www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13933 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 29 september 2016 l 24 Hlm.
Tersangka Korupsi Landclearing Susul Albar Masuk Bui KEJAKSAAN Tinggi Lampung kembali menahan tersangka kasus korupsi pembebasan lahan (landclearing) Bandara Radin Inten II yang menelan dana Rp8,7 miliar. Edi Purnama menyusul Kepala Dinas Perhubungan Lampung Albar Hasan Tanjung yang sudah terlebih dahulu masuk bui. Dalam proyek tersebut, tersangka Edi Purnama menjabat ketua panitia konsultan pengawas. Pemantauan Lampung Post, Edi Purnama diperiksa sebagai tersangka sejak pukul 09.00, Rabu (28/9), di gedung pidana khusus Kejati Lampung. Setelah enam jam diperiksa, penyidik meng usulkan agar tersangka ditahan. Usai disetujui, tersangka kemudian diperiksa kesehatan nya oleh tim medis hingga akhirnya kejaksaan menggiringnya ke mobil tahanan untuk diantarkan ke Rutan Way Huwi, Lampung Selatan, sekitar pukul 17.30. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,5 miliar itu, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Subpasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Asisten Intelijen Kejati Lampung Leo Simanjuntak menjelaskan tersangka merupakan hasil pengembangan dari kasus korupsi yang telah menyeret dua tersangka, yaitu Albar Hasan Tanjung dan Direktur PT Daksina Persada, Budi Rahmadi. Dalam perkara tersebut, tersangka sebagai penanggung jawab konsultan peng awas harus ikut terseret karena diduga melakukan peminjaman perusahaan CV Visi Cipta Mandiri untuk menjalankan pengawasan dan terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya, serta menyelewengkan dana untuk panitia konsultan pengawas. “Atas usulan dari tersangka ini seharusnya proyek ini belum selesai 100 persen, tetapi yang bersangkutan sudah menyatakan dalam dokumennya jika pekerjaannya sudah selesai sehingga uang proyek itu dicairkan,” kata Leo, kemarin. (RAN/K2)
Belajar Banyak di Akting... Hlm. 16
Sinyal Regenerasi Atlet
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
Diskualifikasi Calon Pelanggar Aturan TRIYADI ISWORO
T
IAP calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di lima kabupaten seLampung harus mengikuti aturan. Pasalnya, setiap pelanggaran dapat diancam dengan diskualifikasi dari arena pesta demokrasi itu. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Nazarudin, mengingatkan ada ancaman diskualifikasi calon yang nakal dan tidak taat aturan dalam meng ikuti tahapan pilkada. “Nanti yang mendiskualifikasikan calon ialah KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Hal itu tertulis dalam UU No. 10/2016. Besok (29/9) kami akan mengikuti pelatihan terkait persiapan menghadapi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya saat dihubungi Lampung Post, Rabu (28/9). Pada Pasal 73 Ayat (2) UU 10/2016, tertulis calon yang terbukti melanggar berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi
atau KPU kabupaten/kota. “Yang masalah politik uang nanti dilakukan persidangan di Bawaslu. Jadi, nanti ada pihak-pihak yang melaporkan kepada Bawaslu terkait temuan itu. Kalau calon, itu sudah ditetapkan KPU,” ujarnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengat akan mekanisme pendiskualifikasian calon ada-
lah berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu. “Setelah Bawaslu memberikan rekomendasi, baru kami dari KPU melakukan eksekusi pendiskualifikasian calon. Kewenangan untuk membatalkan calon ada di Panwaskab. Kami hanya memfasilitasi,” katanya. Selanjutnya, Nanang mengatakan pihak KPU juga bisa membatalkan calon apabila ada persyaratan pencalonan yang tidak dipenuhi. “Misal nya si calon itu tidak memenuhi syarat seperti tidak punya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK),
surat keterangan sehat dari rumah sakit, atau surat ke terangan dari kejaksaan.” Ia juga mengatakan persyaratan administrasi yang tidak lengkap juga bisa mengancam calon tersebut tidak bisa mengikuti pilkada. Namun, KPU juga tetap akan memberi perpanjangan waktu untuk calon yang persyaratannya belum lengkap untuk memperbaiki atau melengkapi persyarat an sesuai PKPU No. 7/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada.
