Lampung Post Rabu, 5 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13938 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 5 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Perangkap Bansos Jelang Pilkada

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

PENGGERUSAN BUKIT. Kondisi bukit yang tergerus untuk pembangunan perumahan di area Sukadanaham, Bandar Lampung, Selasa (4/10). Daerah tersebut merupakan zona merah kawasan lindung dan resapan air Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung.

11 Pasangan Calon Tunggu Penetapan SEBELAS pasangan bakal calon kepala daerah telah melengkapi persyaratan administrasi pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) lima kabu­ paten. Selanjutnya, KPU akan melaku­ kan penelitian perbaikan syarat calon pada 5—11 Oktober ini dan calon yang memenuhi syarat akan ditetapkan pada 24 Oktober mendatang. “Pasangan Khamami-Sapli sudah melengkapi persyaratan calon dan pasangan Febrina L Tantina-Adam Ishak sudah lengkap. Namun, Adam Ishak belum memiliki KTP-el, jadi kami minta surat keterangan Dis­ dukcapil,” kata Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar, kemarin. Ketua KPU Pringsewu A Andoyo juga mengatakan tiga pasang bakal calon yang mendaftar telah melengkapi se­ mua berkas persyaratan administrasi. Selanjutnya, mereka akan ditetapkan pada 24 Oktober mendatang. Ketua KPU Lampung Barat Imtizal mengatakan sampai pukul 21.27, pihaknya telah menerima keleng­ kapan syarat calon pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin. Pasangan ini pun dinyatakan memenuhi syarat. Demikian juga pasangan Edy Irawan Arief-Ulul Azmi Soltiansa. Kemudian, satu pasangan calon petahana, Umar Ahmad-Fauzi Hasan, pun telah melengkapi per­ syaratan. Lalu, tiga pasangan bakal calon di Tulangbawang juga sejak awal dinyatakan KPU telah meleng­ kapi persyaratan administrasi. “Selanjutnya, kami ikuti tahapan dan berkonsultasi kepada KPU provinsi untuk agenda ke depan mengenai mekanisme calon tunggal,” kata Ketua KPU Tubaba Ismanto. (*9/U2)

Maudy Lebih Produktif... Hlm. 16

Pengembang Gusur

Zona Merah Dalam Perda RTRW, sejumlah wilayah dinyatakan sebagai kawasan lindung yang menjadi kawasan resapan air, salah satunya Sukadanaham. FEBI HERUMANIKA

P

ENGEMBANG salah satu pe­ rumahan menggusur zona merah kawasan lindung dan resapan air Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Bandar Lam­ pung. Terlebih, kawasan dengan kemiringan 30% tersebut dinilai rawan longsor, sehingga perizinan pembangunannya dengan per­ syaratan ketat. Perumahan yang terletak di perbukitan Kelurahan Sukada­ naham itu dikelola developer PT Patala Global Perdana (PGP). Dari pemantauan wartawan, dua alat berat terus melakukan penggerus­ an bukit yang dinilai BPN zona merah itu. Terlihat juga tiga rumah sudah berdiri dan lebih dari lima pekerja bangunan tampak masih terus bekerja. “Pengembang masih terus melakukan pembangunan rumah di sana. Alat beratnya juga tidak berhenti menggusur bukit,” kata warga sekitar yang enggan disebut identitasnya, ditemui di sekitar lokasi, Selasa (4/10). Menurut anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung, Barlian Mansyur, lokasi yang akan dijadikan perumah­ an tersebut adalah zona merah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan wilayah itu tidak dapat dibangun karena daerah resapan. “Kami menyetop pembangunan perumahan tersebut. Kami bukan

tidak mau mengeluarkan kebi­ jakan, tetapi semua itu bertentangan ­dengan peraturan perda dan un­ dang-undang. Kami tidak mau. Oleh sebab itu, (perumahan) kami setop dulu pembangunannya,” ujar dia.

Perda 10/2011 RTRW Bandar Lampung Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup

Pasal 64 Kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf c ditetapkan di Kawasan Tahura WAR Register 19, Kawasan Batuputu, dan Sukadanaham. Perda 7/2014 Bangunan Gedung Pe rsyaratan Bangunan G edung di Kawasan Rawan Tanah Longsor

Pasal 73 (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) m e r u pa k a n k awa s a n berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran; (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, peraturan zonasi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat longsoran tanah pada tapak.

