facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
No. 14032 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | selasa, 10 januari 2017 | 24 Hlm.
TAJUK
Albar Hasan Tanjung
Mengawal Dana Cermin Buruk
Jabatan: Mantan pejabat pembuat komitmen/Kadishub Lampung Kasus: Korupsi landclearing Bandara Radin Inten II Anggaran proyek : Rp8,7 miliar APBD 2014 Vonis: 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan Tuntutan: 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta Sumber: Data Pemberitaan
DIVONIS 3 TAHUN. Terdakwa kasus korupsi proyek landclearing Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, Albar Hasan Tanjung, usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin (9/1). Albar divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada persidangan tersebut. n LAMPUNG POST/M UMARUDDIN MOKOAGOW
Korupsi Landclearing, Albar Divonis 3 Tahun MANTAN Kepala Dinas Perhubung an Lampung Albar Hasan Tanjung divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (9/1). Dia terbukti melakukan korupsi pembebasan lahan (landclearing) Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, yang menelan dana Rp8,7 miliar. Vonis terhadap mantan Penjabat Bupati Mesuji itu lebih ringan dari hukuman yang diterima kontraktor Budi Rahmadi. Selain dihukum 3 tahun, Albar juga didenda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara terdakwa Budi Rahmadi divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, Budi Rahmadi diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,6 miliar. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Albar hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta Budi Rahmadi 6 tahun dan 6 bulan penjara. “Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah. Sedangkan yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum,” ujar Hakim Virza Adriansyah. Mendengar putusan itu, Albar mengaku menghargainya. “Hanya Allah yang tahu benar atau tidak kasus ini. Saya sudah malas untuk menjelaskan apa pun, yang pasti dalam fakta persidangan saya tidak terbukti melakukan korupsi dan saya tidak pernah menikmati kerugian negara,” kata Albar usai sidang. Istri dan kerabat Albar menangis dan memeluknya usai mendengar vonis tersebut. Perbuatan korupsi Albar bersama Budi Rahmadi berawal saat Dishub Lampung memiliki paket pekerjaan konstruksi landclearing Bandara Radin Inten II senilai Rp8,7 miliar. Dana tersebut diperuntukkan pekerjaan timbunan dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718 meter kubik dengan harga Rp137 ribu/meter kubik. Dalam pekerjaan itu, Albar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Kegiatan itu dikerjakan oleh PT Daksina Persada, pemenang tender, dengan Budi Rahmadi sebagai direkturnya. Usai pekerjaan dilakukan, tim ahli melakukan penelitian ter hadap hasil pekerjaan tersebut. Hasilnya, terdapat selisih volume 20.615 meter kubik dari yang seharusnya 54 ribu meter kubik dan kekurangan volume kepadatan timbunan sebesar 9.374 ton. Atas kekurangan volume tersebut, BPKP Lampung melakukan audit dan hasilnya terdapat kerugian negara Rp4,5 miliar. (EBI/K2)
@lampostonline @buraslampost
Mangkoe Mundur, Dirut Dijabat Plt Kekosongan jabatan dimungkinkan jika dalam RUPS para pemegang saham tidak menyetujui nama-nama yang diajukan komite terkait. SETIAJI B PAMUNGKAS
D
