www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
Lampung
Bersih-Bersih
l
No. 13913 TAHUN XLll
“
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 8 september 2016 l 24 Hlm.
Saya minta diusut tuntas. Saya sangat mendukung kasus ini harus diungkap.
“
Selain telah ditingkatkan ke penyidikan, kami juga telah memeriksa beberapa saksi dan dokumen.
Ijon Proyek Gubernur Lampung menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi yang melibatkan jajarannya kepada aparat penegak hukum. FIRMAN LUQMANULHAKIM
K
ASUS setoran uang proyek yang me libatkan pejabat di Pemerintah Provinsi Lampung menjadi momentum bumi Ruwa Jurai bersih-bersih ijon proyek di seluruh daerah. Apalagi, kini kasus ijon proyek menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penang kapan bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah beperkara hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Dari 2005 hingga 2014, sebanyak 1.221 birokrat terjerat korupsi. Sebagian besar pejabat maupun birokrat di daerah menilap uang rakyat mela-
“
Gunakan ini sebagai momentum untuk membuat clean and clear government. lui pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos, serta belanja perjalanan dinas. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengaku mendukung dilakukannya pengungkapan secara menyeluruh di jajaran birokrasi, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ini sebagai upaya melakukan reformasi birokrasi. “Mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini. Gunakan ini sebagai momentum untuk membuat clean and clear government. Melakukan reformasi birokrasi di provinsi maupun kabupaten kota,” kata Gubernur ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Rabu (7/9). Terkait kasus setoran proyek yang melibatkan pejabat di Setprov Lampung,
Ridho meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus itu. Kasus dugaan setoran proyek senilai Rp14 miliar tersebut melibatkan mantan Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal BZ dan mantan Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Bakorluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lampung Djoko Prihartanto. Gubernur membantah percakapan Farizal dengan Djoko dalam video soal du gaan setoran proyek yang beredar luas ada keterkaitan dengannya. Ridho mene gaskan kata “pimpinan” yang disebut Farizal dalam video itu bukan dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. “Saya minta diusut tuntas. Saya sangat mendukung kasus ini harus diungkap. Jangan lagi ada hal-hal seperti itu ke depan, yang membawa-bawa nama saya segala macam,” kata Ridho.
Muhammad Ridho Ficardo Gubernur Lampung
Kapolda Lampung
SEJUMLAH KASUS KORUPSI DAERAH LAMPUNG TENGAH Pengadaan buku perpustakaan, alat peraga, dan alat laboratorium bahasa di Disdik Lamteng tahun 2010. Husri Aminudin BANDAR LAMPUNG Dana bansos dan hibah tahun 2015 di Pemkot Bandar Lampung senilai Rp60,3 miliar. PESAWARAN Pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran tahun 2010 senilai sekitar Rp1,1 miliar dengan kerugian negara Rp120,5 juta. LAMPUNG SELATAN Pengadaan alat kesehatan di RSUD Bob Bazar, Lampung Selatan, senilai Rp10 miliar, gratifikasi Rp2 miliar.
LAMPUNG TIMUR Korupsi pada empat proyek di RSUD Sukadana, Lampung Timur, tahun 2012 senilai Rp3,8 miliar, merugikan Rp1,7 miliar. METRO Pengadaan alat berat di Dinas Tata Kota Metro pada 2011 dengan anggaran Rp2,2 miliar. LAMPUNG UTARA Pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Ryacudu Kotabumi tahun 2009 senilai Rp4 miliar, merugikan negara Rp1,69 miliar. TULANGBAWANG Pengadaan tanaman di Taman Kehati Menggala atau Universitas Megow Pak Tulangbawang oleh BPLHD setempat tahun 2012 senilai Rp550 juta. Sumber: Data Pemberitaan
firman@lampungpost.co.id
Pilkada Pertaruhan Jabatan Legislatif BURSA pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 di lima kabupaten di Lampung didominasi kader partai politik. Dari 21 kader parpol, delapan di antaranya masih menjabat sebagai anggota DPRD provinsi/kabupaten. Merujuk pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, anggota DPRD yang maju dalam pilkada diwajibkan mundur dari legislatif setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Di Tulangbawang Barat dan Mesuji tidak muncul bakal calon dari anggota leÂgislatif. Di Tulangbawang muncul nama Winarti (cabup/Ketua DPRD Tuba/PDIP) dan Hendriwansyah (cawabup/Wakil Ketua DPRD Tuba-PAN). Kemudian, Syarnubi (cabup independen/anggota DPRD Tuba-Golkar).
