facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
Kunjungan Setnov Dorong Percepatan Pembangunan
Kapolri Atensi Pilkada Mesuji Mesuji
Lampung Barat
1. Febrina Lesisie Tantina-Adam Ishak 2. Khamami-Sapli
1. Parosil Mabsus-Mad Hasnurin 2. Edy Irawan Arief-Ulul Azmi Soltiansa
Tulangbawang n LAMPUNG POST/DOK.
1. Syarnubi-Solehah 2. Hanan A Razak-Heri Wardoyo 3. Winarti-Hendriwansyah
Setya Novanto Ketua DPR KEDATANGAN Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, ke Lampung bisa memberikan angin segar bagi pembangunan di Lampung. Kehadirannya dapat turut mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol dan kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera). Ketua tim percepatan pembebasan lahan, Adeham, sangat menyambut baik kehadiran Setnov untuk mengunjungi Sabahbalau, Lampung Selatan, yang menjadi salah satu wilayah pembangunan jalan tol. Pihaknya akan menyampaikan apa kekurangan dari Pemerintah Pusat sehingga DPP Golkar sebagai lembaga pengawasan mampu mempercepat pembangunan. “Nanti kami sampaikan kendala yang ada, dari tim provinsi dan Waskita Karya akan memaparkan kondisi progres pembangunan jalan tol yang sudah, sedang, dan akan dilakukan,” kata dia, Rabu (25/1). Mantan Kadiskominfo itu menambahkan pada 1—3 Februari 2017, tim percepatan pembebasan lahan akan melanjutkan konsultasi publik tol tahap II 40—112 km. “Nanti selama tiga hari konsultasi publik di Tubaba dan Mesuji sekaligus konsultasi dengan berbagai perusahaan yang dilewati jalan tol. Ini untuk mempercepat penerbitan penlok untuk ruas tol 40—112 km ini,” ujarnya. Rektor Itera Ofyar Z Tamin pun berharap kehadiran Setnov di kampusnya dapat membantu upaya percepatan pertumbuhan Itera dapat terealisasi. Ofyar memaparkan saat ini hampir seluruh instansi maupun pemangku kepentingan terkendala pemangkasan anggaran yang diberlakukan Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, kedatangan Setnov diharapkan dapat memberikan lobi-lobi di parlemen agar proses percepatan Itera bisa terealisasi. “Kami ingin percepat, makanya butuh gedung baru dan dari kebutuhan delapan, baru tiga yang ada. Peningkatan jumlah diberlakukan secara berkala,” kata dia. Agenda utama kedatangan Setnov ke Lampung adalah melantik DPD I Partai Golkar Lampung periode 2016—2021 yang diketuai Arinal Djunaidi. Pelantikan sekaligus melakukan panen raya jagung di Desa Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. (MAN/RUL/K1)
Tulangbawang Barat 1. Umar Ahmad-Fauzi Hasan
Pringsewu 1. Ardian Saputra-Dewi Arimbi 2. Sujadi-Fauzi 3. Siti Rahma-Edi Agus Yanto
KONDISI RAWAN KONDISI AMAN
Kapolda Lampung Irjen Sudjarno Kami siapkan rencana pengamanan dari tiap tahapan pilkada, alhamdulillah semua sudah siap, tinggal menjalankan.
Presiden Joko Widodo
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Profesional, modern, dan tepercaya menjadi target Polri dalam membangun kepercayaan publik.
Konsekuensi hukum asas equality before the law semua sama di muka hukum tidak ada bedanya. Sumber: Data Pemberitaan
Dengan kekuatan 70 ribu personel, Polri semaksimal mungkin atau all out dalam mengamankan pilkada seIndonesia. Yon Fisoma
K
@lampostonline @buraslampost
No. 14048 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | kamis, 26 januari 2017 | 24 Hlm.
EPALA Kepolisian Re publik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian memberi atensi lebih pada pilkada di Lampung, terutama Kabupaten Mesuji. Pasalnya, daerah itu polemik antara dua pasangan calon yang berkompetisi. Kapolri mengatakan kasus penistaan agama menjerat calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus lain yang menyeret peserta pilkada. Kini, laporan terhadap calon kepala daerah juga di beberapa daerah lain. “Beberapa daerah sudah ada yang dilaporkan, di Lampung misalnya, para pihak saling melapor, saya jawab jangan dihentikan proses karena preferensinya adalah kasus Ahok,” kata Kapolri di sela rapat pimpinan Polri 2017 di gedung PTIK, Rabu (25/1).
