www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 14014 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 21 desember 2016 l 24 Hlm.
Polda Kawal Kemandirian Lampung L
ENGKAP sudah peresmian kenaikan kelas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menjadi tipe A dengan peresmian kenaik an pangkat Kapolda dan Wakapolda menjadi Irjen Sudjarno dan Brigjen Bonifasius Tampoi. Penguatan kualitas Polda itu menjadi momentum institusi tersebut mengawal kemandirian Lampung. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengaku sangat mengapresiasi kenaikan pangkat pimpinan Polda Lampung itu. Selain sesuai dengan kenaikan tipe Polda, juga diharapkan menjadi semangat baru pengayoman masyarakat dan penegakan hukum di Lampung. “Kenaikan tipe Polda menjadi A sekaligus kenaikan pangkat pimpinannya dapat mendukung Lam-
“
Ini pasangan pimpinan Polda yang diharapkan menjadi kekuatan dalam pengamanan Lampung sebagai filter terakhir Sumatera menuju Ibu Kota. pung sejahtera d engan swasembada di segala sektor,” kata Ridho, saat dihubungi, tadi malam (20/12). Kemarin, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno dan Wa k a p o l d a L a m p u n g Brigjen Bonifasius Tampoi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian langsung memimpin upacara kenaikan pangkat itu di Mabes Polri. Ked uanya dilantik bersama 17 perwira tinggi dan menengah di lingkungan Mabes Polri. Kenaikan pangkat itu juga diapresiasi masyarakat adat di Lampung. Sultan Sekala Bkhak
Ke-23 Saibatin Puniakan Dalom Beliau (APDB) Edward Syah Pernong menga takan keduanya memang pantas mendapat pangkat tersebut. Kapolda Irjen Sudjarno, misalnya, secara inteligensia sangat baik, juga dikenal cerdas saat di sekolah Staf Perwira Tinggi (Sespati) bahkan sangat responsif. Kemudian, Wakapolda Brigjen Bonifasius Tampoi merupakan pribadi yang loyal juga disiplin. Kedisiplinan itu dibawanya sejak dari satuan asalnya Brimob Polri. “Ini pasangan pimpinan Polda yang diharap menjadi kekuatan dalam peng amanan Lampung sebagai filter terakhir Sumatera menuju Ibu Kota. Butuh dukungan masyarakat banyak atas kinerja mereka,” kata Pun Edward, begitu sapaan akrabnya, tadi malam.
Perubahan Kinerja Pada bagian lain, pengamat sosiologi kriminal Unila, Hartoyo, mengatakan tipologi Polda Lampung menjadi tipe A bisa menjadi contoh yang baik untuk Polda di daerah lain. “Kami pastinya mendukung terus kalau memang tujuannya baik untuk Lampung dan terus bekerja lebih baik,” kata dia saat dimintai pendapatnya oleh Lampung Post, kemarin. Direktur Eksekutif Lampung Police Watch (LPW) MD Rizani mengatakan berubahnya tipologi Polda menjadi A akan disertai postur pejabat bertambah gemuk juga APBN bertambah. Semestinya beriringan dengan perubahan kinerja yang sesuai. “Kedua jenderal baru di Lampung itu ada PR, yakni membenahi struktur personel di lapangan dengan rotasi minimal bertukar lokasi setingkat Polres. Tapi yang jelas LPW mengucapkan selamat kepada dua jenderal di Polda Lampung,” kata dia, kemarin. (TRI/R5) hesma@lampungpost.co.id
APBD Asal Patok
Lahir Lulusan
Irjen Sudjarno
Brigjen Bonifasius Tampoi
Kapolda Lampung
Wakapolda Lampung
: Juli 1961 (umur 55) : Akademi Kepolisian (1984)
Jabatan: Penyidik Utama Pusprovos Divpropam Polri Kabid Propam Polda Jabar (2008) Kasubdit Pamwisata Dit Pamobsus Babinkam Polri Kepala Pusat Studi Manajemen Keamanan Dit Jianbang Sespim Polri (2010) Karo Ops Polda Metro Jaya (2010) Karo Provos Divpropam Polri (2011) Wakapolda Metro Jaya (2012) Karobinopsnal Baharkam Polri (2014) Kapolda Lampung (2016)
Lahir Lulusan
: 20 Januari 1960 (umur 56) : Akademi Kepolisian (1984)
