Lampung Post Kamis, 24 Agustus 2017

Page 1

KAMIS, 24 08 2017 NO. 14245 Tahun xliiI TERBIT SEJAK 1974 24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

facebook.com/ lampungpost

ig@lampost

@lampostonline @buraslampost

Tirta Mundur, Proyek Pemkot Tidak Menentu KEPALA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung Tirta ­mengun­durkan diri dari jabatannya. Situasi tersebut membuat sejumlah proyek di Bandar Lampung tidak menentu. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur sedang dilaksanakan Pemkot Bandar Lampung, seperti dua jembatan layang di Jalan Teukuumar—Jalan Zainal Abidin Pagaralam dan Jalan Teuku Cik Ditiro, Kemiling. Namun, ada juga sejumlah proyek yang sampai kini tidak terselesaikan, seperti Kantor Dinas Perhubungan di Terminal Rajabasa yang sudah terhenti pembangunan­ nya sejak setahun terakhir, RS Re-

habilitasi Pecandu Narkoba di Jalan Basuki Rahmat, Bandar Lampung, yang dibangun sejak 2015 tapi hingga kini terbengkalai. Begitu juga dengan pembangunan Pasar SMEP yang hingga kini bermasalah. Informasi yang dihimpun wartawan Lampung Post, kabar mundurnya Tirta sudah beredar sejak seminggu yang lalu di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Hal itu juga didasarkan pada jarangnya Tirta berada di kantornya di bilang­ an Jalan Sukarame. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN membenarkan adanya pengajuan diri tersebut. “Iya, itu (mundur) sudah lama. Pengajuan

Kades Jangan Sampai Dibui K

EPALA desa (kades)/ kepala kampung/ kepala pekon/peratin se-Lampung takut dibui terkait kesalahan dalam tata kelola dana desa (DD). Untuk itu, kejaksaan se-Lampung menggelar sosialisasi penya­ luran dana program itu ke 2.640 penentu kebijakan di struktur pemerintahan te­ rendah itu, hari ini (24/8). Untuk diketahui, setidaknya ada sejumlah polemik dalam penggunaan DD di Lampung. Hal itu membuat keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan yang menunda

Kades jangan takut, intelijen sudah turun melakukan pemantauan. pencairan dana selanjutnya. Keterlambatan itu dipicu kekhawatiran pamong desa akan kesalahan dalam pelapor­ an atau pengelolaan dana yang dapat berujung penjara. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Lampung Leo Simanjuntak menga­takan kegiatan itu untuk memberi pengetahuan setiap kepala desa di Lampung. Supaya tidak salah dalam menggunakan anggaran dari APBN itu yang berujung masuk bui. “Dana tersebut untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di setiap desa. Sebelum terjadi dan semakin banyaknya kepala desa yang terjerat hukum, kejaksaan turun melakukan sosialisasi,”

Disediakan lokasi kasi 10 ribu hektare e untuk: PT Pindad Industri pembuatan n manufaktur dan peralatan eralatan militer PT PAL Industri pembuatan n kapal

Angkutan Konvensional Usul Penyetaraan Tarif

PT DI Industri pembuatan n pesawat terbang

Calon lokasi: Tanggamus Lokasi kawasan industri maritim (KIM) Anggaran Kemenhan 2018 senilai

Rp105,7 triliun

kata Leo saat diwawancarai Lampung Post, Rabu (23/8). Leo juga menjelaskan dari hasil penyelidikan intelijen, penyimpangan dana desa bukan hanya dilakukan oknum kades, melainkan ada oknum-oknum preman yang sengaja meminta dana itu kepada kepala desa. “Hal seperti ini yang harus dihindarkan. Kades jangan takut, intelijen sudah turun melakukan pemantauan,” kata dia. Kepala Kejari Lampung Barat Alex Rahman menargetkan pelaksanaan pengelolaan dana desa di daerahnya 2017 zero atau tidak ada kesalahan. “Kejaksaan terus awasi pelaksanaan dana desa di Lampung Barat, moto saya pengelolaan dana desa zero (nol) kesalahan dalam pengelolaannya,” kata Alex Rahman, kemarin.

