Lampung Post Sabtu, 1 Oktober 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13935 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l sabtu, 1 OKTOber 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Komitmen Pendidikan Menengah

TKI DIDUGA ILEGAL. Para wanita yang diduga TKI ilegal diamankan di Mapolda Lampung, Jumat (30/9). Petugas Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 18 wanita yang diduga TKI ilegal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. n LAMPUNG POST/ DENI ZULNIYADI

Diduga Korban Trafficking, 18 TKI Ilegal Ditangkap PETUGAS Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 18 wanita yang diduga akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat (30/9). Mereka diduga juga korban trafficking dari jaringan yang ada. Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung Post di Mapolda Lampung, kemarin, para wanita itu akan dijadikan TKI. “Infonya akan dijadikan TKI, tapi dari mana mau dibawa ke mana saya tidak tahu, katanya ditangkap di Pelabuhan Bakauheni,” ujar sumber di Mapolda, kemarin. Sebelumnya, Provinsi Lampung telah dicap sebagai salah satu provinsi yang terlibat dalam jaringan traf ­fi cking dan prostitusi anak di Indonesia berkaliber internasional. Selain Lampung, ada beberapa daerah yang terlibat, seperti jaringan Jakarta, Batam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pontianak, Denpasar, NTT, NTB, Manado, dan Bandung. Aktivis perlindungan anak, Arist Merdeka Sirait, menanggapi prostitusi daring yang melibatkan anak dan berhasil diungkap Bareskrim Mabes Polri di Bogor, kemarin. “Ini bagian jaringan internasional yang sangat sistematis,” kata Arist, beberapa waktu lalu. Untuk kasus penangkapan TKI ilegal itu, kemarin, sekitar pukul 17.40, ke18 wanita itu diturunkan dari mobil petugas, kemudian dibawa ke ruangan Posko Satuan Tugas Perlindungan Anak di gedung Ditreskrimum Polda Lampung. Rata-rata para wanita itu merupakan ibu-ibu, di antaranya menggunakan penutup kepala (jilbab). Saat dikonfirmasi, Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Ferdyan Indra Fahmi membenarkan hal tersebut. “Iya benar, nanti dulu ya, nanti akan diekspos,” kata dia, melalui ponsel, kemarin. Menurut Ferdyan, pihaknya masih akan mengembangkan tangkapan tersebut. “Nanti ya, Senin diekspos, biar lengkap semuanya dulu,” ujarnya. (DEN/K1)

Calon Timang

Tim Pemenangan Setiap nama yang tercantum, termasuk struktur tim peme­ nangan calon dalam pilkada, harus diserahkan ke KPU. TRIYADI ISWORO

C

kami siap untuk menyapu bersih kemenangan di lima kabupaten,” kata anggota DPRD Kota Bandar Lampung itu. Sementara itu, calon bupati (petahana) Mesuji, Khamami, menga­ takan pihaknya sudah membuat tim pemenangan. Namun, tim tersebut tidak banyak dan strukturnya masih dalam bentuk draf, jika sudah pasti akan langsung dise­r ahkan kepada pihak KPU. “Kami juga menunggu penetapan calon dahulu oleh KPU,” katanya melalu pesan singkat, kemarin. Calon wakil bupati (petahana) Tulangbawang, Heri Wardoyo, juga

Barat, Parosil Mabsus, mengaku sudah sejak awal menyiapkan tim pemenangan dan sudah sejak dulu memiliki niatan untuk maju pilkada. Ia juga terus melakukan konsolidasi dengan partai pendukung. “Kami juga berharap ke depan teman-teman partai seperti Golkar, PAN, dan PKPI memberikan kinerja yang terbaik dan bisa menang,” katanya.

