situasi kondisi dan hambatan dalam penegakan hukum. jebak­an, ketika ketangkap, yang berhak nanti yang ENCANA pemben- me­nangani kasusnya,” kata tukan Detasemen doktor Hukum itu. Kemudian, tantangan ke Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Polri menda- depan Densus Antirasywah pat tanggapan positif dari itu adalah mewujudkan pengamat hukum di Lam- penegakan hukum bercirik­ pung. Namun, institusi baru an keilmuan dan pendekat­ itu nantinya diminta tetap an integral. Penegak­a n harus bersinergi ­dengan hukum berbasis ilmu pilembaga lainnya dalam dana terus berkembang penegakan hukum. sehingga pengetahuan dari Pengamat Hukum Pidana aparat harus mengimbangUniversitas Lampung Heni inya, termasuk penguasaan Siswanto mengaku sangat teknologi, informasi harus men-support rencana itu. diselaraskan. “Terkait fasiliNamun, dia berharap harus tas, dari Polri hingga Polda, ada sinergisitas antara insti- saya rasa siap. Personel tusi baru itu dan lembaga Dirkrimsus ada, terus angpenegakan korupsi lainnya, garan ada,” ujarnya. seperti Komisi SebelumPemberannya, rencana tasan Korupsi pembentukan (KPK), dan KeDensus AntiSaya support jaksaan Agung korupsi oleh (Kejakgung). Kapolri Jenadanya “Kompetisi deral Tito Karini semakin persaingan bagus navian mendamemperlihat­ antara KPK, Polri, pat tanggapan an keinginan positif Kapolda dan kejaksaan, melawan koLampung Irtapi memang rupsi,” kata jen Sudjarno. harus sinergis. dosen hukum “Kami apreitu saat disiasi rencana hubungi, tadi malam (19/7). tersebut,” kata Kapolda saat Menurutnya, kompetisi diwawancarai, Selasa (18/7). itu tentunya menjadi keberuntungan dan keberka- Belum Urgen Sementara Ketua Lamhan bagi bangsa Indonesia. Sebab, ada gerakan mela- pung Police Wacth (LCW) wan korupsi secara masif. MD Rizani berpendapat lain “Saya support adanya per- tentang rencana pembensaingan bagus antara KPK, tukan Densus Antikorupsi Polri, dan kejaksaan, tapi itu. Menurutnya, sudah ada memang harus sinergis,” lembaga yang menangani kasus tersebut, mulai dari ujarnya. Menurut Heni, sinergis KPK, kejaksaan, hingga dalam artian ketiga lembaga direktorat di kepolisian. “Ya sebenarnya belum tersebut harus saling terbuka, memberikan informasi, urgen, soalnya KPK dan kedan saling mendukung data jaksaan kan juga sudah bersehingga pembongkaran peran. KPK juga penyidiknya kasus pidana kera putih dari kejaksaan sama kepoliitu bisa segera dituntas- sian,” ujarnya, kemarin. (R5) kan. “Jadi saling share data, biar mangsa itu masuk ke asrul@lampungpost.co.id Asrul Septian Malik

R

Gubernur Ajak Seniman Gerakkan Ekonomi Kreatif GUBERNUR Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta para seniman dan pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan berbagai momen kegiatan berskala nasional dalam menggerakkan potensi seni budaya Lampung. Membaiknya infrastruktur, seperti Bandara Radin Inten II dan jalan tol trans-Sumatera, menjadikan Lampung sebagai destinasi wisata utama dan ekshibisi. “Jarang orang datang ke Lampung ingin beli tapis. Tapi kenal tapis setelah di Lampung. Umumnya orang ke Lampung karena alamnya. Mudah-mudahan pariwisata menjadi lokomotif

bagi seni dan budaya Lampung,” kata Gubernur Ridho saat acara silaturahmi dengan seniman Lampung di Mahan Agung, Rabu (19/7). Acara ini dihadiri seniman dari berbagai latar belakang baik yang tergabung dalam Dewan Kesenian Lampung (DKL) maupun berbagai komunitas seniman Lampung. Pada kesempatan itu, pengurus DKL berterima kasih atas perhatian Gubernur dalam perkembangan kesenian di Lampung. Lewat tayangan video, para seniman dari berbagai latar meng­ ucapkan selamat dan dukungan atas kepemimpinan Gubernur Ridho.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho mengatakan budaya dan seni Lampung tidak tertinggal. “Saya berharap budaya Lampung dapat mengisi berbagai kegiatan. Seniman Lampung harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Gubernur Ridho. Ekonomi kreatif dapat bergerak cepat, jika seniman dapat bersinergi dengan pemerintah. Gubernur mencontohkan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV. “Industri kreatif Lampung mendapat berkah. Sektor pariwisata seperti hotel terisi penuh, mulai dari Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Kalianda,”

kata Gubernur Ridho. Berkaca dari Harganas tersebut, Gubernur meminta kesiapan para seniman dan pelaku ekonomi kreatif bersiap menyukseskan peringatan Hari Kopi Internasional di Lampung pada 1 Oktober 2017. Momen ini harus mampu menjadikan industri kreatif makin dikenal dunia. Kesiapan Lampung menggelar acara besar, perlu dukungan para seniman dan pelaku ekonomi kreatif. “Lampung kini menjadi destinasi utama wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Ini perlu dukungan seniman,” kata Ridho. (DEN/K10)

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

SILATURAHMI SENIMAN. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo berduet dengan vokalis grup band rock Jamrud saat Gubernur menggelar silaturahmi dengan ratusan seniman Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (19/7).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.