Truk Barang Dilarang Lintasi Jalinsum ANGKUTAN barang dilarang beroperasi mulai 9—12 September 2016. Pelarangan tersebut guna mendukung kelancaran lalu lintas pada saat libur panjang Iduladha. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo mengatakan pelarangan kendaraan angkutan barang itu meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), kontainer, dan kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu. Ia menjelaskan pelarangan
Brigjen Ike Edwin
Penyidikan Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin mengatakan selain telah ditingkatkan ke penyidikan dan beberapa saksi, pihaknya juga telah memeriksa beberapa dokumen dalam perkara itu. “Beberapa dokumen sudah diperiksa, kemungkinan akan disita,” kata Kapolda di ruang kerjanya, kemarin. Ka p o l d a m e n g at a k a n penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi serta mengumpulkan bukti dalam kasus itu. Dia mene gaskan dalam perkara ini akan ada tersangka. “Untuk saat ini memang belum ada, tetapi pasti akan ada tersangka.” Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Irwandi menambahkan penyidik secepatnya akan memeriksa Farizal. Sejauh ini sudah tujuh saksi diperiksa dalam kasus tersebut, termasuk pelapor, yakni Djoko Prihartanto. (DEN/K1)
pengoperasian kendaraan angkutan barang itu diberlakukan pada jalan nasional dan jalur wisata di delapan provinsi, yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. “Pengecualian diberikan bagi kendaraan angkutan barang pengangkut BBM, BBG, ternak, bahan pokok, barang antaran pos, serta barang bahan baku ekspor dan impor,” kata Hemi. Ia menegaskan pelanggar an terhadap larangan peng operasian kendaraan angkut an barang akan dikenakan sanksi pidana kurungan pa ling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp250 ribu. Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Prahoro Tri Wahyono mengatakan pihaknya akan menerapkan pola terintegritas guna meng antisipasi kemacetan serta memberikan keamanan pada libur panjang Iduladha. Pola terintegritas yang dimaksud adalah melakukan koordinasi dengan Polda Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. “Ini sudah dirapatkan di tingkat Korlantas di Jakarta. Dalam rangka arus Iduladha, terintegrasi, sambungmenyambung,” kata Prahoro di Mapolda Lampung, Rabu (7/9). (DEN/ANT/K1)
facebook.com/ lampungpost
Di Lampung Barat, Parosil Mabsus (cabup/Ketua Fraksi PDIP DPRD Lambar) dan Ulul Azmi Soltiansa (cawabup/anggota DPRD Lambar-PPP). Sementara di Pringsewu muncul nama Ririn Kuswantari (cabup/ Ketua Komisi I DPRD Lampung-Golkar), Eli Wahyuni (cawabup/Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung), dan Johan Arifin (anggota DPRD Pringsewu-PPP). Tahap pendaftaran calon akan berlangsung 13 hari lagi atau dari 21—23 September 2016 dan dilanjutkan penetapÂan calon oleh KPU. Hingga kemarin, hampir seluruh bakal calon masih bersaing memperebutkan partai politik. Diprediksi, Pilkada 2017 akan diikuti 12 pasangan calon, yaitu Tuba (3), Tuba Barat (1), Pringsewu (4), Mesuji (2), dan Lambar (2). Anggota KPU Lampung, Ahmad Fauzan, mengatakan
anggota legislatif, TNI/Polri, dan birokrat harus mengundurkan diri dari jabatannya bila mencalonkan diri dalam pilkada. “Hal itu diatur dalam undang-undang,” kata dia, saat ditemui di kantornya, Rabu (7/9). Pengamat politik Universitas Lampung, Yusdianto, mengingatkan kepada partai politik untuk serius melakukan kaderisasi. “Konsekuen si ini supaya semua hak dari anggota partai politik dapat disalurkan secara baik,” kata dosen hukum tata negara Unila itu, kemarin. (*9/ONO/R5)
Julie Estelle Lakukan... Hlm. 16
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Teror Obat Palsu DUNIA farmasi Tanah Air kembali menjadi sorotan publik. Setelah beberapa bulan lalu peredaran vaksin palsu meresahkan publik, kini kita kembali menghadapi ancaman tidak kalah serius, yakni maraknya peredaran obat palsu. Ancaman itu amat nyata setelah tim gabungan Bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyita 42 juta butir berbagai jenis obat palsu di lima gudang produksi di Balaraja, Banten, Jumat (2/9). Obat palsu itu diduga sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Merespons temuan tersebut, BPOM Lampung meminta masyarakat jeli saat membeli obat. Lembaga itu kini melakukan pengawasan ketat peredaran obat di apotek dan toko obat di Lampung. Masyarakat pun diimbau membeli obat dari tempat berizin resmi. Kita menyayangkan, bahkan sangat menyayangkan, industri farmasi dan obat-obatan kita teramat rentan disusupi peredaran obat palsu. Sebab, penyitaan obat obatan palsu dengan volume besar bukanlah pertama kali terjadi. Jerat pidana terhadap produsen obat palsu tidaklah