Menurut Barlian, kajian zoom detail rencana tata ruang wilayah yang digunakan adalah dari pihak

BPN. Apalagi, kontur tanah dengan kemiringan mencapai 30% akan membahayakan. Sebagai patokan zoom RTRW dari BPN, skala 1:5.000 lokasi itu merupakan zona merah perumahan. “Lokasi itu adalah ka­ wasan resapan air. Kalau dijadikan perumahan, dikhawatirkan memba­ hayakan daerah sekitar,” kata dia. Pengembang diminta untuk menghentikan operasional kerja­ nya sembari menunggu revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) No. 10 Tahun 2011. “Ya, takut juga kami kalau melang­ gar aturan, bahaya. Sebelum ada revisi Perda RTRW dan RDTR (ren­ cana detail tata ruang), itu belum bisa dibangun,” ujar Barlian.

Diskriminasi Sementara itu, Direktur PT PGP, Hendra Agung, mengakui pihaknya belum mengantongi izin-izin pe­ rumahan. “Jujur kalau izin belum keluar, kan masih proses,” ujarnya, saat dihubungi, kemarin. Menurut Hendra, pihaknya masih akan terus membangun beronjong di sekitar lahan. Sebab, pihaknya khawatir akan bahanya bencana tanah longsor dan banjir bandang. “Ya, sebagai tanggung jawab, kami tetap akan membangun beronjong supaya tidak longsor.” Dia mengatakan paling tidak suka didiskriminasi oleh semua pihak, termasuk DPRD. “Saya tidak akan mundur karena saya putra daerah. Saya paham ke mana araharah hearing saat itu. Biar semua puas, saya tidak akan melanjutkan pembangunan perumahan itu,” ujarnya. (R5) febi@lampungpost.co.id

14 Warga Kini Tersangka Kerusuhan BNIL KEPOLISIAN Resort (Polres) Tu­ langbawang menetapkan 14 warga yang sebelumnya menjadi saksi aksi kerusuh­an di lahan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) sebagai tersangka. Mereka ditetapkan dengan sta­ tus tersangka, baik itu provokator, menduduki lahan, atau penebangan tebu. Dari 14 pelaku, 8 tersangka di antaranya dipulangkan karena hanya terancam hukuman penjara 5 tahun ke bawah. Nama-nama tersangka yang dipu­ langkan harus melakukan wajib lapor ke Polres setempat, yaitu Tohir, Agus Supriyono, Sukatno Handoyo, Gunawan, Daniel Sukarji, Arianto, Tomas Suwarto, dan Bambang.

“Status mereka juga tersangka ­ engan kewajiban lapor kepada pihak d kepolisian. Mereka dijerat Pasal 107 huruf a UU No. 39/2014 tentang Perke­ bunan,” kata Kapolres Tulangbawang AKBP Agus Wibowo, Selasa (4/10). Enam pelaku lainnya, terang Agus, tetap mengalami penahanan di Mapolres Tuba. Mereka yang masih ditahan adalah Hasanudin, Sujarno, Juanda alias Ompong, Rajiman, Sukir­ ji, dan Toekiman alias Sukirman. Mereka itu jelasnya masuk sebagai provokator dan pengerusakan tanah. Jadi, jumlah keseluruhan adalah 14 ter­ sangka. “Insya Allah dari hasil pengem­ bangan nanti akan ada penambahan pelaku lainnya,” kata dia. Selain itu, Agus menyatakan

pihak kepolisian berupaya mence­ gah kerusuhan kembali terjadi dengan penempatan 1.200 personel guna kebutuhan pengamanan dan mengantisipasi adanya demo atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain memproses hukum pelaku kerusuhan, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Sutono mengatakan surat keputusan (SK) gubernur membentuk satuan tugas pe­ nyelesaian konflik tengah disiapkan. “Ya, ini sedang disiapkan satuan tu­ gas penyelesaian konflik dengan surat keputusan gubernur Lampung. Mudahmudahan, minggu depan sudah jadi,” kata Sutono saat ditemui di lingkungan Pemprov Lampung, Selasa (4/10). Pengamat hukum Universitas

Lampung, Yusdianto, menilai per­ masalahan yang terjadi merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, maupun kepolisian. Untuk itu, dengan dibentuknya sat­ gas tersebut, permasalahan lahan PT BNIL dapat segera diselesaikan. Tidak hanya proses hukum kepada para pelaku kerusuhan, tetapi juga akar masalah dari kerusuhan tersebut. Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal menga­ takan pihaknya akan membahas masalah ini dengan Komisi I, mengingat belum lama ini Komnas HAM sudah melakukan pertemuan dengan warga Bujukagung dan Indraloka. (CK9/DIN/MAN/D1)

