INDONESIA KERJA NYATA
TH
www. lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13894 TAHUN XLll
facebook.com/ lampungpost
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l sabtu, 20 AGUSTUS 2016 l 24 Hlm.
@lampostonline @buraslampost
Duet Slank-Ridho Hentak Lampung
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
SLANK MERIAHKAN LAMPUNG. Grup musik Slank bersama Gubernur Lampung M Ridho Ficardo (tiga kiri), Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin (lima kiri), Danrem 043/Gatam Kol Kav Supriyatna (dua kiri), Plt Sekprov Lampung Sutono (kiri), dan jajaran Forkopimda saat konser Dari Lampung untuk Indonesia di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, Jumat (19/8). Konser tersebut sebagai rangkaian HUT ke-71 RI yang diadakan Pemprov Lampung.
Sebanyak dua lagu dinyanyikan bersama, yakni Terlalu Manis dan Ku Tak Bisa. Ribuan warga semakin bersemangat menyaksikan penampilan idolanya. EFFRAN KURNIAWAN
S
LANK tampil memukau pada pesta rakyat bertajuk Dari Lampung untuk Indonesia di Lapangan Korem 043/Gatam, Saburai, Bandar Lampung, Jumat (19/8) malam. Pergelaran musik yang dimotori Pemerintah Provinsi Lampung itu merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-71 RI. Konser diawali dengan penampilan apik Lesty “D’Academy” dengan lagu Cindai. Kemudian Slank yang telah dinanti tampil dengan tembang hitnya. Setidaknya 12 lagu dibawakan band yang digawangi Kaka, Bimbim, Abdie, Ridho, dan Ivanka tersebut, di antaranya Kuil Cinta dan Orkes Sakit Hati. Selain itu, Kaka dkk juga menyanyikan Mars Slanker bersama ribuan Slankers (julukan fan Slank). Tidak hanya dari Bandar Lampung, Slankers dari Pringsewu, Kotabumi, Kotaagung, Ngawi, dan Cirebon juga memadati lokasi acara. Penampilan yang tidak kalah menarik adalah saat Slank berduet bersama Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Sebanyak dua lagu dinyanyikan bersama, yakni Terlalu Manis dan Ku Tak
Bisa. Ribuan warga semakin bersemangat menyaksikan penampilan idolanya. Di penghujung acara, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Danrem 043/Gatam Kol Kav Supriyatna, Wakil Gubernur Bachtiar Basri, dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar turut bernyanyi bersama. Tembang berjudul Kamu Harus Pulang menjadi lagu pamungkas pergelaran musik tersebut.
“
Kedatangan Slank tidak terlepas dari citra Lampung yang aman dan tertib.
“Kedatangan Slank tidak terlepas dari citra Lampung yang aman dan tertib. Kalau konser berjalan dengan tertib, bukan tidak mungkin ke depannya Slank akan kembali ke Lampung,” kata dia, Jumat (19/8). Gubernur berharap masyarakat dapat mendukung program pembangunan di Lampung agar Lampung dapat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Dia menyampaikan perekonomian Lampung terus tumbuh, bahkan kini menempati peringkat kedua tertinggi di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II 2016 menguat dibandingkan triwulan II 2015. “Saya berharap kita bisa bekerja terusmenerus dan mendukung seluruh program dan pembangunan guna kemajuan Lampung,” kata Ridho.
Nomor Satu Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan pihaknya menghadirkan Slank agar bisa menghibur masyarakat Lampung, khususnya pada momen HUT RI. Dia mengapresiasi penonton yang bisa menjaga ketertiban. Gubernur mengakui sikap santun penonton akan membawa nama Lampung dikenal sebagai daerah yang aman sehingga ke depan semakin banyak kegiatan berskala nasional digelar di Lampung.