ALON bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah Tim Khusus (pilkada) di lima kabupaten seBerbeda dengan calon yang Lampung mulai menimang-nimang didukung parpol, calon bupati dari nama untuk menjadi tim pemejalur perseorangan (independen) nangannya. Sebab, selain bantuan Tulangbawang, Syarnubi, murni mesin partai pendukungnya, calon mengandalkan tim pemenangan juga memerlukan orang yang menbentukannya. Najadi kuasanya dalam mun, dia optimistis menghadapi setiap UU 10/2016 tentang Pilkada dapat menang di gerak dalam pesta Pasal 73 angka 55% ketika demokrasi itu. (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang hasil penghitungan Memang sejumlah atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. partai politik (parpol) (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) suara pilkada nanti. “Kalau basis massa sudah menyusun berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan itu rahasia dan englangkah menggerak- sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. kan mesinnya. Seperti (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada gak mungkin kami diutarakan Ketua Tim Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bocorkan. Silakan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. calon yang lain mengKomisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, klaim, tapi nanti dan sukarelawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan Partai Demokrat Lam- perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi hasilnya masyarakatpung Agusman Arief. lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung nya memilih saya,” ujar Syarnubi, saat Menurut dia, pihaknya ataupun tidak langsung untuk: a. memengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; ditemui di RSUD masih menyusun langb. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara kah strategis meng­ tidak sah; dan Abdul Moeloek Banhadapi pilkada di lima c. memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. dar Lampung, Senin kabupaten. (26/9). (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud “Kami juga sekaligus pada Ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. Ia menjelaskan menggerakkan mesin pihaknya bersama partai dalam rangka pemenang­an menjelaskan hal yang sama. “Tim tim pemenangan sudah menyiapbakal calon kepala daerah yang kami sudah dibentuk di 80% kampung kan strategi khusus untuk melawan usung,” katanya saat dihubungi Lam- atau 120 kampung yang ada. Setiap petahana Hanan A Razak-Heri pung Post, Jumat (30/9). kampung ada 50—130 orang tergan- Wardoyo dan duet pimpinan DPRD Ia melanjutkan untuk jumlah tung luas dan jumlah penduduknya. Winarti-Hendriwansyah. “Saya juga tim pemenangannya di setiap Secara getok tular terus terbentuk sudah mengerti daerah pemenang­ kabupaten pasti berbeda karena di setiap kampungnya dan semua an dan tinggal dilakukan pergerak­ setiap kabupaten memiliki jum- tim saling bersinergi,” kata Heri an maksimal,” katanya. (R5) lah kecamatan, kelurahan, dan Wardoyo, kemarin. TPS berbeda-beda. “Pastinya tim Bahkan, calon bupati Lampung triyadi@lampungpost.co.id

PENYERAHAN aset SMA/SMK dari 15 kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung berjalan mulus. Kabupaten/kota mendapat tenggat hingga Oktober, tetapi instansi terkait melakukan percepatan, sehingga penyerahan aset rampung 21 September. Proses pelimpanan data dan aset sekolah menengah di Lampung ini tercatat sebagai yang tercepat kedua secara nasional. Bahkan, Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai menjadi daerah percontohan dalam hal penyerahan aset sekolah menengah tersebut. Perpindahan tanggung jawab pengelolaan SMA/SMK itu sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU baru ini membagi wewenang pemkot/pemkab fokus pada PAUD dan pendidikan dasar, sementara Pemprov menangani pendidikan menengah. Kita mengapresiasi Pemkab dan Pemkot sehingga penyerahan aset rampung lebih cepat. Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Jika penyerahan terlambat, bisa mengacaukan proses pendidikan di sekolah. Meski peralihan berlangsung cepat, perlu kita ingatkan semangat UU No. 23/2014 tidak hanya soal pengalihan aset dan pembagian fokus. Pengelolaan, baik guru PNS dan honorer di SMK serta SMA se-Lampung, kini menjadi tanggung jawab Pemprov. Publik berharap hal-ihwal pemindahan tanggung jawab pengelolaan SMA/SMK menjadi momentum penting perbaik­ an kualitas pendidikan menengah atas di Lampung hingga menghasilkan generasi unggul berdaya saing secara global. Untuk itu, Pemprov harus bisa memangkas perban­ dingan jumlah SMA dan SMK di Tanah Lada yang masih jomplang. Lampung memiliki 790 SMA dan 448 SMK. Perbandingan SMA dan SMK masih jauh dari ideal sebagaimana harapan Pemerintah Pusat. Dalam rencana strategis pembangunan pendidikan nasional jangka panjang 2025, Pemerintah Pusat menargetkan porsi SMK 70%, sementara SMA 30%. Tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemprov Lampung untuk menambah jumlah sekolah kejuruan. Penambahan sekolah kejuruan itu penting, bahkan amat penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era MEA membutuhkan lulusan yang siapa kerja dan memiliki skill atau kompetensi teknis berlisensi di berbagai bidang keahlian. Pemprov juga wajib memperhatikan nasib guru terutama tenaga honorer. Tercatat, sebanyak 14 ribu guru maupun te­naga administrasi di SMA/SMK beralih ke Pemprov. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.864 berstatus PNS dan 5.933 honorer. Harus jujur diakui nasib guru honorer masih memprihatinkan. Dengan tanggung jawab hampir sama dengan guru PNS, tetapi upah yang diterima sangat tak memadai. Banyak tenaga honorer yang digaji jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP). Pemprov Lampung harus memiliki komitmen meng­ angkat derajat guru honorer dengan menetapkan standar upah layak bagi guru honorer. Amat sulit membayangkan wajib belajar 12 tahun sukses manakala nasib dan kualitas guru jauh dari kata layak. n