DEMOKRASI itu memang mahal. Ma­ hal karena sejak awal harus melalui serangkaian proses untuk menen­ tukan pemimpin dan wakil terbaik sesuai dengan pilihan publik. Dalam setiap kompetisi politik, se­ tiap calon harus menggalang dan merawat konstituen. Penggalangan pemilih dilakukan calon beserta tim peme­ nangan dengan berbagai cara, baik melalui penyampaian visi misi maupun berdasarkan kedekatan tertentu. Tetapi cara paling efektif adalah dengan menebar uang, barang, atau jasa langsung kepada pemilih. Calon petahana yang memegang penuh kendali politik ang­ garan tidak sulit mencari sumber dana, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pos pengeluaran dalam APBD yang bisa dijadikan instrumen tebar anggaran kepada pemilih adalah melalui dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Itu sebabnya, setiap menjelang pemilihan kepala dae­ rah selalu ada kecenderungan lonjakan pos dana hibah dan bansos. Dalam Pilkada 2015 lalu, misalnya, kenaikan dana hibah dan bansos di Pesawaran masuk 10 besar nasional, yakni naik 168,4% menjadi Rp19,7 miliar. Pada pilkada 15 Februari 2017 di lima kabupaten di Lampung, empat di antaranya diikuti petahana, yakni Tu­ langbawang, Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat. Hanya Lampung Barat yang tidak diikuti petahana, tetapi salah satu calon merupakan kerabat bupati setempat. Untuk mencegah penyimpangan bansos, Kejaksaan Agung telah menyiapkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas mengawasi proses Pilkada 2017. Fokus kerja tim itu terkait serapan APBD yang diduga rawan pelanggaran hukum. Publik berharap tim tersebut dapat bekerja efektif, tidak saja untuk menye­ lamatkan anggaran negara, tetapi juga untuk memastikan rangkaian proses pilkada berjalan bersih. Calon petahana hendaknya juga berpikir ulang sebelum menebar dana hibah dan bansos. Sejatinya, kedua pos anggaran tersebut ditujukan untuk golongan masyarakat yang rentan terkena risiko sosial dan korban bencana alam. Namun, praktiknya sering diselewengkan. Pemerintah sudah beberapa kali mengubah mekanisme pengeluaran dana hibah dan bansos. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketiga, Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, kemudian direvisi lagi dalam Permendagri No. 32/2011. Revisi terakhir melalui Permendagri No. 39/2012. Meskipun sudah beberapa kali direvisi, tetap saja kepala daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan individu, kelompok masyarakat, atau lembaga penerima bantuan. Sudah banyak kepala daerah yang terperangkap dana bansos, semisal bekas Gubernur Sumatera Utara Ga­ tot Pujo Nugroho. Kasus ini masih diperiksa di Kejaksaan Agung. Bekas Wali Kota Bandung Dada Rosada sebelumnya divonis 10 tahun, juga terkait kasus bansos. Melihat banyaknya kepala daerah terjebak dalam kasus bansos, sebaiknya Pemerintah Pusat mulai meran­ cang aturan lebih ketat dalam penyaluran bantuan ke masyarakat. Demokrasi memang mahal, tetapi bukan berarti harus dibiayai dari uang hasil korupsi. n

oasis

Bedak Talek dan Kanker penelitian kanker anyar di Inggris menunjukkan bahwa sebelum tahun 1970-an bedak talek sudah sering terkontaminasi dengan serat asbes yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Bedak talek saat ini sering mengan­ dung sebuah senyawa mineral yang disebut talcum. Beberapa ilmuwan sudah menyarankan bahwa partikel talcum dapat berjalan menuju ovarium, mengiritasi dan menyebabkan peradangan, yang kemungkinan mening­ katkan risiko seseorang terserang kanker ovarium. Beberapa riset yang sudah meneliti hal serupa memi­ liki hasil yang beragam. Menurut sebuah badan amal kanker ovarium, Ovacome, hasil dari penelitian yang melibatkan sekitar 12 ribu perempuan yang menggu­ nakan bedak talek memiliki peningkatan risiko kanker ovarium sekitar tiga kali daripada mereka yang tidak menggunakannya. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.