facebook.com/ lampungpost
TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
Pemangkasan agar APBD Kota Lebih Sehat
UTANG PEMKOT Total: Rp217,893 miliar
- Utang ke pihak ketiga - Utang ke lembaga peminjam (PIP) - Sertifikasi guru 2016
- Utang Jamkeskot ke RSUDAM 1. November—Desember 2015 2. Januari—Desember 2016
Rp150 miliar Rp16 miliar Rp78 miliar
Belanja hibah tanpa nama dan alamat penerima
1
Belanja hibah organisasi dan lainnya - Hibah ke badan/lembaga/organisasi - Hibah ke pemerintah daerah - Bantuan sosial
Rp62,798 miliar Rp30,135 miliar Rp18,2 miliar Rp13,1 miliar
2
Anggaran bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD masyarakat/swasta
Rp14,463 miliar
3
Anggaran belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp54,716 miliar - Hibah barang/jasa ke masyarakat Rp5,124 miliar - Hibah barang/jasa ke pihak ketiga Rp49,592 miliar
Belanja 2017 Bermasalah
Total
Rp131,977 miliar
BELANJA MODAL BERMASALAH Pengadaan alat-alat berat
Rp1,348 miliar Rp13,266 miliar
Alat-alat angkutan darat bermotor Alat-alat angkutan darat nonmotor
Rp648 juta
Pengadaan alat-alat bengkel
Rp968 juta
Alat pengolahan pertanian/ternak
Rp101 juta
Pengadaan peralatan kantor
Rp458 juta Rp2,578 miliar
Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan komputer
Rp2,656 miliar
Pengadaan mebel
Rp1,574 miliar
Pengadaan peralatan dapur
Rp130 juta
Penghias ruangan rumah tangga
Rp132 juta
Pengadaan alat-alat studio
Rp1,024 miliar
Pengadaan alat-alat komunikasi
Rp521 juta
Pengadaan alat-alat ukur
Total Rp27,651 miliar
Rp130 juta
Pengadaan alat-alat laboratorium
Rp1,917 miliar
0
3M
6M
9M
12M
15M
P E M B ATA Rp1,812 miliar LAN sebagian Rp11,081 miliar materi perda APBD Kota B a n d a r Lampung yang dilaku kan Pemprov Lampung dimaksudkan agar APBD sehat dan dapat men jalankan pem bangunan yang telah diprogramkan. Apalagi, Pemkot masih memiliki utang ke sejum lah pihak. Sekprov Lampung Su tono mengatakan evalu asi dilakukan terhadap seluruh APBD kabupaten/ kota se-Lampung, teru tama pada akses yang telah diatur dalam permendagri. “Jadi seluruhnya bukan hanya pendapatan, tetapi juga belan janya apakah sesuai dengan aturan dan rencana kerja daerah? Sesuai dengan RPJMD dan RKPD-nya. Lalu penempatannya tepat tidak? Mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan,” ujarnya, Rabu (1/2). Evaluasi dimak sudkan agar pem bangunan yang telah direncanakan
Rp
sesuai dengan peraturan yang ada. Sutono juga mengatakan beberapa APBD kabupaten kota lain, seperti Lampung Timur dan Pesawaran, diminta untuk direvisi, tetapi tidak ada yang prinsip seperti Kota Ban dar Lampung. Apalagi meng ingat Pemkot Bandar Lampung masih memiliki tanggungan utang ke berbagai pihak. “Evaluasi dimaksudkan agar pembangunan berjalan se suai aturan dan kemampuan daerah, itu yang lebih penting. Harapannya APBD jadi sehat, perkiraan pendapatan dan pengeluarannya sesuai dengan rencana program yang ditetap kan sebelumnya. Ini dilakukan untuk memperkuat APBD ka bupaten/kota,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Pemkot Bandar Lam pung Trisno Andreas menga takan pihaknya tengah meng ajukan surat keberatan ke menteri dalam negeri. “Untuk APBD sedang dalam proses keberatan pembatalan, se suai mekanisme ke mendagri. Tinggal tunggu seperti apa respons Pemerintah Pusat,” kata Trisno, kemarin. Berdasarkan aturan, mendagri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan kepu tusan. “Sementara waktu, kami tetap menggunakan perda yang ada,” kata dia. (MAN/K1)
rov Lampung
Sumber: Biro Keuangan Setp
Pergub Untuk Payung Evaluasi Penambahan guru kekhususan vokasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu SMK menjadi PR tersendiri bagi Pemprov Lampung. Asrul Septian Malik
E
VALUASI kepala seko lah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk pemerataan mutu dan kualitas pendidik an di sekolah menengah atas/sekolah menengah ke juruan (SMA/SMK). Hal itu terkait pengalihan pengelo laan sekolah menengah dari pemerintah kota/kabupaten ke pemprov. Kini Pemprov Lampung sedang menyusun peraturan gubernur (pergub) yang akan menjadi payung hu kum pengangkatan kepala sekolah (kepsek) dan peng awas sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Sulpa kar mengatakan pergub itu termasuk tentang pengang katan kepala sekolah mela lui seleksi secara berjenjang,
mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Per mendiknas) 28/2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah/ Madrasah. “Kami lagi proses penyusunan pergub dulu,” ujarnya kepada Lampung Post, Rabu (1/2). Sulpakar menambahkan terkait konsep pemerata an pendidikan SMA/SMK di Bumi Ruwai Jurai, khususnya guru produk tif di jenjang pendidikan vokasi, pihaknya dalam proses menginventarisa si kebutuhan dan kondisi pendidikan kini, baik guru produktif, fasilitas, maupun penyebarannya. Khusus untuk kejuruan, Sulpakar akan berkomu nikasi dengan pihak pergu ruan tinggi agar bisa mendi rikan jurusan pendidikan guru sesuai kebutuhan SMK kini. “Ini juga termasuk
@lampostonline @buraslampost
No. 14054 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | kamis, 2 FEBRuari 2017 | 24 Hlm.
