Lampung Post Rabu, 19 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13952 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 19 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Amtenar Lemah Syahwat

Brigjen Ike Edwin

Brigjen Sudjarno

Umumkan Birokrat Pungli Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) menjadi solusi untuk menekan pungli. DENI ZULNIYADI

P

EMBERANTASAN pungutan liar (pungli) menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Bahkan, dalam surat edarannya, Asman meminta para pelaku pungli di lingkungan instansi pemerintah diumumkan sebagai sanksi untuk menimbulkan efek jera. “Kami mengharapkan seluruh pimpin­an instansi pemerintah untuk

Satgas ini nantinya melakukan pengawasan bukan hanya di dalam kantor, melainkan di lapangan juga. secara tegas melaksanakan langkahlangkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya konkret pelaksana­ an reformasi birokrasi,” ujar Asman, dalam konferensi pers di Gedung Kemenpan-RB, kemarin (18/10). Tidak hanya untuk jajaran Kemenpan-RB, SE juga ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga negara (LN), sekretaris LN, gubernur, bupati, dan wali kota. Asmanjugamengajakseluruhpim­pin­ an lembaga pemerintah mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) guna ­mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan. “Sistem pengawasan internal dan

integritas aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing harus ditingkatkan untuk mencegah pungli. Masyarakat juga harus didorong agar tidak takut untuk mengadu,” kata Asman. Di Lampung, Kapolda Brigjen Sudjarno menegaskan pemberan­ tas pungli di daerah itu tidak hanya internal Polri, tetapi seluruh instansi di Provinsi Lampung. Untuk membuktikan kesungguhan itu, Kapolda mengatakan akan membentuk satgas penanganan pungli bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. “Satgas ini nantinya melakukan pengawasan bukan hanya di dalam kantor, melainkan di lapangan juga,” ujar dia. Di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung juga diberlakukan pengawasan ketat untuk memberantas pungli. Kemarin, sebanyak 203 kepala kantor urusan agama (KUA) se-Lampung dan Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota meneken pakta integritas tentang pelayanan nikah bebas pungli. “Hari ini dilakukan penan­ datangan­an surat pernyataan agar tidak terjadi pungli dalam urusan pencatatan nikah di masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenag Lampung Suhaili, di Islamic Center, Rajabasa, Bandar Lampung, kemarin.

Kanit Ranmor Di-Nonjob Pada bagian lain, Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung berinisial AR yang tertangkap tangan pungli oleh Satgas Operasi Pungli Polisi (OPP) Bidpropam Polda Lampung akhirnya di-nonjob-kan. Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno mengatakan perwira itu diduga kuat melakukan pungli terkait pinjam pakai barang bukti. (RIN/R5)

Kemenag Berantas... Hlm. 5 deni@lampungpost.co.id

Ike Kendalikan Kamtibmas, Sudjarno Meneruskan SEJUMLAH program yang digulirkan Brigjen Ike Edwin selama menjadi Kapolda Lampung berhasil mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah itu. Bahkan, Lampung yang selama ini masuk zona merah nasional penyalahgunaan narkoba, yakni berada di urutan enam besar pada 2015, menjadi urutan 12 pada 2016. Hal itu terungkap dalam pemaparan Brigjen Ike Edwin kepada penggantinya Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno di Mapolda Lampung, Selasa (18/10). Hal itu dipengaruhi pene­ gakan hukum narkoba yang masif dan pelibatan masyarakat program Satuan Tugas (Satgas) Antinarkoba. Kemudian, dari program berkantor di luar mendapat 301 kasus. Dari jumlah kasus itu, yang sudah diselesaikan sebanyak 164 kasus. Program operasi sepanjang hari bisa menurunkan kejahatan konvensional hingga 30%, yakni dari 8.777 menjadi 7.225 kasus. Bahkan, untuk kejahatan kontingensi,

dari 15 kasus pada 2015 bisa ditekan hingga nihil pada 2016. Selain itu, di zaman Ike Edwin status Polda Lampung bisa naik dari Tipe B ke Tipe A. Kerja selama 9 bulan 5 hari Ike yang kini kepala Sespimma Sespim Lemdikpol Polri itu berbuah hasil dapat menekan kamtibmas. “Ini semua berkat dukungan seluruh pihak di Lampung, termasuk tokoh adat, agama, pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya, untuk membangun Lampung lebih baik,” kata Ike, yang juga Perdana Menteri Kerajaan Sekala Bkhak itu, kemarin. Pada bagian lain, Kapolda Brigjen Sudjarno menyatakan tidak ragu mengadopsi program Ike Edwin. “Berbagai program yang sudah dilakukan Kapolda lama sangat bagus. Saya tidak akan ragu untuk mengadopsinya menjadi program, termasuk hal-hal terkait kearifan lokal,” ujar Sudjarno, dalam beberapa kesempatan. (DEN/R5)

