www.lampost.co
Belanja Pemprov Meningkat Rp559 M BELANJA Pemprov Lampung meningkat Rp559 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 senilai Rp5,918 triliun dibanding APBD 2016 senilai Rp5,359 triliun. Perubahan APBD yang diajukan Pemprov Lampung itu di sepakati untuk disahkan oleh DPRD setempat dalam sidang paripurna, Rabu (26/10). Sidang paripurna itu sempat diskors selama dua jam lebih, dari jadwal semula pukul 10.00, karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD Lampung dari jumlah total 85 anggota. Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal akhirnya membuka skors setelah 50 anggota DPRD hadir lewat pukul 13.30 dan Perda APBD Perubahan 2016 sepakat disahkan. Dalam paparannya, Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Pattimura mengatakan struktur pendapatan APBDP naik dari Rp5,350 triliun, bertambah 8,88% atau Rp475 mi liar menjadi Rp5,825 triliun. Kemudian di struktur belanja daerah naik 10,43% atau senilai Rp559 miliar, dari Rp5,359 triliun pada APBD 2016 menjadi Rp5,918 triliun pada perubahan APBD. Dalam struktur APBDP ini, terdapat 39 satuan kerja (satker) yang dikurangi anggarannya, 14 satker yang ditambah, dan dua satker yang anggarannya tetap. AdapunrekomendasiBanang DPRD, Pattimura mengatakan sejumlah pos anggaran tidak bisa dikeluarkan pada pemangkasan APBDP ini, yakni di Biro Tata Pemerintahan Umum (Tapum) untuk pembuatan peta digital di lima daerah kabupaten sebesar Rp125 juta. Kemudian, pos anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, yakni anggaran penerimaan CPNS dan pembinaan Rp634 juta. “Rekomendasi yang diungkapkan Komisi V DPRD Lampung, agar semua dana hibah tidak bisa dicairkan seperti yang ada di BPMPD sebesar Rp333 juta dan di Biro Bina Mental sebesar Rp369 juta,” ujar dia. Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyatakan meski ada peningkatan dalam APBD Perubahan 2016, ekspektasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Tidak apa-apa, artinya draf pembangunan tetap masih bisa berjalan. Namun, mungkin tidak secepat yang diinginkan. Paling tidak masih positif semua nya, ini yang harus dijaga,” kata Ridho usai paripurna, kemarin. (MAN/R5)
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13960 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 27 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
- Puskesmas - Rumah Sakit
Mental Pungli Jembatan Timbang
2015
346.741 pasien rawat jalan 1.702 pasien rawat inap 32.950 pasien rawat jalan 9.505 pasien rawat inap
Rp60 miliar
2016
Rp50 miliar 0
10
20
30
40
50
60
Dasar Pengenaan JKS-KIS oleh BPJS - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
Pasal 170
Pasal 171
(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. (2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain.
(1) Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar gaji. (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.
Perpres 19/2016 tentang JKN-KIS Pasal 16
(1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah.
Pasal 16A
(1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan. (2) Ketentuan besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Mendagri Ingatkan Hapus Jamkeskot Banyak persoalan dalam pelaksanaan program Jamkeskot Bandar Lampung, termasuk terkait klaim penagihan oleh rumah sakit. FEBI HERUMANIKA
M
ENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Bandar Lampung untuk dihapus. Pasalnya, sejumlah aturan yang telah disahkan mengisyarakatkan program Jamkeskot diintegrasikan dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pengelolaannya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pengintegrasian itu diamanatkan dalam UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehat an, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan. Untuk itu, dalam surat rekomendasi Mendagri Tjahjo Kumolo nomor 440/3890/ SJ pada 19 Oktober 2016 meminta sejumlah daerah,
termasuk Bandar Lampung, untuk menghapus Jamkeskot. Sebab, bumi Tapis Berseri itu termasuk salah satu kota yang tidak ikut serta dalam program BPJS di Indonesia. Dalam surat itu juga dinyatakan Pemkot diwajibkan agar target capaian RPJMN 2014—2019 terkait program Indonesia Sehat dimasukkan ke dokumen perencanaan daerah. Selain itu, Pemkot diminta mening katkan pengendalian dan pengawasan mutu layanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rumah sakit. Bahkan, Pemkot diminta menyosialisasikan ke masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar menyetujui program Jamkeskot dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sebab, BPJS adalah program
berlandaskan hukum yang harus dijalankan setiap masyarakat, tidak terkecuali Pemkot Bandar Lampung. “Perusahan saja diatur dalam undang-undang itu, apalagi pemerintah,” kata Yusuf Kohar, Rabu (26/10). P e r ny a t a a n b e r b e d a sebelumnya diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan
“
Perusahan saja diatur dalam undang-undang itu, apalagi pemerintah. Kota Bandar Lampung Edwin Rusli. Menurutnya, Pemkot mempertahan kan program itu lantaran dapat mengover semua masyarakat Kota Tapis Berseri tanpa terkecuali. Terkait adanya aturan yang dilanggar dengan tidak mengintegrasikan Jamkeskot ke SJSN, Edwin mengatakan persoalan itu telah dipelajari sebe lumnya. Bahkan, dia juga mengatakan hal yang di-
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
ANGGARAN JAMKESKOT Penggunaan 2015 390.898 jiwa
facebook.com/ lampungpost
lakukan Pemkot wajarwajar saja karena alasan otonomi. “Itu kan otonomi. Boleh-boleh saja kalau untuk pemerintahan daerah,” kata Edwin, Selasa (25/10).