ringan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ke sehatan, Pasal 196 dan atau Pasal 197 tegas menyatakan mereka yang terlibat produksi, peredaran obat palsu mendapat ancaman pidana 15 tahun serta denda Rp1,5 miliar. Risiko kurungan dan denda terbilang berat nyatanya tak menjera mafia obat palsu. Sebab, keuntungan bisnis haram tersebut juga tidak sedikit. Permintaan atau kebutuhan obat tentu terus meningkat, sindikat obat palsu terus tumbuh. International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyatakan pasar farmasi Indonesia meningkat 7,9 persen pada 2015 lalu. Itu artinya kesadaran warga akan pentingnya kesehatan dan kepercayaan atas peng obatan modern mengalami peningkatan. Bisnis obat palsu tentu tak bisa dibiarkan tumbuh subur. Pengawasan ketat dari hulu hingga hilir harus dilakukan. Meskipun industri farmasi terdokumentasi dengan baik, nyatanya masih ada saja celah obat palsu masuk jalur distribusi obat. Meski demikian, pengawasan bukan perkara mudah. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 200 pabrikan obat skala besar, menengah, dan kecil, 1.500 distributor, 6.500 apotek, sekitar 3.000 toko obat, ribuan rumah sakit, dan ribuan klinik. Pengawasan semua pihak mutlak dibutuhkan. Terlebih, sindikat pengedar obat-obat palsu mirip jaringan narkoba. Mereka bergerak dengan sistem sel atau jual putus sehingga amat sulit membongkar mata rantai dari sisi suplai. Pemerintah harus berkomitmen menghadirkan obat murah bermutu bagi masyarakat. Dengan begitu, publik tidak mudah tergiur membeli obat bermerek atau Âdengan resep dokter berharga murah. Dengan begitu, mata rantai peredaran obat palsu dapat diputus. n
oasis
Suhu Ekstrem dan Bayi STUDI terbaru menemukan ibu hamil usia tujuh minggu yang terpapar udara sangat panas atau sangat dingin dapat meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur. Temperatur ekstrem itu menyebabkan perkembangan plasenta akan terhambat atau aliran darah ke rahim berubah, yang keduanya dapat menyebabkan persalinan dini. Padahal, kelahiran prematur di bawah 37 minggu dapat meningkatkan kematian janin, asma, paru, dan gangguan mental jangka panjang. Peneliti melakukan studi dengan suhu rata-rata di area yang memiliki suhu panas atau dingin ekstrem. Pada ibu hamil tujuh minggu di daerah dingin ekstrem berisiko lahir prematur sebelum 34 minggu sebanyak 20%, sedang kan kelahiran pada 37—38 minggu hanya 3%. Untuk daerah panas ekstrem kelahiran sebelum 34 ming gu sebesar 11%, sedangkan kelahiran pada 37—38 minggu hanya 4%. Peneliti meyakini dalam udara dingin ibu hamil cenderung diam di rumah, sedangkan dalam udara panas ibu hamil cenderung mempertahankan suhu. (MI/R5)
SMKN 9 Memang Tidak Diserahkan Pemkot
Suhendar Zuber Kadisdik Kota Bandar Lampung KEPALA Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung SuhenÂdar Zuber mengatakan telah merampungkan seluruh pendataan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D), kecuali data untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9. “SMKN 9 dari awal, te-
patnya Januari pas pembahasan, memang enggak kami masukkan karena sekolah tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum punya kelengkapan fasilitas untuk menjadi SMK definitif,” kata Suhendar, Rabu (7/9). Sementara untuk data seluruh aset pendidikan Kota Bandar Lampung lainnya, yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, telah siap diberikan kepada Dinas Pendidik an dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, sebelum batas waktu 21 September mendatang. “Sebab, kemarin ada instruksi, kami langsung in-
struksi ke Kabid Dikmen dan alhamdulillah hari ini (kemarin) sudah selesai, tinggal diserahkan ke pihak provinsi,” ujar mantan Kadis hut Lampung Utara itu. Secara perinci, Suhendar menerangkan aset pendidik an yang akan diÂlimpahkan ke provinsi, yakni 17 sekolah menengah atas (SMA) dan delapan SMK. Kemudian, personel PNS 1.537 orang dan 174 non-PNS. Jumlah peralatan dan mesin 187.171 unit, jumlah tanah 262 unit, dan jumlah bangunÂan 2.307 unit. Secara terpisah, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Hery Suliyanto me-
negaskan pihaknya akan melaporkan hal itu ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. “Silakan saja (tidak dimasukkan), kami akan konfirmasi lagi ke Itjen. Nanti kementerian yang ambil tindakan, data SMKN 9 kan masih ada,” kata dia. Hery menambahkan seÂsuai dengan UU Pemda, pengalih an wewenang pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/ kota ke provinsi mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. “Ya nanti kami tarik lagi guru dan muridnya, kami lantik lagi kepala SMKN 9,” ujarnya. (RUL/AJI/U2)
PENGALIHAN SMA/SMK... Hlm. 5