facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
Kepala SMA/SMK Dievaluasi Lelang jabatan dan mutasi kepala sekolah harus profesional dan sesuai dengan kompetensi mereka. Padli Ramdan
K
EPALA sekolah menengah atas/sekolah menegah keju ruan (SAM/SMK) dievaluasi pascapengalihan pengelolaan seko lah itu ke Pemerintah Provinsi (Pem prov). Pemprov Lampung akan me lihat periode masa kepemimpinan untuk dimutasi ke sekolah lain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lam pung Sulpakar mengatakan dalam evaluasi kinerja itu akan melihat masa kerja setiap kepala seko lah sebelum memutuskan untuk melakukan mutasi. “Kami akan lihat dahulu masa kerja kepala
“
Penataannya diselaraskan dengan arahan gubernur agar kualitas pendidikan semakin baik dan meningkat. sekolah (SMA/SMK) yang periode kepemimpinannya sudah cukup lama,” kata dia kepada Lampung Post, kemarin (31/1). Dia menerangkan Disdikbud masih fokus untuk mempersiap kan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Mutasi atau penyegaran jabatan kepala sekolah usai pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah.
“Kami akan konsentrasi penuh me nata dan membenahi pendidikan menangah. Penataannya diselaras kan dengan arahan gubernur agar kualitas pendidikan semakin baik dan meningkat,” kata mantan Penjabat Wali Kota Bandar Lam pung itu. Terkait mutasi itu, pengamat pendidikan Unila, Undang Rosidin, menilai mutasi atau lelang jabat an kepala sekolah (kepsek) harus sesuai dengan ketentuan per aturan yang berlaku. Salah satu nya pada Pasal 10 Permendiknas 28/2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Madrasah. Isinya kepala sekolah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun dan dapat diperpanjang selama dua periode apabila memiliki prestasi. Bila sudah menja bat dua periode, dapat kembali menjabat kepala sekolah yang lain dengan akreditasi yang lebih rendah. “Juga harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak ber tentangan dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya, kemarin. Disinggung apakah kualitas pen didikan di Bandar Lampung kini menurun, Undang memaparkan berdasarkan hasil UN, memang masih di bawah Kota Metro. Yang menjadi kendala di Bandar Lam pung adalah pemerataan kualitas pendidikan, khususnya sarana dan prasarana serta SDM pengajar yang belum merata.
Rp10,52 miliar
Rp11,857 miliar
Siswa Biling
Rp5,110 miliar
Rp11,279 miliar
Sertifikasi
Utang Pemkot Bidang Pendidikan Menengah Jumah SMA/SMK Negeri di Bandar Lampung 17 SMA
SMAN Rp20 juta
Jumlah Rp15,760 miliar
Rp21,660 juta Sumber: Data Pemberitaan
Non Sertifikasi
Rp110,25 juta
Rp194,905 juta
Tukin Tata Usaha
Lunasi Utang Terkait rencana Pemkot Bandar Lampung akan tetap membiayai pendidikan siswa SMA/SMK jalur bina lingkungan (biling), Sulpa kar menyarankan agar Pemkot memproritaskan pelunasan utang. Sebab, kini dana biling terutang ke semua SMA/SMK negeri di Bandar Lampung belum dilunasi. Tahun lalu, kata dia, Pemkot baru melunasi empat bulan dana biling ke sembilan SMK dan 17 SMA. Arti
nya, masih ada tunggakan delapan bulan. “Sebaiknya Pemkot melunasi tunggakan delapan bulan yang be lum dibayar,” kata dia. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Berjanji segera melunasi tunggakan pembayaran SPP siswa biling. “Ya bertahap dulu, akan kami segera bayarkan,” ujar Herman HN saat dijumpai di tempat pembuang an sampah Unila, kemarin. (RUL/R5)
TAJUK
Lemah Syahwat Menarik Pajak KOTA Bandar Lampung dituntut untuk melakukan berbagai terobos an guna mengejar para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Akibat banyaknya pengemplang pa jak, penerimaan asli daerah (PAD) di Kota Tapis Berseri tidak pernah mencapai 90%. Pemkot Seribu Siger menyampaikan bahwa salah satu penunggak PBB terbesar adalah pengembang perumahan. Tunggakan itu bukanlah bilangan terbilang sedikit. Tunggakan pajak juga dilakukan sejumlah hotel besar, industri, perguruan tinggi swasta, dan tempat hiburan. Mereka menunggak pajak sejak 2010 yang nilainya mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tahun 2016, target pemasukan dari PBB sebesar Rp150 miliar dan hanya terealisasi kurang dari 60%. Bahkan