Lampung Post Selasa, 11 Juli 2017

Page 1

selasa, 11 07 2017

facebook.com/ lampungpost

NO. 14202 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974

ig@lampost @lampostonline @buraslampost

24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

Dewan Desak Polisi Tindak Truk Batu Bara ANGGOTA DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius, mendesak Polda Lampung menindak tegas pengusaha truk pengangkut batu bara yang menurutnya telah merusak jalan-jalan di Provinsi Lampung. “Angkutan batu bara merusak jalan karena dalam pengangkutannya, truk yang ber­ operasi memiliki jumlah yang besar dan bertonase melebihi batas,” ujar dia, semalam. Menurutnya, pihak paling tepat menindak adalah kepolisian. Sebab, persoalan ini tidak hanya bentuk pelanggaran perda, tetapi juga melanggar aturan lebih tinggi yakni undang-undang. “Memang ada perda tentang pembatasan tonase muatan, tetapi kan ada yang lebih tinggi dari perda, yaitu UU Lalu Lintas. Kalau kami ini hanya bisa mengimbau,” kata dia. Harusnya angkutan batu bara menggunakan jalur khusus, yaitu jalan tambang, dan tidak menggunakan jalan umum. Hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan harus ditindak. “Pelanggaran ini harus ditegakkan penindakkannya oleh aparat berwenang, yaitu Direktorat Lalu Lintas sesuai UU Lalu Lintas. Penindakan di jalan itu adalah kepolisian,” kata Darius Kepolisian Daerah Lampung juga menyoroti macetnya jalan lintas Sumatera di wilayah Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan Tegineneng, Pesawaran, Sabtu (8/7). Direktur Lalu Lintas Polda Komisaris Besar Prahoro mengatakan perlu pengkajian terpadu antara pemerintah dan perusaha­ an batu bara tentang penggunaan jalan agar menghasilkan regulasi tepat. “Kemarin ada kerusakan mobil batu bara di Tegineneng, bicara itu harus kajian terpadu antara masing-masing pihak, ini negara hukum,” ujar dia di Mapolda Lampung, (10/7). Menurut dia, kemacetan tersebut terjadi karena berbagai faktor. Selain rusaknya kendaraan peng­ angkut batu bara, luas Jalinsum tidak sebanding dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Kapolda Lampung Irjen Sudjarno juga terus menyoroti macetnya Jalinsum yang terjadi selama dua hari belakangan ini. Setelah melakukan maping, akhirnya Polda menyimpulkan masalah utama tersebut infrastruktur, khususnya lebar jalan yang tidak berbanding lurus dengan volume kendaraan. (RAN/RUL/D2)

Harus ada keterpaduan penanganan distribusi batu bara ini, mulai dari muatan truk, perlintasan kereta, hingga keberadaan stockpile. Tajuk | Hlm 2

Kejaksaan Kembalikan Berkas Gumsoni Kejari Bandar Lampung mengembalikan berkas yang telah dilimpahkan Polresta karena dinyatakan belum lengkap. Kota | Hlm 6

Pengenalan Sekolah Libatkan Polri dan BNN n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

STOCKPILE BATU BARA. Seorang nelayan mendayung perahu di dekat stockpile batu bara di Pantai Sukaraja, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Senin (10/7). Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius, mendesak Polda Lampung menindak tegas pengusaha truk pengangkut batu bara yang telah merusak jalan di Provinsi Lampung.

Putus Kontrak SMEP Tinggal Niat Pemkot (SMEP) boleh. Bukan saya sendiri, semua lapisan masyarakat bisa membangun. Sebab, sudah saya putus kontrak (Prabu Artha),” kata Herman di lingkungan Pemkot surat pemutusan kontrak. Se- setempat, Rabu (5/7). bab, kontrak Pasar SMEP telah Namun, pernyataan Wali Kota habis sejak Maret lalu. Hal itu itu belum bisa membuat pedatidak sebanding dengan perce- gang Pasar SMEP tidur tenang. patan program pembangunan Sebab, Pemkot hingga kini beflyover yang jelas menabrak lum mengeluarkan surat resmi aturan administrasi. pemutusan kontrak kerja pihak “Jangan menampilkan peri- ketiga PT Prabu Artha Makmur. laku kontradiktif Asisten Bidang yang diskrimiEkonomi dan nasi. Katanya Pembangunan berpihak kepada Katanya berpihak Sekprov Bandar rakyat, inikan keLampung Pola kepada rakyat, pentingan pasar Pardede mengatradisional jelas inikan kepentingan takan surat peuntuk rakyat.” pasar tradisional mutusan kontrak S e b e l u m ny a , sedang diproses. Wali Kota Bandar jelas untuk rakyat. M e n u r u t d i a , Lampung Herman yang paling pen HN mengatakan Pemkot memper- ting sudah ada pernyataan silakan investor lain melanjutkan putus kontrak dari Wali Kota pembangunan Pasar SMEP yang Bandar Lampung Herman HN. mangkrak selama empat tahun “Iya, itukan sudah ada stateitu. “Ya enggak apa-apa kalau ment dari Pak Wali. Masih dipro­ ada yang mau investasi di situ ses, surat dari rekomendasi putus

Pemkot mempersilakan investor lain melanjutkan pembangunan Pasar SMEP yang mangkrak selama empat tahun itu. FIRMAN LUQMANULHAKIM

P

EMUTUSAN kontrak pembangunan Pasar SMEP oleh PT Prabu Makmur tinggal bergantung niat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Ketegasan Pemkot dinilai diskriminasi karena pemutusan kontrak Pasar SMEP terkatungkatung, sedangkan kontrak flyover dapat dipercepat. Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, mengatakan persoalan Pasar SMEP sudah berlarut-larut. Pemkot diminta tegas dengan mengeluarkan surat pemutusan kontrak dan bukan sekadar pernyataan Wali Kota Bandar Lampung. “Jangan sampai membuka lagi peluang negosiasi,” kata Dedi, Senin (10/7). Menurut dia, sebenarnya mudah bagi Pemkot mengeluarkan

kontrak dari kami juga belum. Secepatnya diterbitkan,” kata Pola di ruang kerjanya, kemarin.