IKE SAMBUT... Hlm. 4

Siswa Kembali, Penyerahan Gedung SMKN 9 Harus Tuntas SEJAK penyerahan aset SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melakukan langkah tegas membenahi SMKN 9 Bandar Lampung dengan menunjuk Diona Khatarina sebagai pelaksana tugas (plt) kepala sekolah. Bahkan, Diona juga sudah menunjuk dua wakil kepala sekolah dan melakukan pendekatan kepada kepala SMKN 4 dan SMKN 8 untuk menarik kembali siswasiswa SMKN 9 yang dulu dipindahkan ke dua sekolah tersebut. Pengamat kebijakan publik, Dedi Hermawan, mengatakan penyerah­ an aset SMKN 9 harus segera dituntaskan. Jangan sampai penundaan pengalihan gedung SMKN 9 meru­ gikan para siswa yang merupakan warga Kota Bandar Lampung. “Jika gedung SMKN 9 itu dipertahankan oleh Pemkot, dari aspek kebijakan menggambarkan kebijakan ini tidak promasyarakat dan kontra dengan visi pendidikan yang selama ini digemborkan wali kota,” kata Dedi, saat dihubungi,

Selasa (18/10). Menurut dia, Pemerintah Kota harus bersinergi dengan Peme­ rintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Jangan sampai kebijakan otonomi daerah dijadikan alasan untuk kepentingankepentingan tertentu. “Esensi otonomi daerah itu adalah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jangan sampai kepentingan pribadi atau politis mengalahkan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” ujarnya. Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Septiana menyambut positif kebijakan Plt Kepala SMKN 9 ­Diona Khatarina untuk mengimbau siswa SMKN 9 yang ditempatkan di sekolahnya kembali ke sekolah semula. (RUL/RIN/S2)

Eva Celia Rilis Video Musik Hlm. 16

Herman HN Diperiksa Kejakgung untuk Kedua Kali PENYIDIK Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meme­ riksa Wali Kota Bandar Lampung Herman HN di kantor Kejaksaan Agung (Kejakgung) Jakarta, Selasa (18/10). Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, Herman diperiksa Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kejakgung terkait reklamasi itu pada akhir Juni lalu. Namun, pemeriksaan dilakukan di Gedung Pidana Khusus Kejati Lampung. Sama seperti pemeriksaan terdahulu, Herman diperiksa sekitar tujuh jam, yakni dari pukul

tus perkara ini masih 09.00 hingga pukul tahap penyelidikan. 16.00, terkait dugaan Kehadiran Herman gratifikasi pemberian dalam kapasitas dimizin reklamasi Teluk intai keterangan sepuLampung. Selain Hertar persoalan itu (perman, Kepala Badan Peren­c anaan dan izinan reklamasi),” Pembangunan Dae­ kata Rum di Jakarta, rah (Bappeda) Bandar kemarin. n LAMPUNG POST/DOK. Lampung Ibrahim Herman HN Rum menegaskan juga turut diperiksa. pihaknya masih akan Wali Kota Bandar Lampung Kepala Pusat Pene­ terus mencari data-darangan Hukum Kejakgung Mohammad ta lainnya untuk mengungkap adanya Rum mengatakan penyidik Jampidsus dugaan tindak pidana dalam kegiatan yang menangani perkara tersebut reklamasi Teluk Lampung tersebut. masih berupaya mengumpulkan ke­ “Jika sudah dapat hasilnya, pihak yang terangan saksi dan barang bukti. “Sta- bertanggung jawab akan kami ekspos

dan menetapkan tersangka.” Menurut Rum, penyelidikan itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan masyarakat ke Kejakgung. Meski demikian, Rum enggan berkomentar ketika disinggung kemungkinan Herman terlibat langsung dengan perkara tersebut. “Jika materi perkara dan pemeriksaan, kami tidak bisa berkomentar. Hal teknis adalah kewenangan jaksa penyidik,” kata dia. Direktur Penyidikan Jampidsus Fadil Jumhana juga menyatakan kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. “Sampai sekarang masih tahap penyelidikan,” ujarnya. (RAN/ANT/MI/K1)

