Lampung Post Kamis, 22 Desember 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 14015 TAHUN XLll

facebook.com/ lampungpost

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 22 desember 2016 l 24 Hlm.

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

Hukum Tumpul untuk Komandan

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

CIK RADEN DIVONIS RINGAN. Kepala Badan Pol PP Kota Bandar Lampung Cik Raden dipeluk kerabatnya usai menjalani sidang lanjutan rekayasa penutupan City Spa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (21/12). Cik Raden divonis 1 bulan penjara.

500 Ha Hutan Bakau Jadi Tambak dan Bersertifikat KERUSAKAN hutan bakau (mangrove) di pesisir timur Kecamatan Ketapang dan Sragi, Kabupaten Lampung ­Selatan, makin parah. Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut), terdapat 500 ­hektare (ha) lebih hutan bakau di daerah tersebut berubah fungsi menjadi tambak. Parahnya, lahan tambak udang seluas kurang lebih 300 hektare di Desa Berun­ dung, Kecamatan Ketapang, yang diklaim masuk kawasan hutan lindung telah memiliki sertifikat. “Ada 70 ­sertifikat tambak udang yang diterbitkan oleh BPN. Namun, Dishut mengklaim tanah mereka masuk kawasan hutan lindung,” kata Kepala Desa Berundung Sultan kepada Lampung Post, Rabu (21/12). Menurut dia, persoalan itu hingga kini belum tuntas. Padahal, empat tahun lalu seluruh petani tambak yang memiliki sertifikat telah duduk bersama dengan Dishut dan Dinas Kelautan. Sultan mengatakan terbitnya sertifikat sebanyak 70 bidang itu diprakarsai H Komet secara kolektif. “Jadi sertifikat itu bukan dari Program Nasional Agraria (Prona), melainkan kolektif. Namun, sampai saat ini BPN belum memberikan keterangan. Kami minta persoalan ini jangan berlarutlarut, segera dituntaskan. Kalau memang masuk kawasan hutan lindung, ya cabut sertifikat. Kalau tidak ya katakan tidak,” kata dia. Dihubungi terpisah, Kepala Dishut Lampung Selatan Prianto Putro mengatakan akan melakukan pendataan terlebih dahulu dengan BPN untuk mengetahui yang sebenarnya. “Kami akan cari tahu dahulu. Takutnya tambak yang memiliki sertifikat itu berada di perbatasan. Jadi tidak masuk kawasan hutan lindung,” kata Prianto. Meski demikian, pihaknya sudah ber­ koordinasi dengan Dinas Kelautan dan memberikan nomor pada lokasi tambak petani yang masuk kawasan hutan lindung. “Kami sudah identifikasi, sudah kasih patok kawasan hutan lindung di paret 1 sampai 12 Desa Berundung. Tambak yang masuk kawasan hutan dikasih nomor,” kata dia Prianto mengakui lebih dari separus kawasan hutan lindung di pesisir timur Kecamatan Sragi dan Ketapang rusak. Kondisi tersebut mengakibatkan kawasan hutan bakau mengalami degradasi yang cukup parah. “Secara bertahap kawasan hutan mangrove yang telah beralih fungsi akan kami hijaukan kembali,” ujarnya. (KRI/O2)

Camila Tinggalkan Fifth Harmony Hlm. 16

Vonis Sebulan, Jaksa Banding Terdakwa memberi uang sebesar Rp750 ribu ke anggotanya untuk dipakai membayar pijat agar anggota lainnya dapat menggerebek. EFFRAN KURNIAWAN

M

AJELIS Hakim Peng­ adilan Negeri (PN) Tanjungkarang memvonis Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden satu bulan penjara. Dia dinya­takan bersalah turut melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersama anak buahnya, Gusti Zaldi, yang lebih dulu divonis 1 tahun. Untuk putusan tersebut, jaksa pun mengajukan banding. “Mengadili. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim Yus Enidar di PN Tanjungkarang, Rabu (21/12). Dengan demikian, Cik Raden langsung dapat bebas karena hukumannya selesai setelah dipotong masa tahanan yang dijalaninya di awal sidang. Majelis pun memvonisnya dengan pertimbangan Cik Raden sebagai pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada bawahannya, tetapi justru mengarahkan anak buahnya yang tidak benar. “Pertimbangan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan

selama persidangan,” kata Yus Enidar, kemarin. Kemudian putusan hakim diketahui lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa M Syarief yang meng­ ajukan hukuman 2 tahun penjara. Jaksa menjeratnya dengan Pasal 289 KUHP turut serta melakukan pencabulan sehingga jaksa pun akan mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim itu. “Kami pasti dan wajib banding. Kami tidak akan menunggu salinan putusan atau mempelajarinya dulu karena kami akan laporkan ke pimpinan dan langsung meng­