IREKTUR Utama (Dirut) PT Bank Lampung bakal dijabat pelaksana tugas (plt). Pasalnya, dirut bank milik pemerintah daerah itu, Mangkoe Sasmito, mengundurkan diri sejak Sabtu (7/1). Alasan pengunduran diri Mangkoe Sasmito karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil setelah terkena serangan stroke ringan beberapa waktu lalu. Akibat sakit itu aktivitasnya terganggu, padahal kini Bumi Ruwa Jurai terjadi pelambatan ekonomi. Hari ini (10/1) akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk plt dirut Bank Lampung yang akan memegang komando di bank pembangunan daerah (BPD) itu. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sebagai pemegang saham membenarkan Mangkoe Sasmito telah menyampaikan pengunduran dirinya. Alasan kesehatan yang menjadi penguatnya untuk mundur dari orang nomor satu di manajemen Bank Lampung. “Dia (Mangkoe Sasmito) langsung menghadap ke saya,” kata Gubernur, saat dihubungi, Senin (9/1) malam. Menurut Gubernur, RUPS akan dilaksanakan hari ini. Hal itu dilakukan sesuai aturan perbankan,
Pengganti
Lampung Untung Nugroho menga takan kekosongan posisi jabatan dirut Bank Lampung akan mengganggu mekanisme tertentu. Sebab, tidak ada yang memutuskan dan menetapkan suatu kebijakan strategis. “Seperti rekrutmen karyawan, jika tidak ada dirut akan ditunda dan itu bisa mengganggu proses perbankan, kesempatan investasi, jika tanpa dirut bisa tidak ikut,” kata Untung kepada Lampung Post di kantor OJK, kemarin. Prosedur pengganti dirut dilakukan yang bersangkutan kepada pemegang saham Bank Lampung, seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Untuk penjaringan dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi. Menurut Untung, nama yang sudah memenuhi syarat di ajukan ke RUPS untuk dikerucutkan kembali. Setelah mendapat nama sesuai persetujuan RUPS, nama itu diajukan ke OJK untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi. Berdasarkan ketentuan OJK, memang sudah ada aturan dan persyaratan dirut secara jelas se suai dengan Peraturan OJK Nomor 27/2016. “OJK akan mengecek rekam jejak kandidat, seperti kredit macet, pinjaman di bank yang macet. Itu enggak boleh dan harus melunasinya,” kata dia. Menurutnya, komisaris juga boleh menjadi dirut, dengan catat an tidak boleh merangkap jabatan. Jika menjadi dirut, jabatan komisaris harus ditinggalkan. (R5)
Pada bagian lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan
aji@lampungpost.co.id
agar segera mencari sosok untuk melaksanakan tugas dan fungsi dirut sementara, sebelum dipilih dirut definitif. “RUPS digelar besok (hari ini) untuk menunjuk plt dirut. Selain itu juga diagendakan mendengar laporan keuangan,” kata Ridho. Sejumlah kandidat plt dirut menjadi pertimbangan dalam RUPS,
n LAMPUNG POST/DOK.
M Ridho Ficardo Gubernur Lampung
RUPS digelar besok (hari ini) untuk menunjuk plt dirut. Selain itu juga diagendakan mendengar laporan keuangan. tetapi sumber di Bank Lampung menyatakan calon kuat plt dirut Bank Lampung akan langsung dijabat Komisaris Utama Purwantari Budiman.
DPRD Awasi Cicilan Dana Sertifikasi Guru DPRD Kota B a n d a r Lampung h a n y a mengawasi pembayaran dana sertifikasi yang dicicil n LAMPUNG POST/DOK. Pemerintah Kota (PemSyarif Hidayat kot) Bandar Lampung. Hal itu terkait kondisi keuangan Pemkot yang tidak stabil sehingga DPRD tinggal memastikan komitmen Wali Kota untuk tetap membayar hak guru. Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Syarif Hidayat, menegaskan pihaknya sudah pasrah dengan
rencana Wali Kota Bandar Lampung Herman HN untuk mencicil tunjangan sertifikasi guru. “Cerita ini selalu berulang. Bagaimana kami mendesaknya lagi? Kami mau ngapain lagi? Kondisinya seperti itu, komitmen Wali Kota untuk mencicil dana sertifikasi itu yang akan dikawal hingga lunas,” kata Syarif, Senin (9/1). Pihaknya telah sering mengimbau agar dana sertifikasi dibayarkan. Kini tinggal menunggu dan mengawasi komitmen dibayarkannya tunjangan itu. “Seharusnya dibayarkan tahun kemarin, malahan ditangguhkan, kondisinya begitu tinggal menyesuaikan saja, yang sekarang komitmennya untuk dibayarkan di 2017. Memang