Bisa Disetop Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) Lampung, melalui Koordinator Provinsi Wilayah (KPW) II Mashuri, mengingatkan kades segera menyikapi maraknya pemberitaan kegagalan pengelolaan DD dengan melakukan perbaikan tata kelola penggunaan DD. “Ada semacam penggiringan opini yang ingin menyimpulkan program dana desa ini gagal memberikan perubahan kepada desa. Jika nanti pengelolaan dana desa dianggap tidak baik, mungkin cepat atau lambat program ini akan disetop,” kata Mashuri saat kunjungan kerja ke Tulangbawang Barat, kemarin. (RIP/WID/NAS/TOR/CK11/R5)

KEJARI LAMBAR... Hlm. 17 febi@lampungpost.co.id

pengunduran diri karena sakit. Mudah-mudahan cepat sehat,” kata Herman seusai meninjau lokasi perbaikan jalan di Pulau Sebesi, Rabu (23/8).

na memiliki penyakit jantung. “Ya, jantungnya kan sudah dipasang ring. Mungkin ngedrop terus kesehatannya, makanya minta mundur,” kata sumber tersebut. Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengatakan pembangunan tak akan berpengaruh atas mundurnya kepala Dinas PU. Pihaknya mendo­ rong Plt dan jajaran di bawahnya bekerja efektif. “Ya, berarti Plt tidak bisa dipaksakan, tinggal efektifkan jajarannya saja. Mulai dari sekretaris dinas dan kabidnya. Saya rasa enggak ada masalah, enggak bisa dipaksakan karena kesehatan (pengunduran diri),” kata Wiyadi, kemarin. (MAN/K1)

INDUSTRI PERTAHANAN KE LAMPUNG

Banyaknya penyimpangan pengelolaan dana desa bakal mengancam pengucuran anggaran program itu disetop pemerintah. FEBI HERUMANIKA

n LAMPUNG POST/DOK.

Tirta Kadis PU Bandar Lampung

Sebagai gantinya Herman akan menunjuk pelaksana tugas (Plt), tapi belum menentukan siapa yang akan menjabat. “Plt sementara sekretaris­ nya. Belum (Plt resmi) nanti ada mekanismenya. Sekretaris kan di lapangan terus yang mantau supaya pembangunan jalan terus,” ujarnya. Namun, Herman mengaku belum ada bukti fisik, tapi pengajuan diri telah disampaikan secara lisan. “Suratnya belum ada karena kondisi badannya menurun, makanya mundur karena kesehatan. Bukan alasan apa-apa,” kata Herman. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, kondisi kesehatan Tirta terus menurun kare­

Alokasi industri pertahanan sebesar 40% dari anggaran

Porsi pengadaan alutsista dari industri dalam negeri

2015—2019 53% realisasi

2040—2045

80% target

Sumber: Data Pemberitaan

Ryamizard Ryacudu

M Ridho Ficardo

Menhan Pastikan Industri Pertahanan Pindah ke Lampung MENTERI Pertahanan Rya­ mizard Ryacudu siap memindahkan PT Pindad, PT PAL, serta PT Dirgantara Indonesia (DI) ke Lampung. Ketiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam industri pertahanan itu akan direlokasi ke dalam satu area. Untuk memastikan hal itu, Menhan akan melakukan peninjauan ke Tanggamus, Kamis (24/8). “Ya, rencananya di situ (Tanggamus), kami akan tinjau lokasi nanti. Kalau bukan di situ di mana lagi? Di luar Pulau Jawa yang pas?” kata Ryamizard seusai halalbihalal dengan masyarakat adat Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (23/8) malam. Dia melanjutkan jika akhir­ nya Tanggamus yang dipilih tapi realisasi pemindahan industri tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Tidak

KPK kembali membuat terobosan memberikan komisi bagi masyarakat pelapor yang mengetahui dugaan tindak pidana korupsi.”

Usulan Gedung Baru Dewan Tuai Kritik

Tajuk | Hlm 2

Rumah Demokrasi | Hlm 3

USULAN membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan disertai apartemen untuk para wakil rakyat kembali ramai dibahas dan menuai kritik.