dalam evaluasi itu,” kata mantan Penjabat Wali Kota Bandar Lampung itu. Rencana evaluasi kepala SMK/SMA di Lampung itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala seko lah. Di Tulangbawang Barat, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK
“
Guru SMK enggak mesti S-1, D-3 aja cukup. Yang penting punya kompetensi, baik mengajar maupun praktik ke siswa. Sungkowo Titis mengatakan mereka berharap evaluasi yang dilakukan juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi di kabupaten. “Yang penting tujuannya un tuk memajukan dunia pen didikan,” ujar Kepala SMKN
1 Tulangbawang Tengah itu yang diamini Ketua MKKS SMA setempat Pujianta. Hal senada dikatakan Kepala SMA Negeri 1 Banjar agung Danial Anwar, yang juga ketua PGRI Tulang bawang. “Evaluasi itu sesuai Permendiknas 28/2010 ten tang Kepala Sekolah/Madra sah,” kata dia, kemarin.
Jabatan Fungsional Pada bagian lain, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Bandar Lampung Djumadi menga takan pengangkatan kepala sekolah tidak harus melalui mekanisme lelang jabatan karena bukan pejabat struk tural. Justru, kata dia, yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Lampung untuk meningkatkan dan memera takan mutu dan kualitas pen didikan, khususnya di SMK adalah dengan menambah dan mengangkat jumlah guru kekhususan vokasi. “Guru SMK enggak mesti S-1, D-3 aja cukup. Yang penting punya
kompetensi, baik mengajar maupun praktik ke siswa,” kata Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung itu, kemarin. Ketua MKKS SMA Bandar Lampung Badrus Zaman mengatakan pemerataan dan peningkatan fasiltias menjadi pekerjaan utama sekolah. Sebab, akibat pe mangkasan anggaran seko lah agak kesulitan menam bah fasiltias dan sarana prasarana. (MER/ATA/R5) asrul@lampungpost.co.id
Habibie Tamu Spesial di Konser BCL Hlm. 22
TAJUK
Merasionalkan APBD Kota PEMERINTAH Provinsi (Pem prov) Lampung membatalkan se bagian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung karena tidak rasional. Revisi dilakukan Pemprov pada pos yang dinilai tidak prinsip. Tujuan pemangkasan itu adalah rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai terlalu tinggi dari targetnya alias irasional. APBD merupakan dana yang mengangkat harkat martabat rakyat yang bersumber pada Pemerintah Pusat dan PAD. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerin tahan Daerah, terang benderang menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa satu tahun. Dalam pengelolaannya, Pemkot harus bisa memper hitungkan APBD secara akuntabel dan proporsional. Artinya, target yang ingin diraih disesuaikan pendapatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar tak besar pasak daripada tiang. Meski sudah dievaluasi dan dibatalkan, anehnya Pem kot masih nekat menetapkan target yang sangat jauh dari realisasi tahun sebelumnya. Bahkan, melakukan banding ke Kementerian Dalam Negeri karena tidak terima dengan pembatalan tersebut. Wali Kota tetap akan menggunakan perwali dan hal itu telah sesuai dengan UU No. 23/2015 Pasal 315. Target yang dipatok dalam APBD 2017 untuk PAD lebih besar dari target PAD 2016. Padahal, realisasi PAD 2016 capaiannya hanya 69%. Anggaran itu mem biayai 86 kegiatan yang direkomendasikan untuk diperbaiki karena tidak konsisten dengan perencanaan program. Revisi pun dilakukan pada pos yang dinilai tak prinsip, seperti anggaran belanja hibah Rp62,798 miliar terdiri be lanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi Rp30,135 miliar, belanja hibah kepada pemerintah daerah Rp18,2 miliar, dan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD masyarakat/swasta senilai Rp14,463 miliar. Kemudian, belanja bantuan sosial Rp13,1 miliar, belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp54,716 miliar, belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp5,124 miliar, serta belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Rp49,592 miliar. Wajar jika Pemprov membatalkan sebagian APBD Kota Bandar Lampung 2017 yang jungkir balik itu. Karena, Pemprov adalah wakil Pemerintah Pusat berwenang mengevaluasi pengelolaan keuangan di bawahnya. Target tinggi dan tidak rasional akan membuat APBD tidak sehat atau defisit. Sebab, belanja dan pendapatan harus jelas. Setiap angka yang ditetapkan harus diberikan argumentasinya. Sikap legawa untuk menyehatkan keuangan daerah lebih baik ketimbang sikap ngotot mempertahankan APBD yang jungkir balik. n
