www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13918 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 14 september 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Menyumbat Korupsi Dana Desa
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
PERESMIAN SOS. (Dari kiri) Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abrur, dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo berjabat tangan usai menandatangani batu prasasti peresmian Unit Kerja SOS dalam kunjungan kerja di Gedung Graha Wiyono Siregar, Mapolda Lampung, Bandar Lampung, Selasa (13/9).
Tito: Polda Lampung Tipe A Dipimpin Irjen KAPOLRI Jenderal Polisi Tito Karna vian memastikan akan terus mem perkuat posisi Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) guna meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tito, setelah menaikkan tipe dua Polda, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, menjadi tipe A, selanjut nya ada tiga Polda lagi yang menyusul. “Polda Lampung, Riau, dan Kepulauan Riau juga akan dipimpin bintang dua. Kami mempertimbangkan kerawanan dan luas wilayahnya,” ujar Tito usai melantik 10 perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/9). Dengan kenaikan tipe tersebut, lanjut Tito, Polda-Polda tersebut akan dipimpin seorang perwira tinggi berbintang dua, yaitu Inspektur Jen deral (Irjen) dan wakilnya Brigadir Jenderal (Brigjen). Sementara itu, Menteri Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur secepatnya akan mengeluarkan surat rekomendasi peningkatan status Polda Lampung dari tipe B ke tipe A. “Mudah-mudahan, minggu depan sudah bisa keluar rekomendasinya. Makin cepat makin bagus,” kata As man, dalam kunjungan ke Mapolda Lampung bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, kemarin. Turut hadir pada kunjungan itu di antaranya Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Bupati Lampung Tengah Mustafa, dan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Menurut Asman, setelah Polda Lam pung naik tipe A yang berubah adalah kualitas, sedangkan jumlah personel tetap. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendesak Menpan-RB segera menge luarkan surat keputusan kenaikan tipe A Polda Lampung. “Kalau tidak naik dalam waktu dekat, keterlaluan,” ujar Zulkifli. Kapolda Lampung Brigjen Ike Ed win mengatakan sudah enam kali pihaknya mengajukan kenaikan tipe A tersebut. “Sudah enam kali diajukan senior kami. Ini harapan masyarakat Lampung agar dapat terpenuhi,” kata Kapolda. Kapolda menjelaskan banyak per timbangan dalam pengajuan kenaik an tipe A itu. Di antaranya, jumlah penduduk Lampung terbesar kedua di Sumatera setelah Medan dan nomor tujuh di Indonesia. Selain itu, Lampung juga merupakan daerah perlintasan yang dilewati 10 provinsi. Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengapresiasi peningkatan status Polda Lampung dari tipe B menjadi tipe A. “Ini merupakan sejarah, Polda Lampung naik menjadi tipe A. Ini se mua atas perjuangan tokoh Lampung, khususnya Kapolda Lampung Bapak Ike Edwin,” ujar Dendi. (DEN/ANR/K1)
Rekomendasi 2 Parpol
Masih Menggantung Masing-masing parpol mempunyai cara dan teknis sendiri untuk memberi rekomendasi mengusung calon dalam pilkada. TRIYADI ISWORO
D
UA partai politik (parpol) besar belum juga mem berikan rekomendasi res mi untuk mengusung calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Keduanya adalah Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang hingga Selasa (13/9), sepekan sebelum dibukanya pendaftaran, belum menentukan calon. Padahal, kedua partai itu memi liki jumlah kursi di parlemen yang signifikan untuk mengusung calon. Partai Demokrat, misalnya, di Tu langbawang Barat memeroleh 6 kursi, Tulangbawang dan Mesuji perolehan kursi sama (3), serta Mesuji dan Lambar juga sama yakni 4 kursi. PDI Perjuangan bahkan untuk Tulangbawang dengan perolehan (11) dan Lampung Barat (13) bisa mengusung sendiri calonnya. Di tiga daerah lainnya pun hanya menambah satu atau dua kursi untuk mencalonkan, yakni Tu langbawang Barat (4), Pringsewu (7), dan Mesuji (6).
Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4/2016 mengatur pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pe nyelenggaraan pilkada. Jadwalnya adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 14—20 Sep tember 2016 untuk pendaftaran pasangan calon pada 21—23 Sep tember 2016. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung M Ridho Ficardo mengatakan rekomendasi untuk bakal calon
“
Orang pusat juga pasti tahu kapan waktunya harus diputuskan. kepala daerah belum berada di tangannya. Ia juga masih menung gu rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. “Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini,” kata dia, saat ditemui di Balai Keratun Pemprov Lampung, kemarin. Sekretaris DPD Demokrat Lam pung Fajrun Najah Ahamad me mastikan sebelum pendaftaran calon di KPU, rekomendasi itu sudah keluar. “Tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya, kemarin. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Per
juangan Lampung Sjachroedin ZP mengatakan pihaknya menyerah kan sepenuhnya kepada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengeluarkan rekomendasi. “Saat ini kami masih menunggu keputusan pusat seperti apa. Orang pusat juga pasti tahu kapan waktunya harus diputuskan,” ujarnya saat dihubungi Lampung Post, Senin (12/9) malam. Untuk PDI Perjuangan sudah dua rekomendasi yang keluar, yakni untuk Lampung Barat ke pada Parosil-Mad Hasnurin dan Tulangbawang Barat untuk Umar Ahmad-Fauzi Hasan.