Ini bisa mengecewakan masyarakat, terutama keluarga Gusti yang merupakan bawahannya, tetapi menerima hukuman lebih berat. ajukan banding. Gusti saja di PT kena 289, sebelumnya divonis 8 bulan dan di PT diputus 1 tahun. Oleh karena itu, Cik Raden ini kan turut serta, harusnya kena Pasal 289 KUHP juga,” kata dia melalui telepon, kemarin. Niriski Perdana Putra, kuasa hukum Cik Raden, menjelaskan pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim. Namun, dia dan klien­ nya tetap tidak sependapat dengan hakim atas putusan bersalah itu.

“Menurut saya, seharusnya Cik Raden tidak terbukti untuk kedua pasal yang didakwakan. Untuk itu, kami masih pikir-pikir dulu,” kata dia.

Kecewakan Publik Menanggapi putusan hukum kepada Cik Raden itu, pengamat hukum pidana Unila, Heni Siswanto, meminta Majelis Hakim lebih objektif dalam upaya menjaga serta mendorong hukum yang memberikan rasa keadilan. Sebab, putusan yang dijatuhkan kepada Cik Raden itu telah membuat publik kecewa. “Ini bisa mengecewakan masyarakat, terutama keluarga Gusti yang merupakan bawahannya, tetapi menerima hukuman lebih berat,” kata Heni, saat diwawancarai, Rabu (21/12). Hal senada dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Alian Setiadi. Menurut dia, jaksa memang harus banding atas putusan hukum itu karena hukuman 1 bulan penjara sangat jauh dibanding tuntutan yang diajukan 2 tahun. “Majelis Hakim mestinya juga lebih jelas menetapkan putusan sesuai perannya dalam sebuah tindak pidana. Sesuai fakta persidangan hakim harusnya bisa menjawab terdakwa sebagai apa, apakah pelaku atau yang menyuruh atau juga turut serta. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus itu,” kata Alian, kemarin. (*1/R5) effran@lampungpost.co.id

MENJADI komandan berarti memiliki tanggung jawab lebih besar dari anak buah. Menjadi komandan tidak berarti pula sekehendak hati memerintah. Apalagi disertai ancaman, lebih-lebih titah tersebut menjerumuskan bawahan ke dalam bui. Kondisi itulah yang terjadi dalam kasus tindakan asusila melanggar Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan yang menjerat Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden serta anak buahnya, Gusti Zaldi Arif Dian. Gusti divonis 8 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang pada 20 September 2016, kemudian di Pengadilan Tinggi ia divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Gusti terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa orang lain sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) terkait skenario penggerebekan dan pencabulan di pusat kebugaran City Spa. Sementara sang komandan, Cik Raden, hanya divonis 1 bulan dalam sidang putusan yang digelar Rabu (21/12). Meski dinyatakan bersalah melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Majelis Hakim yang sama menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan atas tindakan turut melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersama anggotanya terhadap terapis City Spa. Cik Raden langsung dapat menghirup udara bebas setelah dipotong masa tahanan yang telah dijalaninya di awal proses persidangan. Sementara Gusti si bawahan, harus meringkuk di balik jeruji besi. Padahal, dalam tindak pidana dilakukan bersama-sama. Harusnya sang komandan yang memerintahkan mendapat hukuman lebih berat dari anggotanya. Dua vonis berbeda itu secara terang benderang dipertontonkan hakim di muka publik. Satu orang divonis 1 tahun penjara, sedangkan komandannya hanya 1 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun. Ini bukti, hukum sangat tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tidak berdaya dibuatnya. Anak buah selalu menjadi korban. Publik mencium aroma tidak sedap dalam putusan vonis komandan. Apalagi selama proses persidangan para penegak hukum sering mengulur-ngulur waktu. Putusan amat sangat ringan terhadap otak tindak pidana itu mencederai rasa keadilan publik sekaligus menjadi penilaian buruk terhadap hakim, yang semestinya bertindak profesional. Hukuman ringan itu menimbulkan ketidak­ adilan tidak hanya terhadap korban, tetapi juga anggota Badan Pol PP yang melaksanakan perintah komandan. Apalagi publik bertanya, ada apa dengan keputusan ringan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab di lembaga penegak peraturan daerah (perda) tersebut. Kita berharap jaksa melanjutkan vonis ini dengan meng­ ajukan banding agar nyata-nyata hukum ditegakkan. Paling tidak hukumannya lebih berat dari anak buahnya. Ingat! Apalagi anak buah menjalankan perintah atasan. Keadilan sudah semestinya ditegakkan di negara hukum ini. Jeratan hukum bukan untuk dipermainkan apalagi diperdagangkan agar putusan dijadikan lebih ringan. Catatan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) saat ini sudah 28 hakim, panitera, jaksa, dan pengacara di negeri ini yang telah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) karena terbukti memperdagangkan pasal-pasal hukum dengan sogokan uang. Kepercayaan rakyat terhadap hukum kian terkikis lantaran vonis-vonis hakim di negeri ini terjadi dengan imbalan dari hasil negosiasi di ruang remang-remang hukum. n