Jabatan: Kapolres Manggarai Dir Samapta Polda Sulsel Kasat III Pelopor Korbrimob Polri (2008) Analis Kebijakan Madya Bidang Brimob Korbrimob Polri (2010) Dirpamobvit Polda Papua (2011) Karo Ops Polda Papua (2011) Irbidjemenopsnal I Itwil V Itwasum Polri (2013) Wakapolda Lampung (2015) Seslem Sespim Lemdiklat Polri (2016) Wakapolda Lampung (2016) Sumber: Data Pemberitaan
BPK Diminta Ungkap Hasil Audit POLDA Lampung melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung guna meminta hasil audit investigasi. Langkah itu dilakukan penyidik sebagai upaya mengusut dugaan penyimpangan dana sertifikasi guru di Pemkot Bandar Lampung. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengatakan surat tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dengan BPK. Dalam surat itu pihaknya meminta hasil audit keuangan di Pemkot Bandar Lampung yang dilakukan BPK. Hal itu menjadi salah satu bahan untuk menelusuri aliran dana sertifikasi. “Suratnya untuk koordinasi masalah audit inves-
tigasi yang dilakukan BPK. Sudah kami kirimkan suratnya,” kata Dicky, melalui telepon, Selasa (20/12). Meski demikian, Dicky masih belum besedia menjelaskan progres penyelidik an kasus dugaan penyimpangan dana sertifikasi guru yang telah dilakukan. “Ini merupakan materi penyelidikan. Tidak bisa kami sampaikan,” ujarnya. Pengamat hukum Universitas Lampung, Wahyu Sasongko, mengapresiasi langkah Polda Lampung yang mulai berkoordinasi dengan lembaga auditor, yakni BPK Lampung, guna menyelidiki persoalan dana sertifikasi yang hampir setiap tahun terjadi di Pemkot Bandar Lampung. Meski demikian, Wahyu mempertanyakan apakah per-
mohonan Polda kepada BPK itu merupakan audit khusus (forensik) atau audit umum. Menurutnya, untuk penelitian ada atau tidaknya penyelewengan anggaran harus dilakukan dengan audit forensik. Sedangkan audit umum sifatnya hanya mengetahui keuangan administrasi. “Semoga yang diminta itu audit forensik. Karena dari situ akan ditemukan kejanggalan dalam anggaran,” kata Wahyu, melalui telepon, kemarin. Ia menyarankan agar hasil audit dari BPK juga dapat dikirimkan ke DPRD Bandar Lampung yang bertugas sebagai pengawas keuangan negara. “Untuk prosesnya, tergantung BPK soal cepat atau lambat mengauditnya. Dari situ hasilnya juga bisa dikirim ke DPRD,” kata dia. (DEN/RAN/K1)
Ada Kedekatan Khusus antara Pansor dan Brigadir Medi PERSIDANGAN kasus dugaan pembunuhan berencana dengan mutilasi terhadap anggota DPRD Kota Bandar Lampung, M Pansor, dengan terdakwa Brigadir Medi Andika (30) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (20/12), cukup mengejutkan. Ternyata, ada hubungan khusus yang terjalin antara polisi dan wakil rakyat itu. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Minanoer Rachman, Jaksa Adi Priyambodo menghadirkan lima saksi, yaitu anggota TNI kesatuan Kostrad Cijantung Pratu Muhamad Ruslim, Prada
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
DENGARKAN KETERANGAN SAKSI. Medi Andika, terdakwa kasus mutilasi M Pansor, mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, menjalani sidang lanjutan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa (20/12). Salfianto, dan Joni Malhan, yang terkait dalam peng
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Kenaikan pangkat merupakan kepercayaan atasan yang menuntut tanggung jawab peningkatan profesionalisme. Hesma Eryani
facebook.com/ lampungpost
gadaian mobil Pansor. Jaksa juga menghadirkan pekerja
di toko dan di rumah Pansor, Agus Ridwan dan Sukisna. Dalam persidangan, saksi Agus Ridwan menjelaskan terdapat kedekatan dan keakraban yang lebih antara Pansor dan Medi. Kedekatan itu ditandai dengan keduanya yang kerap bepergian dan makan berdua dalam waktu yang lama. Hal tersebut dilihatnya karena telah bekerja di toko mebel dan rumah Pansor selama 20 tahun. “Ada kemesraan di antara hubungan mereka dan menurut saya lebih dari antara teman sesama pria. Saya tahunya mereka akrab, tetapi saya tidak tahu kalau
