Lampung Post Kamis, 6 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13939 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 6 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

Ike Tinggalkan Kenangan Manis di Kampung Halaman KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian kembali merombak personel di Polda Lampung. Setelah Wakapolda Kombes Krishna Murti dipindah ke Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan digantikan Kombes Bonifasius Tampoi, kini Kapolda Brigjen Ike Edwin dimutasi sebagai Kasespima Sespim Lemdikpol Polri. Pergantian itu berdasar Telegram Rahasia Kapolri Nomor: ST/2434/X/2016 pada 5 Oktober 2016. Ike yang juga putra daerah Lampung itu digantikan Brigjen Sudjarno yang sebelumnya Karobinopsnal Baharkam Polri. Mutasi itu digelar di detik-detik akhir peresmian kenaikan tipe Polda Lampung dari B ke A. Dang Ike—sapaan akrab Ike Edwin—menjabat Kapolda Lampung selama 9

n LAMPUNG POST/DOK.

Brigjen Ike Edwin bulan 5 hari terhitung sejak dia menerima telegram menjadi orang nomor satu di Polda Lampung. Selama itu, Perdana Menteri Kerajaan Sekala Bkhak tersebut telah meninggalkan banyak kenangan manis di kampung halamannya. Sejumlah prestasi telah ditunjukkannya dengan menggelar Excellent Police Service (EPS) atau berkantor melayani langsung masyarakat di luar

Mapolda. Kemudian juga memberi rasa aman dengan menggerakkan seluruh jajarannya menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas di setiap jalan di pusat kota setiap pagi di Lampung. Selain itu, Ike juga menggerakkan seluruh tokoh lintas agama menyatu bersama membangun kondusivitas daerah dalam keberagaman. Momentum keberagaman itu dilakukan dalam Lampung Mengaji. Juga daerah pertama yang membentuk Satgas Antinarkoba, serta memberi warna kearifan lokal dalam penyelesaian masalah. Anjau silau dan PIIL polisi menjadi program andalan layanan kamtibmas di Bumi Ruwa Jurai. Yang termutakhir, Ike berhasil meyakinkan pemerintah untuk menaikkan status Polda Lampung dari tipe B menjadi

n LAMPUNG POST/DOK.

Brigjen Sudjarno A. Dengan begitu, kapasitas Polda akan dipimpin jenderal bintang dua dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang makin mantap dalam melayani ulun Lampung. Hal itu juga diakui Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni. Menurutnya, prestasi Ike Edwin selama menjabat sebagai Kapolda sangat dirasakan manfaatnya. Pimpinan Polri perlu mengapresiasi Ike Edwin

dengan menaikkan pangkat menjadi inspektur jenderal atau bintang dua. “Kita rasakan pendekatan dengan masyarakat juga bagus, melalui budaya. Karena beliau putra daerah, selalu menyelesaikan persoalan mengedepankan kearifan lokal. Atas perjuangannya bersama jajaran, Polda Lampung naik tipe A,” kata politikus Golkar itu, saat dihubungi, tadi malam (5/10). Mengetahui kepindahannya, Ike Edwin sudah menerima telegram dari Kapolri. Sebagai putra daerah, dia semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di kampung halaman. “Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu menjaga Lampung menjadi aman selama ini,” kata Ike, tadi malam. (DEN/AJI/R5) n Eka Setiawan

Izin Gerus Zona Merah

Rp50 Juta/Ha Distako Bandar Lampung telah mengeluarkan surat teguran untuk menyetop aktivitas yang dilakukan pengembang. FEBI HERUMANIKA

P

ENGURUSAN izin penggerusan wilayah bukit di zona merah kawasan lindung Bandar Lampung ditarik Rp50 juta. Sejumlah pengembang ­mengaku tarif itu dipatok Pemkot setempat melalui dinasnya untuk mengeksploitasi kawasan yang menjadi daerah resapan air itu. Hal tersebut diungkapkan salah satu sumber yang biasa mengurusi perizinan pengembangan perumahan di kawasan itu, saat ditemui di kawasan Tanjungkarang Barat, Selasa (4/10). “Saya pernah menghadap salah satu dinas. Mereka bilang dalam 1 hektare mengurus izin pembangunan harus menyediakan lebih dari Rp50 juta. Itu mereka (dinas) yang bilang ke saya,” ujar sumber yang mengaku bekerja di perusahaan pengembang perumahan dan enggan dise­ but identitasnya itu. Ditemui terpisah, Direktur PT Patala Global Perdana (PGP) Hendra Agung menga­ kui jika pihaknya bakal merugikan lingkungan sekitarnya. Namun, dia menyebut dalam aturan main, ada peraturan dan ada kebijakan yang dapat ditempuh untuk memperlancar semuanya. “Ada peraturan ada kebijakan, dan kalau sudah kebi-