Desember lalu sudah dicicil, tinggal Januari dan bulan selanjutnya,” ujar politikus PKS itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengaku masih menyelidiki tidak dibayarkannya dana sertifikasi guru sejak September—Desember 2016 itu. “Ya untuk sertifikasi di Pemkot masih kami diselidiki,” kata dia, kemarin. Namun, untuk perkembangan proses hukumnya, Dicky tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena masih dalam penyelidikan. “Ya kalau perkembangannya ada atau tidaknya tindak pidananya kami belum bisa memberitahukannya,” ujar Dicky. (MAN/RAN/R5)
PRAKTIK prostitusi dan gelandangan serta pengemis merupakan potret penyakit masyarakat perkotaan. Berbagai problem sosial itu harus mendapat penanganan serius. Di Pasar Seni Enggal, PKOR Way Halim, dan beberapa tempat di Kota Bandar Lampung, prostitusi secara terang-terangan terlihat. Begitu juga dengan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap mangkal di perempatan lampu merah, bukannya berkurang, malah jumlahnya kian bertambah dan sangat mengganggu lalu lintas jalan raya. Harus kita akui pula, mengatasi rupa-rupa penyakit masyarakat itu harus dilakukan pemerintah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak boleh acuh ter hadap problem sosial ini. Untuk mengatasi penyakit masyarakat itu, tak tanggung-tanggung Pemkot mematok dana dalam APBD 2017 sebesar Rp900 juta. Amat wajar jika publik memper tanyakan besaran dana yang nyaris mencapai Rp1 miliar tersebut. Untuk apa? Hal ini patut dipertanyakan kepada satuan kerja sebagai pengguna anggaran. Anggaran yang dialokasilan lewat APBD yang notabene berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pajak, dan retribusi warga Bandar Lampung harus jelas pengalokasiannya dan tepat sasaran. Jangan dijadikan bancakan baru bagi pengelola anggaran. Seharusnya dana itu tak cuma untuk razia, juga digunakan untuk pembinaan. Sebab, percuma saja razia dilakukan tapi tidak menyelesaikan persoalan. Uang rakyat dikuras, tapi gelandangan dan pengemis serta penjajak seks masih berkeliaran di mana-mana. Karena razia hanya dikenakan sanksi administratif yang tidak membuat jera dan memberikan solusi. Sejatinya, pekerja seks dan gepeng yang terjaring razia tak hanya diberi penyadaran. Warga kota terpinggirkan ini harus dibekali modal untuk mengembangkan keah lian guna mendapatkan penghasilan yang halal. Jika penganggaran tidak tepat sasaran, lebih baik Rp900 juta untuk membayar honor pegawai lepas dan tunjangan kinerja pegawai, juga tunjangan sertifikasi guru. Dengan postur anggaran terbatas, Pemkot sangat tahu persis mana yang mendesak dan prioritas untuk dibayarkan. Jangan memanfaatkan uang rakyat yang dipungut dari pajak dan retribusi untuk program pencitraan kepala daerah. Publik harus mengawal dana razia tepat sasaran. Jika tidak, penyakit sosial kian bertambah. Ingat! Bandar Lampung adalah etalase ibu kota Provinsi Lampung. Kemiskinan kota yang dipertontonkan gepeng dan pekerja seks menjadi cermin buruk bagi pengelolaan kota yang berslogan Bandar Lampung Tapis Berseri (Tertib, Aman, Patuh, Iman, Sejahtera, Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah). n
Olga Lidya Ingatkan Netizen soal Hoax Hlm. 22 OASIS
Minyak Ikan dan Asma SEBUAH studi terbaru di Denmark menyebutkan bahwa konsumsi produk minyak ikan selama tiga bulan masa kehamilan dapat mengurangi risiko asma pada anak yang sedang dalam kandungan. Penelitian yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine ini melakukan riset pada 700 perempuan Denmark yang memasuki usia kehamilan 24 minggu. Mereka diberi asupan sekitar 2,4 gram suplemen minyak ikan atau plasebo minyak zaitun. Hasilnya, efek pencegahan asma lebih besar lagi pada anak-anak yang ibunya memiliki tingkat darah rendah. Untuk anak-anak ini, risiko mereka terserang asma dicegah sebesar 54%. Namun, peneliti mengingatkan bahwa sebelum diterapkan untuk praktik klinis, penting untuk dipastikan bahwa dosis 2,4 gram per hari asupan minyak ini tidak memiliki efek buruk pada perilaku, kognisi, atau hasil jangka panjang lainnya. (MI/R5)