hubungan lebih di antara mereka. Keduanya sering pergi, biasanya ke kebun, tetapi bertiga. Kalau sudah pergi bisa seharian baru pulang,” kata dia dalam kesaksiannya. Menurut dia, di hari ter akhir sebelum Pansor menghilang, Medi datang ke toko Pansor yang tidak lama kemudian korban datang langsung mengobrol. Hingga pukul 09.30, Medi pun pergi dan Pansor mendapatkan telepon yang membuatnya marah hingga wajahnya memerah. “Saya tidak tahu siapa yang menelepon itu,” ujar Ridwan. (K2) n EFFRAN KURNIAWAN
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat yang bersumber pada Pemerintah Pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat terang benderang menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa satu tahun. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah harus bisa memperhitungkan APBD secara akuntabel dan proporsional. Artinya, target yang dipatok disesuaikan pendapatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Untuk itu, sejumlah tingkatan pembahasan APBD menjadi cermat apabila dievaluasi berjenjang dari pemerintahan satu tingkat di atasnya, dalam hal ini evaluasi APBD kabupaten/ kota dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Anehnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih nekat menetapkan target yang sangat jauh dari realisasi tahun sebelumnya. Padahal, Pemprov Lampung mewanti-wanti APBD Kota Tapis Berseri itu besar pasak daripada tiang. Target yang dipatok dalam APBD 2017 untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp779 miliar atau lebih besar dari target PAD 2016 Rp689 miliar. Sementara realisasi PAD 2016 pun capaiannya tidak signifikan, hanya Rp482,3 miliar atau 69%. Target pada 2016 itu pun sangat jauh dari capaian PAD 2015, yakni Rp400 miliar, dan pada 2014 hanya Rp360 miliar. Dilihat dari tren pencapaian PAD, peningkatan target PAD 2017 sangatlah tinggi dibanding pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Wajar jika Pemprov mengembalikan APBD Kota Bandar Lampung 2017 yang amburadul itu. Terlebih, Pemprov adalah wakil Pemerintah Pusat dalam evaluasi dasar pengelolaan keuangan yang telah disahkan Pemkot dan DPRD. Pemprov pun memberikan tenggat sepekan kepada Pemkot untuk memperbaikinya sesuai rekomendasi yang telah diberikan. Evaluasi Pemprov terkait PAD yang dinilai ditinggitinggikan itu sangat beralasan. Target tinggi itu membuat APBD tidak sehat atau defisit. Sebab, belanja dan pendapatan harus jelas, setiap angka yang tetapkan harus diberikan argumentasinya. Sangat kita tegaskan, target yang terlalu tinggi itu menimbulkan indikasi APBD yang tidak akuntabel dan proporsional setelah dilihat selama tiga tahun terakhir. Boleh saja menetapkan target pendapatan, tapi harus juga melihat potensi dan tren pencapaian tahun sebelumnya. Pemkot jangan asal mematok target PAD, tapi menjadi beban rakyat. n
Filmkan Pasukan Khusus Indonesia Hlm. 16 oasis
Otak dan Percaya Diri SEBUAH studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications menyebutkan bahwa aktivitas otak dapat diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Tim dalam penelitiannya menggunakan metode Decoded Neurofeedback, sebuah metode yang mengombinasikan kecerdasaan buatan (AI) dan pemindaian otak untuk memonitor pola aktivitas otak yang kompleks. Hasilnya, para peneliti mengidentifikasi aktivitas otak tertentu yang dikaitkan dengan tinggi dan rendahnya tingkat kepercayaan diri seseorang. Peneliti selanjutnya meminta para partisipan penelitian ke dalam sebuah pelatihan dan melalui pelatihan ini, para peneliti menemukan bahwa mereka mampu “tanpa sadar” meningkatkan kepercayaan diri peserta. “Dengan kata lain, partisipan kami tidak menyadari bahwa otak mereka sedang dimanipulasi untuk membuat mereka lebih percaya diri,” kata Mitsuo. (MI/R5)