Dukungan DPRD Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mendukung apa pun keputusan Pemkot jika memang akan memutus kontrak. Namun, pihaknya meminta Pemkot untuk segera mengeluarkan surat keputusan itu karena pemutusan kontrak dengan Alay belum ada secara tertulis. “Ya itukan baru statement Pak Wali, belum ada tertulisnya. Intinya ada win-win solution, apa pun keputusan Pemkot nanti dan juga pedagang tidak dirugikan,” kata Wiyadi, kemarin. Wiyadi juga mengakui kendala penggantian pengembang karena pengembang lama yang sudah menarik dana dari pedagang. “Solusi uang pedagang ini enggak ketemu, investor baru anggap permasalahan itu agak berat,” ujarnya. (R5) firman@lampungpost.co.id

Shortcut Babaranjang Luar Kota Mulai 2018 PEMERINTAH Provinsi Lampung dan Kementerian Perhubu ngan se­ pakat memprioritaskan pembangun­ an shortcut track atau jalan pintas alternatif Rejosari—Tarahan mulai tahun anggaran 2018. Dengan jalan pintas itu seluruh kereta api (KA) industri, seperti angkutan batu bara rangkaian panjang (babaranjang), ke luar Bandar Lampung. Kesepakatan itu diambil saat rapat koordinasi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (10/7). Rapat diikuti antara lain oleh Kepala Dinas Perhubungan Lampung Qudrotul Ikhwan dan Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang Suryawan Putra Hia. Rapat itu sekaligus juga penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) Pemprov Lampung dengan Ditjen Perkeretaapian. Dalam MoU itu, tertuang antara lain percepatan pembangunan jalur KA Rejorasari—Tarahan dan kewajiban Pemprov Lampung ikut membantu pembebasan lahan. “Saya menyampaikan aspirasi warga Bandar Lampung agar se-

n HUMAS PEMPROV/DOK

RAPAT KOORDINASI. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Dirjen Perkeretaapian saat rapat koordinasi di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (10/7). luruh KA industri tidak lagi lewat kota. Menunggunya hingga habis sebatang rokok,” kata Ridho. Pemprov dan Ditjen Perkeretaapian juga sepakat shortcut Rejosari—Tarahan tidak lagi wacana dan diwujudkan mulai 2018. Dengan terbangunnya jalur sepanjang 37 km tersebut, nantinya KA babaranjang tidak lagi lewat Stasiun Gedungratu, Labuhanratu, Tanjungkarang, Garuntang, dan Pidada. “Seluruh KA industri tidak lagi memasuki Bandar Lampung. Jadi, dibuatkan jalur lingkar luar. Lah-

annya sebanyak mungkin menggunakan lahan yang dibebaskan tim jalan tol trans-Sumatera, agar biaya pembebasan lahan tidak terlalu besar,” ujar dia. Jalur KA dalam kota sepenuhnya menjadi angkutan penumpang ­dengan konsep KA commuter jalan layang (elevated) antara Garuntang— Natar sepanjang 8,8 km. “Sehingga kereta api tidak memotong perlintasan kendaraan. Pada tahap awal tetap memakai rel yang ada. Ke depannya, jalur ini harus elevated atau harus naik,” kata Gubernur. (RAN/R5)

Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) SMA/SMK sederajat akan diisi dengan pemberian materi penguatan karakter kepada siswa baru. Humaniora | Hlm 15

Ribuan Hektare Padi Puso Diserang Tikus Hama tikus menyerang tanaman padi di Lampung Timur. Hingga saat ini sudah 1.911 hektare tanaman puso akibat hama pengerat tersebut. Daerah | Hlm 19

“Membantu lebih banyak anak-anak yang tengah berada dalam masa kritis seusai operasi bisa bertahan hidup.”

Madonna Populer | Hlm 22

Polri Fokus Perbaikan Internal JAJARAN Kepolisian RI diminta fokus membenahi internal untuk menekan budaya negatif, seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan. Hal tersebut merupakan salah satu dari lima perintah Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri yang dibacakan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Sudjarno pada parade HUT ke-71 Bhayangkara di Polda Lampung, Senin (10/7). Instruksi berikutnya, memantapkan profesionalisme Polri, menerapkan teknologi informasi, deteksi dini, dan meningkatkan koordinasi ­dengan semua elemen masyarakat. Sudjarno menjelaskan kelima ­perintah tersebut akan dilaksanakan semaksimal mungkin, terutama kekompakan tim Polri. “Soliditas internal menjadi yang utama. Jika internal solid, kinerja Polda Lampung pasti akan maksimal,” kata Sudjarno. Ia menambahkan peringatan Hari Bhayangkara dijadikan sebagai ajang introspeksi diri. Masih ada sejumlah kasus yang harus diungkap hingga tuntas. Selain itu, pelayanan Polri kepada masyarakat juga harus lebih ramah dan merespons secara efektif. Polda juga siap menerima kritik konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan. “Memang masih banyak kekurangan kami. Masih ada kasus laporan dari masyarakat yang belum selesai. Pelayanan Polda juga belum sesuai dengan harapan, masih ada petugas kurang senyum. Itu jadi pekerjaan kami ke depan,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya itu. (RUL/R3)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.