Makin Kuat
(9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
Akademisi hukum tata negara Unila, Iwan Satriawan, mengatakan kewenangan Bawaslu sudah kuat. Kini tinggal apakah jajaran pengawas itu berani atau tidak menindaklanjuti temuannya. “Sebab, implikasinya jika mereka digugurkan, harus siap menerima gugatan calon yang digagalkan. Bawaslu harus menyiapkan juga ahli hukumnya,” kata mantan anggota tim seleksi panwaskab lima kabupaten itu, kemarin. Namun, Iwan mengatakan anggota pengawas mau tidak mau harus siap. “Jika mereka di-back-up penuh Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi, saya pikir berani untuk menggugurkannya,” katanya. (R5)
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Bawaslu.
triyadi@lampungpost.co.id
UU 10/2016 tentang Pilkada Pasal 135A (1) Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi. (5) Keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon. (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan. (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
PON XIX Ditutup, Lampung Kumpulkan 11 Emas PEKAN Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat secara resmi akan ditutup hari ini (29/9). Selama perhelatan pesta olahraga terakbar di Tanah Air tersebut sekitar 14 hari, kontingen Lampung mengumpulkan 11 emas, 9 perak, dan 16 perunggu. Dua perak didapat Lampung pada pertandingan terakhir, Rabu (28/9), yakni dari cabang bisbol dan tarung derajat. Pada final cabang bisbol yang berlangsung di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, kemarin, tim Lampung ha rus puas meraih perak usai ditaklukkan musuh bebuyutannya, DKI Jakarta, dengan skor tipis 7-8.
Sempat tertinggal 3-0 hingga inning ketiga, Lampung langsung bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pada inning kelima. Sayang, di inning keenam tim Lampung kecolongan dan DKI mampu menambah empat poin dan memperlebar keunggulan menjadi 2-7. Tertinggal jauh, Ranjani dkk langsung bereaksi di inning ketujuh dengan menambah tiga poin. Skor pun berubah menjadi 5-7. Di inning delapan, kedua tim sama-sama menambah satu poin. Di inning terakhir atau kesembilan, drama tersaji di menit-menit akhir. Lampung yang sudah menambah satu
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
KORUPSI LANDCLEARING. Kejaksaan Tinggi Lampung menahan tersangka kasus korupsi landclearing, Edi Purnama, di kantor Kejati setempat, Bandar Lampung, Rabu (28/9).
Pada Pilkada 2017, sesuai UU 10/2016, kewenangan Bawaslu makin kuat hingga dapat menjatuhkan sanksi kepada calon.
facebook.com/ lampungpost
SETELAH bertanding selama 14 hari, Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat ditutup hari ini. Kontingen Lampung yang diperkuat 140 atlet di 27 cabang olahraga menempati peringkat 15 dengan raihan 11 emas, 9 perak, dan 16 perunggu. Prestasi tersebut lebih buruk dibandingkan PON empat tahun silam di peringkat 10. Pada PON 2004 Lampung menempati peringkat 8 dengan raihan 22 emas, 21 perak, dan 21 perunggu; dan PON 2008 masih di peringkat 8 menyabet 18 emas, 12 perak, dan 19 perunggu. Perhelatan PON 2012 di Riau, Lampung harus puas di peringkat 10 dengan torehan 15 medali emas, 9 perak, dan 10 perunggu. Data tersebut menunjukkan prestasi olahraga Lampung dalam 12 tahun terakhir terus merosot. Merosotnya prestasi olahraga Lampung bisa dipicu perbaik an prestasi atlet daerah lain. Namun, faktor terbesar adalah kelemahan dalam pembinaan prestasi internal di Lampung. Pengurus KONI beserta seluruh pemangku kepentingan olahraga di Lampung harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tren penurunan prestasi tidak berlanjut. Evaluasi sangat mendesak dilakukan mengingat keikutsertaan Lampung pada pesta olahraga terbesar di Tanah Air itu memerlukan biaya tinggi. Ada yang bilang olahraga itu mahal, maka Pemprov pun mengguyur KONI dengan anggaran Rp55 miliar untuk membiayai kontingen Lampung ke PON Jawa Barat. Jumlah itu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran ke PON 2012 di Riau, yakni Rp16,5 miliar. Seharusnya ketersediaan anggaran berbanding lurus dengan prestasi. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. KONI Lampung sebaiknya juga mulai memahami anjloknya peringkat Lampung di PON sekaligus sebagai sinyal untuk segera melakukan regenerasi atlet. Hampir mayoritas atlet Lampung yang berlaga di PON Jawa Barat sudah dalam usia layak ganti. Diperbarui dengan atlet-atlet baru yang lebih muda. Masa-masa keemasan sebagian besar para atlet tersebut segera berlalu dan sulit berprestasi pada PON mendatang. Peremajaan tim olahraga sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk keberlanjutan prestasi di kemudian hari. Tidak mudah memang, tetapi langkah itu harus berani dilakukan. Pasti akan ada pengorbanan, semisal raihan medali di PON mendatang akan turun. Panen medali baru akan dirasakan pada PON berikutnya. Regenerasi atlet tentu melalui serangkaian proses berkesinambungan. Pengurus cabang olahraga harus menjaring bibit-bibit sejak awal dengan memperbanyak event di berbagai daerah. Dalam hal ini, Lampung tidak akan kekurangan bahan baku karena provinsi ini dikenal sebagai gudang atlet berprestasi. Selain regenerasi, pembinaan prestasi atlet juga harus dilakukan lebih intensif melalui masing-masing pengurus cabang olahraga. Model pembinaan top down layak segera ditinggalkan. Belajar dari pengalaman, ada beberapa pengurus cabang olahraga yang jarang melakukan pendekatan langsung ke para atlet. Ketersediaan anggaran memang penting, sangat penting. Tetapi, regenerasi atlet, pendekatan langsung, dan jaminan masa depan mereka setelah tidak lagi berprestasi juga jangan diabaikan. Semua itu mesti segera dilakukan untuk menggapai kejayaan olahraga Lampung di masa mendatang. n
oasis
Perceraian dan Kesehatan PENELITIAN terbaru yang dilakukan ilmuwan di Vienna University, Austria, menemukan orang yang tidak bahagia dan mengalami berbagai konflik tidak terpecahkan dalam rumah tangga berisiko besar untuk bunuh diri karena putus asa dan depresi. Studi itu juga mengungkapkan bahwa perceraian juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Selama ini, dunia medis telah mengenal sindrom stres akibat perceraian. Kondisi ini terkait dengan banyak gejala seperti mudah panik, nyeri yang melumpuhkan, insomnia, dan sering mengalami ingatan kilas balik. Seperti dikutip dari Daily Mail, sekitar 60% pasiennya juga menderita gejala fisik, seperti migrain, eksim, dan ketegangan otot. Tim pakar mengatakan kecenderungan pikiran untuk bunuh diri di kalangan pria dan wanita yang baru bercerai tiga kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tetap menikah. (MI/R5)
Daftar Perolehan Medali Sementara PON XIX hingga Rabu (28/9) Pukul 22.00 1. Jawa Barat 2. Jawa Timur 3. DKI Jakarta 4. Jawa Tengah 15. Lampung
216 emas 132 emas 128 emas 29 emas 11 emas
154 perak 136 perak 125 perak 53 perak 9 perak
158 perunggu 131 perunggu 116 perunggu 80 perunggu 16 perunggu
Sumber: www.pon-peparnas2016jabar.go.id
n IST
RAIH PERAK. Komandan Satlak PON Lampung, Joko P Putranto, mengalungkan perak kepada tim bisbol Lampung yang meraih perak setelah kalah dari DKI Jakarta pada PON XIX 2016 Jawa Barat, di lapangan bisbol Arcamanik Bandung, Rabu (28/9). poin masih menempatkan pemainnya di base pertama,
kedua, dan ketiga. Dengan hanya selisih satu poin, hasil
pertandingan kemungkinan besar berbalik untuk Sai
Bumi Ruwa Jurai. Sayang, bola pukulan terakhir pemain Lampung justru meng arah tepat kepada outfield tim DKI Jakarta. Pertandingan pun berakhir dan DKI Jakarta keluar sebagai juara dengan skor ketat 8-7. Ketua Umum Pengprov Perbasasi Lampung Rahmat Mirzani Djausal didam pingi Ketua Harian Marindo Kurniawan mengatakan para pemain telah berjuang maksimal hingga menitmenit akhir pertandingan. “ S e mu a p e m a i n su d a h
menunjukkan totalitasnya. Mereka telah bekerja keras untuk menang. Tapi ini hasilnya dan kami semua bangga,” kata Mirza, usai pertandingan. Dari cabang tarung derajat, perak untuk Lampung dipersembahkan Elisa yang turun di kelas 54—58 kg. Pada final yang berlangsung di GOR Padjadjaran, Ban dung, kemarin, Elisa ditaklukkan atlet Papua, Akdamia Susana Eva, dengan skor 8-11, 5-9, dan 4-8. (LUG/RIC/K1)
LIPUTAN PON Hlm... 17