oasis

Daring dan Demensia PENELITIAN terbaru menemukan permainan daring yang mampu membantu deteksi awal demensia (kelainan otak akibat penyakit seperti Alzheimer). Sea Quest Hero ditengarai dapat memberi informasi awal yang penting tentang keterampilan orientasi manusia. Permainan yang dikembangkan oleh Deutsche Telekom bekerja sama dengan Alzheimer Research UK menghasilkan data untuk patokan global proses navigasi otak manusia. “Temuan ini memiliki potensi sangat besar untuk mendukung perkembangan penting dalam penelitian demensia,” kata peneliti utama University College London, Hugo Spiers. (MI/R5)

Densus Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Bahrun Naim TIM Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap tujuh terduga teroris di empat daerah, Rabu (21/12). Polisi menyatakan para terduga teroris itu terkait dengan Bahrun Naim. Terduga teroris di Tangerang Selatan, Adam Nursyam, ditangkap berdasarkan pengembangan dari kasus teroris di Bekasi dan Tasikmalaya beberapa waktu lalu. “Mereka terlibat dari kasus bom Bekasi, termasuk pengembangan dari Tasikmalaya,” ujar Kabag Mitra Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Dari Adam kemudian diketahui ada tiga terduga teroris lainnya di sebuah kontrakan di Babakan, Tangerang Selatan. Ketiganya kemudian meninggal dunia lantaran ditembak

Tim Densus setelah melakukan perlawanan. Kemudian Omen merupakan mantan narapidana pembunuhan yang direkrut Ovi, narapidana bom duta besar Myanmar pada 2013. Erwan alias Irawan sehari-hari merupakan sopir di perusahaan air mineral di Tasikmalaya. Lalu Helmi alias Hilmi merupakan penjual bubur di Tasikmalaya. “Keduanya (Erwan dan Helmi) merupakan kelompok JAD (Jemaah Ansharut Daulah),” ujar Awi. JAD dipimpin oleh narapidana kasus teroris di LP Nusakambangan, Aman Abdurrahman. Selang beberapa waktu kemudian, Tim Densus 88 menangkap terduga teroris Jhon Tanamal alias Hamzah di Desa Balai Nan Duo, Payakumbuh, Sumatera

n ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

PENGGEREBEKAN TERDUGA TERORIS. Anggota kepolisian berjaga di dekat rumah terduga teroris seusai penggerebekan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (21/12). Barat. Jhon diketahui terkait dengan kelompok Abu Zaid asal Solo. Abu Zaid juga merupakan terpidana kasus bom Thamrin.

“Tentu kelompok ini sudah diungkap dan kemudian juga akan dilakukan upaya penangkapan terhadap lainnya,” ujar

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul. Jhon yang bekerja di perusahaan swasta mendonasikan dana untuk kegiatan amaliah. Ia juga membeli bahan-bahan untuk suatu rangkaian bom dan melakukan percobaan pembuatan bom. “Artinya, mereka melakukan bersama Zaid ini dan melakukan percobaan-percobaan terhadap bom,” ujar Martinus. Rabu siang, Tim Densus 88 kembali menangkap seorang terduga teroris di Deli Serdang, Sumatera Utara, atas nama Syafii. Ia merupakan kelompok Katibah Gigih Rahmat (KGR) yang dipimpin Gigih Rahmat Dewa. Kelompok ini juga terafiliasi dengan ISIS di bawah kendali Bahrun Naim. (MI/K2)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.