sejak 2012, penerimaan di Kota Bandar Lampung selalu di bawah 50%. Rendahnya pemasukan dari PBB ini menyebabkan PAD 2016 hanya sebesar Rp482,3 miliar dari target Rp689 miliar. Harus dipahami bahwa pajak daerah merupakan sumber utama pemerintah dalam membiaya berbagai proyek pem bangunan infrastruktur. Jika pendapatan daerah minim, ber bagai rencana pembangunan bisa terhambat. Pada akhirnya, masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan. Pemkot harus tegas menindak penunggak pajak yang bertahun-tahun tidak membayar kewajibannya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota seharus nya memasang plang di perumahan dan instansi yang tidak juga membayar PBB. Perlakukan itu sebagai upaya untuk mengingatkan agar kewajibannya segera dilunasi. Petugas juga perlu aktif mendatangi wajib pajak untuk memberitahukan dan menegur pelunasan pajak terutang. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa memberikan kewenang an kepada petugas menyita dan penyanderaan (gijzeling) kepada pengemplang pajak. Ketegasan tersebut juga memungkinkan Pemkot un tuk mengaktifkan juru sita pajak. Juru sita yang cakap dan profesional memiliki peran penting untuk menagih pengemplang pajak besar. Mereka bisa memburu asetaset penunggak pajak untuk disita dan kemudian dile lang untuk melunasi tunggakan. Langkah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar, Lampung Selatan, yang memenjarakan wajib pajak nakal patut dicontoh. Upaya ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak di atas Rp100 juta. Penyanderaan ini dilakukan jika berbagai usaha, seperti imbauan, teguran, dan penyitaan kandas. Menumbuhkan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya melunasi pajak memang perlu dilakukan. Namun, bersikap tegas bahkan keras kepada pengemplang pajak kelas kakap adalah keharusan. Jika Pemkot lemah syahwat, amat wajar jika keuangannya loyo dan terus-menerus defisit. n
Iris Mittenaere, Kemenangan untuk Membantu Sesama Hlm. 22
padli@lampungpost.co.id
PADA rapat koordinasi pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum juga merumuskan solu si pemilih di tiga dusun tapal batas TulangbawangMesuji, sedangkan waktu pemungutan suara tinggal 15 hari lagi. “Mungkin nanti KPU RI akan buatkan surat keputus an mengenai regulasinya. Kita menunggu saja nanti teknisnya seperti apa dari KPU RI,” kata Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar saat dihubungi, kemarin (31/1). Menurutnya, keputusan dimungkinkan akan ditetap kan kisaran 1—3 Februari ini saat rapat pimpinan nasional di KPU RI. Demikian juga dikatakan Ketua KPU Tulangbawang Reka Punnata. Namun, bila mengacu pada petunjuk Pemerintah Provinsi Lam pung, KPU Tulangbawang akan mendirikan TPS di Dusun Telukgedung dan Minakjebi. “Petunjuk Pemprov, KPU Tulangbawang mendiri kan TPS di Telukgedung dan Minakjebi, sedangkan KPU Mesuji mendirikan TPS di Telukgedung dan Kualamesuji,” ujarnya. Soal teknis pemilihan pada saat hari pencoblosan 15 Februari mendatang, Ketua KNPI Tulangbawang itu menjelaskan telah
PEMBATALAN sebagian isi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No mor 13 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 tidak memengaruhi gajian aparatur sipil negara (ANS) di lingkungan Pemkot Ban dar Lampung. Pemangkasan
melakukan rapat koor dinasi dengan Plt bupati, Kejati, kapolresta, dandim, dan panwaslu. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih untuk Mesu ji di Dusun Kuala dan Dusun Minakjebi di TPS 4, terdapat 262 mata pilih, sedangkan di Dusun Telukgedung, TPS 3 ada 201 mata pemilih. Kemudian, jumlah mata pilih untuk Tulangbawang di Dusun Telukgedung di TPS 4 ada 167 mata pilih dan Dusun Minakjebi di TPS 3 ada 187 mata pilih. Pada bagian lain, Sekre taris Provinsi Lampung Sutono menerangkan ber dasarkan rakor pilkada di Hotel Bidakara, Jakarta, Menteri Koordinator Bi dang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhu kam) Wiranto menyatakan bila Lampung tidak masuk atensi potensi kerusuhan. “Lampung enggak masuk, secara nasional masih aman,” kata dia. (TRI/U2)
SMKN
Jumlah Rp23,853 miliar
Pemangkasan APBD Kota Tak Pengaruhi Gaji Pegawai
n LAMPUNG POST/DOK.