NEGERI ini mendambakan pegawai negeri sipil (PNS) profesional bermental melayani. Namun, harapan itu masih jauh dari kenyataan. Hingga kini, cita-cita reformasi birokrasi itu belum juga terwujud. Aparatur pemerintah kita masih bermental juragan. Berbagai aturan menggenjot kinerja PNS telah diterbitkan, tapi birokrasi pemerintahan masih bebal tak berbenah. Lahirnya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digadang-gadang mendongkrak produktivitas PNS nyatanya belum cukup bergigi melahirkan amtenar reformis. Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut 64% PNS tidak memiliki skill atau keahlian. Asman menyatakan hal itu usai Seminar Rancangan Proyek Perubahan (RPP) Diklat Pimpinan Tahun II Angkatan I di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/10). Pernyataan Menteri Asman merupakan kondisi riil PNS Tanah Air. Mereka tidak lebih hanya tukang ketik atau tukang stempel di kantor. Aparatur sipil, terutama di daerah-daerah, cenderung berkarakter pemalas, miskin inovasi, berproduktivitas rendah, tidak kompeten, dan menghambat pelayanan. Bahkan, ada anekdot pelajar dan mahasiswa magang atau melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di instansi pemerintahan jauh lebih pintar dibandingkan PNS yang sudah berdinas selama belasan tahun. Wajar, jika diukur dari kualitas layanan, rapor instansi pemerintah kerap jauh dari memuaskan. Padahal, dari sisi gaji, pemerintah sudah mengalokasi anggaran belanja pegawai superbesar. Setiap tahun gaji dan tunjangan PNS ditingkatkan. Tahun ini belanja pegawai mencapai Rp347,5 triliun atau 26% dari total APBN, naik dari belanja pegawai APBNP 2015 Rp299,3 triliun. Agar uang rakyat superbesar itu tidak mubazir, peme­ rintah perlu mendesain pendidikan dan pelatihan yang menunjang kinerja pelayanan birokrasi. PNS yang terbukti bersih dan produktif bisa diberikan beasiswa pendidikan atau disekolahkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain reward, punishment juga harus diberlakukan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Dalam UU ASN, para PNS malas atau tidak kompeten bisa turun jabatan atau bahkan pensiun dini. Artinya, PNS dengan jabatan yang tinggi bisa diturunkan jika kinerjanya tidak memuaskan. Peningkatan jabatan PNS juga harus berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan atas pertimbangan likedislike atau bahkan utang budi. Selama ini birokrasi terjebak pada kepentingan politik kepala daerah se­ hingga pengangkatannya sangat bergantung loyalitas terhadap atasan. Rendahnya kinerja ASN saat ini berkait pula soal pola penerimaan. Sudah menjadi rahasia umum rekrutmen CPNS kental aroma kolusi dan nepotisme. Cara-cara lama ini harus dibereskan. Jika tidak, birokrat kita melulu lemah syahwat alias tidak mampu memberi kepuasan layanan publik. n

oasis

Ultrasonik Jaga Kesehatan Otak MENURUT National Center for Biotechnology Information, efek dari penuaan otak dapat menyebar, yakni mulai dari perubahan ukuran otak, pembuluh darah, hingga perubahan dalam hal lainnya. Peneliti telah menemukan metode baru untuk memperlambat proses ini melalui hippocampus, sebuah area di otak yang bertanggung jawab dalam mempelajari sesuatu dan sebagai penyimpan memori, yang terus menyusut dari waktu ke waktu. Penelitian teranyar oleh Univeristy of Queensland, Australia, menunjukkan ultrasonik atau terapi gelombang suara dapat mengurangi penyusutan pada bagian hippocampus dari seekor tikus percobaan. Tim pakar menyarankan dengan menggunakan teknologi ultrasonik, kita dapat memperlambat proses penuaan pada otak yang sehat. “Kami menemukan pe­rawatan ultrasonik bahkan kemungkinan memiliki potensi yang menguntungkan untuk kesehatan otak pada saat tua nanti,” kata Hatch, salah satu peneliti. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.