www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13941 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l sabtu, 8 OKTOber 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Dusta Otonomi Daerah
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
GELADI BERSIH. DPW Partai NasDem menggelar mozaik dalam geladi bersih persiapan pelantikan DPW NasDem Lampung, di lapangan Enggal, Bandar Lampung, Jumat (7/10).
15 DPD Bentuk Mozaik NasDem SEBANYAK 20 ribu kader DPW Partai NasDem Lampung dan 15 DPD kabupaten/kota serta organisasi sayap partai itu akan menampilkan parade mozaik partai berjargon Restorasi Pe rubahan Indonesia di Lapangan Enggal, Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung, hari ini (8/10). Atraksi pertama kali di provinsi yang menjadi pintu gerbang Sumatera itu dalam rangka menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beserta jajaran untuk melantik pengurus DPW Partai NasDem Lampung dan sejumlah pengurus organisasi sayapnya (underbow). Setelah pelantikan, acara akan dilanjutkan dengan pawai dan parade kebudayaan sepanjang Jalan Sudirman menuju Jalan Ga tot Subroto dan berakhir di Hotel Novotel. Sepanjang jalan tersebut terdapat tenda-tenda budaya dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang menampilkan seni budaya masing-masing. Ketua DPP Partai NasDem Tau fik Basari menjelaskan acara kolosal ini rencananya dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi yang merupakan kader dan pengurus Partai NasDem. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry, Gubernur Kepulauan Riau M Nurdin, dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan. Hadir pula Bupati Sidrap, Su lawesi Selatan, Rusdi Masse; Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Hamim Pou; Wali Kota Batam M Rudi; Wakil Wali Kota Batam Am sakar; Wali Kota Medan, Sumut, Dzulmi Eldin; dan Bupati Karang asem, Bali, Ni Mas Sumatri. Di samping itu, juga turut men jadi tuan rumah Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Pesisir Ba rat Agus Istiqlal, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat turut juga menambah daf tar pengurus NasDem Lampung yang akan dilantik. Pengamat politik sekaligus akademisi ilmu pemerintahan FISIP Unila, Himawan Indrajat, menilai gebrakan dan terobosan Partai NasDem dalam program Indonesia Memanggil menjadi magnet tokoh-tokoh Lampung untuk bergabung. “Bergabungnya beberapa kepala daerah merupakan langkah untuk semakin memperkuat posisi partai menyambut pileg, pilgub, dan pil pres,” ujarnya. (*9/U2)
Perubahan Radikal
di Tubuh Polri Paket kebijakan hukum untuk menguatkan reformasi yang selaras dengan program Nawacita. EKA SETIAWAN
K
EPOLISIAN Republik Indo nesia (Polri) perlu perubah an radikal di tubuhnya se hingga Polri tidak ragu-ragu melan jutkan reformasi melalui akselerasi untuk mengawal perkembangan masyarakat yang dinamis. Menteri Koordinator Bidang Poli tik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan arahan terkait perubahan radikal itu pada 33 kapolda se-Indonesia melalui sambungan telekonferensi di Mabes Polri, Jumat (7/10). Wiranto, didampingi Kapolri Jen deral Tito Karnavian, hadir mewakili Presiden Joko Widodo. Telekonferensi itu juga diikuti Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin berserta pejabat utama Polda di ruang telekonferensi mapolda setempat, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menyampaikan pesan Presiden agar Polri melanjutkan reformasi terkait perkembangan di masyarakat. “Dulu belum ada cyber crime, sekarang ada. Kejaha tan kerah putih sekarang meluas. Dulu narkoba gampang didalami, sekarang meluas. Terorisme, trafficking, itu semua indikator tugas polisi berat,” kata dia. Terkait paket reformasi bidang hu kum, Wiranto memastikan rampung Oktober 2016 dan langsung dilaksana kan. Langkah awalnya, pemerintah berencana merevitalisasi hukum nasional dengan memaksimalkan peran Korps Bhayangkara. “Paket kebijakan hukum untuk menguat kan reformasi yang selaras dengan program Nawacita,” ujarnya. Wiranto menjelaskan Polri men jadi salah satu aktor utama men dukung terealisasinya revitalisasi hukum. Misalnya, fungsi penegakan hukum tidak bakal berjalan bila aparat penegak hukum enggan memberi contoh baik. “Dengan kata lain, koreksi diri
n ISTIMEWA
VIDEO CONFERENCE. Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin beserta seluruh pemegang jabatan utama Polda setempat mengikuti video conference bersama Kapolri, di Mapolda Lampung, Jumat (7/10).