Untuk diketahui, di Mesuji, kedua pasangan calon saling melapor ke kepolisian setempat. Calon Bupati Khamami menjadi terlapor pidana pemilu, sementara calon wakil bupati saingannya menjadi terlapor kasus pidana pemukulan. Bahkan di sana juga, pendukung pasangan calon sempat mengintimidasi jurnalis karena menduga ada pemberitan yang tidak berimbang. Menurut Tito, pihaknya tetap memproses laporan tindak pidana menjerat calon kepala daerah. Hal itu mengenyampingkan Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 pada era Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, isinya pengusutan kasus calon kepala daerah menunggu pilkada selesai. “Kalau ini digulirkan akan membawa konsekuensi siapa pun yang dilaporkan harus diproses,” kata Tito. Terkait pengamanan, Tito juga mengatakan pilkada memang menjadi satu atensi utama dari Korps Bhayangkara. Dengan kekuatan 70 ribu per sonel, Polri akan semaksimal mungkin atau all out dalam mengamankan pesta demokrasi serentak ini sehingga Tito mengaku tidak segan akan mencopot kapolda dan kapolres yang salah memperkirakan tingkat keamanan dan jumlah personel yang dikerahkan dalam pengamanan pilkada.
“Kalau salah menilai, kekuatan tidak cukup dan terjadi keributan, kepala wilayahnya saya ganti,” ujar Tito. Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Pesisir Barat, Senin (23/1), Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengatakan pihaknya berkomitmen mengaman kan pilkada dalam bentuk operasi mantap praja. “Kami sudah siapkan rencana pengamanan di setiap tahapan pilkada, mulai dari kampanye hingga pelantikan. Alhamdulillah tinggal menjalankan,” kata dia.
Perbaikan Kinerja Presiden Joko Widodo mengingat kan tantangan Polri yang kian kompleks, salah satunya memperoleh kepercayaan publik. Sebab, rakyat belum sepenuhnya percaya kepada polisi terkait penanganan sejumlah perkara atau pelayanan belum sepenuhnya baik. “Kapolri sudah menyampaikan bahwa tagline Polri ‘profesional, modern, tepercaya’ adalah sebuah tagline yang harus dicapai oleh Polri dalam rangka membangun sebuah kepercayaan publik. Membangun kepercayaan publik bisa dilakukan jika perbaikan kinerja dari seluruh jajaran di Polri,” ujar Jokowi, kemarin. (MI/R5) yon@lampungpost.co.id
TAJUK
Politik Beradab Pilkada Damai PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak kembali dihelat di negeri ini. Pesta demokrasi yang digelar 15 Februari mendatang akan berlangsung di 101 daerah; 7 provinsi dan 94 kabupaten. Wujud demokrasi lewat pelaksanaan pilkada secara langsung itu terlaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Juni 2005. Idealnya pemilihan langsung kepala daerah menghasilkan pemimpin sesuai harapan rakyat. Namun, kenyataannya pilkada justru kerap dijadikan ajang perebutan kekuasaan semata. Para calon yang maju dalam pilkada acap melupakan etika dan menghalalkan segala cara untuk memenangi pilkada. Akibatnya, tensi politik meninggi yang berpotensi memercikkan api konflik. Tak aneh jika akhirnya pelaksanaan pilkada pun menimbulkan berbagai sengketa. Sedikitnya ada empat hal yang memicu kisruh, yakni isu SARA, penyelenggara tidak netral, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi tim sukses, dan calon petahana yang memanfaatkan jabatan dan fasilitas untuk kampanye. Di Lampung, konflik pun sudah muncul, terutama di Kabupaten Mesuji dan Lampung Barat, terakhir di Tulangbawang. Sebagai langkah antisipasi, Polda Lampung menyatakan siaga dengan menambah jumlah personel untuk menyukseskan pilkada di tiga kabupaten tersebut. Mabes Polri pun memberi peringatan kepada jajaran nya di tingkat daerah untuk fokus mengamankan pelaksanaan pilkada. Jabatan kapolda dan kapolres di 101 wilayah di ujung tanduk, jika tidak bisa mengawal pengamanan pesta lima tahunan rakyat ini. Mereka dicopot jika wilayahnya kisruh akibat konflik pilkada. Dalam pengamanan pilkada ini, Polri menurunkan 70 ribu personel. Ditambah lagi bantuan dari TNI. Namun, harus diingat berapa pun jumlah personel yang diturunkan, kunci lancar dan amannya ada di tangan politikus, penyelenggara, dan masyarakat. Penyelenggara pemilu harus profesional, independen, dan tegas menghadapi kecurangan sehingga konflik yang menimbulkan kericuhan dapat ditangkal. Masyarakat tidak mudah terprovokasi yang menjurus perbuatan pidana oleh pencari keuntungan. Kita harus sadar, pesta rakyat di lima kabupaten di Lampung, Mesuji, Lampung Barat, Tulangbawang, dan Pringsewu, kecuali Tulangbawang Barat harus memilih bupati dan wakil bupati yang amanah, bersih, dan membawa kesejahteraan masyarakat. Politik beradab; santun dan penuh etika adalah kuncinya. n
OASIS