9 SMK
Peraturan Daerah Pemkot Bandar Lampung No. 1/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengamanatkan kuota bina lingkungan hanya 30%. Namun, faktanya sekolah negeri menerima siswa biling hingga 70%
Solusi Tapal Batas Belum Juga Dirumuskan
Sutono Sekretaris Provinsi Lampung
@lampostonline @buraslampost
No. 14053 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | RABU, 1 FEBRuari 2017 | 24 Hlm.
mendasikan diperbaiki kare na tidak konsisten dengan tahapan perencanaan ang garan daerah seperti RKPD, KUA-PPAS, raperda APBD TA 2017. Revisi dilakukan pada pos yang dinilai tak prinsip, seperti anggaran belanja hibah Rp62,798 miliar yang terdiri atas belanja hibah kepada badan/lembaga/ organisasi Rp30,135 miliar dan belanja hibah kepada
pada masyarakat Rp5,124 miliar, dan belanja hibah b a ra n g / j a s a y a n g a k a n diserahk an kepada pihak ketiga Rp49,592 miliar. “Penganggaran belanja hi bah dan bantuan sosial tidak dirasionalkan, kecuali diten tukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dan pada bantuan sosial be lum diperinci daftar nama penerima dan alamat pene rima,” ujarnya. Pemprov akan menunggu Pem Target Realisasi kot merevisi perda APBD yang Rp757,745 miliar 800 Rp769,108 miliar sebagian materi Rp779,276 miliar di dalamnya di 700 batalkan. Menge 600 nai sanksi yang Rp495,200 Permintaan akan diberikan, miliar revisi target dari 500 Rp418,111 Sutono menga Rp435,745 miliar Pemprov miliar menjadi: Rp394,646 miliar takan pihaknya Rp483,494 400 akan menunggu miliar Rp397,547 miliar Rp360,698 miliar banding Pemkot 300 PAD 2013 PAD 2014 PAD 2015 PAD 2016 PAD 2017 ke Kementerian Sumber: Badan Keuangan Pemprov Lampung Dalam Negeri (Ke mendagri). hanya dilakukan untuk pos pemerintah daerah Rp18,2 “Kalau tidak menerima yang dinilai tidak rasional. miliar, dan bantuan opera keputusan gubernur, Pem “Terkait gaji ASN dan ang sional pendidikan (BOP) kot bisa ajukan banding, garan rutin serta kegiatan PAUD masyarakat/swasta paling lambat 14 hari sejak yang berkaitan langsung senilai Rp14,463 miliar. keputusan pembatalan di dengan pelayanan dasar Kemudian, belanja ban terima, ke Kemendagri dan dan pelayanan masyarakat tuan sosial Rp13,1 miliar, selama proses itu, sanksi tidak dibatalkan,” kata Sek belanja hibah barang/jasa belum bisa kami berikan. prov Lampung Sutono, Se yang akan diserahkan ke Hal itu sesuai dengan Per lasa (31/1). pada masyarakat/pihak ke mendagri Nomor 80 Tahun Mantan Kadishut Lam tiga senilai Rp54,716 miliar, 2015 tentang Pembentukan pung ini mengatakan terda belanja hibah barang/jasa Produk Hukum Daerah Pasal pat 86 kegiatan yang direko yang akan diserahkan ke 152,” ujarnya. (MAN/K1)
Data PAD Kota Bandar Lampung
OASIS
Diet dan Osteoporosis DENGAN pertambahan usia, seseorang cenderung kehilangan massa tulang atau osteoporosis, terutama bagi perempuan yang telah menopause. Namun, studi terbaru dari Ohio State University menemukan diet antiperadangan (inflamasi) bermanfaat mengurangi perempuan terkena osteoporosis. Penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal Bone and Density Mineral ini dilakukan dengan menggunakan indeks inflamasi makanan (DII) melalui kuesioner yang mereka sebarkan untuk 160.191 perempuan dengan kelompok usia 63 tahun. Data tersebut kemudian dipan tau selama enam tahun penelitian. Hasilnya, nilai DII yang lebih tinggi berisiko hampir 50% mengakibatkan osteoporosis pada perempuan. Sebaliknya, perempuan yang melakukan diet antiinfla masi selama enam tahun terhindar dari risiko tersebut, meskipun massa tulang mereka lebih rendah secara keseluruhan ketika awal penelitian. (MI/R5)