sendiri dengan kuat dan tegas, tumor-tumor dan penyakit di Polri harus diberantas, dihabiskan dulu, baru ikut sukseskan revitalisasi nasional.” Terkait yang diungkapkan Wiran to itu, Polda Lampung sudah lebih dahulu menjalankannya. Sejak kepemimpinan Brigjen Ike Edwin sebagai Kapolda, sejumlah program dilaksanakan, seperti pembentukan Satgas Antiradikalisme, Satgas Anti narkoba, dan satgas lainnya. Dalam memberantas penyakit di tubuh Polri, program Excellent Police Service atau program pelayanan kapolda di luar Mapolda menjadi andalan. Warga dipersilakan menge luhkan kinerja polisi langsung ke pada Kapolda pada program itu.
OTONOMI daerah sejati nya memiliki semangat mu lia, menghadirkan pemerataan pembanguna n hingga pelosok negeri. Sayang, tujuan mulia itu disimpangkan raja-raja kecil yang gemar menilap uang rakyat lewat perilaku korup. D i e r a o to n o m i d a e r a h , ko r u p s i j u s t r u k i a n menggila. Perilaku korup anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, serta berbagai pejabat daerah lainnya telah merobohkan dan merusak sendisendi bangunan desentralisasi yang susah payah dibangun. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berdampak lebih. Faktanya, pada rentang 2004—2016, lembaga ini telah menangani 63 ka sus korupsi kepala daerah. Dengan perincian, 11 gubernur dan 52 bupati/wali kota terjerat pidana korupsi. Keterbatasan daya jangkau KPK ditengarai menjadi salah satu pangkal soal korupsi merajalela di daerah. KPK saat ini berada di pusat, sedangkan para penyeleng gara negara tersebar di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia. Karena itu, kita mendukung wacana KPK membuka kantor perwakilan di daerah. Dengan demikian, pem berantasan korupsi lebih maksimal. Dengan keberadaan KPK di daerah, diharapkan menjadi solusi menekan perilaku korup para pejabat daerah. Tahap awal KPK akan membuka perwakilan di Riau, Banten, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Pertimbangannya, beberapa kali kepala daerah di provinsi tersebut terjerat korupsi juga mempunyai ang garan otonomi khusus yang besar. Kehadiran KPK di daerah diperlukan untuk memasti kan pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan baik dan terpadu. Sebab, otonomi membuka ruang begitu besar raja-raja kecil merampok uang rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keberadaan KPK di daerah mampu membangun pemerintahan daerah yang bersih. Kuncinya adalah keterbukaan akses informasi dan transparansi anggaran, desain ketat pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan aturan main atau regulasi yang baik. Masyarakat di daerah harus merasakan kehadiran KPK sebagai penyelamat uang rakyat. Hal ini hanya dapat dirasakan manakala KPK di daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap pencegahan dan pember antasan korupsi. Jika uang negara terselamatkan dari tangan-tangan koruptor, pemerataan pembangunan di pelosok negeri dapat terealisasi sesuai tujuan desentralisasi. Tanpa kesejahteraan rakyat, otonomi daerah hanyalah dusta atau omong kosong belaka. n
Raja Ampat Lokasi Diving Favorit Velove Hlm. 16
Bunuh Diri Pada bagian lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sepan jang 2016 ada 16 kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri. Hal ini tengah dipelajari Pusdokkes dan Puslitbang Polri. “Sedang dipelajari apa ada benang merah akar masalah soal kesejahteraan atau kasuistis,” kata Tito Karnavian, kemarin. Dari 430 ribu anggota polisi di seluruh Indonesia, Tito menilai 16 orang yang bunuh diri tidak bisa menjadi representasi tingkat stres yang dialami anggotanya. Jika mo tifnya kasuistis, harus ada pendeka tan dari pimpinan dan pembinaan mental. Untuk diketahui, satu di antara polisi yang bunuh diri itu adalah Kanit Resmob Polresta Bandar Lampung Iptu M Syahir Perdana Lubis. Dia ditemukan tewas di rumah dinasnya awal Februari 2016. (MI/R5) eka@lampungpost.co.id