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional, Lampung Post tidak terbit pada Minggu (2/10). Harian ini akan terbit kembali pada Senin (2/10). Anda masih dapat mengikuti berita-berita aktual melalui Lampost.co. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. n Penerbit

oasis

Cek Ponsel dan Kesehatan JIKA Anda pernah terbangun di tengah malam untuk memeriksa ponsel, mulailah berhati-hati. Sebab, memeriksa atau menggunakan ponsel di tengah malam berisiko merusak kesehatan. Menurut laporan Deloitte, satu dari tiga orang dengan rentang usia 18—24 tahun begitu kecanduan ponsel. Para ahli telah berulang-ulang memperingatkan bahwa menggunakan ponsel di tengah malam berisiko merusak kesehatan. Peneliti dari Harvard mengatakan cahaya biru di layar ponsel memberitahu tubuh bahwa saat itu adalah siang hari. Artinya, secara tidak langsung perangkat ponsel meminta Anda untuk tetap terjaga. Seperti dilansir Metro.co.uk, cahaya biru yang dipantulkan ponsel juga dapat membuat seseorang tidak mendapatkan waktu tidur secara normal. (MI/R5)

Data Peralihan SMA/SMK Masih Bisa Berubah

Hujan Es Rusak Delapan Rumah Warga

KABAG Bina Otonomi Dae­ rah Setprov Lampung Dorda mengatakan penyerahan data peralihan aset dan personalia SMA/SMK dari 15 kabupaten/ kota sudah selesai pada 21 September lalu. Namun, jika terjadi kesalahan, penambah­ an ataupun pengurangan aset, personalia dari pemerin­tah kabupaten/kota masih dapat dilakukan perubahan. Menurut dia, jika ada perubahan, pihak pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BKD dan Biro Aset agar dilakukan perubahan di berita acara. “Berita acara tersebut

FENOMENA hujan es disertai puting beliung menumbangkan sejumlah pohon dan memorak-porandakan sedikitnya delapan rumah warga Tiyuh Margomulya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Kamis (29/9) malam. Warga setempat, Yayat Ruhiyat (49), menyatakan peristiwa tersebut terjadi sangat cepat sekitar pukul 21.00. Dia dan warga kompleks transmigrasi korban konflik Aceh, Ambon, dan Kalimantan Barat (RT 8, RW 4) yang sedang mengikuti acara keagamaan seke-

nantinya ditandatangani oleh sekda kemudian diajukan ke Biro Otda, baru setelah itu tim akan bergerak lagi,” kata Dorda, Jumat (30/9). Dia mengatakan Lampung menjadi salah satu provinsi percontohan dalam proses pengalihan aset dan personalia di beberapa bidang, seperti pertambang­ an, pendidikan, kehutanan, dan penyuluhan. “Lampung menjadi provinsi tercepat kedua seIndonesia dan nomor satu di Sumatera dalam proses pengalihan kewenangan

di beberapa bidang tersebut sehingga menjadi percontohan bagi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ujarnya. Dia memaparkan keterlambatan provinsi-provinsi lain disebabkan kehati-hatian serta rumitnya pendataan aset. “Terutama pada masalah validasi sarana dan prasarana, itu yang membuat lama. Kami bisa cepat karena kabupaten/ kota proaktif sehingga memudahkan untuk berkoordinasi,” ujar dia. Dorda menjelaskan pendataan aset mulai aktif di-

lakukan sejak 2015 karena data aset mencakup banyak hal, terutama personel dan membutuhkan waktu cukup lama. (NUR/S1)

Raisa Borong 7 Penghargaan AMI Hlm. 16

tika panik dan berhamburan menyelamatkan diri, saat terjadi angin kencang dan hujan deras disertai gumpalan es. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. “Tiba-tiba angin kencang menerbangkan atap rumah sebagian besar warga sini. Malam itu seperti mau ­kiamat. Kami lihat sendiri air es yang jatuh dari langit mene­robos genting saat jemaah yasinan dalam rumah,” kata Yayat, Jumat (30/9) malam. Kepanikan serupa dirasakan warga lainnya, Suparjo (49). Ketika dia se-

dang bekerja di Kecamatan Lambukibang, istri Suparjo mengabarkan rumahnya terkena puting beliung sehingga bagian atap yang terbuat dari asbes rusak. Suparjo melanjutkan akibat rusaknya atap tersebut, dia harus merenovasi kembali rumah berukuran 4 x 12 meter yang masih asli jatah dari Pemerintah Pusat pada 2005 itu dengan biaya Rp1 juta. “Ya, ini masih asli bantuan pemerintah dulu, saat kami harus pindah dari Kalbar karena konflik 2005 lalu,” ujarnya. (CK11/D2)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Sabtu, 1 Oktober 2016 by Lampung Post - Issuu