Pengawasan Kejati Pada bagian lain, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan peng awasan terhadap program Jamkeskot. Hal itu merupakan langkah awal yang diambil Korps Adhyaksa dalam memantau terhadap unsur indikasi tindak pidana korupsi pada kebijakan Pemkot Bandar Lampung tersebut. Kepala Kejati Lampung Syafrudin menjelaskan pihaknya masih mengawasi program penggratisan biaya pengobatan bagi seluruh warga Bandar Lampung yang dinilai bermasalah itu. Pemantauan dilakukan melalui penelitian dari tulisan yang diterbitkan media. “Kalau hasil telaah itu ditemukan dugaan kuat, tentu kami akan selidiki,” kata dia melalui telepon, kemarin. (RAN/R5) febi@lampungpost.co.id
JEMBATAN timbang adalah persoalan lama yang tak kunjung selesai. Pada era 1980-an, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo pernah menutup operasional jembatan timbang lantaran menemukan banyak pungutan liar dalam beberapa kali inspeksi mendadak. Seiring waktu, jembatan timbang beroperasi kembali untuk mengantisipasi truk kelebihan muatan agar jalan darat lebih awet. Faktanya, truk dengan kelebihan tonase tetap melenggang lancar hanya dengan melemparkan lembaran ribuan rupiah. Belakangan, denda yang diterapkan oleh pemerintah daerah makin besar. Bahkan ada ancaman menurunkan muatan yang berlebih. Sayang, hal ini tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas penampungan barang seperti gudang. Bukan hanya masalah fasilitas, pengusaha truk pun lebih memilih membayar denda ketimbang harus menurunkan muatan untuk menekan kerugian. Karena itu, truk-truk dengan muatan berlebih pun menjadi pemandangan biasa di jalan raya. Lebih memiriskan lagi, ternyata denda pun hanya formalitas. Banyak ditemui denda yang diberikan pengemudi truk itu alih-alih melambungkan kas daerah, justru mempertebal kantong pribadi oknum petugas alias menjadi pungutan liar (pungli). Karena persoalan pungli tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih pengelolaan jembatan timbang yang selama ini dikelola pemerintah daerah mulai Januari 2017. Tercatat, ada 140 jembatan timbang yang akan diambil alih pusat, empat di antaranya di Lampung, yaitu Way Urang dan Gayam di Lampung Selatan, Simpangpematang, Mesuji, dan Blambangan Umpu, Way Kanan. Kita berharap setelah jembatan dikelola oleh Pemerintah Pusat, penerapan sanksi terhadap angkutan barang yang melebihi tonase sesuai aturan. Jadi, ketika barang yang melebihi muatan harus diturunkan dan disimpan di gudang, bukan dikenai sanksi denda. Inti persoalan pungli ini sebetulnya sama: mental korup dan lemahnya penegakan hukum. Kompromikompromi ilegal begitu mentradisi sehingga hukum dengan mudah dapat dibeli. Alih penguasa jembatan timbang tidak berarti pungli pun hilang. Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) pun menyangsikan alih kuasa jembatan timbang menyelesaikan persoalan pungli. Sebab, godaan yang dihadapi petugas di lapangan tetaplah sama atau malah lebih besar. Jika pemerintah memang serius ingin membenahi wilayah abu-abu ini, yang dibutuhkan sebenarnya hanya konsistensi penerapan hukum, pengawasan, dan pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar, baik aparat pemerintah maupun pengusaha angkutan. n
Kristen Steward Reuni Twilight Hlm. 16 oasis