OASIS
Pola Makan dan Jantung SEBUAH studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Circulation menyebutkan pola makan yang teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Waktu makan itu sangat memengaruhi kesehatan karena dampaknya pada jam internal tubuh. Kemudian, ujarnya, sarapan pagi yang justru sering diabaikan dapat menimbulkan peningkatan obesitas, termasuk terkait risiko yang lebih besar lagi, yaitu terkena penyakit jantung, diabetes tipe II, dan penyakit kronis lainnya. Sebab itu, kami sarankan agar memperhatikan pola makan dengan memperhatikan dengan baik apa yang Anda makan dan kapan Anda makan. Banyak yang cenderung salah, misalnya makanan ringan dan bisa berisiko, karena kalori banyak tetapi nilai gizinya kurang. (MI/R5)
Daftar Tunggu Haji Maju Lima Tahun P E M E R I N TA H P r o v i n s i Lampung menyambut baik penambahan kuota haji. Asisten Bidang Pemerin tahan Provinsi Lampung Heri Suliyanto mengata kan penambahan tersebut berdampak daftar tunggu haji dari Sai Bumi Rua Jurai maju lima tahun. “Masing-masing kabu paten/kota belum bisa di jelaskan berapa kouta yang didapat. Mudah-mudahan ada penambahan kuota, dan itu bukan wacana,” kata Heri usai menghadiri rapat persiapan penyeleng garaan haji 2017 di Gedung Pusiban, Rabu (1/2). Penambahan kuota, kata dia, membuat daftar tunggu berkurang. Jika ini ditarik,
dari daftar tunggu 17 tahun bisa menjadi 14—12 tahu nan secara bertahap. “Jadi mudah-mudahan lebih cepat lima tahun, selanjutnya bisa Delapan tahun,” ujarnya. Heri mengatakan kepas tian tentang penambahan kuota tersebut biasanya akan diperoleh dari Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung menjelang pelunas an April nanti. “Itu nanti di umumkan siapa yang masuk kuota 2017,” kata dia. Selain itu, Pemprov Lam pung juga mengklaim pe ningkatan status Bandara Radin Inten II menjadi ban dara embarkasi haji penuh akan menghemat belanja daerah sebesar Rp24 miliar per tahun dengan memang
kas anggaran ongkos trans fer daerah (OTD). Heri mengungkapkan dengan Bandara Radin Inten II menjadi embarkasi penuh pada 2017, artinya sebanyak 6.200 lebih je maah haji dapat berangkat langsung menuju Tanah Suci tanpa perlu transit di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta. Pemprov, kata Hery, men dorong realisasi peningkat an status Bandara Radin Inten II menjadi bandara embarkasi haji penuh. Dia mengatakan Kepala Dinas Perhubungan Qodratul Ikh wan sedang audiensi dengan perwakilan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Langkah yang sama juga
diambil Kanwil Kemenag Lampung dengan melaku kan audiensi dengan Ke menterian Agama. Salah satu fokus Pemprov adalah kondisi Asrama Haji Ra jabasa yang kapasitasnya harus ditingkatkan menjadi mampu menampung dua kloter. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Provinsi Lampung Ratna Dewi mengatakan Pemprov Lam pung juga menambah ang garan ongkos transit daerah (OTD) dengan peraturan masing-masing kabupaten/ kota kurang lebih sebesar Rp3,9 jutaan per jemaah. Ratna menjelaskan sub sidi yang diberikan itu terdiri dari anggaran dari
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
MEMBAHAS KESIAPAN HAJI. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Heri Suliyanto (tengah) bersama Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat (kiri) dan perwakilan Kanwil Kemenag Lampung menghadiri pertemuan terkait kesiapan ibadah haji 2017 di Gedung Pusiban, Pemprov Lampung, Rabu (1/2). Pemprov Lampung sebe sar Rp966 ribu per jemaah dan Pemkab/Pemkot akan menanggung Rp2,94 juta
per jemaah. Untuk ongkos perjalanan dan biaya lain nya di luar biaya perjalanan haji akan disubsidi oleh
pemerintah sehingga je maah tidak lagi dibebankan biaya penyelenggaraan haji daerah. (ADI/D1)