jakan keluar dari peraturan. Nah kalau kebijakan ada toleransi di dalamnya, saya paham kok permainan ini dan ending-nya ke mana semua ini,” kata Hendra, yang juga ditemui Selasa itu. Dia mengakui Patala dapat membangun lahan itu ­dengan koordinasi awal terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat diartikan semua akan kena. “Jika bicara prosedur, apakah di Bandar Lampung ini sudah meng­ikuti hal itu semua, kan tidak,” kata dia.

Bantahan Distako Pada bagian lain, Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Bandar Lampung Efendi Yunus mengatakan di lokasi yang dibangun PT PGP dan yang bersebelahan dengan lahan itu tidak dapat dibangun dalam aturan apa pun. “Dari mana ceritanya ada isu bayarmembayar. Kami tegaskan enggak bisa dibangun, titik,” kata Efendi, kemarin (5/10). Efendi menyarankan su­ paya pengembang menghentikan aktivitasnya membangun perumahan. “Jika dilanjutkan dia akan makin rugi ­banyak karena siapa yang bakal menge­luarkan sertifikatnya nanti. Siapa yang mau beli rumah tanpa sertifikat, itu kan enggak boleh dibangun,” kata dia. (R5) febi@lampungpost.co.id

n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

IZIN PENGGERUSAN. Alat berat menggerus bukit di Sukadanaham, Bandar Lampung, Rabu (5/10).

Itera-Pemprov Bangun Observatorium INSTITUT Teknologi Sumatera (Itera) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Institut Teknologi Ban­ dung (ITB), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mem­bangun observatorium di Gunung Betung, Bandar Lampung. Rektor Itera Ofyar Z Tamin mengatakan penanda­ tanganan kerja sama pembangunan Astronomical Observatory, Earth and Space Science Education Center in

Sumatera itu dilaksanakan hari ini (6/10), bersamaan dengan puncak HUT ke-2 Itera, di kampus setempat. Perayaan HUT Itera akan dihadiri Ketua MPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Pe­ rumahan Rakyat, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan LIPI, Kepala Lapan, Kepala BKKG Pusat, Gubernur Lampung, dan gubernur se-Sumatera. Ofyar melanjutkan rencana pembangunan ini muncul karena Indonesia membu-

tuhkan pusat observatorium baru. “Saat ini Indonesia hanya memiliki satu pusat observatorium, yakni Boscha, yang usianya kini sudah lebih dari 90 tahun,” kata Ofyar saat berkunjung ke Lampung Post, Rabu (5/10). Dalam kunjungan itu, ia diterima oleh Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain dan Pemimpin Perusahaan ­Prianto A Suryono. (RIN/S2)

Lampung Barat, Ulul Azmi Soltiansa, total harta yang tercantum dalam LHKPN Rp8,93 miliar. Kemudian, bakal calon wakil bupati Mesuji, Sapli, total harta Rp2,75 miliar. Selanjutnya, bakal calon b u p a t i T u l a n g b awa n g (Tuba), Winarti, total harta kekayaannya Rp7,69 miliar. Bakal calon bupati Tuba, Syarnubi, jumlah harta kekayaan Rp1,15 miliar dan bakal calon wakil bupati Tuba, Solihah, jumlah harta

kekayaannya Rp2,74 miliar. Keduanya merupakan satusatunya pasangan calon dari jalur independen. Terakhir, petahana Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad memiliki total harta Rp4,71 miliar dan petahana Wakil Bupati Fauzi Hasan total harta kekayaannya Rp2,38 miliar. Sementara 15 bakal calon bupati dan wakil bupati lainnya belum ditampilkan dan sedang dalam proses. (*9/AJI/U2)