bisa cepat-cepat walau sudah pas, pasti membutuhkan waktu 3—4 tahun. Sebelumnya, usai membuka peluncuran dan bedah buku Kebijakan KKIP di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta, Rabu (23/8), Menhan mengemukakan akan menyiapkan 10 ribu hektare lahan guna membangun kompleks industri pertahanan. Ryamizard mengatakan perkembangan industri pertahanan perlu digenjot. Pasalnya, produkproduk industri pertahanan yang dihasilkan BUMN dan BUMS belum bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari semua matra TNI. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, anggaran Kemenhan turun dari sebesar Rp114 triliun pada 2017 menjadi Rp105,7

triliun pada 2018. Namun, Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahan­ an (KKIP) Sumardjono menga­takan pengembang­ an industri pertahanan tidak akan terkendala pemotongan anggaran. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik langkah Kemenhan itu. Menurut Ridho, Pemprov Lampung sejak awal melobi pusat untuk memanfaatkan potensi maritim Lampung sebagai relokasi industri pertahan­ an. “Banyak lokasi yang kami tawarkan, salah satunya kawasan industri mari­ tim (KIM) Tanggamus,” kata Gubernur, Rabu (23/8). Menurut Gubernur, KIM merupakan perwujudan kekuatan maritim Lampung. Untuk itu, Gubernur Ridho ­ingin mewujudkan KIM secepat mungkin. (FEB/MI/E1)

Suku Bunga Acuan Kebijakan Moneter BI Turun

Polisi Gagalkan Pengiriman Ganja Kering 2 Kuintal

PENURUNAN suku bunga kebijakan dapat memperkuat intermediasi perbankan sehingga memperkokoh stabilitas sistem keuangan.

SATUAN Resnarkoba Polres Lampung Selatan menggagalkan pengiriman ganja kering seberat 231 kg di Seaport Interdiction.

Ekonomi Bisnis | Hlm 10

Daerah | Hlm 18

PUTUSAN Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian peraturan menteri perhubungan ditanggapi Persatuan Peng­u saha Pengemudi Angkutan Bandar Lampung (P3ABL). Mereka membolehkan angkutan berbasis online tetap beroperasi tetapi meminta ada penyetaraan tarif. Untuk diketahui, MA melalui putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 mencabut sejumlah poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek. Putusan tersebut mengatur tentang angkut­an daring yang saat ini terus berkembang. Ketua P3ABL Daud Rusli mengatakan permasalahan utama dari angkutan da­ ring maupun konvensional adalah tidak samanya tarif keduanya. “Tarif online berbeda dengan angkutan biasa. Jadi ketika angkutan da­ ring ini masuk daerah pasti terjadi kekisruhan,” kata

Daud, Rabu (23/8). Dengan metode tersebut, angkutan online lebih ­b anyak diminati masyarakat. Pihaknya tidak mempermasalahkan beroperasinya angkutan online jika tarif disesuaikan. “Pemda harus aktif. Ayo sama-sama usaha yang sehat dengan penyetaraan arif,” ujarnya. Daud mencontohkan tarif online dan konvensional timpang jauh, misal­ nya dari Pasar Ramayana ke Rajabasa dikenakan tarif Rp15 ribu—Rp20 ribu. Sementara tarif angkutan online hanya Rp7.000— Rp8.000. “Nah ini kan enggak sehat, perbedaannya sangat jauh. Kemana pemerintah? Harus ada regulasi dan survei. Kalaupun tarifnya beda, tapi jangan terlalu jauh,” kata dia. Kepala Dinas Perhubung­ an Provinsi Lampug Qudrotul Ikhwan mengatakan putusan MA yang membatalkan belasan pasal pada Permenhub jangan sampai menimbulkan konflik antardua kubu angkutan. (MAN/RAN/D2)

OASIS

Gerhana Matahari dan Mata MELIHAT gerhana matahari secara langsung dapat berbahaya bagi mata. Menurut American Academy of Ophthalmology (AAO), melihat gerhana matahari langsung bisa menyebabkan kerusakan pada retina yang disebut retinopati matahari. Kerusakan terjadi di fovea, titik di retina yang bertang­ gung jawab atas tajamnya penglihatan. Gejala dari retino­ pati matahari itu dapat muncul sekitar 12 jam setelahnya. Gejala-gejala itu seperti kaburnya penglihatan, ada titik buta di salah satu atau kedua mata, distorsi pandangan, dan perubahan dalam mengenali warna. Kebanyakan penderita gejala retinopati sembuh dengan sendirinya tapi memiliki masalah penglihatan pada kemudian hari. Dalam sebuah studi, 13 dari 15 penderita retinopati ma­ tahari setelah melihat gerhana matahari memiliki penglihat­ an normal setahun setelahnya. Namun, beberapa dari me­ reka melakukan tes mata dan memiliki gejala minim, yakni setitik kecil titik buta dalam penglihatannya. (MI/R5)

“Memang, saat ini para artis Tanah Air berbalik arah dari profesi artis menjadi politisi, tetapi saya belum tertarik,” Melly Goeslaw Populer | Hlm 22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.