Bencana Alam dan Demensia SEBUAH studi terbaru yang dilakukan di Harvard University, AS, menyatakan bencana alam bisa berisiko menyebabkan demensia, terutama bagi lansia. Demensia merupakan gangguan kesehatan yang ditandai penurunan fungsi disebabkan kelainan pada otak. Menurut penelitian ini, gejala demensia naik tiga kali lipat pada para lansia yang baru saja mengalami bencana alam. Sampel penelitian ini diambil dari para korban tsunami Jepang pada 2011 lalu, dengan dilakukan survei pratsunami, sebanyak 4,1% responden sudah mengalami gejala demensia dan setelah tsunami, angkanya melonjak menjadi 11,5%. Sebab itu, menurut studi ini, penurunan kognitif harus ditambahkan ke daftar risiko kesehatan yang dihadapi oleh korban bencana, terutama para orang tuanya. (MI/R5)
Gubernur Serahkan SK Tiga Plt Bupati Besok
n LAMPUNG POST/TONGAM ROSARIO
PENGAMANAN PILKADA. Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno didampingi Kapolres Tulangbawang AKBP Agus Wibowo, Kapolres Mesuji AKBP Purwanto Puji Sutan, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulangbawang dan Mesuji melihat kesiapan personel saat simulasi Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2017 di lapangan Pemkab Tuba, Kecamatan Menggala, Tulangbawang, Rabu (26/10).
GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo memastikan akan menyerahkan langsung surat keputusan Menteri Dalam Negeri kepada pelaksana tugas (plt) bupati tiga kabupaten di ruang rapat utama Pemprov Lampung, Jumat (28/10). Namun, Ridho belum bersedia membeberkan ketiga nama yang ditetapkan menjadi plt bupati Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji itu. “Ya, insya Allah. Kalau namanya, kan tiap daerah usulkan tiga nama. Nah, saya enggak hafal tuh siapa yang dipi-
lih karena suratnya belum sampai ke saya,” kata Gubernur saat diwawancarai di Gedung DPRD Lampung, Rabu (26/10). Untuk roda pemerintahan Pringsewu akan dipimpin Wakil Bupati Handitya Narapati hingga akhir masa jabatan (AMJ) 23 November mendatang, sedangkan Lampung Barat akan tetap dipimpin Bupati Mukhlis Basri hingga AMJ 10 Desember 2017. Berdasarkan sumber tepercaya Lampung Post, ketiga nama yang telah di-SK-kan oleh Mendagri,
yakni Adeham (Asisten II Bidang Ekobang) sebagai Plt Bupati Tulangbawang Barat, Rimir Mirhadi (Plt Sekretaris DPRD Lampung) sebagai Plt Bupati Tulangbawang, dan Budi Harto HN (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) sebagai Plt Bupati Mesuji. Dari sisi kewenangan, Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Chandri mengatakan berdasarkan Permendagri 74/2016 tentang Aturan Petahana Cuti Kampanye, dijabarkan lima tugas pokok seorang plt bupati, yaitu mengawal dan menyukses-
kan penyelenggaraan Pilkada 2017, menangani proses penyusunan APBD TA 2017. Kemudian, menata organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, pengisian personel sesuai SOTK, dan melaksanakan tugas peme rintahan sehari-hari. Di lain pihak, Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno juga telah menggelar pasuk an Mantap Praja Krakatau 2017 di tiga kabupaten secara serentak, dalam rangka menjaga keamanan Pilkada
2017 di lima kabupaten. Kapolda memimpin gelar pasukan di Tulangbawang, Wa k a p o l d a L a m p u n g Kombes Bonifasius Tampoi di Pringsewu, dan Irwasda Polda Lampung Kombes Budi Susanto di Lampung Barat. Dalam kegiatan itu, dilaksanakan rangkaian simulasi pengamanan Pilkada 2017, di antaranya pengamanan TPS, pengawalan pasangan calon oleh pengawal pribadi, serta penyerahan surat perintah pengawal pribadi kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. (MAN/DEN/ONO/U2)