Vokalis Slank, Kaka, juga mengapresiasi tertibnya penonton Lampung. Senada dengan Gubernur, pemilik nama asli Akhadi Wira Satriaji itu berharap Lampung dapat terus maju. “Lampung harus bangga punya Gubernur yang masih muda, bisa membangun Lampung dan menjadikan Lampung nomor satu di Sumatera,” ujarnya. (MAN/E1) effran@lampungpost.co.id
Tiga Calon Sekprov Tunggu Keputusan Gubernur TIM lelang jabatan sekretaris provinsi (sekprov) Lampung telah menetapkan Sutono, Herlina Warganegara, dan Taufik Hidayat lulus seleksi. Kini ketiganya menanti restu Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Penetapan peserta yang lulus seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekprov Lampung tertera pada surat No.15-08/PANSEL-JPTM/2016 tertanggal 19 Agustus 2016. Ketiganya ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Sutono, Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Herlina Warganegara, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Taufik Hidayat. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Zaini Nurman, ketiga nama tersebut akan diserahkan ke Gubernur Lampung. Setelah keluar persetujuan gubernur, maka ketiga calon akan mengikuti seleksi final tim penguji akhir di Kementerian Dalam Negeri. “Sekarang tinggal menunggu persetujuan Gu-
bernur, untuk dikirimkan ke Kemendagri. Kalau sudah dikirimkan nanti jadi kewenangan tim penguji akhir (TPA) untuk mengerucutkan jadi satu nama sebagai sekprov definitif,” ujarnya saat ditemui, Jumat (19/8). Menanggapi hal itu, ketiga calon sekprov mengaku menyerahkan semua keputusan kepada Gubernur Lampung. Ketiganya meyakini jika seluruh calon telah memiliki kemampuan untuk mengisi kursi birokrat nomor satu di Sai Bumi Ruwa Jurai. Herlina Warganegara menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Gubernur dan Presiden. Begitu juga dengan Taufik Hidayat yang mengakui telah mengikuti proses seleksi dengan persyaratan yang sesuai ketentuan. “Ketiga nama yang lulus ini akan disampaikan ke pusat, kita tunggu saja keputusannya,” kata dia. (MAN/E1)
Pemkot Patuhi Bongkar Median Jalan
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
BONGKAR MEDIAN JALAN. Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung membongkar median jalan di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung, Jumat (19/8). PEMERINTAH Kota Bandar Lampung mematuhi rekomendasi hasil audit Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membongkar median jalan di
Jalan RA Kartini, persis di sekitar Tugu Juang, yang sebelumnya dibuat guna melakukan rekayasa lalu lintas yang digagas Wali Kota Herman HN.
Pengamatan Lampung Post, Jumat (19/8) siang, puluhan pekerja membongkar pembatas di Jalan RA Kartini menggunakan linggis. Staf Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung yang enggan disebut namanya di lokasi pembongkaran mengaku mendapat perintah dari Kepala Dinas PU Bandar Lampung Tirta untuk membongkar median jalan sepanjang 6 meter. Berdasarkan informasi dari salah seorang staf Dishub Bandar Lampung, rencananya pembatas jalan berupa taman di Tugu Juang juga akan dibongkar Pemkot. “Katanya taman itu mau dibongkar nanti malam. Tapi enggak tahu juga,” ujarnya. Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam eng-
gan berkomentar soal pembongkaran median jalan tersebut. “Saya no comment. Dilihat saja perkembangan di lapangan seperti apa, itulah hasilnya,” kata Badri, melalui telepon, kemarin. Badri mengaku tidak datang ke rapat di Kantor Gubernur karena memilih untuk langsung menindaklanjuti surat dari Kemenhub. “Kami lebih baik di lapangan. Ngapain ke sana. Kami lebih baik langsung eksekusi, yang penting tidak ada crowded,” kata dia. Sementara itu, Pemprov Lampung memberikan tenggat hingga Senin (22/8) kepada Pemkot Bandar Lampung untuk membongkar seluruh pembatas jalan yang selama ini dijadikan skema rekayasa lalu lintas, termasuk taman di