Menit Terakhir Pada bagian lain, pengamat politik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, ber pendapat PDIP memang biasanya memberikan rekomendasi pada menit-menit akhir. Terkecuali jika memang ada calon yang sudah di anggap benar-benar cocok untuk profil daerah atau memiliki basis masa yang kuat. “PDIP juga masih melihat pe luang Sujadi dan Ririn Kuswantari di Pringsewu, Khamami dan Ismail Ishak di Mesuji, serta Hanan A Razak dan Winarti di Tulangbawang,” ujar dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu, kemarin. (R5) triyadi@lampungpost.co.id
Komnas HAM Imbau Massa Tidak Terprovokasi KOMISI Nasional Hak Asasi Ma nusia (Komnas HAM) mengimbau massa yang menduduki lahan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) dapat tenang dan damai serta tidak mudah terprovokasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Pusat Ansori Sinungan. “Saya berharap seluruh masyarakat dalam menyampai kan aspirasinya jangan anarki, aksi damai dan jangan mudah terprovokasi, tentu juga pemer intah dan aparat kepolisian harus menjaga kondisi yang kondusif,” ujar Ansori ditemui di lokasi lahan PT BNIL, Tulangbawang, Selasa (13/9). Ia berharap Pemerintah Pusat dapat tanggap dalam menyele saikan permasalahan PT BNIL tersebut. Ia juga bermaksud me mediasi agar warga berlaku sesuai peraturan yang berlaku.
n LAMPUNG POST/DOK.
Ansori Sinungan Wakil Ketua Komnas HAM Pusat “Kedatangan saya adalah untuk memediasi agar aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undang an yang berlaku dan bisa selesai, karena permasalahan di BNIL ini sudah sangat lama,” kata Ansori. Pemantauan Lampung Post, kemarin, warga terus bertam bah meski telah memasuki hari keenam terhitung sejak Kamis (8/9). Sementara itu, tenda ber tambah mencapai 51 tenda dan
warga yang berdatangan adalah warga Bujukagung, Indraloka I, Indraloka II, Bujukagung, Moromoro, Gedungaji, dan Register 45. Pihak kepolisian hingga kini terus bersiaga. General Manager PT BNIL Yulius Sunaruh sebelumnya berharap pihak kepolisian mampu mener tibkan massa dan menjaga sua sana kondusif di lahan PT BNIL. Dia meminta massa tidak membuat kerusuhan dan keonaran di lokasi. “Kami berharap kepolisian segera menertibkan massa agar suasana di lokasi kondusif dan tidak terjadi kerusuhan,” ujarnya, beberapa hari lalu. Yulius mengungkapkan pihaknya sejauh ini mengikuti saran dari Kapolres Tuba untuk tidak melibat kan pamswakarsa di lokasi. Hal ini untuk meminimalisasi bentrok yang terjadi. (CK9/BOY/D1)
WATAK culas koruptor di negeri ini tidak mudah dibendung. Meski diancam hukuman berat sekalipun, perilaku korup tetap lah merajalela. Tak ayal, dari 168 negara, Indonesia masih berada pada deret menengah ke bawah negara bersih koruspi. Peringkat buruk itu tentu makin sulit diperbaiki manakala kita tidak pandai-pandai menutup celah ko rupsi. Terlebih, uang rakyat yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus bertambah. Salah satunya adalah aliran dana desa. Dana desa bergulir atas amanat Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Anggaran tersebut terbilang be sar. Berdasar data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlahnya untuk tahun ini saja mencapai Rp21 triliun. Anggaran tersebut tersebar pada 72 ribu desa di seluruh Indonesia. Bayangkan jika desa tersebut terjangkit virus korupsi. Alih-alih kian sukses meningkatkan indeks persepsi korupsi, bangsa ini tentu akan makin terpuruk. Karena itulah, mulai tahun ini BPK mengaudit pengelolaan dana desa. Pemerintah Pusat menganggarkan dana desa (DD) 2016 sebesar Rp1,536 triliun untuk 2.435 desa yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ang garan terbilang melimpah itu idealnya diperuntukkan membangun desa. Faktanya, di beberapa daerah di Lampung tersiar kabar pengelolaan dana desa justru menuai masalah. Mulai dari dugaan penyimpangan, penggunaan tidak sesuai aturan, hingga perencanan yang tak menyertakan aspirasi warga. Di Desa Canti, Lampung Selatan, dana desa Rp105 juta digu nakan membeli seperangkat organ tunggal. Di Desa Bangun rejo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah, kepala kam pung setempat diduga menyimpangkan dana desa. Senada dengan BPK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga mengambil langkah tegas. Perpanjangan tangan Pemerintah Pusat itu merekomendasikan penye topan dana bagi desa yang mempergunakan tidak sesuai peruntukannya. Kita sangat mendukung langkah Pemprov mengevalua si dengan memantau penggunaan dana desa. BPK juga harus mengauditnya. Jangan sampai dana yang mengalir ke Lampung disalahgunakan. Sikap itu dapat menjadi solusi jitu mengamankan dana desa dari jemaahan koruptor. Jika tidak, ribuan aparat desa menjadi pesakitan lantaran terjerat kasus korupsi. n
Lady Gaga Ogah Bicara Mantan Kekasih Hlm. 16 oasis
Baca Buku Menambah Usia SEBUAH studi terbaru menyimpulkan bahwa orang-orang yang rutin membaca buku me nambah beberapa ta hun usia hidup mereka. Avni Bavishi dari Yale University School of Public Health, AS, melakukan studi selama 12 tahun. Ia membagi 3.635 orang peserta studi ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang tidak membaca. Kedua, yang membaca 3,5 jam kurang dari sepekan. Ketiga, pembaca lebih dari 3,5 jam per pekan. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang membaca dengan teliti, khususnya selama lebih dari 3,5 jam per minggu, rata-rata hidup dua tahun lebih lama dibandingkan nonpembaca. Perlu dicatat, walaupun semua artikel majalah yang Anda baca cukup baik, efek ini hanya dapat dikaitkan dengan buku, tidak dalam bentuk bahan bacaan lain. (MI/R5)