Kemiskinan dan Serangan Jantung STUDI terbaru menemukan perempuan yang kurang beruntung atau hidup di garis kemiskinan 25% lebih berisiko terkena serangan jantung ketimbang laki-laki. Studi itu dipublikasikan dalam jurnal Epidemiology dan Community Health. Tim peneliti dari George Institute for Global Health menyatakan kemiskinan lebih sulit diterima perempuan ketimbang laki-laki. Mereka menganalisis 22 juta orang dari berbagai daerah seperti Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Australia. Hasilnya, status sosial ekonomi rendah berhubungan dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular untuk semua jenis kelamin dibandingkan dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih tinggi. Namun, perempuan yang kurang beruntung secara signifikan menunjukkan risiko lebih tinggi menderita penyakit jantung koroner daripada pasangan lelaki mereka. (MI/R5)
Liputan Khusus Pelantikan Pengurus DPD Golkar Lampung Hlm. 9-11
Songsong Pelabuhan Premium, ASDP Tambah Dermaga
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menargetkan tujuh dermaga sandar di Pelabuhan Penyeberangan Merak—Bakauheni demi menyongsong penerapan pelabuhan premium khusus kendaraan golongan IV pe numpang (mobil pribadi). Dermaga yang diperkirakan beroperasi optimal mulai akhir 2018 itu dijadwalkan melayani 20—24 trip per hari serta mampu menyeberangkan puluhan ribu kendaraan campuran. “Sampai saat ini yang beroperasi rutin sebanyak lima dermaga dengan jumlah pelayanan mencapai 100 trip per hari, dengan total kendaraan yang menyeberang rata-rata mencapai 6.500 unit kendaraan campuran pada 2014—2015 lalu,” kata
INDEKS persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia naik satu poin pada 2016 dari 36 menjadi 37 dalam penilaian rentang 0—100. Dengan begitu urutan korup si negara dunia Indonesa turun dua pringkat dari 88 ke 90 dari 176 negara. “Skor 0 berarti negara sangat korup, sementara skor 100 dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korup si di Indonesia. Terhitung sejak 2012 skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun,” ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko saat peluncuran CPI 2016 di Jakarta, Rabu (25/1).
n LAMPUNG POST/AAN KRIDOLAKSONO
TITIK NOL JTTS. Pembangunan megaproyek jalan tol transSumatera (JTTS) di titik nol Pelabuhan Bakauheni yang dibangun sejak April 2015, Selasa (25/1). Manajer Operasional PT ASDP Bakauheni Yefri Hendri di ruang kerjanya, Rabu (25/1). Diketahui, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menjadi pelabuhan premium, khusus kendaraan golong an IV penumpang sebelum perhelatan pesta olahraga se-Asia (Asian Games) di Ja-
karta dan Palembang pada 2018. Hingga kini ASDP masih menunggu pekerjaan di Dermaga VI Pelabuhan Merak selesai pada Februari 2017. Bahkan, PT ASDP Bakauheni membangun Dermaga VII yang progresnya sudah mencapai 40%, sementara di Merak masih proses ten-
der. Dua dermaga premium baru itu juga disinergikan dengan ruas jalan tol transSumatera (JTTS) Lampung yang ditarget selesai 2018. Sementara itu, sejak be berapa tahun terakhir, jumlah pengguna jasa kendaraan yang melintasi Pelabuhan Bakauheni menuju Merak turun menjadi sekitar 4.200 unit kendaraan campuran. Ia menilai operasional pelabuhan umum PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) lintas Bakauheni-Bojonegara, Serang, Banten di jalan lintas pantai timur Muarapiluk, Bakauheni atau sekitar 1 km sebelah barat Pelabuh an Bakauheni menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah kendaraan barang yang menggunakan jasa kapal feri. (KRI/D2)
Indonesia pun hanya mampu menyalip posisi Thailand yang mengalami penurunan skor CPI dan peringkat. Skor CPI Thailand kini 35 dari sebelumnya 38, dan begitupun peringkatnya yang merosot drastis dari posisi 76 ke 101. Padahal selama lima tahun terakhir Thailand selalu berada di atas Indonesia. Namun, posisi Indonesia tetap berada di bawah Malaysia yang meraih skor ICP 49, Brunei (58), dan Singapura (84). Walaupun begitu, ada beberapa negara di kawasan ASEAN yang ternyata di bawah Indonesia, seperti Thailand (35), Filipina (33), Laos (30), Myanmar (28), dan Kamboja (21). “Peningkatan poin dalam rentang lima tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai
target 50 pada akhir 2016. Penyebabnya karena pemberan tasan korupsi saat ini hanya fokus pada sektor birokrasi saja,” kata Dadang. Terkait hal itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, menegaskan pihaknya segera mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dari Perspektif Penindakan hingga Pencegahan. Hal itu terkait temuan TII atas peringkat dan skor. “Dan setelah ditelaah, maka kami akan menindaklanjuti supaya KPK bisa masuk ke private sector dan mengimplementasikan Perma Korporasi,” ujarnya di gedung KPK, kemarin. (MI/R5)