bundaran Tugu Juang hingga simpang Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Plt Sekretaris Provinsi Lampung Sutono mengatakan pengembalian rekayasa lalu lintas dilakukan dengan membongkar median jalan yang sebelumnya dilakukan penutupan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Hal itu berdasarkan surat perintah dari Kemenhub yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat. “Mengembalikan lagi seperti semula dengan cara dibongkar mulai yang di Tugu Juang sampai Rumah Sakit Umum sehingga kendaraan bisa masuk. Kami beri tenggat hingga Senin (22/8),” kata Sutono, usai rapat di Kantor Gubernur, kemarin. (MAN/RUL/K1)
TAJUK
Responsif Kemacetan Kota SETELAH enam bulan bergeming menanggapi keluhan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) akhirnya membongkar pembatas jalan (median jalan) yang berada di Jalan RA Kartini, persis di depan Tugu Juang, Jumat (19/8) siang. Pembongkaran itu sesuai rekomendasi hasil audit Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan surat No. AJ.401/II/X/ ORJD/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar. Surat tersebut memaparkan tiga poin penting. Pertama, mengembalikan akses jalan dari Jalan RA Kartini menuju Jalan Raden Intan yang telah diubah Pemkot sejak 23 Februari lalu dengan membongkar taman yang ada. Kedua, memfungsikan kembali akses jalan menuju RSUDAM dan Jalan Teuku Umar yang ditutup sebagian. Ketiga, mengoperasikan kembali sistem area traffic control system (ATCS) yang merupakan aset Kemenhub, yakni mulai dari simpang RSUDAM dan simpang Tugu Juang Bandar Lampung. Intinya, Kemenhub memerintahkan Pemkot mengembalikan rekayasa lalu lintas ke kondisi semula. Pemkot Bandar Lampung pun cukup responsif terhadap surat Kemenhub tersebut dengan langkah awal melakukan pembongkaran pembatas jalan di depan Tugu Juang, agar akses lalu lintas dari Jalan RA Kartini bisa langsung ke Jalan Kotaraja tanpa harus memutar ke RSUDAM. Harus tegas kita katakan respons Pemkot tersebut sebagai langkah positif. Artinya, Pemkot tidak hanya mengindahkan rekomendasi Kemenhub, tetapi lebih penting lagi Pemkot juga telah mendengarkan kembali suara rakyat Lampung yang selama ini dibuat “berkeringat” akibat rekayasa yang terjadi. Tidak ada kata terlambat bagi kebijakan yang sejalan aspirasi masyarakat. Pembongkaran itu sekaligus mematahkan anggapan publik selama ini yang mengasumsikan Pemkot antikritik, arogan, dan kebal terhadap aspirasi publik. Tidak ada pihak dimenangkan atau dikalahkan dalam hal ini. Namun, bukan berarti Pemkot lantas berhenti mengatasi macet. Pengembalian rekayasa lalu lintas ke jalur semula itu tentu saja tidak serta-merta mengatasi kemacetan yang terjadi, mengingat kian padatnya jumlah kendaraan yang ada. Namun, setidaknya dapat mengurangi alur kepadatan yang ada. Solusi dari kepadatan dan kemacetan yang terjadi di Kota Tapis harus tetap dicari, baik untuk kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan itu tentu berdasaran pengelompokan kewenangan dan tanggung jawab masingmasing pemerintah terhadap status jalan yang ada. Pengelompokan jalan bertujuan memberi kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Itu mengapa jalan umum di negeri ini menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Semua pihak berkompeten harus duduk bersama membahas persoalan kepadatan dan kemacetan di Kota Bandar Lampung. Sebab, penerapan solusi semisal pembangunan jalan lingkar kota justru membutuhkan sinergi dan kerja sama semua pemangku kebijakan, tidak bisa sendiri-sendiri. Wujudkan Bandar Lampung menuju kota metropolitan. n
Rihanna Bintangi Ocean’s Eight Hlm. 16