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

Pertaruhan di Zona Merah KUALITAS kepemimpinan dae­ rah terukur dari sikap tegas dan konsistensinya dalam menegakkan peraturan daerah (perda). Pemimpin berkualitas tidak akan kompromi dengan segala praktik lancang yang merugikan kepen­tingan masyarakat di daerahnya. Ketegasan dan konsistensi itulah yang kini ditunggu masyarakat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Warga Kota Tapis Berseri tentu ingin melihat respons Pemkot terhadap pengembang yang menggusur kawasan lindung dan resapan air Bandar Lampung. Pengembang salah satu perumahan menggusur kawasan lindung dan resapan air di Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung. Padahal, kawasan dengan kemiringan 30% tersebut rawan longsor sehingga perizinan pembangunan di lokasi itu bersyarat ketat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menilai kawasan perumahan yang terletak di perbukitan Kelurahan Sukadanaham itu masuk kategori zona merah karena termasuk daerah resapan air. Menggusur daerah itu sama saja mengundang bencana ekologis. Bencana ekologis semisal banjir dan longsor datang manakala manusia tak pandai mengelola alam. Celakanya, atas dasar kepentingan ekonomi dan menggelembungkan pundi-pundi pendapatan daerah, kepentingan ekologis kerap dipinggirkan. Di kawasan bukit resapan air itu, dua alat berat terus melakukan penggerusan di Kelurahan Sukadanaham. Terlihat tiga rumah sudah berdiri. Tegas kita katakan, praktik lancang menggusur zona merah tidak dapat dibenarkan. Kota Bandar Lampung memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 yang mengacu pada UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang Nasional. Tak terbantahkan, penggusuran itu menumbur aturan. Perizinan perumahan sepatutnya merujuk berbagai aturan terkait konstruksi, RTRW, telaah dampak bangun­ an terhadap struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Termasuk telaah apakah perumahan itu menyebabkan bencana ekologis. Kita amat yakin, pengembang perumahan amat memahami berbagai aturan main tersebut. Izin dulu baru bangun, bukan sebaliknya bangun dulu baru izin. Mustahil pengembang memulai pembangunan tanpa mengantongi berbagai izin yang diperlukan. Faktanya, pengembang perumahan di perbukitan Kelurahan Sukadanaham justru memulai pembangun­ an, sementara izin masih proses. Amat mungkin sikap pengembang penuh percaya diri itu lantaran yakin izin akan mudah didapat meski bersyarat ketat. Jika demikian, amat mudah ditebak, sikap lancang pengembang menggusur daerah resapan bermula dari praktik lancung jual beli perizinan perumahan, bahkan untuk zona merah sekalipun. Praktik kotor seperti itu tentu tak boleh dibiarkan. Di sinilah ketegasan sekaligus konsistensi penguasa kota ini diuji dan dipertaruhkan. Tegas menegakkan perda sekaligus membabat permainan birokrat perizinan. Atau malah tutup mata meskipun keselamatan warganya telah digadaikan. n

Pasarkan Wisata Indonesia ke Dunia Hlm. 16

Tahun Kedua... Hlm. 14

LHKPN 7 Calon, Ulul Azmi Tertinggi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui webnya telah merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tujuh bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2017 di Provinsi Lampung. Sementara 15 calon di antaranya tertulis masih dalam proses dan belum ditampilkan jumlah total harta. Mereka yang telah dilampirkan total hartanya, yakni bakal calon wakil bupati

facebook.com/ lampungpost

oasis

Pilihan Politik Dokter STUDI terbaru di Amerika Serikat mengungkapkan perawatan pasien mungkin bergantung dengan pilihan politik dokter, seorang Demokrat atau Republik. Layanan kesehatan memang salah satu alat pertarungan politik. Studi dilakukan oleh peneliti dari Universitas Yale ­dengan menghubungkan 20 ribu lebih dokter dengan afiliasi partai mereka. Lalu mereka melakukan survei kepada 200 dokter tersebut dengan beragam skenario. Hasilnya, afiliasi politik bukan masalah. Survei mene­ mukan dokter dari dua kubu politik yang berbeda akan bereaksi sama pada pasien dengan isu kesehatan yang mirip. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.