oasis
Ayah Perokok dan Anak SEBUAH penelitian terbaru yang dipublikasikan di Jurnal Epidemiology memaparkan bahwa anak dari seorang ayah perokok tiga kali lipat berisiko terkena serangan asma. Bah kan ketika sang anak masih berada di dalam kandungan. Penelitian ini menemukan sel sperma sang ayah telah terkontaminasi dengan nikotin dan memengaruhi gen anak. Lingkungan nutrisi, hormon, dan psikologi dari seorang ibu memang berpengaruh terhadap perubahan struktur organ, respons sel dan gen anak yang dikandungnya. Namun, gaya hidup dan usia dari sang ayah ternyata juga berpengaruh terhadap molekul yang mengon trol fungsi gen. Sejumlah penelitian terbaru juga menemukan bahwa kebiasaan makan sang ayah berpengaruh terhadap sistem metabolisme glukosa dan kolestrol keturunan nya. (MI/R5)
Penggerusan Bukit Zona Merah Masih Berlanjut PENGGERUSAN bukit di zona merah kawasan lindung Keluraha n Sukadanaham, Ke camatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, masih berlan jut. Padahal, pemerintahan se tempat, baik eksekutif maupun legislatif, menegaskan tidak akan mengeluarkan rekomen dasi perizinannya. Pemantauan Lampung Post, aktivitas kerja operasional alat berat di sana masih terus di jalankan seperti hari-hari biasa nya. Bahkan, sejumlah pekerja juga masih melanjutkan mendi
rikan bagian-bagian bangunan perumahan itu. Untuk diketahui, pengembang yang menggerus bukit itu adalah PT Patala Glo bal Perdana (PGP) untuk mem bangun kompleks perumahan. “Enggak tahu itu siapa yang membangun. Saya juga baru dengar nama perusahaan PT Patala. Kalau dibangun peruma han, pasti sudah berdiri banyak rumahnya,” ujar warga di sekitar lokasi itu, Jumat (7/10). Padahal, Dinas Tata Kota (Dis tako) Bandar Lampung sudah memberi surat peringatan dan
meninjau ke lokasi untuk me nyetop penggerusan. Kepala Distako Effendi Yunus tetap dengan keputusannya tidak akan memberi rekomendasi izinnya. “Surat imbauan untuk tidak melanjutkan pembangunan su dah dikeluarkan, tetapi tetap saja bekerja,” ujar Effendi, kemarin. Terkait sikap pengembang yang membandel itu, menurut pengamat hukum Unila, Wahyu Sasongko, karena tidak ada kete gasan dari pemerintahan se tempat. “Jangan hanya peringat an-peringatan atau tinjauan-
tinjauan. Tegas dong, bawa Pol PP, segel. Itu kan kawasan zona merah yang tidak boleh digerus. Masak Pemkot diam. Apa eng gak punya nyali untuk menyegel itu?” ujar Wahyu Sasongko saat dihubungi, kemarin. Penggerusan bukit itu, ucap nya, ada pidana di dalamnya jika ditinjau dalam undangundang, sehingga sudah sewa jarnya aparat bertindak karena lingkungan hidup telah dirusak pengembang. “Aparat jangan sampai nunggu ada bencana dulu baru saling salah.”
Wahyu menyebut ada dua ke salahan yang dilakukan pengem bang perumahan yang ada di Sukadanaham. Pertama, mereka melakukan penggerusan bukit yang telah dipetakan sebagai kawasan zona merah. Kedua, perusahaan itu tidak memiliki izin dari pemerintah. “Jangan sampai penggerusan bukit selama ini sama halnya dengan kasus reklamasi di Te luk Lampung. Dibiarkan peme rintah, setelah penegak hukum melakukan pemeriksaan, baru saling tuding,” katanya. (EBI/R5)